Jokowi di Simpang Infrastruktur dan PandemiR66 - Friday, June 25, 2021 15:54
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-di-simpang-infrastruktur-dan-pandemi
 
Sumber: Advokasi.co
6 min read

Masih berjalannya proyek infrastruktur di saat pandemi menjadi polemik di 
tengah masyarakat. Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan 
infrastruktur dianggap menjadi sikap pemerintah yang menomorduakan penanganan 
pandemi, terutama besarnya dorongan pemberlakuan lockdown. Lantas mengapa 
Jokowi masih menjalankan pembangunan infrastruktur di saat pandemi masih 
melanda?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

  "Economic growth without investment in human development is unsustainable - 
and unethical." – Amartya Sen, ekonom pemenang Penghargaan Nobel tahun 1998

Di tengah pandemi dan keterpurukan ekonomi,  proyek infrastruktur Jokowi masih 
berjalan bahkan dikebut pembangunannya. Hal ini dikritik oleh berbagai pihak 
karena penanganan pandemi dirasa menjadi prioritas nomor dua.

Pakar menilai bahwa infrastruktur Jokowi tidak memiliki perencanaan yang matang 
karena banyak proyek yang mangkrak. Ada sekitar 36 persen proyek infrastruktur 
mangkrak dan lelet. Berdasarkan laporan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, sejak 
tahun 2020 hingga 2021 ada 36 kasus korupsi infrastruktur.

Banyak pihak menilai anggaran untuk infrastruktur seharusnya dialokasikan untuk 
penanganan Covid-19, seperti pemberlakuan lockdown. Lockdown didorong oleh para 
pakar kesehatan agar diberlakukan segera, namun pemerintah daerah mengaku 
terkendala masalah anggaran.

Baca Juga: Biden Tantang Xi Jinping, Jokowi?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima 
Yudhistira mengatakan bahwa biaya lockdown sebenarnya bisa ditutup dengan dana 
infrastruktur yang anggarannya mencapai Rp 413 triliun. Jika lockdown 
dilaksanakan selama dua minggu, maka hanya perlu mengambil 30 persen anggaran 
infrastruktur.

Namun, dalam keterangan terbaru, Presiden Jokowi terlihat menolak 
diberlakukannya lockdown dan memilih kebijakan PPKM mikro. Pembangunan 
infrastruktur pun tetap masih berjalan.

Walaupun daya ekonomi nasional melemah pada masa pandemi, mengapa Jokowi masih 
ingin melanjutkan pembangunan infrastruktur?


  
Pembangunan Berbasis Infrastruktur
Agenda infrastruktur menjadi program prioritas Jokowi sedari awal dan menjadi 
“jualan” utama. Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur secara masif dan 
menyusun rencana pembangunan infrastruktur dalam lima tahun saat periode 
pertamanya.

Setelah menggenjot berbagai proyek infrastruktur di periode pertama, Jokowi 
mengatakan pada periode kedua akan berfokus pada sumber daya manusia. Namun, 
jika dilihat dari pidato inagurasi Jokowi di periode kedua, infrastruktur masih 
menjadi agenda utama karena tertulis pada poin pertama dari visi pembangunannya.

Jokowi berulang kali mengatakan pentingnya infrastruktur untuk menggenjot 
ekonomi nasional. Pernyataan ini menjelaskan arah kebijakan Jokowi yang 
menggunakan model infrastructure-based development. Model tersebut merupakan 
kombinasi Rooseveltian dan Neo-Keynesian, di mana sumber daya negara diarahkan 
pada aset jangka panjang, seperti infrastruktur.

Pinjaman besar turut mendanai pembangunan infrastruktur di mana infrastruktur 
dipercaya akan menggenjot ekonomi dan mengurangi pengangguran. Strategi ini 
dianut oleh beberapa negara, seperti Jerman, Amerika Serikat, Singapura dan 
Tiongkok.

Jokowi percaya bahwa infrastruktur sebagai investasi jangka panjang dapat 
merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Kunjungan kerja 
Jokowi juga banyak untuk agenda mengunjungi proyek pembangunan yang berjalan.

Bahkan di saat pandemi, proyek infrastruktur masih berjalan. Saat ini, ada 41 
proyek utama pembangunan yang masih berjalan. Infrastruktur dipercaya menjadi 
solusi atas lesunya ekonomi akibat pandemi.

Infrastruktur sering kali menjadi bahan “pamer” karena dilihat sebagai prestasi 
nasional. Media sosial, seperti Twitter menjadi medium bagi Jokowi untuk 
menunjukkan progres dan keberhasilan pembangunan. Menjelang pelantikan periode 
kedua, Jokowi menunjukkan sejumlah infrastruktur yang telah dibangun dalam lima 
tahun pertama. Infrastruktur juga dipamerkan kepada sejumlah pengusaha di 
Afrika pada acara Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 20019 di Bali.

Keuntungan ekonomi dari infrastruktur  bersifat jangka panjang. Menurut Vincent 
Bazi dan M. Nicholas Firzli dalam tulisannya Infrastructure Invesments in an 
Age of Austerity: The Pension and Sovereign Funds Perspective, infrastruktur 
menjadi aset investasi yang penting bagi negara karena memiliki liabilitas 
jangka panjang yang memberikan keuntungan di masa depan. Para investor juga 
melihat infrastruktur sebagai investasi jangka panjang yang aman akan inflasi.

