Apakah Prabowo kurang nyemir KPK....?
Siapa yang ga mau korup, kalau di kasih BLANK CHEQUE..... kuasa mengeluarkan
izin impor.. dulu SGS.. terus Sukofindo... terus LC pencairn melalui BCA.....?
Dahulu tender di atas 100,000USD harus ada NOMER SKIP .....
On Tuesday, December 1, 2020, 7:27:17 p.m. EST, Chan CT
<[email protected]> wrote:
Ada Apa Dengan Ngabalin dan Prabowo?
J61 - Tuesday, December 1, 2020 18:30
https://www.pinterpolitik.com/ada-apa-dengan-ngabalin-dan-prabowo Ali Mochtar
Ngabalin. (Foto: minews.id)
7 min read
Belakangan muncul spekulasi dan dugaan bahwa Ali Mochtar Ngabalin “berjasa”
dalam terciduknya Edhy Prabowo karena dirinya berada di lokasi kejadian saat
penangkapan, namun tak turut diringkus KPK. Lantas, mengapa spekulasi itu bisa
mengemuka?
PinterPolitik.com
Kasus rasuah yang menjerat eks Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Edhy
Prabowo terus bergulir dan menimbulkan sejumlah interpretasi hingga saat ini,
baik dalam ranah diskursus publik maupun yang muncul dari para pengamat politik
tanah air.
Dari mereka yang berpolemik mengenai apakah benur atau bibit lobster itu layak
dijadikan komoditas ekspor atau tidak, hingga kemungkinan dan konsekuensi
politik seperti apa yang mengiringi kasus ini.
Terkuaknya kasus ini sendiri memang cukup mengejutkan ketika menjerat menteri
pertama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya.
Terlebih, sosok tersebut juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum)
Gerindra, partai politik (parpol) yang baru saja kembali mesra dengan PDIP di
kekuasaan setelah rekonsiliasi Pilpres 2019.
Karenanya, kemudian muncul penafsiran maupun dugaan bertendensi politis
tertentu di balik kasus yang menjerat salah satu orang kepercayaan Prabowo
Subianto itu.
Salah satu yang cukup menarik ialah ketika nama Ali Mochtar Ngabalin masuk ke
dalam perhitungan dan spekulasi yang ada. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf
Presiden (KSP) itu sempat dipertanyakan eksistensinya karena turut serta dalam
rombongan Edhy Prabowo yang terbang ke Honolulu, Hawai, Amerika Serikat (AS),
namun tak digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), paling tidak untuk
dimintai keterangan.
Meskipun terdapat rasionalisasi bahwa Ngabalin secara teknis tak terkait
langsung dengan kasus Edhy, spekulasi tetap saja bermunculan. Dalam salah satu
acara di kanal Youtubenya, jurnalis senior, Karni Ilyas sempat mempertanyakan
hal ini kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Karni merasa heran karena Ngabalin memisahkan diri pada saat petugas KPK
menangkap Edhy. Namun pada konteks ini, Novel enggan memberi tanggapan dan
menyerahkannya untuk bertanya kepada Humas KPK.
Ihwal senada dipertanyakan dan disiratkan pula oleh pakar hukum tata negara
(HTN) Refly Harun. Ia berharap gerak langkah KPK selanjutnya agar lebih tegas
dalam bertindak. Selain itu dirinya juga berharap, dalam kasus Edhy ini tidak
ada politik belah bambu dalam artian "menginjak" seseorang tapi di sisi lain
melindungi orang tertentu.
Presumsi yang lebih menarik datang dari pengamat politik Muhammad Yunus Hanis.
Yunus bahkan menduga jika Ngabalin sebagai orang yang “berjasa” dalam
tertangkapnya Edhy. Menurutnya, ada permainan kelas tinggi di balik peristiwa
dijebloskannya Edhy Prabowo ke penjara KPK.
Lantas, mengapa eksistensi Ngabalin di TKP tercokoknya Edhy kemudian mengarah
pada spekulasi yang seolah mengarah bahwa dirinya punya peran dalam penangkapan
tersebut?
Perkara Perspektif dan Reputasi?
Tak bisa dipungkiri, meskipun narasi yang ada biasanya berasal dari para
politisi maupun pengamat, corong dari berbagai dugaan maupun spekulasi yang
terjadi dalam dinamika politik di era modern ialah media atau jurnalisme.
Christy Wampole dalam What Is the Future of Speculative Journalism? menjabarkan
bahwa hasrat untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, terutama yang
berkaitan dengan isu politik terhangat, termanifestasi dalam rasa “lapar”
terhadap sumber-sumber informasi, khususnya jurnalisme.
Percepatan arus informasi telah meningkatkan ketidaksabaran kita atas
ketidaktahuan. Dalam upaya untuk menangkap dan menganalisa sebuah peristiwa
yang baru saja terjadi, atau bahkan sebelum itu terjadi, produk jurnalistik
terkadang cenderung menjadi kurang faktual dan lebih bersifat hipotetis.
Hipotesis tersebut seringkali didapatkan dari upaya mengaitkan sejumlah
variabel yang kemudian terkonstruksi dan terartikulasikan dalam sebuah
spekulasi politik. Istilah “tomorrowism” kemudian digunakan Wampole untuk
menganalisa absurditas fenomena tersebut.
Pada konteks spekulasi yang tertuju pada sosok Ngabalin dalam kasus Edhy
seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kemungkinan pula terdapat pertautan
atau komparasi variabel yang membuat spekulasi tersebut terkonstruksi, dan
kemudian bermuara menjadi sejumlah produk jurnalistik atau berita.
