Pilpres 2024, Kemenangan Absolut Prabowo-Anies?J61 - Tuesday, February 23, 2021 
18:25


https://www.pinterpolitik.com/in-depth/pilpres-2024-kemenangan-absolut-prabowo-anies


Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. (Foto: minews)
7 min read

Jajak pendapat terbaru dari Parameter Politik Indonesia menunjukan kombinasi 
militer-sipil sangat diharapkan sebagai suksesor kepemimpinan bangsa di 2024 
mendatang. Nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang berada di dua besar 
survei dibaca sebagai representasi ekspektasi tersebut. Lalu bagaimana kans 
pasangan tersebut?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Belakangan ini kembali beredar sejumlah jajak pendapat mengenai prospek 
kandidat mana yang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) di tahun 2024 mendatang.

Dapat dipastikannya keberadaan nama baru yang akan duduk di singgasana Medan 
Merdeka Utara, membuat survei dan nama-nama potensial juga kian menarik untuk 
dianalisa meskipun sejauh ini tak dapat dilepaskan dari kandidat yang “itu-itu 
saja”.

Namun terdapat satu yang menarik di antara survei yang ada, yakni ketika 
Parameter Politik Indonesia (PPI) juga melakukan riset kuantitatif mengenai 
ekspektasi latar belakang kandidat Capres 2024.

Hasilnya, 30,2 persen responden menginginkan Capres-Cawapres diisi oleh duet 
berlatar belakang militer-sipil. Persentase tersebut paling tinggi dibandingkan 
kombinasi lainnya, seperti sipil-sipil, sipil-militer, atau militer-militer.

Menjadi semakin menarik pula ketika PPI di saat yang sama juga merilis daftar 
kandidat potensial Capres 2024 di mana nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan 
berada di dua besar.

Ihwal yang kemudian dengan berbagai skenario lainnya seperti Pilkada DKI 
Jakarta yang akan digelar pada 2024, hingga Anies yang tidak memiliki afiliasi 
partai politik (parpol), membuat padu padan Prabowo-Anies menjadi tampak cukup 
ideal dan representatif untuk memenuhi ekspektasi Capres-Cawapres berlatar 
belakang militer-sipil.


Baca juga: Bukan Anies-Gibran, Mengapa Jokowi Dorong Pilkada 2024?

Namun pertanyaannya, mengapa background dan variabel militer seolah masih 
diharapkan dalam konteks kepemimpinan sipil di Indonesia, khususnya pada level 
tertinggi sebagai Kepala Negara saat ini?



Terpaku Alunan Pendulum Politik?
Ketika berbicara konteks militer dalam kepemimpinan sipil pada atmosfer 
demokrasi di Indonesia, terdapat dinamika yang cukup panjang dan memiliki 
kekhasannya tersendiri dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand atau 
Myanmar.

Bahkan di era kekinian, diskursus itu masih tidak dapat dilepaskan dari 
pengaruh karakteristik kepemimpinan dan tatanan politik-pemerintahan di era 
Orde Baru (Orba). Kecenderungan yang juga disebutkan oleh Natalie Sambhi dari 
Brookings Institution dalam tulisannya yang berjudul Generals gaining ground: 
Civil-military relations and democracy in Indonesia.

Sambhi menyebut, hubungan militer-sipil, termasuk dalam aspek kepemimpinan 
level tertinggi dan turunannya saat ini, juga ditandai dengan koneksi lintas 
generasi dengan mereka yang berasal dan “terdidik” di masa Orba.

Hal itu juga tak bisa dilepaskan dari berbagai aspek yang telah mengakar cukup 
dalam selama 32 tahun rezim kekuasaan Soeharto dan membentuk struktur persepsi 
fundamental dalam benak siapapun hingga saat ini, termasuk dalam dimensi 
ekonomi-politik, hingga sosial-politik (sospol) masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, Sambhi menyebut perihal itu kemudian terartikulasikan dalam 
kepercayaan publik yang sangat dalam dan persepsi terhadap kompetensi militer 
dan budayanya, bahkan pasca reformasi.

