-- 
j.gedearka <[email protected]>




https://news.detik.com/kolom/d-5262217/food-estate-dan-isu-pangan-nasional?tag_from=wp_cb_kolom_list




Kolom

"Food Estate" dan Isu Pangan Nasional

Agustinov Tampubolon - detikNews

Jumat, 20 Nov 2020 11:16 WIB
0 komentar
SHARE
URL telah disalin
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
(kiri), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kiri) dan Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate 
atau lumbung pangan baru di Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). 
Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis 
pangan dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Presiden Jokowi tinjau lokasi lumbung pangan nasional (Foto: Hafidz Mubarak 
A/Antara)
Jakarta -

Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. 
Sepenggal lirik lagu berjudul Kolam Susu ciptaan Koes Plus itu menggambarkan 
bahwa negara ini adalah negara yang kaya akan hasil buminya. Seyogianya tidak 
boleh satu pun di antara anak bangsa yang menderita kelaparan pada saat dia 
hidup di bumi Nusantara ini, karena bangsa ini adalah lumbung padi, ubi, 
jagung, kentang, sagu dan hasil bumi lain yang melimpah jumlahnya.

Lahan subur di negeri ini menghasilkan ragam jenis hasil pertanian, didukung 
posisi geografis yang berada di garis khatulistiwa yang memberikan curah hujan 
dan cakupan sinar matahari yang cukup untuk mendukung aktivitas pertanian.

Hasil pertanian yang melimpah menjadi alasan bangsa Eropa melakukan 
kolonialisasi ke bumi Nusantara. Dalam kurun waktu yang lama anak bangsa 
mengalami kelaparan di tanahnya sendiri. Hampir seluruh lahan pertanian di bumi 
Nusantara ini dikuasai oleh Belanda pada masa itu. Pola pertanian atau 
perkebunan yang dibangun pada masa kolonial adalah pola berkluster, artinya 
terdapat pengelompokan komoditas di setiap daerah.

Misalnya, perkebunan teh di Jawa Barat, perkebunan sawit dan karet di Sumatera, 
rempah-rempah di kawasan timur Indonesia, dan berbagai komoditas lain sesuai 
daerahnya. Pola pertanian monokultur seperti ini tidak lain adalah pola yang 
sedang digaungkan pemerintah saat ini dengan penamaan food estate.

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara 
terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu 
kawasan. Dari definisi tersebut kita tahu bahwa pola pertanian yang dimaksud 
adalah pola monokultur, yakni untuk satu bentangan lahan pertanian ditanam satu 
jenis komoditas saja. Food estate dalam bahasa lokal adalah lumbung pangan 
dengan skala besar yang peruntukannya adalah menjaga ketahanan pangan secara 
nasional.

Sebagai bagian dari kebutuhan primer, pangan masih menjadi perhatian pemerintah 
hingga saat ini. Ketersediaan stok pangan untuk menjaga kebutuhan dalam negeri 
senantiasa diusahakan pemerintah. Sebut saja beras; untuk menjaga ketersediaan 
jumlah kebutuhan beras nasional, Indonesia mencatatkan nilai impor sebesar 2,14 
juta ton pada 2018. Sungguh miris sebenarnya jika kita melihat nilai tersebut 
di kala negara ini selalu disematkan predikat negara agraris.

Untuk menjaga ketahanan pangan masa depan, pemerintah saat ini mencoba mencari 
solusi untuk mengeliminasi persoalan tersebut. Salah satu solusi yang 
dicanangkan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan nasional dan menekan 
ketergantungan impor adalah pelaksanaan program food estate di berbagai 
kawasan, di antaranya Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 30.000 hektar, dan 
164,6 ribu hektar di Kalimantan Tengah.

Untuk memuluskan program tersebut, pemerintah sangat gencar mengundang investor 
untuk ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Alasan pemerintah melibatkan sektor 
swasta tentulah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat 
pertanian menjadi sektor ekonomi yang turut menyumbang pendapatan nasional dan 
menjadi sektor yang tetap eksis dalam kondisi ekonomi apapun, bahkan dalam 
kondisi pandemi seperti saat ini.

Namun, pertanyaannya, benarkah food estate akan benar-benar membawa perbaikan 
pada sektor pangan nasional yang selama ini dipermasalahkan? Mengingat, 
permasalahan pangan nasional tidak hanya berbicara pada ketersediaan stok 
pangan, namun masih terdapat hal yang menjadi fokus perhatian seperti posisi 
petani dan keberlangsungan lingkungan dalam program besar yang sedang 
digaungkan pemerintah.

Penguasaan Sumber Daya

Ketahanan pangan nasional sangat terkait dengan kebijakan politik. Sejak lama 
pemerintah Indonesia memilih menyelesaikan masalah krisis pangan dengan metode 
impor dan pelibatan swasta di sektor pangan.

Food estate sebagai agenda besar pemerintah tentunya akan melibatkan pihak 
swasta. Untuk kawasan Humbang Hasundutan saja sudah ada beberapa investor yang 
berminat untuk terlibat, di antaranya PT Indofood Sukses Makmur, PT Wings Food, 
PT Calbee Wings Food, PT Champ, serta PT Great Giant Pineapple. Kehadiran pihak 
swasta harus menjadi perhatian pemerintah, artinya dalam proses pelaksanaan 
food estate nantinya peran masyarakat dan pemerintah harus dominan dibanding 
swasta.

