--
j.gedearka <[email protected]>
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2186-upah-fantastis-wakil-rakyat
Jumat 04 Desember 2020, 05:00 WIB
Upah Fantastis Wakil Rakyat
Administrator | Editorial
Upah Fantastis Wakil Rakyat MI/Duta Ilustrasi. BARU saja sekitar sebulan
yang lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebar surat imbauan kepada
para kepala daerah agar menetapkan upah minimum 2021 sama dengan tahun ini.
Penaikan upah dinilai akan memukul perekonomian lebih dalam hingga memancing
gelombang PHK le bih besar. Sebagian kepala daerah mengikuti imbauan tersebut
kendati dengan berat hati. Sebagian lainnya, seperti Pemprov DKI Jakarta dan
Pemprov Jawa Tengah, memutuskan untuk menaikkan upah minimum. Khusus DKI,
penaikan upah dilakukan secara parsial menyesuaikan bidang industrinya.
Industri-industri yang yang dinilai tetap mampu meraup keuntungan di tengah
pandemi wajib menaikkan upah. Rupanya, penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta pun dianggap sebagai bidang industri yang banjir keuntungan saat wabah
covid-19 masih mengamuk. Dengan begitu siap menaikkan upah ‘buruh berdasi’ di
parlemen dengan nilai yang fantastis. Gaji dan tunjangan tiap anggota DPRD DKI
Jakarta yang semula sekitar Rp129 juta per bulan, tahun depan diusulkan naik
mencapai Rp698,6 juta. Luar biasa ternyata keuntungan yang diraih Pemprov DKI
tahun ini kendati anggaran banyak tersedot untuk penanganan covid-19. Bahkan,
Pemprov DKI sempat mengeluhkan kekurangan anggaran dan mengajak partisipasi
masyarakat untuk membantu pengadaan bantuan sosial. Ternyata, diam-diam untung
besar teraup. Malah, pemprov seperti mam pu memproyeksikan keuntungan yang
lebih besar lagi tahun depan. Ibaratnya sebuah perusahaan, kalau tidak
optimistis tahun depan meraih laba berlipat, tentu tidak akan menaikkan upah
hingga 400%. Bandingkan dengan penaikan upah minimum 2021 yang ditetapkan
Pemprov DKI Jakarta pada 1 November lalu, yakni sebesar 3,27% dari upah minimum
tahun ini. Hanya seujung kuku penaikan upah parlemen. Sepertinya sudah mati
hati nurani para wakil rakyat di DKI Jakarta sampai tega mengusulkan upah
sebesar itu untuk mereka sendiri. Para anggota dewan yang terhormat tersebut
lupa mereka digaji dengan uang rakyat. Yang tidak kalah meng heran kan, sama
sekali tidak ada keberat an dari pihak Pemprov DKI Jakarta selaku pengelola
APBD. Coba tanya kan kepa da warga DKI Jakarta, pas ti tidak akan ada satu pun
dengan pikiran waras menyetujuinya. Kalau tidak mengecam mungkin hanya gelengge
leng kepala, tidak mampu berkatakata, sambil merenungi nasib karena terkena PHK
atau pemotongan upah akibat pandemi. Dalam keadaan normal saja, penaikan gaji
dan tunjangan DPRD lima kali lipat hingga menjadi lebih dari Rp600 juta per
bulan pun sudah sulit dipahami dengan logika. Apalagi, di tengah penanganan
situasi pandemi yang memerlukan anggaran besar untuk menyangga penghidupan
warga yang babak belur. Belum ada kepastian pandemi akan teratasi tahun depan.
Barangkali ini saatnya gaji dan tunjangan wakil rakyat ikut diikat dengan
aturan upah minimum provinsi. Untuk para wakil rakyat yang tambeng, lebih
tepatnya bukan aturan upah minimum yang diperlukan, melainkan upah maksimum.
Dengan begitu, usulan penaikan tidak lagi dilakukan sembarangan dengan tidak
memedulikan keadaan warga. Anggota DPRD dipilih bukan agar yang bersangkutan
menjadi kaya raya, tetapi melayani warga menyampaikan aspirasi membangun
daerah. Berhentilah mengejar kekayaan dari pundi-pundi daerah untuk kepentingan
perut sendiri
Sumber:
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2186-upah-fantastis-wakil-rakyat
--
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201204175035.93c6c07fe8cc9fb264020187%40upcmail.nl.