Sandiwara Jokowi di Pidato MPR?B68 - Saturday, August 21, 2021 10:15 https://www.pinterpolitik.com/in-depth/sandiwara-jokowi-di-pidato-mpr Presiden Joko Widodo (Foto: NEWSmedia) 6 min read
Dalam pidatonya pada 16 Agustus di hadapan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) dan rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi partisipasi demokratis masyarakat. Namun, berbagai pihak justru melihat pemerintahan Jokowi memiliki catatan yang buruk terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jurang antara retorika dan kenyataan membuat komitmen Jokowi terhadap demokrasi dipertanyakan. -------------------------------------------------------------------------------- PinterPolitik.com Partisipasi demokratis masyarakat Indonesia menjadi salah satu topik yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di hadapan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) pada tanggal 16 Agustus lalu. Baginya, penyampaian kritik oleh berbagai pihak merupakan bagian penting dari upaya pembentukan budaya demokrasi. Kendati pernyataannya mengafirmasi pentingnya kritik terhadap pemerintah, berbagai pihak justru mengutarakan bahwa sikap pemerintah selama ini merupakan kebalikan ucapannya. Salah satu pihak yang mengemukakan kritik terhadap pidato sang Presiden adalah The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Melalui salah satu penelitinya, Sustira Dirga, ICJR mengatakan bahwa pernyataan Jokowi dalam pidatonya bertolak belakang dengan data-data yang selama ini diperoleh. Dengan kata lain, kondisi yang dirasakan oleh masyarakat dalam menggunakan hak-hak demokratisnya malahan belum terpenuhi dengan baik. Baca Juga: Jokowi Tidak Sadar Otoriter? Dari banyak data yang dijadikan rujukan oleh berbagai pihak, terdapat pemeringkatan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) yang menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-64 di dunia dalam indeks yang mengukur tingkat demokrasi di suatu negara. Posisi tersebut merupakan tempat terendah yang pernah dimiliki oleh Indonesia dalam indeks EIU selama 14 tahun terakhir. Ironisnya, Malaysia yang saat ini sedang mengalami krisis politik yang berkelanjutan berhasil menempati posisi ke-39, jauh di atas Indonesia. Perbedaan yang ada antara retorika Jokowi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat setidaknya memunculkan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kondisi demokrasi Indonesia? Kemudian, mengapa Jokowi memberikan pidato yang dinilai kontradiktif dengan kenyataan yang ada? Terakhir, apa dampak jangka panjang dari pidato-pidato seperti ini terhadap suasana demokrasi di Indonesia? Kebebasan yang Dipertanyakan Hari-hari menjelang HUT ke-76 republik ini disebut diwarnai oleh berbagai catatan minor terhadap pelaksanaan demokrasi. Berkaitan dengan kinerja pemerintah selama pandemi Covid-19 bergejolak, beberapa pihak telah menggambarkan mural di beberapa tempat untuk menyampaikan kritikan-kritikannya. Salah satuya adalah mural “Jokowi 404: Not Found” yang ditemukan di Batuceper, Kota Tangerang. Mural tersebut segera dihapus oleh aparat dan pembuatnya sempat dicari. Selain mural tersebut, aparat keamanan juga telah menghapus gambar bertuliskan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” yang ditemukan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sama seperti mural sebelumya, gambar ini terindikasi diarahkan sebagai kritik terhadap penanganan pandemi Covid-19 pemerintah. Lebih dari menunjukkan keresahan masyarakat, kehadiran mural-mural tersebut juga menunjukkan kondisi lainnya. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression, Damar Juniarto menyampaikan bahwa penggunaan mural sebagai media penyampaian kritik menunjukkan ketakutan mereka untuk menyampaikannya di media sosial. Dengan kata lain, menyempitnya ruang untuk berpendapat mendorong mereka untuk mencari alternatif lain, salah satunya adalah mural. Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Di Ambang Negara Represif? Ungkapan Damar sejalan dengan data yang diperoleh dari Freedom House, sebuah lembaga think-tank pro demokrasi di Amerika Serikat. Lembaga tersebut menurunkan peringkat skor kebebasan berinternet Indonesia ke angka 49, dari sebelumnya 51. Turunnya skor ini sekiranya patut menjadi catatan bagi pemerintahan Jokowi. Selain itu, penggunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap bermasalah karena banyak mengandung pasal-pasal karet dan multitafsir juga sekali lagi menjadi persoalan yang berkontribusi terhadap penurunan kebebasan berinternet. Sustira Dirga, Peneliti ICJR mengatakan bahwa penerapannya di lapangan oleh aparat keamanan masih bermasalah dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama UU ITE yang memuat berbagai penafsiran yang sudah disepakati oleh pemerintah, sehingga tidak multitafsir. Teatrikal Pemerintah? Terkait adanya perbedaan antara pidato dengan penilaian berbagai pihak, kita mungkin dapat menjawabnya menggunakan kerangka analisis ‘front region’ dan ‘back region’ dalam diskursus tentang negara yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Beliau menegaskan bahwa negara memiliki dua wilayah operasi yang tidak selamanya harus menunjukkan konsistensi antara keduanya. Pernyataan yang dikeluarkan pemerintah di ‘muka’ dapat saja berkebalikan dengan tindakan mereka di ‘belakang’ ketika harus berhadapan dengan situasi riil. Dengan menggunakan istilah-istilah dramaturgis, Goffman kemudian menerangkan bahwa pemerintah di satu sisi membutuhkan gambaran yang idealistik agar dipermudah dalam interaksinya bersama dengan pihak-pihak yang penting. Tetapi, pada saat yang bersamaan mereka juga perlu menjaga kekuasaan mereka beserta stabilitas politis yang menopang kekuasaannya. Sehingga, pemerintah bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang “tidak demokratis” selagi menunjukkan dirinya sebagai pihak yang demokratis di berbagai forum. Baca Juga: Tidak Mungkin Jokowi Tidak Berbohong? Dalam kasus Indonesia, pemerintah di satu sisi harus terus menunjukkan diri sebagai elemen demokratis dalam iklim perpolitikan, yang mana ini dilakukan untuk menangkal tuduhan-tuduhan bahwa dirinya semakin tidak demokratis. Namun, di saat yang bersamaan, dirinya juga perlu memastikan agar keadaan politik di Indonesia tetap stabil bagi keberlangsungan kekuasaannya. Yang dikhawatirkan, langkah-langkah untuk menunjang stabilitas itu kontradiktif dengan penegakan demokrasi. Pidato yang dibacakan Jokowi di hadapan MPR pada tanggal 16 Agustus, dengan segala afirmasinya terhadap pendirian pemerintah yang pro-demokrasi beserta penghargaan bagi para warga negara yang berpartisipasi secara aktif dalam ruang lingkup perpolitikan, mungkin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang pertama. Di sisi lain, berbagai pihak menilai terdapat upaya dalam meredam berbagai kritik, seperti kasus mural baru-baru ini. Dapatkah Meyakinkan Rakyat? Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, The King of Lip Service, Apa Salahnya?, mengacu pada politik realis Niccolo Machiavelli dan Hannah Arendt, disebutkan bahwa kebohongan atau setidaknya ketidaksesuaian yang ada dalam ungkapan-ungkapan para politisi merupakan hal yang wajar. Arendt bahkan mengatakan bahwa kebohongan diperlukan sebagai alat berpolitik yang penting. Berkaitan dengan pidato Jokowi yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus, ketidaksesuaian yang ditemukan berbagai pihak, tampaknya merupakan bagian dari suatu drama politik yang digerakkan untuk memenuhi suatu tujuan, yaitu meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah bersikap demokratis dan siap mendukung demokrasi. Richard M. Merelman dari University of California mengatakan bahwa drama perpolitikan dilakukan untuk membuat suatu kesan diterima oleh masyarakat. Dalam kasus Indonesia, kesan tersebut sekali lagi adalah kesan bahwa pemerintah sudah bersikap demokratis, atau setidaknya tidak bersikap secara kontradiktif terhadap demokrasi. Namun, dengan adanya ketidaksesuain antara retorika dan berbagai pengamatan serta indeks demokrasi, apakah pemerintah betul-betul bisa membangun kesan demokratis yang baik kepada masyarakat? Baca Juga: KPK di Bawah Tangan Jokowi? Ini mungkin adalah tantangan bagi kemampuan dramaturgis pemerintah. Kita hanya bisa menunggu hasil survei dan penelitian lanjutan untuk menentukan posisi Indonesia di indeks-indeks demokrasi milik lembaga-lembaga internasional. Apakah masyarakat semakin menganggap Indonesia demokratis, sejalan dengan niat baik pemerintah? Ataukah malah sebaliknya, posisi Indonesia di indeks-indeks tersebut semakin merosot? Menarik ditunggu kelanjutannya. (B68) -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/51A5B247B4584F0387ED646382FBED8B%40A10Live.