Penguasaan sumber daya dan jalur distribusi harus dikendalikan oleh pemerintah. 
Misalnya, pengadaan pupuk harus dikendalikan oleh pemerintah dengan menggandeng 
BUMN yang fokus bisnisnya dalam produksi pupuk seperti PT Pupuk Indonesia; 
untuk pengadaan bibit tanaman diberikan kepada PT Sang Hyang Seri dan PT 
Pertani; untuk pengendalian harga komoditas pemerintah juga harus memberikan 
perhatian yang maksimal, artinya kewenangan swasta untuk melakukan spekulasi 
atas harga pangan harus sesegera mungkin dieliminasi.

Selain menggandeng BUMN, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat. Pelibatan 
masyarakat harus menyentuh proses hulu hingga hilir, sehingga masyarakat 
diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam 
program pangan sebesar ini.

Program lumbung pangan dengan skala besar seperti ini akan menciptakan 
pengalihan semua kegiatan pertanian tradisional ke pertanian modern. Penggunaan 
teknologi akan lebih dominan dalam kegiatan pertanian modern. Risiko yang akan 
muncul dengan penerapan teknologi adalah berkurangnya serapan tenaga kerja. 
Tentunya permasalahan seperti ini harus diantisipasi.

Dalam peralihan metode ke pertanian modern, pemerintah juga harus memberikan 
fokus perhatian ke aspek keberlangsungan kearifan lokal, artinya kebiasaan 
masyarakat dengan pola tradisional yang polikultur jangan sampai tergerus. 
Memaksa masyarakat meninggalkan pola pertanian yang telah dipelihara dan 
diyakini mampu menjaga kelangsungan hidup dan kelangsungan lingkungannya harus 
menjadi perhatian, sebab berbicara tentang sumber daya tidak sebatas penyediaan 
faktor produksi, namun ada faktor lain yang harus diperhatikan yakni lingkungan 
dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat.

Posisi Petani

Berbicara ketahanan pangan tidak sebatas kemampuan untuk menjaga ketersediaan 
stok pangan dan pemilihan solusi atas defisit ketersediaan stok pangan, tetapi 
kesejahteraan dan kemakmuran petani sebagai produsen pangan harus diperhatikan.

Pemerintah sebagai pilot dari program food estate tentunya tahu bahwa praktik 
food estate bukanlah hal yang baru di negeri ini. Pada masa kolonial, Belanda 
sudah pernah menerapkan program ini, menempatkan petani sebagai objek dalam 
pelaksanaan program yang dinamakan Culturstelsel. Petani-petani Indonesia 
dijadikan budak di tanahnya sendiri. Petani masa itu diposisikan sebagai 
kelompok rentan atau objek yang tidak memiliki hak atas tanah dan hasilnya.

Di tengah hasil produksi pertanian yang melimpah, masyarakat Indonesia pada 
masa itu mengalami krisis pangan, artinya akses untuk memperoleh kebutuhan 
pangan dibatasi oleh Belanda saat itu. Belanda sebagai pihak swasta pada saat 
itu mengalami masa keemasan ekonomi, sementara masyarakat Indonesia berada di 
jurang kemiskinan dan jurang ketahanan pangan.

Petani harus menjadi subjek dalam program food estate. Penegasan tersebut harus 
tetap dikawal oleh pemerintah. Pemerintah harus bijak dalam mengatur 
pengelolaan proyek food estate, karena kehadiran proyek yang melibatkan pihak 
swasta tersebut dapat melemahkan kehidupan petani.

Kemampuan investor swasta dalam food estate jelas tidak sebanding kemampuannya 
dengan kelompok tani tradisional. Ini seakan-akan menimbulkan adanya dua 
kelompok yang saling berhadapan dalam konteks manajemen bidang pertanian. 
Sementara itu, masa depan hidup petani harus terlindungi dan terpelihara dengan 
baik oleh negara.

Dalam proses pelaksanaan food estate, untuk menjaga hak petani perlu dicari 
solusi agar petani berdaulat atas tanah dan hasilnya. Pelibatan BUMDes 
merupakan salah satu solusi yang patut dipertimbangkan. BUMDes dijadikan 
sebagai kelompok yang mewakili petani, artinya dalam program food estate 
kepemilikan saham (kepentingan) petani harus dalam posisi mayoritas bersama 
dengan pemerintah.

Dengan posisi yang demikian petani akan diuntungkan; petani akan memiliki akses 
dalam proses pengambilan keputusan mulai dari masalah sertifikat tanah petani, 
pengendalian harga, jumlah produksi tanaman, infrastruktur, intensitas dan 
formula perawatan,serta penentuan kredit. Kepemilikan saham mayoritas bersama 
dengan pemerintah diharapkan menjadi alat untuk menciptakan petani yang 
berdaulat.

Harus Dikawal

Food estate merupakan solusi ketahanan pangan nasional yang harus mendapatkan 
perhatian yang maksimal. Kehadirannya sebagai solusi harus senantiasa dikawal 
agar memberikan mutualisme bagi seluruh pihak. Sebagai masyarakat kita tidak 
ingin melihat program ini layaknya program yang pernah dilakukan pada masa 
penjajahan Belanda, yakni menempatkan petani sebagai objek dan pemerintah dalam 
posisi yang tidak berdaya.

Sebab berbicara tentang ketahanan pangan tidak sebatas ketersediaan bahan 
pangan, namun harus menjaga kedaulatan petani Indonesia.

Agustinov Tampubolon, SE pegiat di Komunitas Bumi, alumni FEB Universitas 
Sumatera Utara
(mmu/mmu)
food estate
lumbung pangan nasional
ketahanan pangan
petani







-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201121174400.a2766d7722da19e2810493a7%40upcmail.nl.

Reply via email to