Written byD74Friday, March 18, 2022 18:32Konflik Ukraina Hasil Desain Biden?
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/konflik-ukraina-hasil-desain-biden/
Negara-negara di dunia berharap konflik Ukraina dapat diselesaikan secepat 
mungkin. Mirisnya, Amerika Serikat (AS) seringkali bersikap provokatif terhadap 
Rusia. Anehnya, kalau aksi militer yang dilakukan Rusia memang sebegitu besar 
pengaruhnya bagi AS, mengapa mereka masih menjalin hubungan diplomatis? 
Mungkinkah ada permainan di belakang layar?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Aksi militer Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari lalu masih menyita 
perhatian dunia. Seperti yang sudah sering diberitakan, negara-negara Barat 
seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan NATO telah melemparkan 
kecaman-kecaman yang keras pada Vladimir Putin.

Ancaman tersebut bukan ucapan belaka. Presiden AS Joe Biden bahkan diberitakan 
telah menjatuhkan sejumlah sanksi ekonomi pada Rusia, dan juga para pengusaha 
besarnya. Yang tidak kalah menariknya, Biden pun melakukan pelarangan impor 
minyak dari Rusia secara bertahap, dan meminta agar sekutu-sekutunya di Uni 
Eropa (UE), serta Asia untuk melakukan hal yang sama.

Ya, sesuai pemberitaannya, AS dan Biden memang terlihat telah merespons konflik 
Ukraina dengan cukup tegas, bahkan cenderung provokatif. Banyak kemudian yang 
khawatir jika Biden masih bersikeras memberi tekanan ekonominya pada Rusia, 
namun Putin masih tidak menghentikan aksi militernya, maka ini akan berpotensi 
bereskalasi ke Perang Dunia III.

Tapi tampaknya kita semua terlalu terlarut dalam arus pemberitaan, sehingga 
telah melewatkan satu pertanyaan penting. Jika memang konflik Ukraina 
sedemikian bahaya potensinya, mengapa sampai saat ini belum ada negara-negara 
Barat, termasuk AS, yang memutus hubungan diplomatisnya dengan Rusia?

Hal ini sesungguhnya pernah disinggung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) 
Ukraina, Dmytro Kuleba pada akhir Februari lalu. Ia meminta pada para anggota 
NATO untuk memutus hubungan diplomatik dengan Rusia, karena menurutnya itu 
adalah cara tepat untuk menunjukkan aksi penolakan terhadap apa yang sedang 
dilakukan oleh Rusia. 

Tetapi, sampai saat ini belum ada negara NATO yang melakukan hal tersebut, 
bahkan AS sendiri sebagai negara yang terlihat paling vokal mengecam Rusia pun 
masih menjalin hubungan diplomatis.

- Advertisement -Lantas, mengapa AS tidak memutus hubungan diplomatik dengan 
Rusia?

 
Drama Diplomasi AS?
Penting untuk diketahui bahwa dalam diplomasi, tidak ada yang namanya keputusan 
tanpa penilaian yang mendalam. Meski secara umum kita akan melihat tindakan 
seperti sanksi ekonomi atau kecaman sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, 
nyatanya diplomasi memiliki norma tersendiri bila ada negara yang ingin 
menunjukkan ketidak setujuannya terhadap manuver politik negara lain.

Aila Lonka dalam tulisannya Why Countries Cut Ties in Peace-Time, mengatakan 
bahwa dalam berdiplomasi, ada yang namanya ladder of disapproval atau tangga 
ketidak setujuan. Ini adalah tingkatan-tingkatan aksi diplomatis yang digunakan 
oleh suatu negara untuk menunjukkan sikapnya terhadap suatu permasalahan lintas 
negara.

Di dalamnya, Lonka merangkum ada 6 tingkatan: pertama, adalah ekspresi 
keprihatinan; kedua, kecaman publik; ketiga, penarikan sejumlah perwakilan 
diplomatik; keempat, pemutusan hubungan diplomatik; kelima, aksi 
non-recognition atau tidak mengakui landasan politik suatu negara; keenam, 
tindakan militer langsung.

Mengacu pada tingkatan tersebut, maka sesungguhnya apa yang selama ini 
dilakukan oleh AS dan negara NATO terhadap Rusia, masih termasuk dalam tingkat 
ke-2, yakni kecaman publik. Hal ini menjadi ironi tersendiri mengingat gelagat 
yang ditunjukkan AS dalam pemberitaan yang ada menunjukkan seakan-akan kita 
sedang berada di ujung tanduk suatu perang besar.
Yang lebih menariknya lagi adalah, ladder of disapproval ini juga 
merepresentasikan informasi yang diketahui oleh negara yang memberikan sanksi, 
dan tingkat antisipasinya terhadap manuver politik negara yang jadi oposisinya. 
 

Jika suatu serangan benar-benar adalah kejutan dan tidak ada persiapan 
sebelumnya, maka negara tidak hanya akan mengatakan keprihatinan, tapi ia juga 
langsung merusak hubungan diplomatis, dan tidak ragu-ragu memutus hubungan 
diplomatis seperti yang terjadi antara AS dan Jerman ketika Perang Dunia II 
dahulu.