Baca juga: Jokowi dan Risalah Kungkungan Militer

Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge dalam publikasinya yang berjudul The 
military's role in Indonesia's democracy. Misguided perception?, juga menilai 
bahwa reformasi  tidak mampu meredam aspirasi militer untuk turut serta dalam 
kehidupan politik dan sosial sipil. Pada akhirnya, persepsi militer dalam 
berbagai dimensi sebenarnya tidak pernah meninggalkan peran politik militer 
atau eks militer dalam demokrasi Indonesia.

Kendati demikian, ihwal tersebut tak selalu dan sepenuhnya menimbulkan preseden 
minor, terutama ketika sosok berlatar belakang militer seperti Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) berhasil terpilih menjadi Presiden selama dua periode.

SBY sendiri tergolong sebagai sosok military maverick, istilah yang disebut 
Barry Posen dalam The Source of Military Doctrine sebagai figur militer dengan 
kemampuan dan terobosan sospol di atas rata-rata, dengan merumuskan serta 
mengimplementasikan konsep posisi ideal peran militer di panggung politik dan 
pemerintahan.

 
Dengan berbagai track record dan legacy kepemimpinan SBY, agaknya tercipta 
semacam memori kolektif publik, plus alternatif komparasi tersendiri tentang 
bagaimana kombinasi kepemimpinan militer dan sipil berkuasa setelah reformasi.

Terlebih militer selama ini juga mampu menjaga citra sebagai lembaga yang 
paling dipercaya publik. Paling tidak itulah yang tercermin dari survei 
teranyar dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang bahkan persentasenya jauh 
melampaui Polri dan Presiden.

Tentu ketika berbicara komparasi ialah dengan kepemimpinan sipil yang dibawa 
oleh Presiden Jokowi saat ini, yang secara garis besar kinerjanya dinilai 
justru kontraproduktif, terutama dalam aspek supremasi sipil, dan ekosistem 
politik dengan checks and balances yang timpang berkat koalisi politik yang 
dibangun di bawah kepemimpinannya.

Ekspektasi terhadap variabel militer dalam kepemimpinan di Pilpres 2024 plus 
komparasinya itu, agaknya juga merefleksikan secara kontekstual teori pendulum 
politik atau the swing of the pendulum theory.

Perkembangan awalnya, May Harper, Profesor MUNRO dari Harvard mengkaji tentang 
tendensi pasang surut dan ayunan bolak-balik dalam kehidupan politik. Lalu 
secara substansial, teori tersebut menjelaskan sejarah, terutama politik, 
berayun ke satu arah hingga mencapai titik kritis dan kemudian berayun kembali 
ke tempat semula.

Salah satu refleksi di ranah praktisnya dalam konteks kepemimpinan berlatar 
belakang militer, sempat disinggung oleh pengamat politik dari Universitas 
Paramadina Hendri Satrio.

Dirinya mengatakan, peluang Capres berlatar belakang militer di Pilpres 2024 
sangat terbuka, ketika mengacu pada teori pendulum politik, yang mana berangkat 
dari asumsi turunan bahwa pemimpin selanjutnya akan memiliki latar belakang 
berbeda dengan pemimpin saat ini.

Artinya, Presiden Jokowi yang notabene berlatar belakang sipil, memiliki 
kemungkinan yang cukup besar untuk digantikan oleh sosok berlatar belakang 
militer, berdasarkan dikotomi yang ada selama ini.

Dan dari situ lah nama Prabowo Subianto yang Sambhi sebut kian memiliki posisi 
politik yang kuat setelah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, menjadi relevan 
ketika berbicara ekspektasi Capres berlatar belakang militer.

Lalu, bagaimana sesungguhnya peluang kombinasi militer-sipil ketika diskursus 
Capres-Cawapres mengarah pada peluang duet Prabowo-Anies seperti yang 
dijelaskan di bagian sebelumnya?

