Antara Anies dan Permohonan Maaf RKF63 - Friday, November 20, 2020 7:00
https://www.pinterpolitik.com/antara-anies-dan-permohonan-maaf-rk
 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 
(Kanan) (Foto: Istimewa)
7 min read

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) menyampaikan permohonan maaf terkait 
polemik kerumunan simpatisan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq 
Shihab (HRS). Sikap ini sangat bertolak belakang dengan gestur Gubernur DKI 
Jakarta, Anies Baswedan yang malah membandingkan fenomena ini dengan 
penyelenggaraan Pilkada 2020. Lantas apa yang menyebabkan disparitas sikap 
antar keduanya?

--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

  “When apologies are offered in public life, they tend to be the sort that 
subtly shifts the blame: ‘I apologize if anyone was offended’” –David Wolpe, 
Rabi Senior.

Polemik rentetan kerumunan simpatisan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) 
Habib Rizieq Shihab (HRS) masih terus bergulir. Bak bola salju, kasus ini terus 
menyeret nama-nama pejabat publik yang membuat mereka terpaksa berurusan dengan 
pihak kepolisian.

Setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dimintai keterangan selama 9 jam 
lamanya, kini giliran Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) yang dijadwalkan 
akan bertemu pihak kepolisian. Emil, sapaan akrabnya, rencananya akan dimintai 
keterangan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, mantan Wali Kota Bandung itu mengaku siap memberikan 
keterangan kepada pihak kepolisian. Terutama yang berkaitan dengan peraturan 
daerah mengenai protokol kesehatan.


Sejak kasus kerumunan HRS ini menjadi besar, respons Emil memang cenderung 
lebih lunak dan terbuka. Ia bahkan sempat meminta maaf kepada publik atas 
terjadinya kerumunan tersebut dan mengaku siap bertanggung jawab atas peristiwa 
ini.

Sikap yang ditunjukkan Emil ini cukup menarik jika dibandingkan dengan gestur 
yang ditunjukkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Tak seperti Emil yang menyatakan siap bertanggung jawab, mantan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu justru cenderung lebih defensif, dan 
bahkan sempat membandingkan penanganan kerumunan HRS oleh aparat dengan 
kerumunan yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Pilkada 2020.

Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan perbedaan sikap dua kepala daerah 
tersebut dalam menyikapi polemik ini?



Idealisme vs Pragmatisme?
Anies dan Emil adalah dua kepala daerah yang tak hanya hampir sepantaran, 
melainkan juga berhasil memenangkan kontestasi elektoral tertinggi di daerahnya 
masing-masing dalam waktu yang juga hampir bersamaan. Anies berhasil menduduki 
kursi DKI-1 di Pilkada serentak 2017, dan Emil memenangkan Pilgub Jawa Barat 
satu tahun setelahnya.

Kendati demikian, keduanya adalah sosok Gubernur yang memiliki karakteristik 
cukup bertolak belakang, di mana Anies cenderung bersifat dinilai idealis 
sementara Emil cenderung pragmatis.

Susan Gunelius dan Kristi Hedges dalam tulisan mereka di Forbes mengatakan  
bahwa pemimpin idealis memiliki visi dan ide-ide besar. Pemimpin idealis juga 
sering kali didorong oleh seperangkat keyakinan moral yang kuat, serta selalu 
siap untuk melangkah dan mengambil risiko untuk mencapai tujuan mereka karena 
yakin tujuan tersebut sangat berharga.

Dalam konteks politik, Nate Sikora dalam tulisannya yang berjudul Idealism Vs 
Realism in US Politics mengatakan bahwa pemimpin idealis cenderung melahirkan 
kebijakan yang bertumpu pada kesetaraan dan berusaha menghadirkan pemerintahan 
yang bekerja untuk semua orang. Akan tetapi, kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemimpin-pemimpin idealis tersebut cenderung bersifat konseptual.

Di sisi lain, Gunelius dan Hedges menyebut bahwa pemimpin pragmatis lebih 
berorientasi pada proses. Mereka memiliki pendekatan yang lebih praktikal serta 
bertindak realistis dengan keadaan yang terjadi.

Melengkapi pernyataan tersebut, Jennifer Anikst dalam tulisannya yang berjudul 
How Millennials Make ‘Pragmatic Idealism’ Work mengatakan bahwa pragmatisme 
merupakan penolakan terhadap nilai-nilai idealisme, di mana orang-orang yang 
pragmatis bisa melakukan apa pun yang dianggap praktis meski terkadang tanpa 
memerhatikan moralitas.

Lalu, jika kita berkaca pada gaya kepemimpinannya selama menjabat sebagai 
Gubernur DKI Jakarta, Anies memang sangat cocok dikategorikan sebagai pemimpin 
idealis. Ia cenderung berpegang teguh pada standar moralnya sendiri dan tidak 
takut untuk mengambil kebijakan kendati ditentang oleh banyak orang.

Contoh nyatanya terjadi ketika Ia memutuskan untuk menerapkan kembali 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total pada September lalu meski 
mendapat tentangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

Di sisi lain, Emil sendiri sudah dianggap sebagai politikus pragmatis sejak 
dirinya hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Saat itu Emil 
sempat menimbulkan polemik lantaran bersedia menerima pinangan dini Partai 
NasDem kendati kala itu, partai besutan Surya Paloh tersebut belum memiliki 
koalisi dan kursi yang cukup untuk mencalonkannya sebagai gubernur. Meski Emil 
punya alasan sendiri, namun tak dapat dipungkiri stempel politikus pragmatis 
itu kadung melekat di dirinya.


