Koalisi dini ini untuk mempertahakan klik elit kaum neo-Mojopahit. Jadi
tidak perlu hiruk pikuk untuk meramaikan pilpres, karena  mereka "telah
dinobatkan sebelum dipilih".  Kalau ingin dapat nasi bungkus atau T-Shit,
monggo-monggo berteriaklah atau bernyanyi sampai suara parau, kata ahli
ilmu nujum.

On Mon, Jan 17, 2022 at 2:11 AM Chan CT <[email protected]> wrote:

> Koalisi Dini, Semata Memenangkan Pilpres?
> *I76 * <https://www.pinterpolitik.com/author/i76>*- Sunday, January 16,
> 2022 22:00*
>
>
> https://www.pinterpolitik.com/in-depth/koalisi-dini-semata-memenangkan-pilpres-1
> *Jokowi-Ma'ruf Amin bersama parpol pendukung di KPU tahun 2019. (Foto:
> voi.id <http://voi.id>)*
>
> *6 min read*
>
> *Tarik-ulur penentun konfigurasi koalisi partai politik (parpol) menjelang
> Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, semakin menarik untuk disimak. Bangunan
> narasi koalisi diperlihatkan parpol dengan **berbagai macam bentuk**. 
> **T**erdapat
> partai yang menging**i**nkan koalisi cepat dibentuk, ada pula yang
> menginginkan sebaliknya, lebih bijak jika dibentuk mendekati Pilpres 2024.*
> ------------------------------
>
> *PinterPolitik.com* <https://www.pinterpolitik.com/>
>
> Adi Prayitno, pengamat politik UIN Jakarta, mengatakan, idealnya koalisi
> partai dan penentuan calon presiden (capres) dilakukan lebih awal. Hal itu
> dimaksudkan agar partai dan kandidat punya waktu sosialisasi, konsolidasi,
> dan penetrasi lebih matang.
>
> Namun menurutnya hal itu sulit dilakukan, koalisi pasti alot karena
> mencari yang terbaik. Hal ini wajar, disebabkan setiap parpol punya
> perhitungannya masing-masing. Semacam ironi, di satu sisi koalisi penting
> dipercepat untuk memberikan waktu sosialisasi dan konsolidasi yang lebih
> banyak, tapi di sisi lain, partai juga perlu memikirkan keuntungan
> masing-masing jika bergabung dalam sebuah koalisi.
>
> Karena Pemilu 2024 nanti adalah silang kepentingan antara usaha
> memenangkan pilpres dan mengamankan perolehan suara parpol. Berangkat dari
> dilema parpol ini, alasan utama tentunya disebabkan oleh aturan main
> pencalonan presiden dalam pilpres.
>
> Hal ini merujuk pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
> Pemilihan Umum. Di pasal tersebut disebutkan, pasangan calon yang diusulkan
> partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi
> persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR
> atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu
> sebelumnya.
>
> Bagi parpol mapan, ambang batas parlemen bukan isu yang menjadi hambatan.
> Mereka paham bahwa kekuatan kursinya di parlemen cukup untuk mengejar
> cita-cita politiknya, yaitu memenangkan pilpres dan meraup suara besar di
> parlemen. Tapi itu mungkin hanya berlaku untuk PDIP, Golkar, atau Gerindra.
>
> Sedangkan partai menengan ke bawah, narasi koalisi menjadi komoditas
> politik penting. Tentunya karena parpol *middle class* membutuhkan suara
> lebih untuk mencalonkan kandidat dan ikut terlibat dalam mempertahankan
> eksistensi di parlemen.
>
> Terdapat pula sebuah argumentasi lain dalam konteks koalisi, yaitu
> inisiasi koalisi seharusnya sejalan dengan bentuk sistem pemerintahan kita,
> yaitu presidensial multipartai. Lantas seperti apa konfigurasi koalisi yang
> akan diterapkan parpol dalam sistem politik kita saat ini?
>
> *Baca juga:* *Koalisi Dini, Strategi Kepung PDIP?
> <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/koalisi-dini-strategi-kepung-pdip>*
>   *Efek Domino Presidensial Multipartai*
>
> Kenapa koalisi harus dilakukan, hal ini disebabkan oleh sistem yang saat
> ini dianut, yaitu sistem presidensial multipartai. Sejumlah ahli politik
> mengatakan bahwa sistem presidensial multipartai cenderung akan membuat
> partai-partai bergabung dalam sebuah koalisi.
>
> Juan Linz dan Arturo Velenzuela dalam bukunya *The Failure of
> Presidential Democracy: The Case of Latin America*, mengatakan sistem
> presidensial yang dijalankan berdasarkan konstruksi sistem multipartai
> cenderung akan membuat partai berkonflik satu dengan lainnya, sehingga
> terjadi suatu titik di mana partai melahirkan kompromi berupa koalisi untuk
> meredam konflik di antara partai-partai tersebut.
>
> Tidak seperti sistem parlementer, salah satu kekurangan sistem
> presidensial adalah tidak adanya mekanisme yang dapat menjamin penguasaan
> kursi mayoritas di parlemen. Partai politik pengusung presiden memang
> sering kali mendapatkan mayoritas kursi parlemen di negara-negara dengan
> sistem presidensial yang berkombinasi dengan sistem dua partai politik
> dominan.
>
> Akan tetapi, hal ini amat jarang terjadi di negara-negara dengan sistem
> presidensial yang berkombinasi dengan sistem multipartai. Polarisasi
> ideologis dan fragmentasi kekuatan politik yang beredar dalam spektrum yang
> lebar, menyebabkan presiden dalam sistem presidensial yang berkombinasi
> dengan sistem multipartai harus memiliki kemampuan membentuk koalisi ideal
> yang  solid, dan juga cukup untuk memenangi mayoritas suara di parlemen.
