Vaksin Harapan Jokowi, Apa Salahnya?R53 - Friday, December 4, 2020 22:00
https://www.pinterpolitik.com/vaksin-harapan-jokowi-apa-salahnya
 
Presiden Joko Widodo (Foto: Anadolu Agency)
7 min read

Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat yang akan memulai vaksinasi Covid-19 di 
bulan Desember tampaknya menjadi angin segar bagi Presiden Jokowi. Namun, 
ambisi vaksinasi nyatanya banyak dinilai sebagai jalan pintas karena pemerintah 
tidak mampu mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi yang baik. Lantas, 
tepatkah sinisme tersebut?

--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Ada kekompakan menarik yang sedang terjadi di Amerika Serikat (AS) saat ini. 
Mantan Presiden AS, Barack Obama, George W. Bush, dan Bill Clinton memutuskan 
untuk menjadi sukarelawan vaksin Covid-19. Rencananya, vaksinasi ketiganya akan 
disiarkan untuk mempromosikan keamanan vaksin kepada publik.

Sampai saat ini, AS termasuk dalam tiga negara pertama yang mengumumkan akan 
melakukan vaksinasi di bulan Desember. Dua negara lainnya adalah Inggris dan 
Rusia. Jika Rusia menggunakan vaksin Sputnik V, maka Inggris dan AS menggunakan 
vaksin buatan Pfizer/BioNTech bernama BNT162b2. Selain Pfizer, AS juga 
menggunakan vaksin buatan Moderna.

Berita tersebut tentunya menjadi angin segar bagi negara-negara yang tengah 
menunggu kehadiran vaksin saat ini, termasuk Indonesia. Seperti yang diketahui, 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah lama menunjukkan ambisi agar vaksin dapat 
segera mungkin didapatkan.

Pada 17 November lalu, Presiden Jokowi bahkan mengutarakan bahwa dirinya siap 
apabila diminta sebagai pihak pertama yang disuntik vaksin Covid-19. Lalu, 
terkait sektor ekonomi , Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga 
telah menegaskan bahwa tidak ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai 
seluruh negara mendapatkan akses vaksin Covid-19.

Namun, di tengah ambisi Presiden Jokowi terhadap vaksin, berbagai sentimen 
minor nyatanya jamak bermunculan. Epidemiolog dari Griffith University, Dicky 
Budiman, misalnya, menyebutkan vaksin bukanlah solusi ajaib untuk setiap 
pandemi, terutama dengan karakteristik Covid-19.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono juga menegaskan bahwa 
seharusnya pemerintah fokus mendorong testing, tracing, treatment (3T) daripada 
hanya fokus ke ketersediaan obat dan vaksin yang belum tentu manjur. Ia bahkan 
menyebutkan bahwa masker memberikan efek perlindungan yang jauh lebih besar 
dibandingkan vaksin yang nantinya ada.

Mengacu pada kritik terkait pengadaan vaksin, khususnya dari para epidemiolog, 
mungkinkah keputusan Presiden Jokowi untuk fokus pada pengadaan vaksin memang 
benar-benar keliru?


The Impossibility of Perfection?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, begitu menarik agaknya untuk melihat 
pemikiran pragmatisme filsuf Amerika-Jerman, Nicholas Rescher. Dalam bukunya 
The Pragmatic Vision. Themes in Philosophical Pragmatism, Rescher memberikan 
pembelaan penting terkait berbagai kritik keras terhadap metode induksi yang 
jamak digunakan dalam ilmu pengetahuan.

Berbeda dengan metode deduksi yang menarik kesimpulan berdasarkan rangkaian 
struktur premis, induksi adalah metode penarikan kesimpulan yang 
menitikberatkan pembuktian tesis berdasar pada observasi empiris. Dalam 
epistemologi disebut dengan korespondensi dengan realitas.

Namun, yang menjadi persoalan adalah, terdapat gap yang begitu lebar antara 
objek yang telah berhasil diobservasi dengan realitas itu sendiri. Artinya, 
induksi memiliki masalah fundamental karena telah melakukan reduksi realitas.

Roberto Gronda dalam tulisannya Nicolas Rescher, Pragmatism. The Restoration of 
Its Scientific Roots; The Pragmatic Vision. Themes in Philosophical Pragmatis 
menyebutkan bahwa dalam The Pragmatic Vision. Themes in Philosophical 
Pragmatism, Rescher menyebut induksi sebagai alat (tool) yang mungkin bukan 
jawaban terbaik yang ada (best possible answer)tapi merupakan jawaban terbaik 
yang tersedia(best available answer).

Lengkapnya, induksi adalah jawaban terbaik yang tersedia berdasarkan bukti yang 
ada (best available answer based on available evidences).

Dengan kata lain, memang benar induksi telah melakukan reduksi realitas, 
sehingga mungkin saja kesimpulan yang didapatkan tidak representatif. Namun, 
berdasarkan bukti-bukti yang saat ini dimiliki, itulah kesimpulan yang paling 
mungkin didapatkan. Menurut Gronda, Rescher hendak memberikan jalan tengah atas 
masalah keterbatasan manusia dalam menjembatani kesenjangan antara data parsial 
yang telah didapatkan dan pengetahuan obyektif yang hendak dituju.

Jawaban yang diberikan Rescher, agaknya menjadi jawaban atas paradoks yang 
disebut dengan the impossibility of perfectionatau ketidakmungkinan 
kesempurnaan. Kendati konsep tersebut lebih ditujukan untuk menjelaskan 
persoalan etis, di mana pencarian kebahagiaan atau nilai yang sempurna 
dipandang sebagai proyek yang mustahil, paradoks the impossibility of 
perfection pada dasarnya terjadi di berbagai lini kehidupan manusia.

