*https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2021/02/12/201433/aisha-weddings-antara-pernikahan-usia-muda-vs-kondomisasi.html
<https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2021/02/12/201433/aisha-weddings-antara-pernikahan-usia-muda-vs-kondomisasi.html>*

Jum'at, 12 Februari 2021 - 17:32 WIB
Aisha Weddings: Antara Pernikahan Usia Muda vs ‘Kondomisasi’

Oleh: Abdul Rachman Thaha`

Hidayatullah.com  <https://www.hidayatullah.com/>| “Kalimat-kalimat vulgar
di situs www.aishaweddings.com justru memantik kecurigaan. Apakah Aisha
Wedding benar-benar nama sebuah *wedding organizer*? Atau sebatas situs
propaganda tanpa sungguh-sungguh ada perusahaan atau organisasi di
belakangnya?

Karena itu, saya mendesak Polri untuk serius menginvestigasi siapa di balik
aishaweddings.com. Saya khawatir, situs semacam itu diadakan dengan maksud
tidak baik, yakni mendiskreditkan kalangan agama tertentu. Bahwa, seolah
ada agama yang semena-mena mempraktikkan kesemena-menaan terhadap anak-anak
dan perempuan dewasa dengan selubung pernikahan.

Patut pula diduga ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin
memengaruhi proses pembahasan legislasi. Dengan menyebarkan informasi
berbau propaganda, kepentingan tersebut ingin membangun persepsi publik
bahwa pembahasan legislasi sudah seharusnya dilakukan dengan mengikuti
opini sang pemilik kepentingan.

Saya yakin, jumlah anak yang melakukan seks tanpa pernikahan jauh lebih
banyak daripada jumlah anak yang menikah pada usia muda

Membangun opini, pada dasarnya, merupakan hal lumrah. Tapi ketika dilakukan
dengan siasat mendiskreditkan pihak lain lewat informasi-informasi
menyesatkan, ini tidak bisa dibenarkan. Ini tidak sehat. Dan karenanya
harus diluruskan.

Pada sisi lain, seandainya diasumsikan bahwa *wedding organizer* bernama
Aisha Wedding benar-benar ada, pertanyaannya adalah, ketika dilaporkan ke
polisi, apa persoalan pidananya?

Baca: 54% Remaja Bandung Pernah Berhubungan Seks
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/02/11/16330/54-remaja-bandung-pernah-berhubungan-seks.html>
TERKAIT

   - [image: Permadi Arya Itu Sakti, Mustahil Tersentuh Hukum]

   Permadi Arya Itu Sakti, Mustahil Tersentuh Hukum

   
<https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2021/01/29/200367/permadi-arya-itu-sakti-mustahil-tersentuh-hukum.html>
   - [image: Menyingkap Tabir Bukan Pelanggaran HAM Berat dalam Penembakan
   Pengawal HRS]

   Menyingkap Tabir Bukan Pelanggaran HAM Berat dalam Penembakan Pengawal
   HRS

   
<https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2021/01/26/200184/menyingkap-tabir-bukan-pelanggaran-ham-berat-dalam-penembakan-pengawal-hrs.html>
   - [image: “Aku Luwe” Itu, Mampu Mengalahkan Tank Baja Sekalipun]

   “Aku Luwe” Itu, Mampu Mengalahkan Tank Baja Sekalipun

   
<https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2021/01/18/199560/aku-luwe-itu-mampu-mengalahkan-tank-baja-sekalipun.html>
   - [image: Menjaga Kehormatan Ulama]

   Menjaga Kehormatan Ulama

   
<https://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2020/09/22/192480/menjaga-kehormatan-ulama.html>

Jika kalimat-kalimat pada situs Aisha Wedding dinilai bertentangan dengan
kampanye pencegahan pernikahan anak-anak, maka KPAI, KPPPA, dan para
pemangku kepentingan lainnya sepatutnya meninjau cermat: Apakah hal
tersebut merupakan pelanggaran hukum yang pelakunya bisa dijatuhi sanksi
baik pidana maupun perdata. Tanpa ancaman sanksi apa pun, sulit kiranya
pelanggaran atas UU Perkawinan bisa ditegakkan secara maksimal.

