Pertamina adalah sapi perahan kaum berkuasa neo-Mojopahit. Jadi bukan aneh
bin ajaib kalau selalu ada problem yang merugikan. Mungkin ada sekalian
masih ingat pada tahun 1970-an semua perusahaan minyak dan gas di dunia
mengalami keuntungan berlipat ganda, terkecuali Pertamina. Pertamina rugi
ketika itu diberitakan US$ 10,-- miliar. Kalau tidak diinjeksi dengan
utang, pertamina bangkrut. Kemudian ada macam hal lagi, salah satunya
kantor di Jakarta terbakar  pada tahun 1980-an(?). Direkturnya silih
berganti tetapi problem yang merugikan tidak teratasi hingga kini.

On Sat, Dec 25, 2021 at 4:00 AM Chan CT <[email protected]> wrote:

> Ada Apa dengan Pertamina?
> *D74 * <https://www.pinterpolitik.com/author/d74>*- Friday, December 24,
> 2021 17:00*
>
> https://www.pinterpolitik.com/in-depth/ada-apa-dengan-pertamina
> *Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan menggelar aksi
> mogok kerja. (Foto: Koransn.com)*
>
> *7 min read*
>
> *PT Pertamina akhir-akhir ini dilanda polemik panas. Mulai dari pernyataan
> Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama terkait sejumlah
> kontrak yang merugikan, sampai aksi mogok kerja dan tuntutan pemecatan
> Direktur Utama (Dirut), Nicke Widyawati. Ada apa sebenarnya dengan
> Pertamina?*
> ------------------------------
>
> *PinterPolitik.com* <http://www.pinterpolitik.com/>
>
> Pada awal Desember ini, Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja
> Purnama alias Ahok mengungkapkan kepada publik bahwa terdapat sejumlah
> kontrak BUMN yang merugikan, dan bahkan justru menguntungkan pihak lain.
> Tak terkecuali sejumlah kontrak yang menyangkut Pertamina.
>
>
> Pernyataan ini memancing respons Menteri BUMN, Erick Thohir, yang
> mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ahok sesungguhnya sudah disampaikan
> oleh Erick sendiri pada tahun 2020, terkait perlunya perbaikan lima fondasi
> BUMN yakni perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus bisnis inti,
> inovasi berbasis digitalisasi, proses bisnis yang baik, dan transformasi
> sumber daya manusia.
>
> Erick pun meminta Ahok untuk meninjau kontrak-kontrak merugikan yang ada
> di Pertamina. Ia juga tak menjelaskan lebih lanjut apakah pihaknya sudah
> mengetahui secara persis kontrak-kontrak mana saja yang merugikan ini.
>
> Tidak berhenti di situ, pada akhir Desember 2021 ini, Pertamina juga
> diguncang dengan munculnya aksi dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina
> Bersatu (FSPPB), yang berencana melakukan mogok kerja bersama pada 29
> Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Gerakan ini muncul setelah ada wacana
> bahwa Pertamina akan memotong gaji karyawan, kecuali Direksi dan Komisaris.
>
> Kepala Bidang Media FSPPB, Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan pihaknya
> juga mendorong Erick untuk memecat Direktur Utama (Dirut) Pertamina*,* Nicke
> Widyawati karena dinilai gagal membangun hubungan kerja yang harmonis,
> dinamis, dan berkeadilan.
>
> Melihat semua hiruk pikuk ini, wajar bila kemudian timbul pertanyaan,
> sebenarnya ada masalah apa di dalam Pertamina?
>
> *Baca juga: Ahok Jadi Hotline Pertamina?
> <https://www.pinterpolitik.com/celoteh/ahok-jadi-hotline-pertamina>*
>   Dilema Ekonomi dan Kesejahteraan?
>
> Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang sesungguhnya terjadi di
> dalam Pertamina, kita perlu menarik garis ke akar-akar permasalahannya.
> Salah satunya adalah benturan antara kebijakan publik dan kepentingan
> finansial*.*
>
> Kalau kita melihat kembali ke awal Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai
> Presiden pada periode 2014-2019, ia menggembar-gemborkan kebijakan energi
> yang sering dianggap publik sebagai terobosan revolusioner, yaitu program
> bahan bakar minyak (BBM) satu harga.
>
> Pada dasarnya, program ini bertujuan untuk menyamakan harga BBM di wilayah
> terluar, terdepan dan tertinggal (3T) Indonesia, dengan harga yang
> diterapkan di Pulau Jawa.