Pada persoalan ilmu pengetahuan, misalnya, sampai saat ini tidak terdapat 
metode yang memungkinkan manusia untuk menangkap realitas secara objektif dan 
utuh. Faktornya banyak, mulai dari bias peneliti, keterbatasan metode 
observasi, hingga ketidakmungkinan mengkaji realitas secara keseluruhan. Ini 
membuat mengapa penelitian selalu memiliki batasan atau ruang lingkup untuk 
memudahkan pengumpulan data atau melakukan observasi.

Dalam lingkup politik, the impossibility of perfection juga kerap terjadi. Pada 
persoalan distribusi kekayaan, misalnya, sampai saat ini belum ditemukan metode 
untuk membagi kekayaan secara merata, namun kritik atas kesetaraan kekayaan 
selalu dielukan.

Bahkan, katakanlah negara secara paksa membagi kekayaan kepada setiap warganya, 
itu memiliki konsekuensi moral tersendiri karena mereka yang bekerja keras 
merasa diberlakukan diskriminatif karena mereka yang bermalas-malasan 
mendapatkan imbalan yang setara. Ini kemudian menjadi jantung kritik dari 
libertarianisme.



Best Available Answer?
Setelah memahami the impossibility of perfection dan pembelaan Rescher terhadap 
induksi, sekarang kita akan mengadopsi kedua konsep tersebut untuk memahami 
situasi Presiden Jokowi, khususnya perihal ambisinya terhadap vaksin Covid-19.

Sebagaimana diketahui, setiap kebijakan publik mestilah ditelurkan atas riset, 
teori, serta disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi. Artinya, 
kebijakan publik tidak mungkin bersifat deduktif, melainkan induktif karena 
terdapat korespondensi dengan realitas masalah.


Singkatnya, kebijakan Presiden Jokowi untuk menjadikan vaksin sebagai jantung 
harapan, tentunya berdasar pada proses induksi yang merangkum berbagai 
persoalan lapangan yang ada.

Di titik ini, mungkin ada yang mengatakan bahwa keputusan tersebut bukanlah 
yang terbaik. Iya, itu benar. Namun, yang menjadi pertanyaan krusial adalah, 
mungkinkah jawaban yang terbaik itu mungkin untuk dilakukan?

Mengacu pada berbagai kritik epidemiolog, idealnya pemerintah memang melakukan 
lockdown dan fokus pada 3T. Tapi persoalannya adalah, sudah terlambat untuk 
melakukan lockdown. Saat ini virus telah menyebar ke seluruh provinsi. Selain 
itu, dengan kondisi ekonomi saat ini, tentu tidak bijak untuk menerapkan 
lockdown.

Lalu terkait 3T, idealnya itu memang harus terus dimaksimalkan. Namun 
persoalannya, terdapat ketimpangan SDM dilapangan, lab pengujian sampel yang 
masih terbatas, dan perencanaan jangka panjang penanganan pandemi yang 
sepertinya belum dimiliki.

Konteks ketidaksiapan tersebut bahkan dengan jujur diakui oleh Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar 
Pandjaitan yang menyebut keadaan seperti ini memang tidak diduga. Sehingga 
memang benar pemerintah tidak siap menghadapi pandemi Covid-19.

Lagipula, apabila membandingkan dengan negara-negara yang sukses menangani 
pandemi, seperti Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, Singapura ataupun Selandia 
Baru, terdapat berbagai variabel kunci yang menjadi pembeda. Mulai dari jumlah 
penduduk, luas wilayah, budaya, hingga sistem kesehatan yang sudah terintegrasi.

Konteks tersebut juga yang ditekankan oleh Presiden Jokowi bahwa setiap negara 
memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan yang berbeda-beda. Mengacu pada the 
impossibility of perfection, bagaimana mungkin variabel pembeda tersebut 
diselesaikan dalam waktu singkat? Sekiranya itu adalah proyek yang mustahil.

Singkatnya, bertolak pada segala keterbatasan yang ada, mungkin dapat 
disimpulkan bahwa ambisi terhadap vaksin merupakan jawaban terbaik yang 
tersedia atas kondisi kita saat ini. Namun, kendatipun vaksin adalah jawaban 
terbaik yang tersedia, ihwal tersebut tidak boleh membuat pemerintah tutup mata 
atas persoalan yang menghantui setelah vaksin tersedia.

Pandu Riono, misalnya, mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi yang meminta 
daerah melakukan simulasi vaksinasi Covid-19. Menurutnya, yang lebih penting 
justru mempersiapkan rantai pasok agar vaksin dapat didistribusikan ke seluruh 
Indonesia.

Lalu ada pula persoalan vaksin yang tidak disediakan gratis untuk seluruh 
masyarakat. Persoalan itu mungkin dapat dijawab jika kondisi keuangan negara 
memang tidak memungkinkan demikian. Namun, apabila tidak, seperti yang menjadi 
kritik pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus 
Rahadiansyah, vaksin yang dipatok Rp 400-600 ribu dapat ditafsirkan sebagai 
bisnis negara kepada warga negaranya sendiri.

Bagaimana pun, tentu kita berharap pemerintahan Jokowi dapat menelurkan 
kebijakan terbaiknya untuk segera mengakhiri pandemi. Kita nantikan saja 
kelanjutan persoalan vaksin Covid-19. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. 
(R53)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/A71F295B7EC94177941A522B2D2C5592%40A10Live.

Reply via email to