Saya selaku anggota DPD RI siap duduk bersama KPAI dan KPPPA membahas hal
tersebut. Sekaligus, kita kaji ulang kesiapan UU Perlindungan Anak dalam
mengatasi pernikahan anak-anak.

Satu lagi, situs www.aishaweddings.commenyebut usia 12-21 tahun sebagai
usia harus nikah. Pernikahan usia 12 sampai sebelum 19 tahun memang
bertolak belakang dengan UU Perkawinan. Tapi UU tersebut masih memungkinkan
terjadinya perkawinan di bawah 19 tahun.

Sebagai ilustrasi, pernikahan anak 14 terbenarkan oleh UU Perkawinan
apabila seluruh syaratnya terpenuhi. Poin tentang ini saja menambah sumir
keberadaan pelanggaran hukum–apalagi pidana–dalam pernikahan anak-anak.

Penolakan pernikahan anak patut dinilai positif. Tapi saya sudah
bertahun-tahun mempertanyakan ketidakhadiran negara untuk menekan fenomena
seks di luar pernikahan. Yang lebih mengemuka justru kesan kuat bahwa seks
di luar pernikahan adalah sah-sah saja sepanjang dilakukan atas dasar mau
sama mau, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak mengakibatkan kehamilan
yang tidak dikehendaki.

Dengan tiga ciri “seks legal” semacam itu justru semakin marak program
kondomisasi, toleransi terhadap ‘pasutri’ tanpa pernikahan, serta
penerimaan terhadap orientasi dan perilaku seks sejenis. Padahal, ketiganya
adalah gaya hidup yang jauh Pancasila.

Saya yakin, jumlah anak yang melakukan seks tanpa pernikahan jauh lebih
banyak daripada jumlah anak yang menikah pada usia muda. Seks di luar nikah
merupakan  satu dari sekian banyak faktor pendorong pernikahan anak-anak.

Baca: Selain Narkoba, Persoalan Utama Remaja Seks Bebas
<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/11/28/64439/selain-narkoba-persoalan-utama-remaja-seks-bebas.html>

Atas dasar itu, tidaklah memadai pernikahan anak-anak disikapi sebagai
masalah yang tidak berhubungan dengan masalah-masalah lain. Selama negara
tidak menekan fenomena seks di luar nikah dan melegalkan seks berdasarkan
prinsip konsensual dan tanpa paksaan semata, apalagi jika terjadi
kehamilan, saya sama sekali tidak optimis bahwa kampanye mencegah
pernikahan anak-anak akan memenuhi harapan kita semua.

Bahkan, dalam situasi kadung terjadi kehamilan akibat seks di luar nikah,
menikahkan anak-anak justru menjadi jalan keluar yang getir. Jalan keluar
setidaknya agar anak yang dilahirkan memperoleh kejelasan status, mengatasi
aib susulan yang bisa dihadapi keluarga, sekaligus mendorong agar anak-anak
tersebut bisa tetap bertanggung jawab atas status tambahan mereka selaku
orang tua atas bayi hasil seks di luar pernikahan tersebut.

Sekaligus, pada titik itu muncul satu lagi panggilan kepada negara: ketika
anak-anak terlanjur menikah, apa yang negara lakukan terhadap pasutri
berusia anak-anak itu? Tidak boleh tidak; betapa pun mereka sudah menikah,
hak-hak mereka selaku anak-anak tetap harus dipenuhi oleh negara.*

*Penulis adalah Anggota DPD RI asal Sulawesu Tengah*

Rep: Admin Hidcom

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2AWjgfhrotwTmLSjpTUYqhkAWmoUiPRBg-cwKwbsPzSHQ%40mail.gmail.com.

Reply via email to