Berangkat dari tulisan Bazi dan Firzli, infrastruktur dapat menjadi lahan 
bisnis yang subur. Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Eka 
Setya Adrianto mengatakan walaupun menggarap infrastruktur akan sulit di awal, 
namun memiliki prospek jangka panjang.

Baca Juga: Tantangan Infrastruktur Jokowi yang Sesungguhnya

Pada 1998, Jasa Marga sendiri ditimpa krisis akibat peralihan Orde Baru ke 
Reformasi. Namun, krisis yang menimpa Jasa Marga relatif singkat karena pada 
akhirnya masyarakat tetap membutuhkan infrastruktur jalan. Kebutuhan masyarakat 
akan infrastruktur menjadikan bisnis infrastruktur langgeng dan berprospek.

Selain kepentingan ekonomi, Jokowi juga sering menyebutkan “daya saing” sebagai 
salah satu alasan akan pentingnya infrastruktur. Ia mengatakan bahwa 
infrastruktur menumbuhkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan daerah, 
bahkan negara lain. Jokowi juga mencontoh negara-negara maju yang memiliki 
infrastruktur yang baik.

Melihat pernyataan Jokowi, mungkin saja memang ada upaya infrastruktur sebagai 
rumus ekonomi loncat katak atau leapfrog. Bisa jadi, dengan mencontoh 
infrastruktur di negara maju, ada harapan agar Indonesia bisa naik “status” 
ekonominya menyamai negara maju sehingga memiliki kapabilitas untuk bersaing.

Lantas, apakah infrastruktur itu sendiri akhirnya sesuai dengan harapan 
pemerintahan Jokowi?

 
  
Pembangunan Tak Ideal?
Pembangunan infrastruktur tentu menambah konektivitas antar wilayah. 
Infrastruktur pun rasanya sudah menjadi kebutuhan utama manusia untuk 
meningkatkan efektivitas dan produktivitas.

Walaupun Jokowi sudah mendorong infrastruktur sedari awal, namun berdasarkan 
laporan Global Competitiveness Report 2019, Indonesia berada di peringkat 50 
dari 141 negara. Data menunjukkan bahwa Indonesia turun lima setrip dari tahun 
sebelumnya. Daya saing Indonesia pun turun menjadi 64,6. Turun 0,3 poin 
dibandingkan tahun sebelumnya.

Tentu penurunan angka ini bisa dipengaruhi banyak faktor, namun banyak 
infrastruktur yang tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Bambang 
Prijambodo selaku staf ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, mengatakan 
bahwa pemerintah akan mulai menyortir proyek infrastruktur.

Bambang menyasar kepada proyek yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, 
Bambang enggan untuk merinci proyek tersebut.

Dari pernyaaan Bambang, artinya tidak semua infrastruktur memiliki nilai guna. 
Ekonom juga menilai beberapa infrastruktur Jokowi justru mubazir dan tidak 
begitu signifikan dalam menggenjot ekonomi. Contohnya, proyek rail link Bandara 
Soekarno-Hatta yang penumpangnya hanya mencapai kurang dari 30 persen dari 
total kapasitas.

Indonesia sendiri dinilai memiliki jumlah bandara internasional yang terlalu 
banyak, sedangkan utilitasnya cenderung rendah bahkan sebelum pandemi melanda. 
Misalnya Bandara Kertajati yang meraup dana hingga Rp 2,6 T namun berakhir 
menjadi bengkel pesawat karena sepi penumpang.

Adapula Bandara International Kualanamu di Medan yang tidak memberikan dampak 
ekonomi pada Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik 
Indonesia (Asperindo). Hal ini disebabkan ketiadaan fasilitas penunjang untuk 
kegiatan bongkar muat kargo yang lebih cepat.

Selain itu, ledakan pembangunan infrastruktur sebenarnya juga belum menjawab 
kebutuhan masyarakat sepenuhnya. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep 
development as freedom dari ekonom Amartya Sen.

Sen mengatakan bahwa ada korelasi antara pembangunan dan kebebasan. Pembangunan 
yang ideal merupakan pembangunan yang bisa menjadi kebebasan manusia dalam 
memenuhi hak dasarnya dalam ekonomi, politik dan sosial. Pembangunan memberikan 
akses kepada masyarakat untuk dapat menikmati haknya secara maksimal.

Baca Juga: Menanti Jokowi Ubah Paradigma Infrastruktur

Kebebasan ini sendiri yang luput dari program pembangunan Jokowi sehingga 
membentuk masyarakat yang disebut “unfreedom” oleh Amartya Sen. Ada begitu 
banyak permasalahan penikmatan hak, seperti hak kebebasan berpendapat akibat UU 
ITE dan polisi virtual. Indeks demokrasi Indonesia sendiri mengalami 
kemunduran, di mana menjadi posisi terendah dalam 14 tahun terakhir menurut The 
Economist Intelligence Unit.

Pembangunan infrastruktur tentu menjadi hal yang vital, namun perencanaannya 
harus matang agar tidak mubazir dan menjadi proyek mangkrak. Merujuk perspektif 
Amartya Sen, infrastruktur tidak berbasis bangunan dan gedung fisik, namun 
pemerintah perlu melihat pembangunan berbasis kebutuhan manusia sehingga 
manusia menikmati kebebasan dalam memenuhi hak dasarnya. (R66)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/EAC659EBA31B4B5BA0FDBF7D67E1EE9A%40A10Live.

Reply via email to