https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2257-merampas-aset-menjerakan-koruptor



 Selasa 23 Februari 2021, 05:00 WIB 

Merampas Aset, Menjerakan Koruptor 

Administrator | Editorial 

  Merampas Aset, Menjerakan Koruptor MI/Duta . KORUPSI menurut definisinya 
ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi 
atau orang lain. Dengan pengertian itu, 'hasil' yang diakibatkan praktik 
korupsi ialah kerugian uang negara. Itu poin penting yang justru kerap 
dilupakan dalam upaya pengusutan kasus korupsi. Harus diakui, kita masih 
terlalu fokus pada hukuman terhadap pelaku rasywah alias koruptor. Maka 
ramailah debat kalau soal apakah Indonesia perlu menerapkan hukuman mati bagi 
penjahat yang mengorupsi bantuan sosial seperti tempo hari, ataukah cukup 
dengan pemenjaraan saja? Saat membahas apa yang efektif menciptakan efek jera 
korupsi, pendekatan kita pun masih terlalu memandangnya dari sisi hukuman. 
Memang, rata-rata vonis hukuman penjara bagi koruptor di Indonesia masih 
rendah. Itu diduga menjadi salah satu penyebab absennya efek jera dalam perkara 
korupsi. Namun, sesungguhnya belum ada bukti sahih ikhwal hubungan antara 
besarnya hukuman dan tingkat kekapokan melakukan korupsi. Bahkan, hukuman mati 
pun belum tentu efektif membuat orang jera sepanjang tidak ada upaya pemiskinan 
bagi pelaku dan keluarganya. Benarlah barangkali candaan orang-orang selama 
ini. Koruptor lebih takut miskin daripada takut mati. Sayangnya, pada saat yang 
sama, sisi pemulihan keuangan negara malah terpinggirkan dari fokus. Data yang 
disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW), tahun lalu, ini mungkin bisa 
menjadi contoh. Pada semester pertama 2020, total kerugian negara yang 
diakibatkan praktik korupsi mencapai Rp39 triliun. Namun, vonis pengenaan uang 
pengganti hanya sekitar 6% atau Rp2,3 triliun. Atas dasar itu, tampaknya kita 
perlu mulai sedikit mengubah pendekatan atau konsep pemberantasan korupsi di 
Republik ini. Pendekatan follow the subject (mengikuti pelaku/tersangka) yang 
selama ini dilakukan, termasuk oleh KPK sebagai ujung tombak perang melawan 
korupsi, diubah menjadi follow the money (mengikuti aliran uang). Rancangan 
Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana semestinya bisa menjadi salah 
satu pintu masuk untuk peralihan pendekatan itu. RUU Perampasan Aset berpotensi 
mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana 
pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Kini, mendesak pembahasan 
dan pengesahan secepatnya RUU Perampasan Aset di parlemen akan jauh lebih 
berfaedah ketimbang kita sibuk adu mulut soal perlu tidaknya hukuman mati bagi 
koruptor kelas kakap, misalnya. Mengapa? Karena regulasi itu tidak hanya 
penting untuk memberikan efek jera, tapi juga akan memaksimalkan pengembalian 
kerugian negara. Dengan UU Perampasan Aset, aparat penegak hukum akan punya 
daya dorong lebih kuat untuk mengejar aset-aset koruptor, baik di dalam maupun 
luar negeri. Aturan inilah yang nantinya akan memberi kepastian harta koruptor 
menjadi milik negara, tidak sekadar dibekukan seperti yang terjadi selama ini 
ketika KPK menyita aset koruptor. Sekali orang melakukan kejahatan korupsi, 
apalagi berkali-kali, pasti dia tak siap hidup melarat. Karena itu, pemiskinan 
akan menjadi hantu buat mereka. Perampasan aset akan menjadi mimpi buruk. 
Karena itu, berbarengan dengan pengenaan vonis hukuman yang berat, pemiskinan 
dan perampasan aset diyakini bakal membuat upaya penjeraan menjadi lebih 
mangkus.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2257-merampas-aset-menjerakan-koruptor





-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20210223195625.2e5e0e9e850c3a3cd47241bc%40upcmail.nl.

Reply via email to