1.:
Anak Buah HRS Tidak Terima Mayjen Dudung Langkahi Kewenangan Anies
Baswedan Minggu, November 22, 2020
https://www.jpnn.com/news/anak-buah-habib-rizieq-tidak-terima-mayjen-dudung-langkahi-anies-baswedan
 
Juru Bicara Habib Rizieq Shihab, Abdul Chair Ramadhan menilai Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan yang berwenang dalam memberikan instruksi
menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu, bukan TNI.
Karena itu, Abdul merasa heran dengan perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI
Dudung Abdurachman yang meminta anggotanya menurunkan baliho Rizieq.

"Perintah pencopotan baliho Imam Besar HRS oleh Pangdam Jaya sangat
disesalkan dan layak dipertanyakan. Di sini tidak ada alas hak
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu ada pada
Satpol PP yang notabene berada di bawah Gubernur DKI Jakarta," kata
Abdul kepada JPNN.com, Sabtu (21/11).

Meski demikian, Direktur Habib Rizieq Shihab Center itu menjelaskan,
sepanjang pemasangan baliho tidak bertentangan dengan peraturan yang
ada, maka keberadannya adalah sah dan tidak dapat dikebiri.

Pengebirian terhadap saluran ekspresi pikiran dan sikap sesuai dengan
hati nurani sama saja dengan tindakan persekusi dan kriminalisasi
terhadal hak asasi manusia. "Terlebih lagi, konten baliho Imam Besar
HRS sama sekali tidak mengandung unsur delik. Tidak ada narasi yang
bersifat tercela atau melawan hukum. Dalam hal suatu konten yang diduga
mengandung perbuatan pidana, seperti ujaran kebencian, permusuhan
maupun pengahasutan atau provokasi, maka itu pun harus melalui
serangkaian proses hukum," jelas Abdul.

Mengenai proses hukum, lanjut Abdul, TNI pun tidak boleh terlibat di
dalamnya. Apalagi sampai turun mencopot langsung baliho Rizieq di
sejumlah tempat. Dia juga menanyakan di mana letak permasalahan konten
dalam baliho itu.

"Apakah gagasan Revolusi Akhlak Imam Besar HRS dipersepsikan sebagai
perbuatan yang membahayakan persatuan nasional, setidak-tidaknya
bertentangan dengan hukum pidana? Apakah pula kepulangan Imam Besar HRS
diposisikan sebagai ancaman terhadap eksistensi negara? Bukahkah
konstitusi telah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam
menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani melalui saluran apa pun
atau dalam hal ini baliho," jelas dia.

Abdul mengingatkan saat ini merupakan era demokratisasi dan supremasi
sipil, di mana keberlakuan pemusatan kebenaran oleh rezim tidak
absolut. Dia menambahkan, titah penguasa bukan satu-satunya sumber
kebenaran.

"Kondisi demikian tidak sesuai dan bertentangan dengan konstitusi, UU
Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional," jelas Abdul. 


2.:
Pencopotan Baliho HRS Dikaitkan Perebutan Kursi KSAD antara Pangdam
Jaya dengan Mantu Luhut
https://www.oposisicerdas.com/2020/11/pencopotan-baliho-hrs-dikaitkan.html

Manuver Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya),
Dudung Abdurrachman, menimbulkan perang opini di masyarakat. 
Pada Jumat, 20 November 2020, di Monas, Jakarta Pusat, Pangdam Jaya
mengakui dirinya yang memerintahkan anggotanya mencopot baliho Habib
Rizieq Shihab. 

Bahkan, Pangdam Jaya dengan tegas meminta organisasi Pront Pembela
Islam (FPI), yang dipimpin Habib Rizieq, untuk dibubarkan jika terus
memecah belah. 

Kontan saja, tindakan berani tersebut, menimbulkan pro dan kontra.
Utamanya di media sosial, dua suara dengan gelembung besar saling
menyindir dan mengoreksi. 

Dari media sosial Twitter, tiga suara mengemuka. Pertama, dari kelompok
pro pemerintah yang menggunakan kata NKRI sebagai penyuara aspirasi
atas kondisi saat ini.

Kelompok ini dengan gembira menyambut aksi Pangdam Jaya. Bagi mereka,
perilaku FPI dan kelompoknya sudah sangat meresahkan situasi nasional. 

Kedua, kelompok yang mendukung pernyataan politisi partai Gerinda,
Fadli Zon. Narasi represi kembali digaungkan. Pemerintah, dalam hal ini
TNI, dianggap berlebihan. 