Secara substansial, dalam menganalisa eksistensi Ngabalin dalam kasus tersebut
kiranya tidak bisa dilepaskan dari isu politik secara umum yang memang sedang
berkembang saat ini, plus dari track record atau sepak terjang Ngabalin sendiri
selama berkiprah di dunia politik tanah air.
Kasus yang menjerat Edhy sendiri dilihat oleh pengamat politik dari universitas
Al-Azhar Ujang Komarudin, mirip dengan kasus suap impor daging sapi yang
menyeret Presiden PKS saat itu, Luthfi Hasan Ishaaq pada tahun 2013 silam.
Ketika itu, PKS menjadi salah satu partai pendukung pemerintah, namun di saat
yang sama partai yang baru saja berganti logo itu juga rajin mengkritik Istana.
Hal yang sama dilihat Ujang terjadi pada Gerindra ketika melalui Fadli Zon,
kerap tampak bermain dua kaki, dan kritik yang dilontarkan tak jarang justru
memperkeruh suasana serta mungkin saja tak jarang membuat “gerah” Istana.
Variabel itu dinilai membuka pertautan dengan konteks Ngabalin seperti yang
diduga oleh Yunus sebelumnya. Seperti yang telah diketahui, Ngabalin merupakan
sosok kontroversial yang cukup berani bermanuver dalam kariernya di dunia
politik.
Ketika masih bernaung di Partai Bulan Bintang (PBB) misalnya, dirinya sempat
berbeda suara dengan keputusan partai saat itu dalam Pilpres 2009. Setahun
berselang Ia kemudian berubah haluan ke partai Golkar.
Kemudian saat Pilpres 2014, Ngabalin menjadi sosok yang sangat lantang dalam
menyokong Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa. Namun dinamika yang bergulir
setelahnya membalikkan perspektif yang ada ketika Ngabalin direkrut Istana dan
“membelot” dari Prabowo.
Selain memiliki jabatan di Istana, Ngabalin juga saat ini diketahui mengemban
tugas sebagai staf ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan
mungkin saja, variabel pamungkas inilah yang mengeratkan kepingan kausalitas
sebelumnya menjadi sebuah spekulasi yang muncul di sejumlah media atas peran
Ngabalin dalam kasus Edhy Prabowo.
Namun terlepas dari hipotesa atau spekulasi tersebut, konteks lainnya kemudian
menjadi tak kalah menarik saat sejumlah pihak menyarankan agar Prabowo dan
Gerindra menarik diri dari koalisi pemerintah pasca tertangkapnya Edhy. Hal itu
dinilai cukup pantas untuk dilakukan sebagai upaya pertanggungjawaban moral
serta menghindari kemudaratan politik yang mungkin akan hadir. Lantas, akankah
hal itu akan dilakukan Prabowo dan Gerindra?
Mundur Bukan Opsi Terbaik?
Saran untuk keluar dari koalisi pemerintahan berhembus dari politisi
kontroversial Gerindra sendiri, Arief Puyuono. Arief menyebut bahwa Prabowo
harus bertanggung jawab kepada para pemilih Gerindra atas ketidakmampuan
menjaga disiplin para kadernya, hingga berpotensi besar menghancurkan marwah
partai. Lebih lanjut, Arief menyarankan jika Prabowo genteleman, dirinya harus
mundur dari kabinet.
Sementara pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam,
menyebut jika kasus Edhy berkembang lebih lanjut, bukan tidak mungkin akan
membawa preseden minor bagi Prabowo dan Gerindra di kemudian hari.
Karenanya Saiful mengatakan bahwa saat ini menjadi momentum yang tepat bagi
Prabowo untuk segera menarik diri dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Dalam sebuah tulisan yang berjudul How do you have an honourable resignation?,
Alex Hudson menyoroti urgensi pengunduran diri dari sebuah jabatan secara
terhormat setelah sebuah skandal, yang ketika tidak dilakukan dengan cepat
justru akan merusak karier sosok tertentu secara permanen.
Postulat Hudson itu mengacu dari sampel komparasi dari efek lambatnya Richard
Nixon mengundurkan diri saat skandal Watergate, hingga Sir Paul Stephenson, eks
komisaris Polisi Metro London yang mengundurkan diri dengan cepat setelah
skandal peretasan telepon mengemuka.
Kendati demikian, opsi pengunduran atau penarikan diri dari koalisi dan jabatan
menteri agaknya bukan merupakan pilihan terbaik dalam konteks Prabowo.
Selain belum terbukti secara langsung terlibat, penarikan diri Prabowo dan
Gerindra dinilai justru tak akan lebih menguntungkan, ketika kondisi sosial
politik di luar kekuasaan agaknya tak berpihak pada Prabowo jika berkaca pada
keputusan bergabung dengan pemerintah sebelumnya.
Kelompok konservatif maupun nasionalis yang mendukung Prabowo di Pilpres 2019
dinilai masih memendam residu kekecewaan atas cepatnya perubahan orientasi
perjuangan haluan politik eks Pangkostrad. Yang mana hal itu mungkin saja
membuat akan membuat Prabowo dan Gerindra tidak “nyaman” untuk berada di luar
kekuasaan saat ini, meskipun sedikit terbebani secara politik atas kasus Edhy.
Namun, penjabaran di atas hanyalah probabilitas semata. Masih terdapat beragam
kemungkinan lainnya jika berkaca pada sifat alami situasi politik itu sendiri
yang begitu cair dan tidak jarang cukup mengejutkan. Menarik untuk ditunggu
kelanjutannya. (J61)
--
Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/5BBC9F70D6784540A14ED538E1C99C41%40A10Live.
--
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/1939171391.2175531.1606871990041%40mail.yahoo.com.
