Biden, Jokowi dan Perangkap Pan-Asianisme
Seri pemikiran Kishore Mahbubani #25
S13 - Wednesday, December 2, 2020 21:00
https://www.pinterpolitik.com/biden-jokowi-dan-perangkap-pan-asianisme
Jokowi dan Joe Biden (Foto: istimewa) 
7 min read

Kemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS disebut-sebut tak akan berdampak banyak 
pada dominasi AS secara global. Pasalnya, akan ada tantangan dari gerakan besar 
yang sedang terjadi di Asia dengan tajuk Asianisme atau Pan-Asianisme, seiring 
makin besarnya kesadaran negara-negara Asia untuk lebih banyak bekerja sama 
antara satu dengan yang lain. Apalagi, pada tahun 2025 mendatang, 3 dari 4 
negara dengan ekonomi terbesar di dunia diprediksi berasal dari Asia.

--------------------------------------------------------------------------------

PInterPolitik.com

  “As Bill Clinton put it in 2003, the United States should be trying to create 
the kind of world in which it would like to live when it is ‘no longer the 
military, political, and economic superpower’”.

  ::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat asal Singapura::

Pilpres Amerika Serikat (AS) meninggalkan cerita beragam, baik secara domestik 
di negara tersebut, maupun dalam konteks masyarakat global. Sebagai negara 
super power, AS memang menjadi pusat ekonomi, politik dan tentu saja perhatian 
dunia, apalagi jika hal tersebut melibatkan konteks pergantian kepemimpinan di 
negara tersebut.

Kemenangan Joe Biden atas sang petahana, Presiden Donald Trump dalam Pilpres 
tersebut memang melahirkan spekulasi, perdebatan dan prediksi dari banyak 
scholar dan pengamat di seluruh dunia, terkait akankah negeri Paman Sam ini 
bisa mengembalikan kembali posisinya di konstelasi politik global. Bukan tanpa 
alasan, di bawah pemerintahan Presiden Trump, strategi AS yang cenderung 
nasionalistik membuat negara tersebut banyak menarik diri dari panggung politik 
internasional.

Bahkan di antara negara-negara anggota NATO sendiri, Trump pun terkesan “kurang 
dihormati” – katakanlah jika melihat isi perbincangan beberapa pemimpin negara 
anggota pakta pertahanan tersebut, seperti Perdana Menteri Kanada Justin 
Trudeau, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Boris 
Johnson, saat pertemuan NATO pada akhir 2019 lalu.

Intinya, dalam konteks politik internasional, AS mengalami penurunan pamor dan 
oleh beberapa pihak bahkan dianggap mengalami penurunan dominasi. Makanya, 
banyak yang bertanya-tanya, apakah kondisi ini akan berubah ketika Joe Biden 
resmi menjabat setelah dilantik pada Januari 2021 mendatang.

Sayangnya, banyak pihak yang menganggap hal ini akan sulit terjadi, sekalipun 
di bawah kekuasaan Biden. Ini salah satunya diungkapkan oleh akademisi dan 
mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani.

Ia menyebutkan bahwa persoalan tentang pergeseran dinamika kekuatan global yang 
saat ini terjadi pada AS punya sebab yang lebih mendalam, utamanya dari 
perilaku politik AS dalam 4 dekade terakhir yang dianggap menarik diri dari 
multilateralisme. Mahbubani menyebutkan bahwa momentumnya terjadi sejak era 
pemerintahan Presiden Ronald Reagan di tahun 1980-an.

Menariknya, beberapa penulis lain juga menyinggung konteks kebangkitan kekuatan 
global lain di kawasan Asia yang akan menjadi penantang serius dominasi politik 
AS. Adalah Tiongkok yang menjadi motor utamanya, sementara konteks kekuatan 
regional itu terejawantahkan dalam pembalikan konsep yang sudah berumur 100 
tahun di Asia, yakni Pan-Asianisme.

Lalu, seperti apa konsepsi ini mengambil bentuknya, dan benarkah AS di bawah 
Biden akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan posisinya dalam peta politik 
global seperti yang disebutkan oleh Mahbubani?


Bayang-bayang Kebangkitan Pan-Asianisme
Sebelum Perang Dunia II, Jepang yang tengah melakukan ekspansi kekuasaan dan 
menampilkan diri sebagai kekuatan utama, menjadi salah satu negara pertama di 
Asia yang memperkenalkan gagasan Pan-Asianisme ke hadapan masyarakat di kawasan 
Asia. Ini adalah sebuah konsep besar yang bertumpu pada promosi kesatuan dan 
kerja sama di antara negara-negara Asia dalam bidang politik dan ekonomi.

Awalnya, konsepsi ini adalah propaganda Jepang yang ingin membangun kekuatannya 
di kawasan untuk menghadapi imperialisme yang dijalankan oleh negara-negara 
Barat. Beberapa pemikir dan politisi di Jepang seperti Tokichi Tarui dan 
Kentaro Oi meletakkan Pan-Asianisme ini dalam konteks hubungan Jepang dengan 
negara seperti Korea yang secara bersama-sama menghadapi kekuatan negara-negara 
Eropa.

Paham ini kemudian menarik hati negara-negara lain di Asia, terutama ketika 
Jepang berhasil mengalahkan Russia dalam Russo-Japanese War alias Perang 
Russia-Jepang pada tahun 1904-1905. Penyair India seperti Rabindranath Tagore 
dan Sri Aurobindo tertarik dengan konsep tersebut. Tokoh lain yang juga mula 
tertarik terhadap pemikiran ini adalah politikus Tiongkok, Dr. Sun Yat-sen.

