Sudah Benarkah Yahya tentang Radikalisme?D74 - Friday, January 14, 2022 20:05
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/sudah-benarkah-yahya-tentang-radikalisme
 
Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf 
sebut radikalisme adalah pilihan politik (Foto: Viva)
7 min read

Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf 
baru-baru ini mengatakan radikalisme adalah pilihan politik. Mereka yang 
menjadi radikal disebutnya ingin merubuhkan negara dan menciptakan sistem 
kekhalifahan. Sudah tepatkah narasi tersebut? 


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com 

Sekiranya, sudah hampir dua dekade ini penggunaan kata “radikalisme” cukup 
populer dalam masyarakat Indonesia. Sering dikait-kaitkan dengan gerakan yang 
menginginkan adanya perubahan tatanan pemerintahan dan bernegara, radikalisme 
kemudian lekat dengan kelompok-kelompok berbasis agama tertentu, spesifiknya 
beberapa organisasi berbasis Islam. 

Menanggapi persoalan radikalisme di Indonesia, Ketua Umum (Ketum) Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf beberapa waktu yang lalu ikut 
bersuara. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memberi perhatian khusus untuk 
mengatasi dan mencegah masalah radikalisme secara mendalam, dan tepat sasaran. 

Lebih lanjutnya, Yahya menyebutkan bahwa sudah saatnya permasalahan radikalisme 
dibawa keluar dari sekadar perdebatan teologis, karena jika terus beradu dalil, 
itu tidak akan selesai-selesai. Yahya berkeyakinan, untuk benar-benar mengatasi 
radikalisme, diperlukan juga pendekatan dari sisi politik karena menurutnya 
orang-orang yang memilih menjadi radikal adalah orang yang melihat pandangan 
tersebut sebagai pilihan politiknya. 

Yahya menilai, radikalisme sebagai ideologi dan gerakan, berusaha untuk 
mengembalikan masyarakat dunia kembali ke tatanan politik sebelum Perang Dunia 
I, dan mereka ingin mewujudkan sebuah sistem dunia kekhilafahan. Orang-orang 
yang radikal menurutnya, selalu memaksaan kehendak untuk mengubah realitas 
politik yang berlaku, dan ini berkonsekuensi membawa kerusakan besar dalam 
berbagai bidang, termasuk peradaban itu sendiri. 

Karena pada dasarnya radikalisme dianggap menginginkan adanya sistem khilafah, 
Yahya menilai kelompok radikal yang ada akan berupaya untuk “membubarkan” 
negara, yang dalam prosesnya tentu meminta korban ratusan bahkan miliaran nyawa 
umat manusia. Oleh karena itu, gerakan radikalisme, kata Yahya, tidak bisa 
diterima.   

Dan karena radikalisme adalah pilihan politik, Yahya mengatakan dirinya dan 
PBNU juga akan mendiskusikan masalah ini dalam pemahaman politik dan dengan 
mempertimbangkan konsekuensi realistis dari pilihan-pilihan politik tersebut.  

Lantas, apakah yang dikatakan Yahya benar, bahwa radikalisme merupakan sebuah 
pilihan politik dari pandangan agama, yang sedemikian jahatnya? 



Baca juga: Politisasi Agama Lahirkan Radikalisme?


  
Radikalisme, Politik, dan Agama 
Untuk menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama kita terlebih dahulu harus 
membedah apa yang sebenarnya dimaksud dengan radikalisme. Secara etimologi, 
kata “radikal” dari radikalisme berangkat dari sebuah kosakata Latin, “radix”, 
yang artinya adalah akar atau mengakar dan mendalam.  

Dari sini, banyak pengamat politik kemudian mengartikan radikalisme sebagai 
paham yang berangkat dari mempelajari sesuatu secara mendalam, kemudian 
menggunakan paham tersebut sebagai basis dari suatu gerakan sosial ataupun 
politik. 

Astrid Bötticher dalam tulisannya Towards Academic Consensus Definitions of 
Radicalism and Extremism, mengatakan bahwa radikalisme sebagai suatu konsep, 
sudah ada jauh sebelum munculnya penggunaan kata terorisme ataupun ekstremisme. 
Dalam jangka waktu lebih dari dua ratus tahun, radikalisme mengalami perubahan 
makna. Pada awalnya, istilah ini digunakan dalam dunia medis dan baru menjadi 
istilah yang dilekatkan ke sikap politik pada akhir tahun 1790-an. 

