1.: Anak Buah HRS Tidak Terima Mayjen Dudung Langkahi Kewenangan Anies Baswedan Minggu, November 22, 2020 https://www.jpnn.com/news/anak-buah-habib-rizieq-tidak-terima-mayjen-dudung-langkahi-anies-baswedan Juru Bicara Habib Rizieq Shihab, Abdul Chair Ramadhan menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berwenang dalam memberikan instruksi menurunkan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu, bukan TNI. Karena itu, Abdul merasa heran dengan perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang meminta anggotanya menurunkan baliho Rizieq.
"Perintah pencopotan baliho Imam Besar HRS oleh Pangdam Jaya sangat disesalkan dan layak dipertanyakan. Di sini tidak ada alas hak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu ada pada Satpol PP yang notabene berada di bawah Gubernur DKI Jakarta," kata Abdul kepada JPNN.com, Sabtu (21/11). Meski demikian, Direktur Habib Rizieq Shihab Center itu menjelaskan, sepanjang pemasangan baliho tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, maka keberadannya adalah sah dan tidak dapat dikebiri. Pengebirian terhadap saluran ekspresi pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani sama saja dengan tindakan persekusi dan kriminalisasi terhadal hak asasi manusia. "Terlebih lagi, konten baliho Imam Besar HRS sama sekali tidak mengandung unsur delik. Tidak ada narasi yang bersifat tercela atau melawan hukum. Dalam hal suatu konten yang diduga mengandung perbuatan pidana, seperti ujaran kebencian, permusuhan maupun pengahasutan atau provokasi, maka itu pun harus melalui serangkaian proses hukum," jelas Abdul. Mengenai proses hukum, lanjut Abdul, TNI pun tidak boleh terlibat di dalamnya. Apalagi sampai turun mencopot langsung baliho Rizieq di sejumlah tempat. Dia juga menanyakan di mana letak permasalahan konten dalam baliho itu. "Apakah gagasan Revolusi Akhlak Imam Besar HRS dipersepsikan sebagai perbuatan yang membahayakan persatuan nasional, setidak-tidaknya bertentangan dengan hukum pidana? Apakah pula kepulangan Imam Besar HRS diposisikan sebagai ancaman terhadap eksistensi negara? Bukahkah konstitusi telah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani melalui saluran apa pun atau dalam hal ini baliho," jelas dia. Abdul mengingatkan saat ini merupakan era demokratisasi dan supremasi sipil, di mana keberlakuan pemusatan kebenaran oleh rezim tidak absolut. Dia menambahkan, titah penguasa bukan satu-satunya sumber kebenaran. "Kondisi demikian tidak sesuai dan bertentangan dengan konstitusi, UU Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional," jelas Abdul. 2.: Pencopotan Baliho HRS Dikaitkan Perebutan Kursi KSAD antara Pangdam Jaya dengan Mantu Luhut https://www.oposisicerdas.com/2020/11/pencopotan-baliho-hrs-dikaitkan.html Manuver Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Dudung Abdurrachman, menimbulkan perang opini di masyarakat. Pada Jumat, 20 November 2020, di Monas, Jakarta Pusat, Pangdam Jaya mengakui dirinya yang memerintahkan anggotanya mencopot baliho Habib Rizieq Shihab. Bahkan, Pangdam Jaya dengan tegas meminta organisasi Pront Pembela Islam (FPI), yang dipimpin Habib Rizieq, untuk dibubarkan jika terus memecah belah. Kontan saja, tindakan berani tersebut, menimbulkan pro dan kontra. Utamanya di media sosial, dua suara dengan gelembung besar saling menyindir dan mengoreksi. Dari media sosial Twitter, tiga suara mengemuka. Pertama, dari kelompok pro pemerintah yang menggunakan kata NKRI sebagai penyuara aspirasi atas kondisi saat ini. Kelompok ini dengan gembira menyambut aksi Pangdam Jaya. Bagi mereka, perilaku FPI dan kelompoknya sudah sangat meresahkan situasi nasional. Kedua, kelompok yang mendukung pernyataan politisi partai Gerinda, Fadli Zon. Narasi represi kembali