-- 
j.gedearka <[email protected]>


https://mediaindonesia.com/opini/365905/perempuan-dan-keadilan-elektoral




Kamis 03 Desember 2020, 04:50 WIB 

Perempuan dan Keadilan Elektoral 

Titi Anggraini Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Pembina Perludem 
| Opini 

  Perempuan dan Keadilan Elektoral MI/ ROMMY PUJIANTO Titi Anggraini Dewan 
Pakar Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Pembina Perludem DEMOKRASI telah 
menjadi pilihan yang terinternalisasi dalam berbagai sendi tata kelola 
pemerintahan kita. Tidak hanya ditandai perhelatan pemilu setiap lima tahun 
sekali, tapi juga menjadi bagian dari sistem nilai untuk membangun suatu sistem 
politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsp kebebasan, dan kesetaraan untuk 
semua orang (Tomas Meyer, 2020). Oleh karena itu, demokrasi harus ditopang 
seperangkat sistem hukum agar demokrasi tidak tergelincir dan sebatas menjadi 
alat legitimasi kepentingan suara terbanyak, yang bisa menegasikan martabat 
manusia ataupun pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Sayangnya, demokrasi masih 
menghadapi tantangan berupa pemerintahan yang belum bebas dari korupsi dan 
kesetaraan gender, yang masih jauh dari kondisi minimal. Berdasar data 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International 
IDEA), melalui Global State of Democracy Index yang dirilis akhir 2019, dengan 
kecepatan kemajuan 10 tahun terakhir, dibutuhkan 45 tahun lagi, untuk mencapai 
paritas gender di parlemen. Saat ini, secara rata-rata, hanya 24% kursi 
parlemen di dunia yang diduduki perempuan. Animo meningkat Masih banyak 
pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mengejar capaian keterwakilan 
politik perempuan dalam mengisi berbagai posisi publik dan pemerintahan yang 
ada. Apalagi, saat ini, kita sedang mempersiapkan agenda besar pemilihan 
gubernur, bupati, dan wali kota di 270 daerah pada 9 Desember mendatang. Data 
KPU merilis, sebanyak 159 perempuan maju sebagai kontestan pilkada dari total 
1.482 calon yang ada, atau setara 10,73%. Meliputi 2 calon gubernur, 3 calon 
wakil gubernur, 70 calon bupati, 58 calon wakil bupati, 15 calon wali kota, dan 
11 calon wakil wali kota. Meskipun pemilihan terlaksana di masa pandemi, 
ternyata ada peningkatan jumlah perempuan yang menguji peluang politik mereka 
di Pilkada 2020. Meski tidak banyak, angka itu melampuai jumlah perempuan calon 
di pilkada-pilkada sebelumnya (2015, 2017, dan 2018). Animo politik perempuan 
yang meningkat mutlak dibarengi upaya sungguh-sungguh dari negara dan seluruh 
pemangku kepentingan untuk menghadirkan kompetisi yang jujur, adil, dan 
demokratis. Jaminan sistem hukum yang terefl eksi dalam pengawasan dan 
penegakan hukum pemilihan yang berkeadilan harus dipastikan hadir dari 
organ-organ penyelenggara dan penegak hukum yang terlibat dalam prosesnya. 
Sementara itu, dari daftar pemilih tetap yang dirilis KPU pada 27 Oktober lalu, 
di Pilkada 2020 terdapat sebanyak 100.359.152 pemilih. Terdiri atas 50.164.426 
jiwa atau 49,98% pemilih laki-laki dan 50.194.726 jiwa atau 50,02% pemilih 
perempuan. Artinya, perempuan melampaui setengah dari jumlah pemilih Pilkada 
2020. Ini modalitas bagi praktik demokrasi elektoral Indonesia sebab berdasar 
pengalaman pemilu dan pilkada terdahulu, perempuan menunjukkan loyalitas lebih 
tinggi untuk menggunakan hak pilih mereka daripada pemilih laki-laki. Misalnya, 
pada Pemilu Presiden 2019, dari total 158.012.499 pengguna hak pilih, sebanyak 
