--
j.gedearka <[email protected]>
https://news.detik.com/kolom/d-5262217/food-estate-dan-isu-pangan-nasional?tag_from=wp_cb_kolom_list
Kolom
"Food Estate" dan Isu Pangan Nasional
Agustinov Tampubolon - detikNews
Jumat, 20 Nov 2020 11:16 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
(kiri), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) dan Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate
atau lumbung pangan baru di Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).
Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis
pangan dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Presiden Jokowi tinjau lokasi lumbung pangan nasional (Foto: Hafidz Mubarak
A/Antara)
Jakarta -
Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Sepenggal lirik lagu berjudul Kolam Susu ciptaan Koes Plus itu menggambarkan
bahwa negara ini adalah negara yang kaya akan hasil buminya. Seyogianya tidak
boleh satu pun di antara anak bangsa yang menderita kelaparan pada saat dia
hidup di bumi Nusantara ini, karena bangsa ini adalah lumbung padi, ubi,
jagung, kentang, sagu dan hasil bumi lain yang melimpah jumlahnya.
Lahan subur di negeri ini menghasilkan ragam jenis hasil pertanian, didukung
posisi geografis yang berada di garis khatulistiwa yang memberikan curah hujan
dan cakupan sinar matahari yang cukup untuk mendukung aktivitas pertanian.
Hasil pertanian yang melimpah menjadi alasan bangsa Eropa melakukan
kolonialisasi ke bumi Nusantara. Dalam kurun waktu yang lama anak bangsa
mengalami kelaparan di tanahnya sendiri. Hampir seluruh lahan pertanian di bumi
Nusantara ini dikuasai oleh Belanda pada masa itu. Pola pertanian atau
perkebunan yang dibangun pada masa kolonial adalah pola berkluster, artinya
terdapat pengelompokan komoditas di setiap daerah.
Misalnya, perkebunan teh di Jawa Barat, perkebunan sawit dan karet di Sumatera,
rempah-rempah di kawasan timur Indonesia, dan berbagai komoditas lain sesuai
daerahnya. Pola pertanian monokultur seperti ini tidak lain adalah pola yang
sedang digaungkan pemerintah saat ini dengan penamaan food estate.
Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara
terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu
kawasan. Dari definisi tersebut kita tahu bahwa pola pertanian yang dimaksud
adalah pola monokultur, yakni untuk satu bentangan lahan pertanian ditanam satu
jenis komoditas saja. Food estate dalam bahasa lokal adalah lumbung pangan
dengan skala besar yang peruntukannya adalah menjaga ketahanan pangan secara
nasional.
Sebagai bagian dari kebutuhan primer, pangan masih menjadi perhatian pemerintah
hingga saat ini. Ketersediaan stok pangan untuk menjaga kebutuhan dalam negeri
senantiasa diusahakan pemerintah. Sebut saja beras; untuk menjaga ketersediaan
jumlah kebutuhan beras nasional, Indonesia mencatatkan nilai impor sebesar 2,14
juta ton pada 2018. Sungguh miris sebenarnya jika kita melihat nilai tersebut
di kala negara ini selalu disematkan predikat negara agraris.
Untuk menjaga ketahanan pangan masa depan, pemerintah saat ini mencoba mencari
solusi untuk mengeliminasi persoalan tersebut. Salah satu solusi yang
dicanangkan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan nasional dan menekan
ketergantungan impor adalah pelaksanaan program food estate di berbagai
kawasan, di antaranya Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 30.000 hektar, dan
164,6 ribu hektar di Kalimantan Tengah.
Untuk memuluskan program tersebut, pemerintah sangat gencar mengundang investor
untuk ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Alasan pemerintah melibatkan sektor
swasta tentulah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat
pertanian menjadi sektor ekonomi yang turut menyumbang pendapatan nasional dan
menjadi sektor yang tetap eksis dalam kondisi ekonomi apapun, bahkan dalam
kondisi pandemi seperti saat ini.
Namun, pertanyaannya, benarkah food estate akan benar-benar membawa perbaikan
pada sektor pangan nasional yang selama ini dipermasalahkan? Mengingat,
permasalahan pangan nasional tidak hanya berbicara pada ketersediaan stok
pangan, namun masih terdapat hal yang menjadi fokus perhatian seperti posisi
petani dan keberlangsungan lingkungan dalam program besar yang sedang
digaungkan pemerintah.
Penguasaan Sumber Daya
Ketahanan pangan nasional sangat terkait dengan kebijakan politik. Sejak lama
pemerintah Indonesia memilih menyelesaikan masalah krisis pangan dengan metode
impor dan pelibatan swasta di sektor pangan.
Food estate sebagai agenda besar pemerintah tentunya akan melibatkan pihak
swasta. Untuk kawasan Humbang Hasundutan saja sudah ada beberapa investor yang
berminat untuk terlibat, di antaranya PT Indofood Sukses Makmur, PT Wings Food,
PT Calbee Wings Food, PT Champ, serta PT Great Giant Pineapple. Kehadiran pihak
swasta harus menjadi perhatian pemerintah, artinya dalam proses pelaksanaan
food estate nantinya peran masyarakat dan pemerintah harus dominan dibanding
swasta.
Penguasaan sumber daya dan jalur distribusi harus dikendalikan oleh pemerintah.