Bötticher mengatakan, pada saat awal-awal radikalisme digunakan sebagai doktrin 
politik, radikalisme mengilhami sejumlah gerakan republik dan nasional yang 
berkomitmen pada kebebasan dan emansipasi individu maupun kolektif, yang 
diarahkan untuk melawan hegemoni monarki dan aristokrat pada abad ke-18 dan 19 
di Eropa. Pada saat itu, radikalisme sebagai ideologi dan gerakan politik 
kebanyakan menganut paham anti-pendeta, anti-monarkis, dan adalah gerakan 
pro-demokrasi. 

Dengan demikian, Bötticher mengartikan radikalisme sebagai sebuah doktrin yang 
dianut secara mendalam oleh suatu gerakan sosial-politik, yang mendukung 
kebebasan individu dan kolektif, serta emansipasi dari aturan rezim pemerintah 
dan masyarakat yang terstruktur secara hierarkis.  

Radikalisme sebagai ideologi cenderung sangat kritis terhadap status quo yang 
ada, dan mengejar tujuan restrukturisasi dan/atau reformasi struktur politik 
atau sosial. Namun, Bötticher menilai bahwa secara historis, gerakan radikal 
adalah pendorong utama dalam kemajuan menuju demokrasi yang lebih baik. 

Dapatkah kita samakan definisi radikalisme di atas dengan apa yang disampaikan 
Gus Yahya? Well, inilah letak permasalahannya, karena selama ini belum ada 
definisi radikalisme di Indonesia yang bisa disepakati bersama-sama. Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD 
pernah mengatakan bahwa definisi radikalisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2018 (UU Terorisme). 

Ia menyebut radikalisme itu adalah tindakan melawan hukum untuk mengubah sistem 
pemerintahan. Bukan secara gradual melainkan secara radikal, dengan cara 
kekerasan. Tetapi, jika kita melihat UU Terorisme, radikalisme sebagai konsep 
tidak dijelaskan, malahan kata “radikal” hanya digunakan sebagai pelengkap 
untuk kata “terorisme", dengan menghasilkan istilah baru, yaitu radikal 
terorisme. 

Lalu, apakah yang dikatakan Yahya ternyata maksudnya adalah paham radikalisme 
yang diambil dari aspek keagamaan, bukan politik? 

Jika demikian, maka konteksnya akan semakin rancu, karena sepertinya sudah 
menjadi pengetahuan umum bahwa jika kita ingin mempelajari agama, maka kita 
harus mengulik ajaran-ajarannya secara mendalam. Mantan Menteri Agama (Menag), 
Lukman Hakim Saifuddin juga pernah menegaskan bahwa belajar agama memanglah 
harus radikal agar memiliki keyakinan yang mengakar.  

Lukman juga mengatakan, radikalisme sendiri tidak perlu dicegah, yang harus 
diperangi adalah efek negatif dari ekstremisme yang memaksa kehendak. Sementara 
radikalisme dalam konteks agama adalah pemahaman terhadap agama itu secara 
mengakar. 

Dari sini, kita bisa melihat bahwa apa yang dinarasikan Yahya berpotensi jatuh 
ke dalam teori pelabelan dari sosiolog Amerika Serikat (AS), Howard S. Becker. 
Dalam bukunya Outsiders; Studies in the Sociology of Deviance, Becker 
menjelaskan bahwa aktor yang memegang kekuasaan sosial, baik itu pemerintah 
atau entitas lain yang berpengaruh, melampirkan stigmatisasi stereotip kepada 
kelompok tertentu, dengan harapan kelompok-kelompok tersebut dapat mengubah 
perilaku mereka setelah diberi label yang menyimbolkan suatu hal yang ditakuti 
atau dibenci masyarakat.  

Dalam konteks Yahya, tentu ini adalah kosakata “radikalisme”. 

