-- 
j.gedearka <[email protected]>


https://mediaindonesia.com/opini/366484/salah-kaprah-revolusi-akhlak




 Sabtu 05 Desember 2020, 05:05 WIB 

Salah Kaprah Revolusi Akhlak 

Yeremias Jena Dosen Filsafat/Etika di Unika Atma Jaya, dan Sekretaris Himpunan 
Dosen Etika Seluruh Indonesia (Hidesi) | Opini 

  Salah Kaprah Revolusi Akhlak Yeremias Jena Dosen Filsafat/Etika di Unika 
Atma Jaya, dan Sekretaris Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia (Hidesi) 
NOVEMBER 2019, Robert Baker menerbitkan sebuah buku berjudul The Structure of 
Moral Revolution (MIT, 2019). Melalui buku itu, Baker menunjukkan bagaimana 
moralitas masyarakat berubah secara revolusioner dalam sejarah. Misalnya, dulu 
membedah mayat, perempuan yang kencing di depan umum, laki-laki yang menolak 
duel untuk membela harga dirinya, atau kaum homoseksual yang mengumumkan 
orientasi seksualnya dianggap sebagai tidak bermoral. Sekarang, praktik-praktik 
semacam itu sudah bisa diterima masyarakat. Intinya, moralitas masyarakat 
mengalami perubahan dan dalam konteks pemikiran Baker, pendulum perubahan itu 
bergerak ke arah keanekaragaman moralitas. Patokan moralitas tidak lagi 
bersifat tunggal dan dipertahankan secara dogmatis. Relativisme moral kini 
menjadi ukuran moralitas warga. Robert Baker berupaya menyingkapkan struktur 
revolusi moral. Meminjam pemikiran Thomas Kuhn mengenai revolusi ilmu 
pengetahuan, Baker mengklaim revolusi mental terjadi dalam struktur yang sama. 
Dalam lanskap pemikiran Thomas Kuhn, revolusi ilmu pengetahuan terjadi dalam 
tiga tahap yang bertautan. Masyarakat berada dalam keadaan normal, jika teori 
dan hukum ilmu pengetahuan mampu menjelaskan berbagai fenomena yang dihadapi. 
Di sini, para ilmuwan menjadi lebih konservatif pada bidang keilmuannya. 
Keadaan sosial mengalami krisis menuju kekacauan (chaos) ketika gejala atau 
fenomena tertentu tidak mampu dijelaskan ilmu pengetahuan. Di sini, ilmuwan 
ditantang untuk merumuskan proyek penelitian baru dan menemukan terobosan baru 
untuk menjelaskan fenomena yang keras kepala tersebut. Ketidakberhasilan 
ilmuwan akan merugikan, tidak hanya masyarakat - keadaan sosial yang semakin 
kacau - tetapi juga kredibilitas mereka sendiri. Dalam situasi demikian, 
ilmuwan berlomba-lomba menawarkan paradigma ilmu pengetahuan baru. Contoh 
klasik yang biasanya diajukan ialah perubahan paradigma geosentrisme Klaudius 
Ptolemaeus ke heliosentrisme Nicolaus Copernicus, dalam apa yang kita kenal 
sekarang sebagai 'revolusi Kopernikan'. Keadaan normal - disebut sebagai new 
science - akan tercipta begitu ilmu pengetahuan baru yang ditawarkan telah 
berhasil mengatasi keadaan sosial yang kacau tersebut. Bagi Robert Baker, 
struktur revolusi moral pun terjadi secara revolusioner seperti itu. 
Contoh-contoh yang diangkat dalam bukunya menegaskan satu hal penting: 
relativisme moral ialah paradigma baru yang menjadi jalan keluar bagi keadaan 
sosial yang kacau karena penilaian perilaku berdasarkan prinsip-prinsip moral 
yang absolut dan rigorous. Pendulum revolusi mental - sekaligus juga 
strukturnya - bergerak dari absolutisme moral ke relativisme moral. Teriakan 
revolusi akhlak Urgensi revolusi moral kembali bergaung dalam ruang publik 
Republik ini. Kali ini diserukan Muhammad Rizieq Shihab, pascakembali ke Tanah 
Air setelah 3 tahun lebih berada di Saudi Arabia. Dia menyerukan pentingnya 
revolusi moral (akhlak) dan bertekad menggerakkan masyarakat untuk 
merealisasikannya. Seruan ini memiliki pesona tersendiri, persis karena 
pencetusnya ialah seorang tokoh agama yang memiliki massa serta daya pikat 