digaungkan. Pemerintah, dalam hal ini TNI, dianggap berlebihan. Pasalnya, untuk menurunkan baliho menyambut kembalinya Habib Rizieq dan kampanye Revolusi Akhlak, sampai-sampai TNI yang turun langsung ke lapangan. Mereka berpendapat, untuk menurunkan baliho "ilegal" tersebut, di sejumlah wilayah termasuk Jakarta, adalah tugas Satpol PP dan bukan dari satuan ketentaraan. Bahkan, narasi bernada konspirasi, didengungkan. Lewat kata "KASAD" kelompok kedua ini menyebut tindakan Mayjen TNI Dudung Abdurrachman sebagai upaya cari muka. Dudung dinilai sedang bermanuver untuk posisi yang lebih tinggi, yakni KASAD, sementara saingannya disebut-sebut adalah menantu Menko Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak yang baru saja dimutasi dari Danpaspampres menjadi Pangdam Udayana. Dalam hal ini, mereka mengaitkan konspirasi ini dengan membawa-bawa nama Mayjen TNI Dudung, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD. Mantu AM Hendropriyono itu digadang-gadang segera menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Terakhir, ada kelompok moderat. Kelompok ini tak ingin berkonfrontasi langsung dalam perang opini. Namun, mereka mengamati dengan saksama dan gembira. Adapun pernyataan Pangdam Jaya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat adalah agar FPI dan kelompoknya agar tak berbuat seenaknya sendiri. "Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," ucap Dudung Abdurrachman di hadapan para wartawan, Jumat, 20 November 2020.*** 3.: Permadi: Habib Rizieq Soekarnois https://www.oposisicerdas.com/2020/11/permadi-habib-rizieq-soekarnois.html Politikus Partai Gerindra KRT Permadi Satrio Wiwoho atau dikenal dengan nama Permadi, membongkar fakta mengejutkan mengenai Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Permadi mengutarakan hal ini saat menjadi narasumber di youtube">YouTube milik Jaya Suprana. Di kesempatan itu, Permadi menyebut Habib Rizieq sebagai tokoh yang paling paham tentang Soekarno. “Saya masuk ke kamar pribadinya Habib Rizieq, ada buku-buku Bung Karno tuh, penuh. Jadi Habib (Rizieq) adalah seorang Soekarnois, Islamnya nasionalis. Sesungguhnya Habib Rizieq adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila, tidak ada yang bisa jelaskan Pancasila sebaik Habib,” kata Permadi seperti dikutip VIVA. Permadi juga membongkar sifat asli Habib Rizieq. Itu dia ketahui setelah diundang datang ke rumah HRS yang berada di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Permadi bahkan tidak disuruh salat bersama ketika kumandang azan. “Habib Rizieq kan dikenal begitu ganasnya, itu bayangan orang. Tetapi kalau ketemu saya beda. Saya dirangkul. Saya disuruh main ke rumahnya. Saya pakai seperti ini, pakai blankon pakai kejawen terus tamu-tamu lain datang dan waktunya solat. Habib Rizieq mengatakan kepada saya, ‘maaf Pak Permadi, kita mau solat berjemaah. Saya tahu Pak Permadi enggak solat, tunggu di kamar pribadi saya. Pak Permadi ditemani salah satu santri saya sampai nanti selesai kita bicara’,” begitu kata Habib Rizieq seperti ditirukan Permadi. Permadi juga mengutarakan ada kejadian penting saat dia datang ke rumah Habib Rizieq. Ada warga nonmuslim mau mengucap dua kalimat syahadat. Namun warga tersebut masih di bawah umur yakni berusia 16 tahun. Sosoknya perempuan. Seorang ulama membawa perempuan itu ke rumah Habib Rizieq untuk diminta saran terkait pindah agama tersebut. Namun tak disangka, Habib Rizieq malah mengikuti saran yang dilontarkan oleh Permadi. Begini kata-katanya: “Habib mengatakan saya perlu saksi-saksi untuk menyaksikan anak ini, 1 istri saya karena dia perempuan dan saya panggil saksi ke-2 yakni Pak Permadi, temani saya. Ketika terjadi dialog, ulamanya mengatakan, Pak Habib, ini anak perempuan jadi mualaf dari Kristen bagaimana enaknya? Sebelum saya mutuskan, saya minta istri saya yang kasih keputusan. Tapi istri Habib kembalikan keputusan itu ke Habib Rizieq. Lalu Habib Rizieq minta pendapat saya. Kalau saya bilang ini anak masih 16 tahun belum dewasa dan belum bisa memutuskan. Sebaiknya kembalikan ke orangtuanya biar dia yang minta izin pindah agama. Lalu HRS ambil keputusan mengikuti saran Pak Permadi,” begitu ucapan Habib Rizieq yang ditiru Permadi saat itu. “Loh ini kan luar biasa sekali yang dikenal begitu galak tapi menurut saya itu Image saja,” kata Permadi. 