-- j.gedearka <[email protected]> https://news.detik.com/kolom/d-5259501/mencari-cara-sosialisasi-uu-cipta-kerja?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Mencari Cara Sosialisasi UU Cipta Kerja Yosef Oriol Jearut - detikNews Rabu, 18 Nov 2020 10:38 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Omnibus Law Cipta Kerja Ilustrasi: Fuad Hasim/detikcom Jakarta - Setelah diterpa gelombang protes, akhirnya Omnibus Law cipta kerja disahkan oleh Presiden dan diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pembubuhan tanda tangan Presiden sekaligus pengundangan pada hari yang sama menjadi penanda UU Cipta Kerja telah sah menjadi undang-undang. Konsekuensi yuridisnya, seberapa parah pun cacat formil dan materiil yang dideritanya dan seberapa pun tebalnya, semua orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketidaktahuan terhadapnya tidak membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non excusat). Singkatnya semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus tunduk pada UU Cipta Kerja ini. Anggapan semacam ini berlaku mutlak sesuai dengan prinsip fiksi hukum yang dianut dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Maria Farida Indrati, prinsip fiksi hukum ini berlaku karena undang-undang dibentuk oleh atau dengan persetujuan wakil rakyat (DPR), maka rakyat dianggap mengetahui undang-undang (Ilmu Peraturan Perundang-Undangan, 2007). Prinsip ini telah diafirmasi dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa setiap orang dianggap mengetahui setelah peraturan perundang-undangan diundangkan dalam lembaran resmi. Prinsip ini memang terdengar sedikit arogan. Namun menjadi logis apabila selama proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang telah dengan gencar mensosialisasikan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Prinsip fiksi hukum tidak dimaknai bahwa masyarakat harus berinisiatif untuk mencari dan membaca sendiri setiap undang-undang yang dibuat pemerintah tanpa ada upaya sosialisasi sebelumnya. Jika seperti ini, pemerintah terlihat seolah-olah serupa dengan robot pembuat undang-undang. Idealnya, sosialisasi dimulai sejak awal proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sampai setelah undang-undang disahkan bahkan seharusnya hinggap mencapai titik kepastian bahwa roh dari undang-undang yang dibuat benar-benar dirasakan dan dipahami oleh masyarakat. Terdengar Samar Selama proses pembentukan UU Cipta Kerja, sosialisasi hanya terdengar samar. Sosialisasi yang dilaksanakan pun tidak sesuai dengan porsi dari undang-undang yang mengatur banyak lini. Masyarakat baru mendengar jelas isi RUU Cipta Kerja ketiga telah dibahas secara mengerucut di DPR. Itu pun karena ada fraksi yang menentang disahkannya UU sapu jagat ini. Cara seperti ini membuat prinsip fiksi hukum menjadi kehilangan rohnya dan semakin rumit dan berat untuk diterapkan. Namun, oleh karena telah kepalang diundangkan, sosialisasi pasca pengesahan pun harus lebih gencar lagi dan sesuai dengan porsi UU Cipta Kerja. Sosialisasi semacam ini memang menjadi tugas berat karena UU Cipta Kerja ini terlanjut dinilai sarat akan cacat formil dan materiil, serta fisik dan isi dari UU tersebut yang mencapai lebih dari 1000 halaman dengan bahasa hukum yang sulit dipahami, dan cakupan pengaturan yang bersifat sapu jagat membuat tidak sedikit orang agak enggan untuk membacanya. Belum lagi kesalahan-kesalahan teknis termasuk clerical error yang masih ditemukan dalam batang tubuh UU Cipta Kerja pasca pengesahan. Tujuan sosialisasi ini memang bukan lagi untuk mendapat aspirasi dari masyarakat, tetapi setidaknya untuk menyampaikan isi dan menunjukkan arah yang disasar oleh UU Cipta Kerja. Lebih penting lagi, pemerintah harus segera meyakinkan masyarakat bahwa kelahiran UU Cipta Kerja ini memang menguntungkan masyarakat dan tidak hanya mengenyangkan investor. Untuk mencapai hal itu, pemerintah sesegera mungkin memikirkan seribu satu cara sosialisasi yang strategis dan kreatif supaya isi dari UU Cipta Kerja mudah dicerna oleh masyarakat Indonesia. Kreatif dan Adaptif Proses sosialisasi UU Cipta Kerja menjadi semakin terjal jika pemerintah masih menggunakan cara lama, misalnya hanya melalui seminar yang kaku atau bahkan hanya dengan mendorong masyarakat Indonesia berinisiatif untuk membaca undang-undang dengan ribuan halaman dan cakupan pengaturan yang sangat luas tersebut. Sosialisasi dengan cara lama seperti tidak akan efektif mengingat minat dan budaya baca masyarakat Indonesia yang sangat rendah. Rendahnya minat baca tentu menjadi tantangan yang sangat berat dalam mensosialisasikan UU Cipta Kerja. Karena kunci kesuksesan dari pelaksanaan UU ini sangat tergantung pada pemahaman masyarakat akan isinya. Di sisi lain, lemahnya daya baca masyarakat Indonesia bisa juga menjadi batu sandungan bagi pemerintah untuk memikirkan cara lain dalam mensosialisasikan UU Cipta Kerja supaya mudah dicerna dan dipahami masyarakat. Melalui cara yang kreatif dan adaptif dengan kebiasaan masyarakat tentu akan memudahkan masyarakat dalam mencerna isi dan roh dari UU Cipta Kerja. Cara kreatif dan adaptif bisa disalurkan dengan mudah melalui platform media sosial yang saat ini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Data menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi di Indonesia atau sekitar 56,2% menggunakan ponsel pintar. Sedangkan berdasarkan laporan terbaru We Are Social, terdapat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia pada 2020 dan sekitar 160 juta pengguna aktif media sosial (detikInet, 20/2). Dari riset yang sama menemukan fakta bahwa pengguna internet Indonesia memiliki waktu rata-rata 7 jam 59 menit per hari berada di media sosial. Semakin sering UU Cipta Kerja muncul di media sosial, semakin banyak orang yang mengenal dan mencerna isi dan arah dari UU ini. Namun, hal ini bisa terjadi jika konten yang ditampilkan tentu harus menarik perhatian masyarakat media sosial. Banyak cara yang bisa dipakai untuk meringkas pesan UU ini misalnya dibuat dalam bentuk permainan, videografi, fotografi maupun infografik serta bentuk kreatif lain. Bahasa UU Cipta Kerja yang kaku harus disesuaikan dengan gaya bahasa media digital sehingga bisa dikonsumsi oleh semua pengguna media sosial. Cara sosialisasinya pun harus disampaikan dengan kreatif dan adaptif dengan gaya bermedia sosial sehingga menjadi tontonan atau permainan yang menarik bagi pengguna media sosial. Semakin banyak orang menyentuh UU Cipta Kerja di media sosial, semakin banyak orang yang mengenal, mencerna, dan memahami isi dan arah dari UU ini. Dan kesuksesan UU Cipta Kerja ini menjadi juru kunci dari rencana kelahiran Omnibus Law lainnya di kemudian hari. Yosef Oriol Jearut advokat di Jakarta (mmu/mmu) uu cipta kerja omnibus law omnibus law cipta kerja 0 komentar -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201118174742.084ea08414fe919e005ca79d%40upcmail.nl.