Duet Ideal?
Selain sosok berlatar belakang militer paling prominen di blantika politik 
Indonesia saat ini, Prabowo juga memiliki keunggulan tersendiri dari sisi 
hierarki politik. Ya, Prabowo merupakan Ketua Umum parpol, yang memiliki 
prerogatif politik tersendiri yang dinilai lebih baik dalam hal ketegasan 
langkah dan kebijakan politik. Berbeda dengan Jokowi ataupun kandidat potensial 
lain dalam bursa Capres 2024.

Urgensi prerogatif sendiri menjadi penting dalam ranah politik dan pemerintahan 
demi stabilitas dan kebaikan bersama, seperti halnya konsep prerogatif ideal 
yang dikemukakan oleh John Locke dalam On Prerogative Power.

Keunggulan itu seolah juga menasbihkan kekuatan dan fleksibilitas Prabowo 
lainnya sebagai sosok yang komplit, seperti berpeluang memiliki kontrol yang 
lebih baik terhadap militer, hingga memiliki jaringan bisnis yang tentunya tak 
dapat dilepaskan dari sebuah kontestasi elektoral modern.

Dan andaikata benar berpasangan dengan Anies Baswedan, via eks Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu, Prabowo juga berpeluang menghimpun 
kembali segmen kelompok Islam yang menarik dukungan pasca kekecewaan merapatnya 
eks Danjen Kopassus ke pemerintah.

Akan tetapi pertanyaan berikutnya, sejauh mana Anies dapat menggaet ceruk 
potensial suara dari kelompok Islam sebagai seorang Cawapres?

Baca juga: PDIP Tikung Anies, PKS Tenggelam?

Selain dari kelompok Islam yang agaknya masih setia di Jakarta, celah bagi 
perihal itu agaknya dimiliki Anies dalam konteks relasinya dengan Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI).

Anies dengan basis tersebut tampaknya punya potensi besar untuk merangkul atau 
disokong kelompok Islam yang lebih besar melalui tokoh-tokoh cendekiawan Muslim 
serta sosok berpengaruh, seperti Jusuf Kalla (JK), yang secara tidak langsung 
bisa saja juga dapat berperan ganda dalam menarik dukungan parpol khususnya 
Golkar. Meskipun probabilitas masuknya Golkar sekiranya cukup sukar untuk 
dibayangkan.

Tak hanya itu, parpol berhaluan Islam seperti PKS juga terang-terangan selama 
ini menyiratkan dukungan bagi Anies dalam berbagai dinamika yang mengiringi 
perjalanan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dari situ, terbuka peluang bagi peta politik yang kiranya tidak hanya 
berpotensi berkongsi kembali dengan PKS serta menarik support Golkar, Prabowo 
dan Gerindra boleh jadi dapat menarik Partai Nasdem dalam koalisi yang memang 
secara terang-terangan juga punya sentimen positif pada Anies.

Sebuah kelengkapan pondasi koalisi politik yang cukup menjanjikan ketika elemen 
nasionalis, bisnis, dan agamis telah berpadu.

Dengan skenario tersebut dan jika memang PDIP nantinya bersikukuh akan 
mengusung calonnya sendiri, tentu pertarungan di Pilpres 2024 akan menjadi 
cukup menarik ketika berbicara potensi arah sokongan dari parpol lainnya.

Tinggal satu pertanyaan yang masih cukup sulit terjawab adalah, di panggung 
mana Anies akan tetap mempertahankan relevansi politiknya selepas masa 
jabatannya berakhir dan Pilkada tetap berlangsung pada 2024?

Namun di samping itu semua dan dengan kecenderungan yang ada, dikotomi serta 
diskursus mengenai kombinasi kepemimpinan berlatar belakang militer-sipil 
agaknya memang masih akan menjadi warna tersendiri pada Pilpres 2024.

Dan peluang siapa berpasangan dengan siapa dalam Pilpres 2024 kelak pada 
akhirnya juga masih sangat terbuka, dan tak menutup kemungkinan bagi 
kejutan-kejutan lain dari kombinasi latar belakang Capres dan Cawapres yang ada 
nantinya. (J61)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CD34C344002D4EE59919B71AF014C51E%40A10Live.

Reply via email to