>
> Arend Lijphart dalam bukunya *Patterns of Democracy: Government Forms and
> Performance in Thirty-Six Countries*, mengatakan kondisi ini sebagai
> koalisi kemenangan minimal (*minimal winning coalition*), yakni koalisi
> perlu dibentuk sekadar dapat mengendalikan mayoritas relatif sebesar 50
> persen ditambah satu di parlemen.
>
> Tentu saja skenario ini mengharuskan kedisiplinan dan kepatuhan partai
> politik mitra koalisi terhadap komitmen perjuangan bersama, sehingga tidak
> membelot dan menyeberang ke kubu oposisi dalam isu-isu tertentu.
>
> Kekhawatiran akan adanya pembelotan dan penyeberangan politik yang
> dilakukan mitra koalisi, tidak boleh mengorbankan tatanan ideal demokrasi
> yang meniscayakan kekuatan politik pemerintahan. Pada titik ini, membangun
> koalisi partai politik tidak boleh sekadar dilatari motivasi kemenangan
> belaka.
>
> Kompromi dibangun sedini mungkin agar tidak mengganggu pemerintahan. Oleh
> karenanya, untuk menguji soliditas partai, perlu diadakan koalisi dini,
> sehingga partai yang relatif tidak punya komitmen akan dengan mudah
> dieliminasi dari koalisi.
>
> *Well*, dari sini kita melihat bangunan argumentasi yang lebih ideal
> dalam membangun koalisi, yaitu soliditas. Untuk mencapai soliditas tersebut
> dibutuhkan waktu, sehingga membentuk koalisi sedini mungkin  dapat juga
> menjadi bagian dari strategi menyeleksi parpol yang tidak mempunyai
> komitmen.
>
> Lantas, seperti apa harusnya parpol membangun koalisi pada Pemilu 2024?
>
> *Baca juga:* *Nasdem, Duri Sebenarnya Koalisi Jokowi?
> <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/nasdem-duri-sebenarnya-koalisi-jokowi>*
> [image: Jokowi tolak wacana penambahan periode jabatan presiden]
>   *Belajar dari Pilpres 2019*
>
> Jika mengacu jadwal hari pemungutan suara di Pemilu serentak 2019 yang
> jatuh pada 17 April 2019, deklarasi kedua pasangan calon, yakni Joko
> Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang
> sama-sama pada 9 Agustus 2018, maka publik sudah mengetahui pasangan capres
> dan cawapres selama kurang lebih 8 bulan sebelum pemungutan suara.
>
> Dalam periode tersebut, masa kampanye pun panjang, yakni sejak 23
> September 2018 hingga 13 April 2019. Berpijak dari pengalaman Pemilu 2019,
> praktik yang sama juga akan diterapkan di Pemilu 2024. Dengan regulasi yang
> sama, bisa diprediksi tahapan pemilihan umum akan berlangsung lebih panjang.
>
> Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, masa tahapan lebih dari 20
> bulan seperti yang disyaratkan dalam undang-undang. Dengan pemilihan umum
> serentak, bahkan nantinya juga dibarengi dengan pilkada serentak nasional,
> membangun koalisi partai politik sejak awal boleh jadi menjadi keniscayaan.
>
> Selain itu, kita bisa lihat meski terjadi perubahan peta politik paska
> kemenangan Jokowi, yaitu masuknya Prabowo dalam kabinet pemerintahan,
> koalisi yang mengusung Jokowi-Ma’ruf relatif lebih solid sejauh ini.
>
> *Baca juga: Koalisi Gemuk Periode Kedua
> <https://www.pinterpolitik.com/celoteh/koalisi-gemuk-periode-kedua>*
>
> Yohan Wahyu dalam tulisannya *Membangun Koalisi Sejak Awal*, mengatakan
> pemilu serentak diharapkan memperkuat potensi koalisi lebih awal. Meskipun
> ambang batas pemilihan presiden menjadikan posisi setiap partai tidak
> setara, respons publik cenderung menyambut positif jika jauh-jauh hari
> mereka tahu siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang
> akan berlaga di 2024 nanti.
>
> Merujuk dari hasil jajak pendapat Kompas, Yohan mengungkap separuh lebih
> responden, yaitu 51,5 persen menganggap deklarasi calon presiden yang
> dilakukan lebih awal, setidaknya di tahun 2022 ini bisa jadi lebih
> menguntungkan bagi pemilih karena sudah mengetahui jauh-jauh hari calon
> pemimpin di 2024.
>
> Meskipun demikian, sebagian responden lainnya menyatakan sebaliknya.
> Sebanyak 45,7 persen responden cenderung menyatakan tidak perlu deklarasi
> dilakukan jauh-jauh hari, lebih baik mendekati saat pemilihan umum atau di
> detik-detik terakhir seperti yang selama ini disuguhkan para elite partai
> di hadapan publik.
>
> Terlepas dari pro-kontra di mata publik, wacana membangun koalisi partai
> politik sejak awal menjadi sinyal positif dari partai politik untuk
> membangun koalisi yang lebih permanen. Koalisi permanen ini bukan hanya
> untuk memenangkan kandidat di pilpres, melainkan juga memberi waktu yang
> lama bagi publik untuk menilai calon pemimpin mereka. (I76)
>
> --
> Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup.
> Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini,
> kirim email ke [email protected].
> Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi
> https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/AF68C748E2B54310860E92308AFA1C8F%40A10Live
> <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/AF68C748E2B54310860E92308AFA1C8F%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2Ab2h8kDbvcOx4HDu7mG1%2BVaNHu%2BmA8qdV8XMsbPCVRZQ%40mail.gmail.com.

Reply via email to