Apakah orang di luar pulau Jawa dapat menikmati enaknya hasil pembangunan ”kereta cepat” Bdg-Jkt-Bdg?
https://www.beritasatu.com/politik/865273/jokowi-setiap-warga-negara-berhak-menikmati-pembangunan Jokowi: Setiap Warga Negara Berhak Menikmati Pembangunan Jumat, 10 Desember 2021 | 12:30 WIB Oleh : Novy Lumanauw / JEM <https://www.beritasatu.com/jeis-montesori> [image: Joko Widodo.] Joko Widodo. (Foto: Antara) *Jakarta, Beritasatu.com* – Presiden Joko Widodo <https://www.beritasatu.com/tag/presiden-joko-widodo> (Jokowi) menyatakan, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menikmati pembangunan yang dilakukan pemerintah, mulai dari wilayah pinggiran, desa, dan perbatasan Republik Indonesia. “Pemerintah telah berkomitmen untuk memulai pembangunan dari pinggiran, desa, dan perbatasan sehingga hak masyarakat untuk menikmati pembangunan dapat terpenuhi,” kata Presiden Jokowi pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/12/2021). Peringatan bertema "HAM, Toleransi, Resiliensi di Tengah Pandemi Covid-19" juga dihadiri di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata di seluruh penjuru Tanah Air serta membuka investasi untuk hilirisasi industri yang membuka banyak lapangan kerja. *BACA JUGA: **Di Tengah Pandemi, Pemerintah Berjuang Penuhi HAM Indonesia <https://www.beritasatu.com/nasional/865265/di-tengah-pandemi-pemerintah-berjuang-penuhi-ham-indonesia>* "*Goal* dari pada investasi, hilirisasi, dan industrialisasi adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya," katanya Disebutkan, pada tahun 2021, investasi di luar Pulau Jawa lebih besar dari Pulau Jawa, dan memberikan bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. "Itulah mengapa pemerintah bekerja keras untuk mengundang investasi dari dalam maupun luar negeri. Menerbitkan UU Cipta Kerja, memperbaiki ekosistem investasi, termasuk perbaikan izin berusaha melalui* online single submission* (OSS) dalam rangka membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dalam rangka membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, yang berkualitas bagi seluruh warga negara kita," kata Presiden Jokowi. *BACA JUGA* *Jokowi Ungkap Kasus HAM di Kabupaten Paniai, Papua <https://www.beritasatu.com/nasional/865259/jokowi-ungkap-kasus-ham-di-kabupaten-paniai-papua>* Presiden Jokowi menambahkan, pada pertengahan tahun 2021 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Rencana aksi ini dimaksudkan untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Dan, sasaran utamanya adalah kelompok perempuan, anak, kelompok masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Perpres 53/2021 juga menegaskan bahwa penegakan HAM bukan hanya mencakup penghormatan dan perlindungan hak sipil dan politik saja. Penegakan HAM juga mencakup pemenuhan hak ekonomi, hak sosial dan budaya, terutama menyasar kepada kelompok-kelompok rentan yang bukan hanya perlu kita lindungi tetapi kita penuhi hak-haknya. “Minggu yang lalu, saya telah melantik untuk pertama kalinya Komite Disabilitas Nasional. Komite ini menunjukkan komitmen kita untuk memastikan dan memantau penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” katanya. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2AyDbdm-Lz5d2A_N06%2Bz2hNoVAwQszZRHAwcvKhw4wiUQ%40mail.gmail.com.