magis yang melekat padanya karena klaimnya sebagai keturunan nabi. Pembacaan 
yang cermat atas dua fenomena ini - terbitnya buku karya Robert Baker dan 
seruan revolusi akhlak oleh Rizieq Shibab, membantu kita memahami urgensi 
revolusi moral. Pertama, revolusi moral mengandaikan keadaan sosial yang sedang 
kacau dan ketidakmampuan panduan moral dalam mengatasinya. Masyarakat Indonesia 
tidak sedang dalam situasi kacau karena absennya prinsip moral pengatur 
kehidupan bersama. Keadaan kacau justru terjadi ketika sekelompok orang mencoba 
memaksakan moralitasnya, sebagai ukuran bagi moralitas bersama selain 
Pancasila. Kalaupun terjadi jurang antara penegakan hukum dan keadilan, situasi 
kekacauan sosial sebagaimana diprasyaratkan revolusi moral, belum 
memperlihatkan tanda-tanda kehadirannya. Kedua, revolusi moral/akhlak yang 
dikampanyekan Muhammad Rizieq Shihab tampak bergerak ke pendulum yang berbeda 
dengan yang dibayangkan Robert Baker dalam bukunya. Muhammad Rizieq Shihab dan 
kelompoknya sedang mengampanyekan kembalinya sebuah moralitas 
dogmatis-teologis, yang justru berpeluang menciptakan kekacauan sosial persis 
karena ketidakmampuannya mengakomodasi berbagai acuan moralitas dalam 
masyarakat. Pertanyaan kunci dalam setiap diskursus moral, terutama jika itu 
menyangkut justifikasi tindakan, adalah moralitas siapakah yang akan dijadikan 
sebagai patokan? Hanya ada dua kemungkinan jawaban, dan itu akan menjadi 
jaminan terciptanya keadaan sosial yang aman. Di satu pihak, justifikasi 
tindakan harus merujuk pada prinsip-prinsip moral yang dianut individu dan/atau 
kelompok, dan itu artinya relativisme moral, atau moralitas bersama (common 
morality), sebagai kesepakatan bersama dan bukan berdasarkan penetapan sepihak, 
apalagi pemaksaan dari pihak lain. Di lain pihak, prinsip-prinsip moral 
kenegaraan yang telah menjadi peraturan perundang-undangan yang akan menjadi 
patokan pengatur tingkah laku. Dalam konteks ini, problemnya ialah penegakan 
hukum yang pasti dan adil versus kesewenang-wenangan penyelenggaraan negara. 
Dua cara pandang yang ditawarkan di sini dapat menjadi basis epistemik untuk 
menilai kampanye revolusi moral/akhlak yang digaungkan Muhammad Rizieq Shihab. 
Pertama, revolusi moral/akhlak cenderung mengabaikan aras atau pendulum sejarah 
perubahan moralitas manusia yang semakin lama semakin meninggalkan moralitas 
yang dogmatis dan absolut. Kedua, absennya basis material yang diandaikan bagi 
terjadinya sebuah revolusi moral - keadaan sosial yang kacau karena prinsip 
moral yang ada sudah tidak mampu menjadi rujukan perilaku - menjadikan kampanye 
ini tidak lebih dari pamer kekuatan massa untuk mencapai suatu kepentingan 
tertentu. Ketiga, kalaupun yang disasar ialah buruknya moralitas penyelenggara 
negara, yang lebih dibutuhkan ialah apa yang diistilahkan Robert Baker sebagai 
'reformasi moral': perubahan perilaku tanpa mengubah dasar atau patokan 
perilaku. Dalam konteks penegakan hukum, yang harus digencarkan ialah reformasi 
moral/akhlak dalam arti desakan agar penyelenggara negara semakin setia pada 
Pancasila dan UUD 1945. Untuk hal terakhir, reformasi moral harus digencarkan 
setiap warga negara, berhadapan dengan penyelenggaraan negara yang menyimpang 
dari common moralities, yakni Pancasila dan UUD 1945, dan itu bukan monopoli 
perjuangan Muhammad Rizieq Shihab dan para pengikutnya.  

Sumber: https://mediaindonesia.com/opini/366484/salah-kaprah-revolusi-akhlak






-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201205172144.e99dcfe15edd9b5d05a8cf81%40upcmail.nl.

Reply via email to