Gelombang ini kemudian menyebar ke berbagai bidang, termasuk di bidang 
pendidikan. Di Jepang kala itu muncul studi-studi tentang Asia, misalnya Indian 
studies, yang kemudian menarik banyak pelajar dan scholar di India terhadap 
gagasan ini.

Pemikir Jepang lain seperti Okakura Kakuzo juga menggariskan pemikiran “Asia is 
one”, sekalipun kekuatan yang digariskan saat itu hanyalah Honshu (yang 
mewakili Jepang), Kara (Tiongkok) dan Tenjiku (India). Sayangnya pemikiran ini 
kemudian terjebak pada propaganda politik Jepang, yang memfokuskan diri pada 
ekspansi wilayah pada saat Perang Dunia II.

Barulah pasca Perang Dunia II dan kekalahan Jepang, banyak negara Asia kemudian 
melihat kembali konteks Pan-Asianisme ini. Berdirinya ASEAN misalnya, adalah 
salah satu wujud konsep kesatuan Asia Tenggara.

Negara-negara ini juga percaya tentang Asian values atau nilai-nilai bangsa 
Asia. Pemimpin seperti Mahathir Mohamad di Malaysia dan Lee Kuan-Yew di 
Singapura juga menjadi bagian dari barisan pemimpin Asia yang memandang positif 
terhadap konsep Pan-Asianisme itu.

Nah, perdebatan tentang itu kemudian muncul kembali beberapa waktu terakhir, 
terutama pasca 15 negara menandatangani blok dagang terbesar di dunia bertajuk 
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Di dalamnya ada 10 negara 
anggota ASEAN, ditambah Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Australia dan Selandia 
Baru.

Wang Wen dalam tulisannya untuk majalah asal Tiongkok, Global Times, kembali 
menyinggung soal Asianisme atau Pan-Asianisme itu untuk mengomentari perjanjian 
blok dagang ini. Dan seperti cita-cita awalnya untuk membendung pengaruh Eropa 
dan AS, blok dagang ini akan menandai kembalinya Pan-Asianisme itu.

Pasalnya, pada tahun 2025 mendatang, GDP Tiongkok diperkirakan sudah akan 
melampaui GDP AS. India juga sudah akan melampaui Jerman sebagai negara dengan 
ekonomi terbesar keempat di dunia.

Sementara, negara-negara Eropa diprediksi akan mengalami depresi ekonomi 
terbesar dalam 500 tahun terakhir, atau sejak penjelajah asal Portugal, 
Ferdinand Magellan melakukan perjalanan keliling dunia pada tahun 1520. 
Sedangkan saat itu, untuk pertama kalinya akan ada 3 negara Asia ada dalam 
daftar 4 negara terbesar secara ekonomi: Tiongkok di urutan pertama, Jepang di 
urutan ketiga dan India di urutan keempat.

Kondisi ini akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi AS dan negara-negara 
Barat untuk mengembalikan dominasinya secara global. Pasalnya, negara-negara 
Asia sudah akan melakukan lompatan menuju ke titik yang membuat AS kesulitan.

Bahkan, jika ingin mengatur ulang dominasi politiknya, potensi penggunaan jalan 
yang lebih keras – misalnya konfrontasi terbuka – bisa saja menjadi pilihan 
terakhir. Hanya saja, banyak pihak menyebutkan bahwa di bawah Biden, AS kecil 
kemungkinan akan menggunakan pilihan tersebut. Dengan demikian, menjadi masuk 
akal pandangan Mahbubani bahwasanya presiden terpilih AS itu tetap saja akan 
mengalami kesulitan mengembalikan dominasi AS secara global.

Lalu bagaimana dengan posisi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi?


Tak Boleh Salah Langkah
Untuk beberapa lama, Indonesia memang ikut dalam arus kebangkitan Tiongkok yang 
kemudian berujung pada kebangkitan Asianisme. Di era Jokowi, kerja sama ekonomi 
lebih banyak dilakukan dengan Tiongkok dan Jepang. Negara terakhir pun sudah 
punya hubungan yang dekat dengan Indonesia sejak tahun 1970-an.

Kebangkitan Pan-Asianisme ini akan menjadi angin bagi negara-negara seperti 
Indonesia yang berupaya memanfaatkan momentum politik internasional untuk 
sebesar-besarnya kepentingan domestiknya. Saat ini, kepentingan Presiden Jokowi 
adalah dari sisi ekonomi. Pan-Asianisme mampu memberikan apa yang Indonesai 
inginkan.

Namun, perlu menjadi catatan agar Indonesia tidak meremehkan kondisi yang 
terjadi pada AS. Negara yang kita bahas ini adalah yang diprediksi hancur 
ketika Pearl Harbor dibombardir Jepang pada 7 Desember 1941. Nyatanya, negara 
yang sama mampu bangkit lagi dan melakukan serangan paling drastis dampaknya 
dalam peradaban manusia, yakni bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki di tahun 
1945. Momentum itu pula yang mampu membuat Indonesia mendapatkan kemerdekaan 
yang kita nikmati seperti sekarang ini.

Intinya, jika Presiden Jokowi tetap mengedepankan politik bebas aktif, maka tak 
akan ada banyak masalah yang terjadi. Persoalan baru akan timbul jika AS 
mencoba untuk mengembalikan dominasinya dengan cara konfrontasi terbuka, 
katakanlah jika ketegangan terjadi di Laut China Selatan. Menarik untuk 
ditunggu kelanjutannya. (S13)


-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/4C0B93E1328A4E0AAC443936D15F9D93%40A10Live.

Reply via email to