>
> Namun, kebijakan satu harga ini menimbulkan permasalahan keuangan, karena
> untuk menyelaraskan harga, pemerintah dan Pertamina mau tidak mau harus
> merogoh kocek lebih dalam. Untuk tahun ini saja, per November 2021,
> realisasi subsidi energi pemerintah tercatat mencapai Rp 102,5 triliun,
> naik 15,7% dari Rp 88,6 triliun pada periode yang sama tahun 2020.
>
> Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan hal ini jelas akibat
> dari kenaikan konsumsi barang yang disubsidi pemerintah, seperti BBM. Ia
> bahkan terang-terangan mengatakan bahwa rakyat mungkin memang terlindungi,
> tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memikul bebannya.
>
> Di sisi lain, Pertamina juga ikut dirugikan, karena turut memberi subsidi
> BBM melalui skema *public service obligation* atau PSO. Menurut Kemenkeu,
> ini adalah penugasan dari pemerintah kepada BUMN untuk menyelenggarakan
> fungsi kemanfaatan umum dengan tetap mempertahankan maksud dan tujuan
> kegiatan BUMN itu sendiri, yaitu untuk membuka akses layanan ke rakyat
> seluas-luasnya.
>
> Karena hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018 mencatat
> bahwa Pertamina tergerus kerugian pendapatan sebesar Rp 26 triliun.
> Kemudian dari data Pertamina sendiri, pada tahun 2020 mereka mencatat
> penurunan pendapatan besar-besaran, dengan hanya mencapai angka Rp 15
> triliun, turun 60 persen dari Rp 36 triliun pada tahun 2019.
>
> Melihat fenomena kerugian kebijakan publik ini, sepertinya pantas bila
> kita kemudian meminjam pandangan dari tulisan Chris Mooney yang berjudul 
> *Science
> Confirms: Politics Wrecks Your Ability to Do Math. *Mengutip pemahaman
> Profesor Dan Kahan, dkk dari Yale Law School, disebutkan bahwa ambisi
> politik ternyata mampu merusak penalaran seorang politisi dengan sangat
> mendasar.
>
> Bahkan, seseorang yang sangat pandai dalam matematika sekalipun bisa gagal
> menyelesaikan masalah matematis yang sederhana, jika ia terjun ke politik.
> Hal ini karena sebagai pengambil keputusan kebijakan, seorang politisi
> tidak boleh bertentangan dengan keyakinan politiknya, ataupun kelompok yang
> diwakilinya.
>
> Kembali ke kasus BBM satu harga, sebetulnya sudah menjadi hal yang
> rasional jika pemerataan harga akan membutuhkan subsidi yang besar. Akan
> tetapi, karena terjebak ingin menyejahterakan rakyat, pemerintah kemudian
> malah menggali lubangnya sendiri, dan ikut merugikan Pertamina. Sebagai
> imbasnya, bisa kita pahami bahwa akan ada upaya menyelamatkan keuangan,
> seperti pemotongan gaji.
>
> Namun, permasalahan Pertamina tidak hanya dari kebijakan-kebijakan yang
> manis di muka saja. Masih banyak faktor-faktor lain yang sangat merugikan
> finansial perusahaan migas ini, contohnya adalah lambatnya proyek
> pembangunan kilang minyak BBM, yang sempat membuat Jokowi murka di hadapan
> jajaran direksi dan sejumlah menteri, pada November 2021 lalu.
>
> Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator
> Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Purbaya Yudhi Sadewa,
> menyatakan bahwa alasan terbengkalainya pembangunan kilang minyak Pertamina
> adalah dikarenakan adanya permainan para mafia minyak dan gas bumi (migas).
>
> Lantas, kenapa sampai sekarang masalah mafia migas masih belum bisa
> teratasi?
>
> *Baca juga:* *Mungkinkah Jokowi Tersandera Ahok?
> <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/mungkinkah-jokowi-tersandera-ahok>*
>   Oligarki Kronis?
>
> Analis politik ekonomi, Asmiati Malik dalam artikelnya yang berjudul* Why
> Indonesia’s Energy Sector Is So Corrupt, *mengatakan bahwa suburnya
> oligarki dan korupsi di Pertamina adalah karena landasan aturan yang memang
> membuka celah pada praktik *rent seeking* atau pemburu rente.
>
> Asmiati mengambil contoh dari Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001
> Tentang Migas yang pada awalnya disponsori oleh United States Agency for
> International Development agar dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam
> membebaskan sektor migas Indonesia.
>
> Namun, UU tersebut justru membuka pintu bagi praktik mafia di sektor
> energi, nilai Asmiati. Misalnya, UU Nomor 22 Tahun 2001 tidak membatasi *cost
> recovery *atau pemulihan biaya*.* Akibatnya, para elite mulai memainkan *cost
> recovery* ini.