80.849.808 (51,17%) di antaranya ialah perempuan. Jadi, tantangan besarnya 
ialah bagaimana memastikan loyalitas partisipasi politik perempuan ini menjadi 
suatu yang bermakna dan tidak dicurangi, atau dimanipulasi pihak mana pun. 
Keadilan elektoral Konsep keadilan elektoral (electoral justice) merupakan 
instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan 
prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilihan yang bebas, adil, dan jujur 
(International IDEA, 2020). Keadilan elektoral didesain untuk menjamin bahwa 
setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai 
dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih, dan memungkinkan 
warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan 
pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Konsep keadilan 
elektoral itu sangat krusial bagi eksistensi perempuan politikus (calon, tim 
kampanye, atau relawan), perempuan penyelenggara pemilihan, maupun pemilih 
perempuan. Itu disebabkan kecurangan atau pelanggaran pemilihan yang terjadi 
berpengaruh dan punya dampak lebih besar terhadap kelompok perempuan. Sebut 
saja, perempuan sebagai calon, mereka kebanyakan hadir dengan limitasi modal, 
dengan kecenderungan politik etis yang lebih dominan untuk berkompetisi sesuai 
dengan aturan main dan etika politik yang ada. Kecurangan dan manipulasi 
pemilihan sangat mencederai kesempatan perempuan untuk mengakses kompetisi yang 
adil dan setara. Selain itu, proteksi terhadap pemilih perempuan untuk menjadi 
pemilih yang mandiri, bebas dari kebohongan, intimidasi, pengaruh yang 
menyesatkan, dan tekanan dalam bentuk apa pun merupakan keniscayaan yang harus 
dihadirkan negara. Tujuannya agar suara perempuan hadir sesuai dengan kemurnian 
kehendaknya. Kerena itu, keadilan elektoral harus jadi komitmen yang mampu 
dihadirkan penuh oleh elemen negara, yang menjadi bagian dalam pengawasan dan 
penegakan hukum pemilihan. Pengawas diharapkan memiliki perspektif yang memadai 
untuk memberikan rasa aman dan perlin dungan pada perempuan atas ha dirnya 
pemilihan yang bebas dan adil. Selain itu, aparat penegak hukum mampu 
menghadirkan penegakan hukum pemilihan secara proporsional dan adil tanpa 
melemahkan partisipasi politik perempuan. Afirmasi bisa dihadirkan pengawas 
pemilihan, misalnya dengan menyediakan layanan pengaduan dan pelaporan 
pelanggaran ramah perempuan. Kecenderungannya selama ini ada keengganan dari 
pemilih dan perempuan calon untuk melaporkan pelanggaran pemilihan karena 
merasa laporan mereka akan mengganggu kohesi sosial dan bisa memperburuk relasi 
personal dan keluarganya dengan lingkungan sekitar mereka. Sistem hukum 
pemilihan yang ada pun dianggap belum memberikan jaminan rasa aman terhadap 
potensi munculnya gangguan dan intimidasi sebagai ekses dari laporan yang 
mereka buat itu. Karena itu, sosialisasi dan upaya afi rmasi menyediakan 
prosedur yang inklusif bagi perempuan perlu dihadirkan bukan sebagai bentuk 
diskriminasi, melainkan wujud kehadiran negara untuk melindungi mereka yang 
jadi bagian kelompok rentan guna mendapatkan keadilan dan kesetaraan perlakuan. 
Dengan demikian, saat keadilan elektoral terwujud, perempuan akan makin percaya 
bahwa demokrasi ha dir dan tidak meninggalkan mereka.  

Sumber: https://mediaindonesia.com/opini/365905/perempuan-dan-keadilan-elektoral






-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201203174935.132c1b5a2015550dd3ed35ac%40upcmail.nl.

Reply via email to