*https://suarapapua.com/2022/02/12/pbb-surati-ri-minta-klarifikasi-dugaan-penghilangan-paksa-di-papua/ <https://suarapapua.com/2022/02/12/pbb-surati-ri-minta-klarifikasi-dugaan-penghilangan-paksa-di-papua/>*
*PBB Surati RI Minta Klarifikasi Dugaan Penghilangan Paksa di Papua* *JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dewan HAM PBB menyurati pemerintah Indonesia untuk meminta data dan klarifikasi terkait dengan dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Papua dan Papua Barat pada periode 2021 lalu.* Dokumen PBB yang beredar tersebut, seperti dilansir CNN Indonesia, telah dikonfirmasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Dalam surat bertanggal 22 Desember tersebut, Special Procedures Mandate Holders (SPMH PBB) mengajukan permintaan data, informasi, dan klarifikasi dalam 11 poin, di antaranya adalah jumlah orang yang tewas termasuk masyarakat sipil dalam bentrok antara kelompok OPM dan militer, penangkapan orang asli papua, informasi mengenai terbunuhnya Patianus Kogoya beserta istri dan saudaranya, hingga penjelasan tentang pembatasan akses bagi Komnas HAM, Palang Merah Internasional, serta pekerja gereja. <https://suarapapua.com/2022/01/06/permadi-arya-islam-radikal-lebih-berbahaya-dari-opm/> Baca Juga: Permadi Arya: Islam Radikal Lebih Berbahaya dari OPM <https://suarapapua.com/2022/01/06/permadi-arya-islam-radikal-lebih-berbahaya-dari-opm/> Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Rina P. Soemarno membenarkan permintaan PBB tersebut. “Itu proses yang biasa. Kita sebagai negara anggota PBB dapat menerima pertanyaan seperti itu dan pemerintah perlu menjawab,” kata Rina kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (12/2). Rina menjelaskan, komunikasi dari SPMH PBB tak hanya dilakukan ke Indonesia, dan PBB bisa meminta informasi pada negara anggota. <https://suarapapua.com/2022/01/12/450-anggota-tni-dari-yonif-raider-301-pks-akan-dikirim-ke-papua-pada-akhir-januari-2022/> Baca Juga: 450 Anggota TNI dari Yonif Raider 301/PKS akan Dikirim ke Papua pada Akhir Januari 2022 <https://suarapapua.com/2022/01/12/450-anggota-tni-dari-yonif-raider-301-pks-akan-dikirim-ke-papua-pada-akhir-januari-2022/> SPMH sendiri adalah prosedur khusus Dewan HAM PBB yang dapat menerima laporan dari semua orang dan meminta informasi dan klarifikasi atas suatu peristiwa atau kebijakan yang diduga atau berpotensi sebagai pelanggaran HAM. “Komunikasi kepada Pemerintah Indonesia ini bukan yang pertama, dan sudah sering, berkali-kali, pemerintah Indonesia menjawab permintaan informasi dan klarifikasi tersebut,” kata dia. Rina juga menyatakan pemerintah akan menyusun fakta-fakta untuk menjawab PBB dalam rapat koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Polhukam. <https://suarapapua.com/2022/01/14/negara-tidak-sediakan-vaksin-halal-pigai-negara-abaikan-ham-dan-kebutuhan-umat-islam/> Baca Juga: Negara Tidak Sediakan Vaksin Halal, Pigai: Negara Abaikan HAM dan Kebutuhan Umat Islam <https://suarapapua.com/2022/01/14/negara-tidak-sediakan-vaksin-halal-pigai-negara-abaikan-ham-dan-kebutuhan-umat-islam/> “Ini untuk mendapatkan informasi akurat dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tentunya respons Indonesia perlu menyampaikan informasi dan fakta-fakta yang akurat,” kata dia. Rapat tersebut semula akan digelar pada Senin, 14 Februari mendatang. Namun, Rina menyebut rapat terpaksa ditunda lantaran banyak anggota yang tidak bisa hadir baik secara langsung maupun daring. “Rapatnya ditunda ke lain waktu,” kata dia. (*) Formulärets överkant Formulärets nederkant Formulärets överkant Formulärets nederkant -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2AnVFRxN9aTkv9KfeSkJ8V2nE-CKg_T0Q_cYU8TNtD1Ng%40mail.gmail.com.