>
> Asmiati menilai, sesungguhnya pemerintah sudah mencoba mengatasi hal
> tersebut dengan mengeluarkan peraturan tentang biaya operasional. Namun,
> peraturan itu dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
> (ESDM), dan dengan demikian bisa berubah dengan mudah seiring pergantian
> pemerintahan.
>
> Sebaliknya, UU Nomor 22 Tahun 2001 adalah undang-undang, dan dengan
> demikian memiliki lebih banyak kekuatan dan stabilitas politik. Untuk
> mengubah undang-undang, seperti yang kita tahu, akan membutuhkan proses
> pengadilan dan pemeriksaan yang panjang.
>
> Lebih lanjut, membuktikan praktik korupsi di sektor energi adalah tugas
> yang sangat berat karena melibatkan banyak *rent seeker*, termasuk aktor
> di pemerintahan, legislator, dan pengusaha, nilai Asmiati. Dan seringkali,
> tokoh-tokoh ini bermain di zona aman, di mana tindakan mereka dilindungi
> melalui peraturan yang menguntungkan atau menciptakan peluang bagi mafia
> untuk dapat “bermain”.
>
> *Baca juga: * *Manuver “Putih” Ahok di Pertamina
> <http://xn--manuver%20putih%20ahok%20di%20pertamina-ki8xlb/>*
>
> Dari perspektif yang lebih luas, kasus oligarki kompleks yang terjadi
> dalam Pertamina sesungguhnya menjadi cerminan permasalahan yang dihadapi
> mayoritas negara berkembang.
>
> Shahar Hameiri dan Lee Jones dalam tulisan *Murdoch International: The
> ‘Murdoch School’ in International Relations*, memperkenalkan pendekatan 
> *Murdoch
> School* (MS). Mengutip pemahaman Richard Robinson dari Universitas
> Murdoch, pendekatan MS meyakini bahwa mayoritas permasalahan sosial,
> politik, dan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Tenggara muncul dari
> persaingan kelompok-kelompok elite yang ingin menguasai dan mempertahankan
> sumber pendapatan nasional.
>
> Robinson mencontohkannya dengan gerakan ekonom-ekonom mantan Presiden
> Suharto yang disebut 'Mafia Berkeley', yang secara besar-besaran ditantang
> oleh koalisi antara politisi-birokrat, pengusaha dan kroni kapitalis
> etnis-Tionghoa yang kepentingannya sangat membentuk kontur kebijakan
> ekonomi.
>
> Sejak fenomena itu muncul, Robinson berpendapat kapitalis oligarki di
> Indonesia semakin mampu melampaui kekuatan politisi yang mensponsori
> birokrasi mereka dan melakukan aksi-aksinya untuk mencapai tujuan mereka
> sendiri.
>
> Oleh karena itu, Robinson berkesimpulan bahwa siapapun yang memimpin
> Indonesia, kuat ataupun lemah, mereka akan selalu diberatkan, dan mungkin
> cenderung lebih sering kalah oleh kepentingan para oligark, karena
> kelompok-kelompok elite inilah yang sesungguhnya memegang kunci ke sumber
> daya nasional.
>
> Kembali ke konteks polemik Pertamina, kita perlu melihat bahwa saat ini
> terlihat jelas ada upaya tekan menekan dari berbagai pihak demi
> mempertahankan atau mengakuisisi kekuatan yang ada di tahta perusahaan
> migas terbesar milik Indonesia ini.
>
> Di sisi lain, sejumlah kebijakan pemerintah pun malah semakin membuat
> permasalahan rumit di internal Pertamina, contohnya urgensi finansial.
> Sebenarnya, inilah yang perlu lebih ditunjukkan oleh Pertamina kepada
> publik. Sedikit demi sedikit mereka harus mulai memiliki kesadaran bahwa
> masyarakat harus tahu tentang luka-luka yang selama ini disembunyikan
> Pertamina.
>
> Barang kali, ini saatnya Pertamina membangun divisi hubungan masyarakat
> (humas) yang lebih terbuka, karena sesuai dengan apa yang dikatakan Niccolò
> Machiavelli dalam bukunya *Diskursus*, tidak ada gunanya penguasa
> berbohong jika hal itu malah merugikan kerajaan atau negaranya. (D74)
>
> --
> Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup.
> Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini,
> kirim email ke [email protected].
> Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi
> https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/D447A61300924BD9B55148B68897C1D6%40A10Live
> <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/D447A61300924BD9B55148B68897C1D6%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2DTTN2FfyGv_YUCxf2%2BQB4_JmXgMChG-CH28hg8FaVObg%40mail.gmail.com.

Reply via email to