Misalnya, pengadaan pupuk harus dikendalikan oleh pemerintah dengan menggandeng
BUMN yang fokus bisnisnya dalam produksi pupuk seperti PT Pupuk Indonesia;
untuk pengadaan bibit tanaman diberikan kepada PT Sang Hyang Seri dan PT
Pertani; untuk pengendalian harga komoditas pemerintah juga harus memberikan
perhatian yang maksimal, artinya kewenangan swasta untuk melakukan spekulasi
atas harga pangan harus sesegera mungkin dieliminasi.
Selain menggandeng BUMN, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat. Pelibatan
masyarakat harus menyentuh proses hulu hingga hilir, sehingga masyarakat
diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam
program pangan sebesar ini.
Program lumbung pangan dengan skala besar seperti ini akan menciptakan
pengalihan semua kegiatan pertanian tradisional ke pertanian modern. Penggunaan
teknologi akan lebih dominan dalam kegiatan pertanian modern. Risiko yang akan
muncul dengan penerapan teknologi adalah berkurangnya serapan tenaga kerja.
Tentunya permasalahan seperti ini harus diantisipasi.
Dalam peralihan metode ke pertanian modern, pemerintah juga harus memberikan
fokus perhatian ke aspek keberlangsungan kearifan lokal, artinya kebiasaan
masyarakat dengan pola tradisional yang polikultur jangan sampai tergerus.
Memaksa masyarakat meninggalkan pola pertanian yang telah dipelihara dan
diyakini mampu menjaga kelangsungan hidup dan kelangsungan lingkungannya harus
menjadi perhatian, sebab berbicara tentang sumber daya tidak sebatas penyediaan
faktor produksi, namun ada faktor lain yang harus diperhatikan yakni lingkungan
dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat.
Posisi Petani
Berbicara ketahanan pangan tidak sebatas kemampuan untuk menjaga ketersediaan
stok pangan dan pemilihan solusi atas defisit ketersediaan stok pangan, tetapi
kesejahteraan dan kemakmuran petani sebagai produsen pangan harus diperhatikan.
Pemerintah sebagai pilot dari program food estate tentunya tahu bahwa praktik
food estate bukanlah hal yang baru di negeri ini. Pada masa kolonial, Belanda
sudah pernah menerapkan program ini, menempatkan petani sebagai objek dalam
pelaksanaan program yang dinamakan Culturstelsel. Petani-petani Indonesia
dijadikan budak di tanahnya sendiri. Petani masa itu diposisikan sebagai
kelompok rentan atau objek yang tidak memiliki hak atas tanah dan hasilnya.
Di tengah hasil produksi pertanian yang melimpah, masyarakat Indonesia pada
masa itu mengalami krisis pangan, artinya akses untuk memperoleh kebutuhan
pangan dibatasi oleh Belanda saat itu. Belanda sebagai pihak swasta pada saat
itu mengalami masa keemasan ekonomi, sementara masyarakat Indonesia berada di
jurang kemiskinan dan jurang ketahanan pangan.
Petani harus menjadi subjek dalam program food estate. Penegasan tersebut harus
tetap dikawal oleh pemerintah. Pemerintah harus bijak dalam mengatur
pengelolaan proyek food estate, karena kehadiran proyek yang melibatkan pihak
swasta tersebut dapat melemahkan kehidupan petani.
Kemampuan investor swasta dalam food estate jelas tidak sebanding kemampuannya
dengan kelompok tani tradisional. Ini seakan-akan menimbulkan adanya dua
kelompok yang saling berhadapan dalam konteks manajemen bidang pertanian.
Sementara itu, masa depan hidup petani harus terlindungi dan terpelihara dengan
baik oleh negara.
Dalam proses pelaksanaan food estate, untuk menjaga hak petani perlu dicari
solusi agar petani berdaulat atas tanah dan hasilnya. Pelibatan BUMDes
merupakan salah satu solusi yang patut dipertimbangkan. BUMDes dijadikan
sebagai kelompok yang mewakili petani, artinya dalam program food estate
kepemilikan saham (kepentingan) petani harus dalam posisi mayoritas bersama
dengan pemerintah.
Dengan posisi yang demikian petani akan diuntungkan; petani akan memiliki akses
dalam proses pengambilan keputusan mulai dari masalah sertifikat tanah petani,
pengendalian harga, jumlah produksi tanaman, infrastruktur, intensitas dan
formula perawatan,serta penentuan kredit. Kepemilikan saham mayoritas bersama
dengan pemerintah diharapkan menjadi alat untuk menciptakan petani yang
berdaulat.
Harus Dikawal
Food estate merupakan solusi ketahanan pangan nasional yang harus mendapatkan
perhatian yang maksimal. Kehadirannya sebagai solusi harus senantiasa dikawal
agar memberikan mutualisme bagi seluruh pihak. Sebagai masyarakat kita tidak
ingin melihat program ini layaknya program yang pernah dilakukan pada masa
penjajahan Belanda, yakni menempatkan petani sebagai objek dan pemerintah dalam
posisi yang tidak berdaya.
Sebab berbicara tentang ketahanan pangan tidak sebatas ketersediaan bahan
pangan, namun harus menjaga kedaulatan petani Indonesia.
Agustinov Tampubolon, SE pegiat di Komunitas Bumi, alumni FEB Universitas
Sumatera Utara
(mmu/mmu)
food estate
lumbung pangan nasional
ketahanan pangan
petani
--
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201121174400.a2766d7722da19e2810493a7%40upcmail.nl.