Kisah Beleid Pindah Ibu Kota yang Berbau KKNJonggol sempat mencuat bakal calon ibu kota negara di era Presiden Soeharto tahun 1997 dengan membangun kota mandiri. Tapi aturannya dicabut karena dianggap sarat KKN.
Foto: Presiden Soeharto (Grandyos Zafna) Jumat, 4 Februari 2022 (Ilustrasi) Jonggol merupakan daerar dataran tinggi di tenggara Jakarta Foto : Tri Aljumanto/detikcom Di Kecamatan Cariu meliputi Desa Sukarasa, Desa Selawangi, sebagian Desa Karyamekar, sebagian Desa Cibadak, sebagian Desa Tanjungsari, sebagian Desa Sirnasari, dan sebagian Desa Sirnarasa. Rencananya, kawasan kota mandiri ini diapit jalan utama jalur Jakarta-Bandung melalui Jakarta-Ciawi-Puncak-Cianjur dan Jakarta-Jonggol-Cariu-Cianjur. Di dalam Pasal 3, sebagai koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pengendali Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Tim Pengarah Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri diketuai oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ginandjar Kartasasmita. Anggota Tim Pengarah adalah Menteri Dalam Negeri Yogie S Memet, Menteri Pertahanan Keamanan Edy Sudrajat, Menteri Pekerjaan Umum Radinal Mochtar, Menteri Perhubungan Haryanto Dhanutirto, Menteri Kehutanan Djamaluddin Suryohadikusumo, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Soni Harsono, Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Akbar Tandjung. Sedangkan Tim Pengendali Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri diketuai oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat R Nuriana. Wakil Ketua Tim Pengendali adalah Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Mas Achmad Sampurna dan Sekretaris Tim Pelaksana adalah Ketua Bappeda Tingkat I Provinsi Jawa Barat Achmad Sobana. Anggota Tim Pengendali adalah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Pertanian Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Termasuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor Eddie Yoso Martadipura. Tim Pengendali bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soeharto, tapi secara berkala melaporkan perkembangan pembangunan kawasan Jonggol kepada Tim Pengarah. Di dalam Pasal 7, Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Tim Pengendali membentuk Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Jonggol yang berisi wakil-wakil dari Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Badan Pelaksana ini bertugas menyusun rencana tata ruang kawasan Jonggol dan menerpadukan dengan tata ruang di kawasan Jabotabek. Menjabarkan rencana tata ruang kawasan Jonggol sebagai kota mandiri ke dalam program jangka panjang (25 tahun), program jangka menengah (5 tahun), serta program pembangunan tahunan. Pasal 7 ayat 3 disebutkan Badan Pelaksana bisa melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam melaksanakan program pembangunan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Lalu di Pasal 8 Ayat 1 disebutkan segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri dilakukan sepenuhnya oleh usaha swasta dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Presiden Soeharto (kiri) saat menyampaikan pidato pengunduran diri pada 1998 Foto: Maya Vidon/Getty Images Ternyata, sebelum keppres tersebut ditandatangani, pemerintah telah menunjuk konsorsium PT Bukit Jonggol Asri (BJA) yang akan membangun kota mandiri di Jonggol. Perusahaan itu dipimpin oleh Arie Soedewo selaku Presiden Komisaris PT BJA, Bambang Trihatmodjo (putra ketiga Soeharto) Komisaris PT BJA, dan Haryadi Kumala selaku Presiden Direktur PT BJA. Konsorsium itu telah menunjuk konsultan asal Amerika Serikat. Dikutip dari beberapa sumber, dalam sebuah rapat antara Presiden Soeharto, Tim Pengarah dan Tim Pengendali serta konsorsium di Bina Graha pertengahan Desember 1996, Gubernur Jawa Barat R Nuriana memaparkan luas keseluruhan kota mandiri yang bakal digarap Bukit Jonggol Asri mencapai 30 ribu hektare. Lahan seluas itu terbagi menjadi 15 ribu hektare untuk kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan baru ini meliputi kawasan industri, kantor pemerintahan, pusat pendidikan, gelanggang olahraga, stasiun kereta api dan tempat pemakaman umum. Sementara kawasan nonperkotaan disiapkan 15 ribu hektare yang akan dibangun antara lain hutan lindung, persawahan, dan tempat wisata. Banyak kalangan properti saat itu ragu terhadap kemampuan konsorsium itu membangun kota mandiri Jonggol seluas 30 ribu hektare dengan cepat. Pasalnya, pembangunan kota mandiri Bumi Serpong Damai di Serpong, Tangerang, saja dikerjakan oleh 10 konsorsium berjalan sangat lambat sekali. “Apakah perusahaan itu pernah berhasil mengerjakan proyek skala besar?” kata beberapa pengurus DPP Real Estate Indonesia (REI) seperti dikutip Bisnis Indonesia, 19 Desember 1996. Setelah mendapatkan restu Presiden Soeharto melalui Keppres Nomor 1 Tahun 1997, dalam perjalanannya, megaproyek di Jonggol mandek. Indonesia dihantam bola krisis moneter dan naiknya gelombang suhu politik dengan munculnya gerakan reformasi. Alih-alih terwujud kota mandiri atau IKN di Jonggol, pemerintahan Soeharto tumbang pada 21 Mei 1998. Wacana Jonggol bakal jadi IKN baru pun tenggelam. Malah Keppres Nomor 1 Tahun 1997 itu direkomendasikan untuk dicabut kembali melalui Surat Edaran Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Wasbangpan) Nomor 79/MK.WASPAN/6/1999 yang ditandatangani Menko Wasbangpan Hartarto Sunarto pada 11 Juni 1999. Keppres itu ditengarai penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kota Jakarta tahun 1990-an hingga 2.000 sudah dipadati penduduk yang sebagian merupakan pendatang Foto : Dikhy Sasra/detikcom Pencabutan keppres tersebut dilakukan melalui sebuah kajian terhadap beberapa proyek pemerintah yang berbau KKN di era Soeharto setelah disahkannya Ketetapan (Tap) MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Tap MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. “Penerbitan peraturan perundangan yang mendukung praktik KKN, secara administratif, telah memenuhi prosedur, namun ditinjau dari kaitan dengan kepentingan kelompok tertentu, terdapat indikasi adanya penyalahgunaan wewenang. Kasus KKN, khususnya yang berskala besar, terbanyak melibatkan kroni HM Soeharto,” begitu dikutip dari buku Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara: Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dari Perekonomian Nasional yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 1999. Isu Jonggol sebagai ibu kota negara semakin tenggelam sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada 12 Agustus 2008. Kawasan ini akan dikelola sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta dengan sebutan Megapolitan. -------------------------------------------------------------------------------- Penulis: M. Rizal Maslan Editor: Irwan Nugroho Desainer: Luthfy Syahban -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/2091ACC8C6A541FA8809E05834DDFA45%40A10Live.
