Republika, Senin, 13 Agustus 2007 HT: Khilafah Lindungi Pluralitas
JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan kekhilafahan merupakan kenyataan sejarah yang melindungi pluralitas. Selama ini banyak pihak yang salah memahami konsep khilafah dengan menuduh kekhilafahan Islam antipluralitas. ''Kekhilafahan Islam di Spanyol membuktikan itu. Bahkan, sejarah telah menyebut Spanyol sebagai negeri tiga agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi,'' kata juru bicara Hizbut Tahrir (HT) Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto, dalam Konferensi Kekhilafahan Internasional di Jakarta, Ahad (12/8). HT mengakui pluralitas yang diindikasikan dari beragam kerja sama dengan berbagai pihak di Indonesia. ''HT tak memiliki hambatan apa pun untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, seperti partai Islam lainnya,'' ujar Ismail. Dia juga menegaskan bahwa HT tak akan menempuh metode kekerasan untuk mencapai tujuannya, yakni tegaknya syariah dan kekhilafahan Islam. Acara Konferensi Kekhilafahan Internasional itu, tegas Ismail, tak dimaksudkan untuk mendeklarasikan berdirinya sebuah kekhilafahan atau partai politik baru. Acara itu lebih bersifat sebagai nasihat keagamaan dalam memberikan pendidikan kepada umat. HT juga menolak keras munculnya gerakan separatisme di dunia Islam. ''Tegaknya kekhalifahan bermaksud untuk mengganti sistem pemerintahan yang buruk, dan akan mencegah separatisme, sehingga tak mungkin mengancam.'' Presiden Asosiasi Muslim Jepang, Hassan Ko Nakata, mengatakan, tak ada pemaksaan dalam sistem khilafah. Sistem pemerintahan Islam tegak dengan tetap memberikan otonomi untuk hidup mandiri bagi yang non-Islam. Negeri Islam juga terbuka bagi siapa saja. ''Sistem khilafah tak murni keagamaan, tapi sangat membumi atau bersifat keduniaan. Inilah yang menjadi alasan kenapa sistem ini dapat diterima di semua kalangan, bahkan non-Muslim sekalipun,'' jelas Nakata yang juga Guru Besar Teologi Universitas Doshisha, Kyoto, itu. Semua organisasi Islam di Indonesia, seperti HT, Muhammadiyah maupun NU, kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, tak keberatan dengan ide pluralitas karena ajaran Islam memang mengakuinya. Yang justru ditentang adalah ide relativitas agama yang menyatakan semua agama adalah sama. Din juga meminta umat Islam memahami bahwa khilafah merupakan ajaran Islam. Meski, ada perbedaan pendapat dalam hal format dan cara membentuknya, bukan esensinya. ''Khilafah adalah ajaran yang baik dan mulia. Tapi saya lebih pahami secara esensial bahwa khilafah adalah ajaran persatuan umat Islam.'' (rto ) Minggu, 12 Agustus 2007 Ba'asyir tak Hadiri Konferensi Khilafah JAKARTA -- Abu Bakar Ba'asyir dipastikan tidak akan menghadiri acara Konferensi Khilafah Internasional yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Ahad (12/8). "Saya telah bertanya langsung kepada Ustadz Ba'asyir dan ia menjawab tidak akan datang karena tidak ingin merepotkan panitia," kata Juru Bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto, di Jakarta, Sabtu (11/8). Menurut Ismail, Ba'asyir sangat memahami kesulitan yang dapat timbul yang akan mengganggu kelancaran acara bila pendiri pesantren Ngruki di Solo, Jawa Tengah, itu hadir dalam acara tersebut. Menurut Ismail, sekitar 90 ribu orang dari elemen Hizbut Tahrir se-Indonesia dan dari kawasan Jabodetabek pada khususnya akan datang di Stadion GBK. Selain itu, lanjut Ismail, terdapat perwakilan dari beberapa negara seperti Australia, Singapura, Malaysia, Jepang, Denmark, Palestina, Mozambik, dan Inggris. Konferensi tersebut akan dihadiri sejumlah pembicara yang merupakan pakar bidang keislaman, antara lain Jurubicara Hizbut Tahrir Sudan Utsman Ibrahim Abu Khalil, Guru Besar Teologi Universitas Doshisha Hassan Ko Nakata, dan Ketua DPP HTI Hafidz Abdurrahman. Menurut Hassan Ko Nakata, saat ini umat Islam terpecah ke dalam banyak negara dan masing-masing sibuk dengan urusannya, ada negara Islam yang kaya namun lebih banyak yang miskin. Khilafah yang menganjurkan penyatuan negara-negara Islam diyakini dapat menjadi solusi problematika umat termasuk kemiskinan. "Penyatuan negara-negara Islam memang tidak akan menyelesaikan semua masalah. Tapi saya yakin bisa menyelesaikan masalah kemiskinan,'' kata presiden Asosiasi Muslim Jepang itu kepada Republika usai jumpa pers Konferensi Khilafah International, Sabtu (11/8). Penyatuan negara-negara Islam, menurut Nakata, adalah membuka perbatasan semua negara Islam bebas bagi warga Muslim seluruh dunia. Serta, membebaskan semua Muslim melakukan perjalanan ke seluruh negara Islam tanpa perlu surat izin atau visa. Dengan demikian, memudahkan interaksi antar-Muslim dunia baik dari negara kaya maupun miskin. Sistem khilafah, tambah Nakata, tak relevan dipertentangkan dengan sistem demokrasi. Karena demokrasi di dunia ini sebenarnya tak mempunyai standar dan praktik di berbagai negara berbeda. Jepang yang masih berbau kekaisaran mengklaim pemerintahannya demokratis, demikian pula Inggris. Lagipula, demokrasi dalam praktik di banyak negara bukanlah pemerintahan oleh rakyat, namun oleh segelintir elite (oligarkis). rto/ant ( )
******************************************************** Mailing List FUPM-EJIP ~ Milistnya Pekerja Muslim dan DKM Di kawasan EJIP ******************************************************** Ingin berpartisipasi dalam da'wah Islam ? Kunjungi situs SAMARADA : http://www.usahamulia.net Untuk bergabung dalam Milist ini kirim e-mail ke : [EMAIL PROTECTED] Untuk keluar dari Milist ini kirim e-mail ke : [EMAIL PROTECTED] ********************************************************