4.: Turunnya Kredibilitas Negara dan Naiknya Nilai HRS Minggu, November 22, 2020 https://www.oposisicerdas.com/2020/11/turunnya-kredibilitas-negara-dan.html TAMPAKNYA kelompok buzzer dan influencer ekstrem antipati Islam berbalut anti HRS dan FPI-nya mesti menelan pil pahit akibat blunder salah olah salah langkah juga salah tingkah, meskipun mereka ada di kelompok penguasa kekuasaan tapi seperti ungkapan "kebencian kadang mengundang kebodohan" sangat terasa terbukti dalam konteks ‘Habib Rizieq and his effect’. Bayangkan saja upaya hambatan oleh kelompok ini atas kepulangan sang habib yang sudah terbuka terang benderang hingga aroma politisasi pelanggaran PSBB acara maulid dan pernikahan anaknya di kediaman. Gubernur Anies pun tak lepas dimintai klarifikasinya meski dinilai pakar hukum tak lazim, dengan jiwa besar seorang pemimpin telah memberikan jawabannya. Sikap ini hebat dan luar biasa. Teranyar namun pastinya bukan yang terakhir, adanya pemanfaatan jalur TNI untuk memancing kemarahan umat atau pengikut Habib dengan pengerahan anggota TNI menurunkan banner yang bergambar HRS. Alih-alih merusak citra Habib Rizieq dan FPI, malah sindiran bahkan menyesali sikap TNI dan Pangdam Jaya merebak di berbagai medsos. Peristiwa demi peristiwa sejak kepulangan sang Habib menunjukan betapa terasa jauhnya karakter Pancasila dalam kepemimpinan kekuasaan menangani bukan hanya pada strata politik dan ekonomi saja tetapi juga hukum yang kehilangan makna serta arah jelas keadilannya. Pemerintah terkesan tidak menempatkan alat dan hukum negara secara elegan dalam setiap menghadapi apa yang mereka nilai sebagai kaum oposisi. Penguasa kelas nasional jadi terkesan berperilaku lokal yang tak beretika ketika hendak memperlihatkan kekuatan kekuasaannya. Yang terjadi malah kontra simpatik dimata banyak publik, ada kesan kalang kabut, panik, grasa grusu dan bahkan kadang terlihat tak terkoordinasi dengan baik didalam internal sendiri. Ibarat hendak menangkap tikus dengan membakar rumah. Ujungnya gusar sendiri. Seyogianya elite pemerintahan harus lebih tinggi memperlihatakan kemampuannya menjaga kehormatan dan martabat negara ketimbang pihak yang dipandang oposisi itu. Penghentian pemakaian moralitas rendah para buzzer dan influenzer kiranya salah satu langkah penting yang mesti dilakukan pemerintah. Tak ada nilai-nilai berharga sama sekali berkonfrontatif menyebar hasutan kebencian dengan cara seperti itu. Citra pemerintah selaku penguasa negeri malah semakin menjadi rusak oleh mereka. Situasi akhir-akhir ini kiranya dapat menjadi pembelajaran pahit bahwa semakin berupaya menghentikan suara keadilan dan kebenaran berbagai pihak termasuk HRS, yang hadir malah kekeliruan ekses tindakan dan ironisnya justru ditunjukan secara alamiah dimana nilai kebesaran HRS menjadi semakin naik, sementara kredibilitas negara menurun tanpa disadari. Pemerintah masih berpeluang besar untuk membangun rekonsiliasi, tapi itu hanya bisa terjadi bila memiliki jiwa besar, pemikiran besar dan hasrat besar berdamai dengan kekuasaannya dan bukan semata arogansi memakainya saja. *** Penulis: Adian Radiatus Pemerhati sosial dan politik -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201122120325.707ae431%40lilik-ThinkPad-T420s.
