Koalisi dini ini untuk mempertahakan klik elit kaum neo-Mojopahit. Jadi tidak perlu hiruk pikuk untuk meramaikan pilpres, karena mereka "telah dinobatkan sebelum dipilih". Kalau ingin dapat nasi bungkus atau T-Shit, monggo-monggo berteriaklah atau bernyanyi sampai suara parau, kata ahli ilmu nujum.
On Mon, Jan 17, 2022 at 2:11 AM Chan CT <[email protected]> wrote: > Koalisi Dini, Semata Memenangkan Pilpres? > *I76 * <https://www.pinterpolitik.com/author/i76>*- Sunday, January 16, > 2022 22:00* > > > https://www.pinterpolitik.com/in-depth/koalisi-dini-semata-memenangkan-pilpres-1 > *Jokowi-Ma'ruf Amin bersama parpol pendukung di KPU tahun 2019. (Foto: > voi.id <http://voi.id>)* > > *6 min read* > > *Tarik-ulur penentun konfigurasi koalisi partai politik (parpol) menjelang > Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, semakin menarik untuk disimak. Bangunan > narasi koalisi diperlihatkan parpol dengan **berbagai macam bentuk**. > **T**erdapat > partai yang menging**i**nkan koalisi cepat dibentuk, ada pula yang > menginginkan sebaliknya, lebih bijak jika dibentuk mendekati Pilpres 2024.* > ------------------------------ > > *PinterPolitik.com* <https://www.pinterpolitik.com/> > > Adi Prayitno, pengamat politik UIN Jakarta, mengatakan, idealnya koalisi > partai dan penentuan calon presiden (capres) dilakukan lebih awal. Hal itu > dimaksudkan agar partai dan kandidat punya waktu sosialisasi, konsolidasi, > dan penetrasi lebih matang. > > Namun menurutnya hal itu sulit dilakukan, koalisi pasti alot karena > mencari yang terbaik. Hal ini wajar, disebabkan setiap parpol punya > perhitungannya masing-masing. Semacam ironi, di satu sisi koalisi penting > dipercepat untuk memberikan waktu sosialisasi dan konsolidasi yang lebih > banyak, tapi di sisi lain, partai juga perlu memikirkan keuntungan > masing-masing jika bergabung dalam sebuah koalisi. > > Karena Pemilu 2024 nanti adalah silang kepentingan antara usaha > memenangkan pilpres dan mengamankan perolehan suara parpol. Berangkat dari > dilema parpol ini, alasan utama tentunya disebabkan oleh aturan main > pencalonan presiden dalam pilpres. > > Hal ini merujuk pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang > Pemilihan Umum. Di pasal tersebut disebutkan, pasangan calon yang diusulkan > partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi > persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR > atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu > sebelumnya. > > Bagi parpol mapan, ambang batas parlemen bukan isu yang menjadi hambatan. > Mereka paham bahwa kekuatan kursinya di parlemen cukup untuk mengejar > cita-cita politiknya, yaitu memenangkan pilpres dan meraup suara besar di > parlemen. Tapi itu mungkin hanya berlaku untuk PDIP, Golkar, atau Gerindra. > > Sedangkan partai menengan ke bawah, narasi koalisi menjadi komoditas > politik penting. Tentunya karena parpol *middle class* membutuhkan suara > lebih untuk mencalonkan kandidat dan ikut terlibat dalam mempertahankan > eksistensi di parlemen. > > Terdapat pula sebuah argumentasi lain dalam konteks koalisi, yaitu > inisiasi koalisi seharusnya sejalan dengan bentuk sistem pemerintahan kita, > yaitu presidensial multipartai. Lantas seperti apa konfigurasi koalisi yang > akan diterapkan parpol dalam sistem politik kita saat ini? > > *Baca juga:* *Koalisi Dini, Strategi Kepung PDIP? > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/koalisi-dini-strategi-kepung-pdip>* > *Efek Domino Presidensial Multipartai* > > Kenapa koalisi harus dilakukan, hal ini disebabkan oleh sistem yang saat > ini dianut, yaitu sistem presidensial multipartai. Sejumlah ahli politik > mengatakan bahwa sistem presidensial multipartai cenderung akan membuat > partai-partai bergabung dalam sebuah koalisi. > > Juan Linz dan Arturo Velenzuela dalam bukunya *The Failure of > Presidential Democracy: The Case of Latin America*, mengatakan sistem > presidensial yang dijalankan berdasarkan konstruksi sistem multipartai > cenderung akan membuat partai berkonflik satu dengan lainnya, sehingga > terjadi suatu titik di mana partai melahirkan kompromi berupa koalisi untuk > meredam konflik di antara partai-partai tersebut. > > Tidak seperti sistem parlementer, salah satu kekurangan sistem > presidensial adalah tidak adanya mekanisme yang dapat menjamin penguasaan > kursi mayoritas di parlemen. Partai politik pengusung presiden memang > sering kali mendapatkan mayoritas kursi parlemen di negara-negara dengan > sistem presidensial yang berkombinasi dengan sistem dua partai politik > dominan. > > Akan tetapi, hal ini amat jarang terjadi di negara-negara dengan sistem > presidensial yang berkombinasi dengan sistem multipartai. Polarisasi > ideologis dan fragmentasi kekuatan politik yang beredar dalam spektrum yang > lebar, menyebabkan presiden dalam sistem presidensial yang berkombinasi > dengan sistem