Pasalnya, untuk menurunkan baliho menyambut kembalinya Habib Rizieq dan
kampanye Revolusi Akhlak, sampai-sampai TNI yang turun langsung ke
lapangan. Mereka berpendapat, untuk menurunkan baliho "ilegal"
tersebut, di sejumlah wilayah termasuk Jakarta, adalah tugas Satpol PP
dan bukan dari satuan ketentaraan. 

Bahkan, narasi bernada konspirasi, didengungkan. Lewat kata "KASAD"
kelompok kedua ini menyebut tindakan Mayjen TNI Dudung Abdurrachman
sebagai upaya cari muka. 

Dudung dinilai sedang bermanuver untuk posisi yang lebih tinggi, yakni
KASAD, sementara saingannya disebut-sebut adalah menantu Menko Luhut,
Mayjen Maruli Simanjuntak yang baru saja dimutasi dari Danpaspampres
menjadi Pangdam Udayana.

Dalam hal ini, mereka mengaitkan konspirasi ini dengan membawa-bawa
nama Mayjen TNI Dudung, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI
AD. Mantu AM Hendropriyono itu digadang-gadang segera menggantikan
Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.


Terakhir, ada kelompok moderat. Kelompok ini tak ingin berkonfrontasi
langsung dalam perang opini. Namun, mereka mengamati dengan saksama dan
gembira. 

Adapun pernyataan Pangdam Jaya yang menimbulkan pro dan kontra di
masyarakat adalah agar FPI dan kelompoknya agar tak berbuat seenaknya
sendiri. 

"Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba
dengan TNI, mari," ucap Dudung Abdurrachman di hadapan para wartawan,
Jumat, 20 November 2020.***


3.:
Permadi: Habib Rizieq Soekarnois
https://www.oposisicerdas.com/2020/11/permadi-habib-rizieq-soekarnois.html

Politikus Partai Gerindra KRT Permadi Satrio Wiwoho atau dikenal dengan
nama Permadi, membongkar fakta mengejutkan mengenai Imam Besar Front
Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Permadi mengutarakan hal ini
saat menjadi narasumber di youtube">YouTube milik Jaya Suprana. Di
kesempatan itu, Permadi menyebut Habib Rizieq sebagai tokoh yang paling
paham tentang Soekarno.

“Saya masuk ke kamar pribadinya Habib Rizieq, ada buku-buku Bung Karno
tuh, penuh. Jadi Habib (Rizieq) adalah seorang Soekarnois, Islamnya
nasionalis. Sesungguhnya Habib Rizieq adalah seorang doktor dengan
disertasi Pancasila, tidak ada yang bisa jelaskan Pancasila sebaik
Habib,” kata Permadi seperti dikutip VIVA.  

Permadi juga membongkar sifat asli Habib Rizieq. Itu dia ketahui
setelah diundang datang ke rumah HRS yang berada di kawasan Petamburan,
Tanah Abang, Jakarta Pusat. Permadi bahkan tidak disuruh salat bersama
ketika kumandang azan.

“Habib Rizieq kan dikenal begitu ganasnya, itu bayangan orang. Tetapi
kalau ketemu saya beda. Saya dirangkul. Saya disuruh main ke rumahnya.
Saya pakai seperti ini, pakai blankon pakai kejawen terus tamu-tamu
lain datang dan waktunya solat. Habib Rizieq mengatakan kepada saya,
‘maaf Pak Permadi, kita mau solat berjemaah. Saya tahu Pak Permadi
enggak solat, tunggu di kamar pribadi saya. Pak Permadi ditemani salah
satu santri saya sampai nanti selesai kita bicara’,” begitu kata Habib
Rizieq seperti ditirukan Permadi. Permadi juga mengutarakan ada
kejadian penting saat dia datang ke rumah Habib Rizieq. Ada warga
nonmuslim mau mengucap dua kalimat syahadat. Namun warga tersebut masih
di bawah umur yakni berusia 16 tahun. Sosoknya perempuan. Seorang ulama
membawa perempuan itu ke rumah Habib Rizieq untuk diminta saran terkait
pindah agama tersebut.

Namun tak disangka, Habib Rizieq malah mengikuti saran yang dilontarkan
oleh Permadi. Begini kata-katanya: 

“Habib mengatakan saya perlu saksi-saksi untuk menyaksikan anak ini, 1
istri saya karena dia perempuan dan saya panggil saksi ke-2 yakni Pak
Permadi, temani saya. Ketika terjadi dialog, ulamanya mengatakan, Pak
Habib, ini anak perempuan jadi mualaf dari Kristen bagaimana enaknya?
Sebelum saya mutuskan, saya minta istri saya yang kasih keputusan. Tapi
istri Habib kembalikan keputusan itu ke Habib Rizieq.

