https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2356-menimbang-dki-1



Senin 17 Januari 2022, 05:00 WIB 

Menimbang DKI-1 

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial

   Menimbang DKI-1 MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. 
INGAR bingar bursa calon Gubernur DKI Jakarta 2024 tidak kalah serunya dengan 
bursa calon presiden. Sebab, peraih kursi DKI-1 berpeluang besar diantarkan 
menjadi RI-1 pada 2029. Tidaklah mengherankan jika hingga saat ini hanya bursa 
calon Gubernur Jakarta yang membetot perhatian partai politik. Padahal, masa 
jabatan sebanyak 101 kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir pada 2022 
ini. Lalu di 2023 ada 170 kepala dan wakil kepala daerah berakhir masa jabatan. 
Meski masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan habis pada 16 Oktober 
2022, publik tidak ambil pusing siapa pun yang diangkat sebagai penjabat. 
Partai politik pun mulai menyodorkan nama-nama yang bakal diusung pada Pilkada 
Serentak Nasional November 2024. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto 
pada Minggu (9/1) menyebut partainya memiliki banyak stok kader yang akan 
diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Hasto menyebut nama Menteri Sosial Tri 
Rismaharini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, 
Bupati Gianyar I Made Agus Mayastra, dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. 
Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka justru yang menjadi pembicaraan 
publik. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu disebut-sebut bakal mengikuti 
sang ayah. Jokowi memimpin Solo secara penuh pada periode pertama, 2005- 2010. 
Setelah 2,5 tahun memimpin Solo pada periode kedua, Jokowi ditarik ke Jakarta 
pada 2012. Sempat memimpin Jakarta selama dua tahun, Jokowi pun kembali 
dicalonkan partainya untuk Pilpres 2014. Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf 
Kalla keluar sebagai pemenang mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta 
Rajasa. Apakah PDIP akan menarik Gibran ke Jakarta? Hasto mengatakan Gibran 
perlu menunjukkan keberhasilannya memimpin Solo. “Gibran satu periode belum, 
harus menunjukkan kualitas kepemimpinan dalam mengubah Kota Surakarta (Solo),” 
kata Hasto. Meski demikian, kewenangan memutuskan nama yang akan diusung 
sebagai calon Gubernur DKI Jakarta berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati 
Soekarnoputri. Bukan tidak mungkin, Megawati bisa mengubah jalan sejarah 
seorang Gibran. Partai-partai lain juga mulai mengelus-elus bakal calon 
Gubernur DKI Jakarta. Politikus Partai NasDem Bestari Barus menyebut partainya 
memiliki tiga nama kandidat. Mereka kader partai seperti Ketua Bidang Kesehatan 
Okky Asokawati, Bendahara Umum Ahmad Sahroni, dan Sekretaris Wilayah DPW NasDem 
DKI Wibi Andrino. “Kita punya Okky Asokawati, kader perempuan kan. Kemudian 
juga kita punya Wibi Andrino, anak muda ketua fraksi. Kita punya Sahroni,” kata 
Bestari, Minggu (9/1). Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina DPD Partai Gerindra DKI 
Jakarta M Taufik mengaku pihaknya mempertimbangkan beberapa nama, seperti Wakil 
Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, mantan Wali Kota Tangerang Selatan 
Airin Rachmi Diany, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Nama lain yang 
masuk radar bursa calon Gubernur DKI Jakarta ialah Wali Kota Bogor Bima Arya. 
Kader Partai Amanat Nasional itu dinilai cukup mumpuni memimpin Jakarta karena 
berhasil mempromosikan toleransi di Bogor. Bima Arya pada 5 Desember 2021 
memimpin langsung proses peletakan batu pertama pembangunan tempat ibadah 
Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor setelah sempat tertunda 
selama 15 tahun akibat konflik. Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan Bima 
Arya sudah layak maju untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Pilgub Jawa 
Barat. Eddy mengungkapkan hal itu saat Temu Kader PAN Kota dan Kabupaten Bogor 
pada 13 November 2021. Selain nama-nama yang disebutkan di atas, nama Basuki 
Tjahaja Purnama alias Ahok bisa menjadi kuda hitam. Sekretaris DPD PDIP DKI 
Jakarta Gembong Warsono mengakui nama Ahok muncul dalam perbincangan internal 
partainya terkait kandidat. Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat 
kalah dari Anies-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017. Panasnya pilkada saat 
itu berujung Ahok dipenjara terkait kasus penistaan agama. Secara hukum, Ahok 
dimungkinkan maju di Pilkada 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
56/PUU-XVII/2019 memungkinkan seorang mantan narapidana mencalonkan diri 
sebagai gubernur, tetapi dengan syarat menunggu jeda waku lima tahun setelah 
melewati masa pidana penjara. Saat ini Ahok menjadi kader PDIP. Karena itu, 
nasibnya berada di tangan Megawati. “Meskipun keputusannya ada pada DPP, tapi 
DPD DKI dapat memberikan catatan kritis siapa figur yang akan bertarung di 
Pilkada DKI Jakarta 2024,” kata Gembong Warsono. Partai politik boleh-boleh 
saja menyiapkan calon, putusan akhir tetap ada di tangan rakyat Jakarta. Rakyat 
sudah pandai memilah dan memilih pemimpinnya.  

Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2356-menimbang-dki-1




-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20220116235009.4fe33f94c67c74629c2479f6%40upcmail.nl.

Reply via email to