-- 
j.gedearka <[email protected]>




https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2186-upah-fantastis-wakil-rakyat



Jumat 04 Desember 2020, 05:00 WIB 

Upah Fantastis Wakil Rakyat 

Administrator | Editorial 

  Upah Fantastis Wakil Rakyat MI/Duta Ilustrasi. BARU saja sekitar sebulan 
yang lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebar surat imbauan kepada 
para kepala daerah agar menetapkan upah minimum 2021 sama dengan tahun ini. 
Penaikan upah dinilai akan memukul perekonomian lebih dalam hingga memancing 
gelombang PHK le bih besar. Sebagian kepala daerah mengikuti imbauan tersebut 
kendati dengan berat hati. Sebagian lainnya, seperti Pemprov DKI Jakarta dan 
Pemprov Jawa Tengah, memutuskan untuk menaikkan upah minimum. Khusus DKI, 
penaikan upah dilakukan secara parsial menyesuaikan bidang industrinya. 
Industri-industri yang yang dinilai tetap mampu meraup keuntungan di tengah 
pandemi wajib menaikkan upah. Rupanya, penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta pun dianggap sebagai bidang industri yang banjir keuntungan saat wabah 
covid-19 masih mengamuk. Dengan begitu siap menaikkan upah ‘buruh berdasi’ di 
parlemen dengan nilai yang fantastis. Gaji dan tunjangan tiap anggota DPRD DKI 
Jakarta yang semula sekitar Rp129 juta per bulan, tahun depan diusulkan naik 
mencapai Rp698,6 juta. Luar biasa ternyata keuntungan yang diraih Pemprov DKI 
tahun ini kendati anggaran banyak tersedot untuk penanganan covid-19. Bahkan, 
Pemprov DKI sempat mengeluhkan kekurangan anggaran dan mengajak partisipasi 
masyarakat untuk membantu pengadaan bantuan sosial. Ternyata, diam-diam untung 
besar teraup. Malah, pemprov seperti mam pu memproyeksikan keuntungan yang 
lebih besar lagi tahun depan. Ibaratnya sebuah perusahaan, kalau tidak 
optimistis tahun depan meraih laba berlipat, tentu tidak akan menaikkan upah 
hingga 400%. Bandingkan dengan penaikan upah minimum 2021 yang ditetapkan 
Pemprov DKI Jakarta pada 1 November lalu, yakni sebesar 3,27% dari upah minimum 
tahun ini. Hanya seujung kuku penaikan upah parlemen. Sepertinya sudah mati 
hati nurani para wakil rakyat di DKI Jakarta sampai tega mengusulkan upah 
sebesar itu untuk mereka sendiri. Para anggota dewan yang terhormat tersebut 
lupa mereka digaji dengan uang rakyat. Yang tidak kalah meng heran kan, sama 
sekali tidak ada keberat an dari pihak Pemprov DKI Jakarta selaku pengelola 
APBD. Coba tanya kan kepa da warga DKI Jakarta, pas ti tidak akan ada satu pun 
dengan pikiran waras menyetujuinya. Kalau tidak mengecam mungkin hanya gelengge 
leng kepala, tidak mampu berkatakata, sambil merenungi nasib karena terkena PHK 
atau pemotongan upah akibat pandemi. Dalam keadaan normal saja, penaikan gaji 
dan tunjangan DPRD lima kali lipat hingga menjadi lebih dari Rp600 juta per 
bulan pun sudah sulit dipahami dengan logika. Apalagi, di tengah penanganan 
situasi pandemi yang memerlukan anggaran besar untuk menyangga penghidupan 
warga yang babak belur. Belum ada kepastian pandemi akan teratasi tahun depan. 
Barangkali ini saatnya gaji dan tunjangan wakil rakyat ikut diikat dengan 
aturan upah minimum provinsi. Untuk para wakil rakyat yang tambeng, lebih 
tepatnya bukan aturan upah minimum yang diperlukan, melainkan upah maksimum. 
Dengan begitu, usulan penaikan tidak lagi dilakukan sembarangan dengan tidak 
memedulikan keadaan warga. Anggota DPRD dipilih bukan agar yang bersangkutan 
menjadi kaya raya, tetapi melayani warga menyampaikan aspirasi membangun 
daerah. Berhentilah mengejar kekayaan dari pundi-pundi daerah untuk kepentingan 
perut sendiri

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2186-upah-fantastis-wakil-rakyat







-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201204175035.93c6c07fe8cc9fb264020187%40upcmail.nl.

Reply via email to