Lalu Habib Rizieq minta pendapat saya. Kalau saya bilang ini anak masih
16 tahun belum dewasa dan belum bisa memutuskan. Sebaiknya kembalikan
ke orangtuanya biar dia yang minta izin pindah agama. Lalu HRS ambil
keputusan mengikuti saran Pak Permadi,” begitu ucapan Habib Rizieq yang
ditiru Permadi saat itu.

“Loh ini kan luar biasa sekali yang dikenal begitu galak tapi menurut
saya itu Image saja,” kata Permadi.


4.:
Turunnya Kredibilitas Negara dan Naiknya Nilai HRS
Minggu, November 22, 2020 

https://www.oposisicerdas.com/2020/11/turunnya-kredibilitas-negara-dan.html

TAMPAKNYA kelompok buzzer dan influencer ekstrem antipati Islam
berbalut anti HRS dan FPI-nya mesti menelan pil pahit akibat blunder
salah olah salah langkah juga salah tingkah, meskipun mereka ada di
kelompok penguasa kekuasaan tapi seperti ungkapan "kebencian kadang
mengundang kebodohan" sangat terasa terbukti dalam konteks ‘Habib
Rizieq and his effect’.

Bayangkan saja upaya hambatan oleh kelompok ini atas kepulangan sang
habib yang sudah terbuka terang benderang hingga aroma politisasi
pelanggaran PSBB acara maulid dan pernikahan anaknya di kediaman.

Gubernur Anies pun tak lepas dimintai klarifikasinya meski dinilai
pakar hukum tak lazim, dengan jiwa besar seorang pemimpin telah
memberikan jawabannya. Sikap ini hebat dan luar biasa.

Teranyar namun pastinya bukan yang terakhir, adanya pemanfaatan jalur
TNI untuk memancing kemarahan umat atau pengikut Habib dengan
pengerahan anggota TNI menurunkan banner yang bergambar HRS. Alih-alih
merusak citra Habib Rizieq dan FPI, malah sindiran bahkan menyesali
sikap TNI dan Pangdam Jaya merebak di berbagai medsos.

Peristiwa demi peristiwa sejak kepulangan sang Habib menunjukan betapa
terasa jauhnya karakter Pancasila dalam kepemimpinan  kekuasaan
menangani bukan hanya pada strata politik dan ekonomi saja tetapi juga
hukum yang kehilangan makna serta arah jelas keadilannya.

Pemerintah terkesan tidak menempatkan alat dan hukum negara secara
elegan dalam setiap menghadapi apa yang mereka nilai sebagai kaum
oposisi. Penguasa kelas nasional jadi terkesan berperilaku lokal yang
tak beretika ketika hendak memperlihatkan kekuatan kekuasaannya. Yang
terjadi malah kontra simpatik dimata banyak publik, ada kesan kalang
kabut, panik, grasa grusu dan bahkan kadang terlihat tak terkoordinasi
dengan baik didalam internal sendiri. Ibarat hendak menangkap tikus
dengan membakar rumah. Ujungnya gusar sendiri.

Seyogianya elite pemerintahan harus lebih tinggi memperlihatakan
kemampuannya menjaga kehormatan dan martabat negara ketimbang pihak
yang dipandang oposisi itu.

Penghentian pemakaian moralitas rendah para buzzer dan influenzer
kiranya salah satu langkah penting yang mesti dilakukan pemerintah. Tak
ada nilai-nilai berharga sama sekali berkonfrontatif menyebar hasutan
kebencian dengan cara seperti itu. Citra pemerintah selaku penguasa
negeri malah semakin menjadi rusak oleh mereka.

Situasi akhir-akhir ini kiranya dapat menjadi pembelajaran pahit bahwa
semakin berupaya menghentikan suara keadilan dan kebenaran berbagai
pihak termasuk HRS, yang hadir malah kekeliruan ekses tindakan dan
ironisnya justru ditunjukan secara alamiah dimana nilai kebesaran HRS
menjadi semakin naik, sementara kredibilitas negara menurun tanpa
disadari.

Pemerintah masih berpeluang besar untuk membangun rekonsiliasi, tapi
itu hanya bisa terjadi bila memiliki jiwa besar, pemikiran besar dan
hasrat besar berdamai dengan kekuasaannya dan bukan semata arogansi
memakainya saja. ***

Penulis: Adian Radiatus
Pemerhati sosial dan politik

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201122120325.707ae431%40lilik-ThinkPad-T420s.

Reply via email to