multipartai harus memiliki kemampuan membentuk koalisi ideal > yang solid, dan juga cukup untuk memenangi mayoritas suara di parlemen. > > Arend Lijphart dalam bukunya *Patterns of Democracy: Government Forms and > Performance in Thirty-Six Countries*, mengatakan kondisi ini sebagai > koalisi kemenangan minimal (*minimal winning coalition*), yakni koalisi > perlu dibentuk sekadar dapat mengendalikan mayoritas relatif sebesar 50 > persen ditambah satu di parlemen. > > Tentu saja skenario ini mengharuskan kedisiplinan dan kepatuhan partai > politik mitra koalisi terhadap komitmen perjuangan bersama, sehingga tidak > membelot dan menyeberang ke kubu oposisi dalam isu-isu tertentu. > > Kekhawatiran akan adanya pembelotan dan penyeberangan politik yang > dilakukan mitra koalisi, tidak boleh mengorbankan tatanan ideal demokrasi > yang meniscayakan kekuatan politik pemerintahan. Pada titik ini, membangun > koalisi partai politik tidak boleh sekadar dilatari motivasi kemenangan > belaka. > > Kompromi dibangun sedini mungkin agar tidak mengganggu pemerintahan. Oleh > karenanya, untuk menguji soliditas partai, perlu diadakan koalisi dini, > sehingga partai yang relatif tidak punya komitmen akan dengan mudah > dieliminasi dari koalisi. > > *Well*, dari sini kita melihat bangunan argumentasi yang lebih ideal > dalam membangun koalisi, yaitu soliditas. Untuk mencapai soliditas tersebut > dibutuhkan waktu, sehingga membentuk koalisi sedini mungkin dapat juga > menjadi bagian dari strategi menyeleksi parpol yang tidak mempunyai > komitmen. > > Lantas, seperti apa harusnya parpol membangun koalisi pada Pemilu 2024? > > *Baca juga:* *Nasdem, Duri Sebenarnya Koalisi Jokowi? > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/nasdem-duri-sebenarnya-koalisi-jokowi>* > [image: Jokowi tolak wacana penambahan periode jabatan presiden] > *Belajar dari Pilpres 2019* > > Jika mengacu jadwal hari pemungutan suara di Pemilu serentak 2019 yang > jatuh pada 17 April 2019, deklarasi kedua pasangan calon, yakni Joko > Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang > sama-sama pada 9 Agustus 2018, maka publik sudah mengetahui pasangan capres > dan cawapres selama kurang lebih 8 bulan sebelum pemungutan suara. > > Dalam periode tersebut, masa kampanye pun panjang, yakni sejak 23 > September 2018 hingga 13 April 2019. Berpijak dari pengalaman Pemilu 2019, > praktik yang sama juga akan diterapkan di Pemilu 2024. Dengan regulasi yang > sama, bisa diprediksi tahapan pemilihan umum akan berlangsung lebih panjang. > > Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, masa tahapan lebih dari 20 > bulan seperti yang disyaratkan dalam undang-undang. Dengan pemilihan umum > serentak, bahkan nantinya juga dibarengi dengan pilkada serentak nasional, > membangun koalisi partai politik sejak awal boleh jadi menjadi keniscayaan. > > Selain itu, kita bisa lihat meski terjadi perubahan peta politik paska > kemenangan Jokowi, yaitu masuknya Prabowo dalam kabinet pemerintahan, > koalisi yang mengusung Jokowi-Ma’ruf relatif lebih solid sejauh ini. > > *Baca juga: Koalisi Gemuk Periode Kedua > <https://www.pinterpolitik.com/celoteh/koalisi-gemuk-periode-kedua>* > > Yohan Wahyu dalam tulisannya *Membangun Koalisi Sejak Awal*, mengatakan > pemilu serentak diharapkan memperkuat potensi koalisi lebih awal. Meskipun > ambang batas pemilihan presiden menjadikan posisi setiap partai tidak > setara, respons publik cenderung menyambut positif jika jauh-jauh hari > mereka tahu siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang > akan berlaga di 2024 nanti. > > Merujuk dari hasil jajak pendapat Kompas, Yohan mengungkap separuh lebih > responden, yaitu 51,5 persen menganggap deklarasi calon presiden yang > dilakukan lebih awal, setidaknya di tahun 2022 ini bisa jadi lebih > menguntungkan bagi pemilih karena sudah mengetahui jauh-jauh hari calon > pemimpin di 2024. > > Meskipun demikian, sebagian responden lainnya menyatakan sebaliknya. > Sebanyak 45,7 persen responden cenderung menyatakan tidak perlu deklarasi > dilakukan jauh-jauh hari, lebih baik mendekati saat pemilihan umum atau di > detik-detik terakhir seperti yang selama ini disuguhkan para elite partai > di hadapan publik. > > Terlepas dari pro-kontra di mata publik, wacana membangun koalisi partai > politik sejak awal menjadi sinyal positif dari partai politik untuk > membangun koalisi yang lebih permanen. Koalisi permanen ini bukan hanya > untuk memenangkan kandidat di pilpres, melainkan juga memberi waktu yang > lama bagi publik untuk menilai calon pemimpin mereka. (I76) > > -- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/AF68C748E2B54310860E92308AFA1C8F%40A10Live > <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/AF68C748E2B54310860E92308AFA1C8F%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2Ab2h8kDbvcOx4HDu7mG1%2BVaNHu%2BmA8qdV8XMsbPCVRZQ%40mail.gmail.com.