Sementara dalam konteks kebijakan, keputusan Emil yang tidak menaikkan Upah 
Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat atau mengikuti kebijakan Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini menandakan bahwa kepemimpinannya 
memang bersifat pragmatis lantaran beriorientasi pada pendekatan yang lebih 
praktikal serta bertindak realistis dengan keadaan yang terjadi.

Jika ditarik lebih jauh, perbedaan karakteristik kepemimpinan tersebut bisa 
saja dipengaruhi oleh latar belakang keduanya yang berasal dari dunia yang 
berbeda. Anies yang memiliki latar belakang dari kalangan akademisi, tentu akan 
cenderung bersikap lebih idealis, sementara Emil dengan latar belakang 
pengusaha secara rasional akan bertindak lebih pragmatis.

Kendati demikian, perlu disadari bahwa disparitas ini tidak membuat nilai-nilai 
idealis maupun pragmatis menjadi karakteristik tunggal bagi Anies maupun Emil. 
Ada kalanya mungkin saja Anies bertindak pragmatis, dan sebaliknya Emil yang 
justru bertindak idealis. 



Modal Politik
Selain dari segi tipologi kepemimpinan, perbedaan antara Anies dan Emil juga 
terlihat dalam konteks modal politik. Dalam hal ini, Anies agaknya punya modal 
yang lebih baik ketimbang Emil.

Di samping pernah berkiprah di level nasional sebagai menteri, Anies juga 
disebut-sebut punya relasikuat dengan Jusuf Kalla (JK). Belum lagi sosok Anies 
juga punya basis dukungan yang sangat loyal, yakni kekuatan politik Islam 
seperti FPI dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dipercaya siap melindunginya. 

Di sisi lain, tak dapat dipungkiri, Emil juga merupakan politikus yang punya 
modal politik cukup mumpuni. Selain memiliki karier politik yang berjenjang, 
ketokohan Emil juga lebih bisa diterima oleh banyak kalangan dibanding Anies.

Namun begitu, perlu disadari bahwa basis dukungan Emil tetaplah tidak sekuat 
dukungan kelompok FPI dan PA 212 terhadap Anies. Inilah yang kiranya menjadi 
pembenaran bahwa dari segi modal politik, Anies masih lebih unggul daripada 
Emil.

Sosiolog asal Prancis, Pierre Bourdieu pernah mendeskripsikan modal sebagai 
sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan. 
Artinya, istilah 'modal' digunakan Bourdieu untuk memetakan hubungan-hubungan 
kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat.

Berangkat dari sini, maka bisa dikatakan sikap Anies yang cenderung defensif 
dan di saat yang sama ofensif terhadap pemerintah pusat terkait polemik 
kerumunan HRS bisa saja disebabkan oleh karakteristik kepemimpinan idealis yang 
dimilikinya.


Selain itu, faktor modal politik yang solid, juga menjadikan Anies memiliki 
bargaining politik yang kuat sehingga membuatnya tak segan untuk bersikap 
konfrontatif terhadap lawan-lawan politiknya.

Sebaliknya, karakteristk Emil yang lebih pragmatis akan mendorong dirinya untuk 
bersikap lebih hati-hati terutama dalam menyikapi polemik yang menyita 
perhatian publik. Di samping itu, keterbatasan modal politik yang dimilikinya, 
tentu akan mendorongnya untuk bersikap semoderat mungkin demi menghindari 
sebagian kalangan yang mungkin saja menarik dukungan terhadapnya.

Lalu sekarang pertanyaannya, apa kira-kira yang ingin dicapai Emil lewat 
permintaan maafnya terkait polemik kerumunan HRS?



Non-apology Apology
Salah satu tantangan paling besar bagi politikus masa kini adalah menuntut 
adanya kemampuan untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Padahal, 
meminta maaf adalah cara terbaik untuk mengembalikan keretakan sebuah relasi.

John Kandor dalam bukunya yang berjudul Effective Apology mengatakan bahwa 
kecakapan para pemimpin untuk meminta maaf dapat menentukan kemampuan mereka 
dalam menciptakan organisasi dengan tingkat kepercayaan tinggi yang dibutuhkan 
untuk mengarungi masa sulit.

Kandor kemudian mengklasifikasikan permintaan maaf ke dalam beberapa 
karakteristik, salah satunya Ia namakan permintaan maaf setengah hati. Dalam 
permintaan maaf jenis ini, pelaku akan berupaya untuk tidak memikul tanggung 
jawab sendiri.

Dalam konteks ini, maka permintaan maaf Emil bisa diklasifikasikan ke dalam 
kategori ini. Sebab, meski dirinya menegaskan bersedia bertanggung jawab, namun 
di saat yang sama Emil juga membuat pernyataan yang menyebut diskresi izin 
keramaian di Jawa Barat berada di bawah wewenang Bupati Bogor, bukan Gubernur. 

Maka berangkat dari sini, permintaan maaf Emil tersebut dapat dimaknai sebagai 
upayanya untuk mengembalikan kepercayaan publik, namun di saat yang sama tetap 
berupaya untuk tidak memikul tanggung jawab kesalahan kepada dirinya seorang.

Namun pada akhirnya, yang tahu maksud dan tujuan sebenarnya dari permintaan 
maaf tersebut hanyalah pihak terkait sendiri. Yang jelas, Emil sudah menegaskan 
bahwa dirinya bersedia memberikan penjelasan yang benderang kepada Polisi 
terkait polemik ini. Bagaimana kelanjutannya, tentu menarik untuk disimak. (F63)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/45D9603CA4EF4ACC9B988128799A4FC3%40A10Live.

Reply via email to