Selain untuk menyetir kelompok yang bersifat radikal, pelabelan ini juga dapat 
berfungsi sebagai tindakan hukum yang bersifat preemptive atau mendahului 
karena pihak-pihak yang mulai mendekati definisi radikalisme ala Yahya, bisa 
lebih cepat terdeteksi. Tapi masalahnya kemudian adalah, apakah narasi anti 
radikalisme ini sudah benar? 

Berangkat dari pemaparan di atas, bisa dikatakan bahwa apa yang dinarasikan 
Yahya tentang radikalisme sesungguhnya belum tepat, karena definisinya sendiri 
di Indonesia masih sangat rancu. 

Dengan demikian, pertanyaan besarnya adalah, apa yang seharusnya dilakukan 
Yahya?



Baca juga: BNPT Salah Memahami Terorisme? 

 
  
Fokus Pada Ekstremisme? 
Tulisan Alex P. Schmid, Prevention of Terrorism dalam buku Roots Causes of 
Terrorism, menjelaskan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan, yang 
berujung pada aksi yang dianggap sebagai radikalisme dan terorisme, ternyata 
seringnya tidak muncul dari pemahaman yang mendalam akan suatu ajaran, tetapi 
lebih umumnya terjadi akibat ketidak puasan pragmatis, seperti karena faktor 
ekonomi atau hanya sekadar tidak suka kepada salah satu orang atau fasilitas 
negara. 

Bahkan, tidak jarang para pelaku kekerasan hanyalah orang-orang yang sekadar 
ikut-ikutan saja. Kekerasan yang mereka lakukan pun kemudian adalah hasil 
kedangkalan pikiran, karena mereka sendiri tidak memahami ajaran agama.  



Baca juga: Yahya Bawa PBNU ke Barat?



Ini seperti yang diungkapkan oleh Habib Bahar bin Smith dalam podcast Refly 
Harun di YouTube. Di dalamnya, Bahar mengatakan bahwa ketika sedang di penjara, 
ternyata rekan selnya yang merupakan narapidana teroris tidak begitu memahami 
ajaran agama Islam, seperti makna taghut. Ini membuat mereka dengan mudah 
melabeli negara atau instansi tertentu sebagai taghut. 

Jika benar demikian, maka apa yang sesungguhnya terjadi adalah fenomena 
banality of evil atau banalitas kejahatan, yang dicetuskan oleh seorang filsuf 
asal Jerman, Hannah Arendt. Sederhananya, banalitas kejahatan adalah situasi di 
mana suatu aksi kejahatan dirasa bukan lagi sebuah kejahatan, melainkan adalah 
hal yang biasa-biasa saja atau sesuatu yang wajar. 

Arendt merumuskan istilah ini setelah meneliti pola pikir Adolph Eichmann, 
seorang petinggi Nazi Jerman. Kesimpulan yang Arendt dapatkan dengan meneliti 
Eichmann adalah, tindakan yang dilakukannya terhadap jutaan korban holocaust, 
murni merupakan aksi kejahatan. Tetapi uniknya, Eichmann mengatakan dirinya 
bukanlah orang yang jahat, dia hanya mengikuti perintah dan cenderung 
ikut-ikutan mengikuti kejahatan yang dilakukan Nazi. 

Oleh karena itu, apa yang seharusnya dinarasikan oleh Yahya adalah wacana 
anti-ekstremisme, bukan anti-radikalisme. Selain karena gerakan radikal belum 
tentu merupakan ancaman bagi pemerintahan, radikalisme menurut Bötticher juga 
sesungguhnya memiliki potensi menciptakan progresivitas yang pro-demokrasi.  

Tapi memang sayangnya, Bötticher pun mengatakan saat ini memang terjadi 
fenomena penyamaan radikalisme dengan ekstremisme, karena dengan begitu, pihak 
yang berkuasa mampu meredam gejolak politik dengan efektif. 

Untuk sekarang, semoga saja narasi anti-radikalisme ini tidak membuat 
orang-orang justru takut untuk mendalami agama. Dan ke depannya, semoga PBNU 
dan pemerintah bisa semakin lebih mantap dalam mendefinisikan radikalisme agar 
penanganan ekstremisme bisa lebih sesuai sasaran. (D74) 

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/53E9B958D6494483A7B309977D6CB094%40A10Live.

Reply via email to