https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2187-pendidikan-antirealitas
Kamis 01 Juli 2021, 05:00 WIB
Pendidikan Antirealitas
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial
Pendidikan Antirealitas MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media
Group. PENDIDIKAN tinggi dicita-citakan untuk menghasilkan intelektual,
ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis,
berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.
Cita-cita yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi itu jauh panggang daripada api. Pendidikan di negeri ini
sesungguhnya antirealitas. Disebut antirealitas karena dunia pendidikan tinggi
dijadikan menara gading yang dijauhkan dari masyarakat dan, ini yang
memprihatinkan, sudah kehilangan nalar kritisnya. Lebih memprihatinkan lagi
bila pendidikan tinggi membungkam kritik. Kehilangan nalar kritisnya itu
disorot Agus Nuryatno dalam tulisannya berjudul Kritik Budaya Akademik di
Pendidikan Tinggi (2017). Kata dia, kritik mestinya menjadi bagian penting
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kelembagaan pendidikan. Sudah saatnya
pendidikan tinggi di negeri ini, meminjam pendapat Paulo Freire, harus
berorientasi untuk membebaskan manusia dari kungkungan rasa takut dan tertekan
akibat otoritas kekuasaan (penindasan). Pendidikan yang menolak budaya bisu
untuk memulihkan kembali kemanusiaan yang telah dirampas. Ikhtiar berpijak pada
realitas untuk menolak budaya bisu itulah yang bisa dimaknai dari unggahan
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pada Sabtu (26/6). Melalui akun
Twitter @BEMUI_Official, BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo sebagai 'the King
of Lip Service'. Reaksi atas kritik BEM UI berlebihan. Mulai pemanggilan oleh
pihak rektorat hingga peretasan akun media sosial sejumlah pegiat BEM UI.
Reaksi itu ujung-ujungnya membungkam kritik. Meski demikian, konten dan konteks
kritik tetaplah menjadi perhatian. Segala upaya membungkam kritik harus
dilawan. Harus dilawan karena, kata WS Rendra, apabila kritik hanya boleh lewat
saluran resmi, hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum
tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi
monopoli kekuasaan. Berkuasa memang ada tidak enaknya. Siapa pun yang berkuasa
di atas muka bumi ini pasti menjadi sasaran kritik. Kritik bisa halus atau
kasar, sinis atau sarkastis, tetapi mestinya memiliki nilai yang sama. Kritik
ialah madu, bukan racun. Moral terhadap kritik itu menjadi sangat penting
dikemukakan kepada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Di antara yang
memilih itu ada yang halus bahasanya, ada pula yang tanpa tedeng aling-aling
langsung sasaran, bahkan cenderung kasar. Setelah dilantik menjadi Presiden
Republik Indonesia, dia ialah presiden untuk siapa pun, termasuk mahasiswa yang
baik halus bahasanya maupun kasar lisannya. Reaksi Presiden Joko Widodo atas
kritik yang dilancarkan BEM UI patut diapresiasi. “Saya kira ini bentuk
ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja
dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga
ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan,”
ujar Presiden, Selasa (29/6). Jokowi sudah kenyang kritik. Kritik yang
disampaikan mulai dirinya disebut klemar-klemer, plonga-plongo, otoriter, bebek
lumpuh, Bapak Bipang, dan terakhir 'the King of Lip Service' yang disematkan
BEM UI. Keterbukaan seorang presiden menerima kritik sesungguhnya buah
reformasi. Bangsa ini telah melalui sebuah era yang sangat pahit. Kebebasan
yang terpasung telah melahirkan situasi serbasemu di masa silam. Kini, kita
bersahabat dengan kebebasan dan jangan sekali-kali membungkam kritik. Presiden
Jokowi sampai-sampai meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan
dan kritik kepada pemerintah. Menurut Jokowi, pada 8 Februari, kritik tersebut
ialah bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Sejauh ini, jujur dikatakan bahwa Jokowi yang dikritik bertubi-tubi tidak
membalas kritik dengan kritik. Apalagi sampai bertanya kepada pengkritiknya apa
yang sudah mereka perbuat untuk kepentingan rakyat? Ia membalas kritik dengan
terus bekerja terutama di masa pandemi covid-19 ini. Terus bekerja karena
menyadari bahwa demokrasi yang dianut didasari pada keyakinan bahwa kritik
ialah vitamin yang menyehatkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itulah, jangan pernah memadamkan kritik dengan represi kekuasaan. BEM UI
telah mencatatkan sejarah kritik mereka. Sejarah, kata Philip Guedalla,
berulang dengan sendirinya. Mahasiswa yang melancarkan kritik saat ini, ketika
nanti berkuasa, juga mendapat kritik. Jangan-jangan mereka yang berada di
lingkaran kekuasaan saat ini juga tukang kritik pemerintah ketika menjadi
mahasiswa. Karena itu, membungkam kritik hakikatnya antirealitas.
Sumber:
https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2187-pendidikan-antirealitas
--
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20210701194035.8f3c8f73b41869ba21b1adbd%40upcmail.nl.