Namun, ladder of disapproval juga memiliki penilaian tersendiri dalam pembagian 
tingkatannya. A. J. Christopher dalam tulisannya The Pattern of Diplomatic 
Sanctions against South Africa 1948–1994, menilai bahwa selama suatu negara 
tidak secara sepihak memutus hubungan diplomasi, maka sanksi-sanksi yang 
dilakukannya bisa dimaknai sebagai aksi simbolik saja. 

Meski memang dapat merubah stabilitas ekonomi, sanksi yang diberlakukan pada 
‘masa damai’ (dalam artian belum memutus hubungan diplomatik) merupakan hasil 
pertimbangan yang mendalam, sehingga konsekuensinya bisa diantisipasi. 

Di sisi lain, sanksi tersebut juga lebih berfungsi sebagai alat politik. 
Dampaknya pada negara yang jadi sasaran ataupun negara lain yang terkait, 
bukanlah hal yang dilakukan tanpa pemikiran matang terlebih dahulu.

Berdasarkan pemaparan di atas, rasanya masuk akal bila kita mengatakan bahwa 
gembar-gembor konflik yang dilakukan AS sebenarnya masih berupa gertakan 
semata. Jika serangan Rusia merupakan hal yang benar-benar tidak terduga dan 
mengancam kepentingan NATO, maka AS tidak akan bermain-main dari sanksi ekonomi 
saja.

Dari situ, sepertinya kita bisa artikan bahwa sepertinya saat ini sedang 
terjadi sebuah fenomena yang disebut diplomatic drama atau drama diplomatik. 
Ellen R. Welch dalam bukunya A Theater of Diplomacy, mengatakan bahwa sejatinya 
hubungan diplomasi adalah ibarat drama. Diplomasi bertindak sebagai skrip 
drama, sementara para diplomat adalah aktor dari skrip tersebut.

Hal ini karena aktivitas politik internasional sesungguhnya memiliki tingkat 
kerahasiaan yang cukup tinggi. Dunia intelijen mengatur alur informasi dan 
gerakan-gerakan politik dari semua negara. Hanya jika ingin diketahui publik 
saja sebuah narasi politik internasional dimunculkan.

Dan layaknya drama, para aktor diplomasi yang dimunculkan ke publik akan 
memainkan serangkaian aksi di panggung untuk dapat memenuhi perannya, apakah 
dia adalah seorang antagonis, atau protagonis. 

Ini membawa kita ke pertanyaan penting selanjutnya, apa yang sebenarnya terjadi 
di belakang layar panggung konflik Ukraina?

 
Permainan Biden? 
Ahli bahasa sekaligus filsuf AS ternama, Noam Chomsky dalam bukunya How the 
World Works, mengatakan bahwa AS sebagai negara hegemon memiliki satu kekuatan 
yang umumnya sering dilupakan orang-orang. Menurut Chomsky, AS adalah 
satu-satunya negara yang saat ini mampu menciptakan, sekaligus mengatur 
persepsi internasional.

Oleh karena itu, kita patut bertanya, jika rangkaian peristiwa yang terjadi 
sekarang semakin menunjukkan bahwa AS tampak kelimpungan dan ‘ompong’ dalam 
menghadapi aksi militer Putin, apa jaminannya bahwa itu bukan bagian dari 
niatan AS sejak awal?
Di sebuah wawancara dengan organisasi berita Truthout, dalam artikel yang 
berjudul Chomsky: Peace Talks in Ukraine “Will Get Nowhere” If US Keeps 
Refusing to Join, Chomsky menduga bahwa perkembangan konflik Ukraina sepertinya 
adalah suatu hal yang dianggap memuaskan oleh para politisi di Washington. 

Chomsky bisa beranggapan demikian karena kenyataannya saat ini pihak yang 
benar-benar dibuat bingung, selain Ukraina, adalah Uni Eropa. Seperti yang kita 
ketahui, Prancis dan Jerman adalah negara yang sangat bergantung secara ekonomi 
pada Rusia, tapi anehnya, AS tidak henti-hentinya mendorong Eropa untuk embargo 
impor energi dari Rusia, sembari tetap memprovokasi Putin.

Karena itu, Chomsky menilai, sepertinya bisa diasumsikan bahwa AS dan Putin 
telah bergerak ‘seirama’ di belakang layar. Dengan terus memanas-manasi konflik 
Ukraina, Eropa yang sejak Perang Dingin ingin menjadi entitas politik yang 
bebas dari kekangan kekuatan AS, menjadi terhambat. 

Selain skenario yang disampaikan Chomsky, ada satu skenario lain yang juga 
menarik untuk kita renungi. Ian Bremmer dalam bukunya Every Nation For Itself: 
Winners and Losers in a G-Zero World, mengatakan bahwa sekarang ini, 
sesungguhnya tidak ada negara yang mau menjadi hegemoni tunggal dalam sistem 
dunia.

Semakin hilangnya pengaruh AS terhadap negara seperti Tiongkok dan Rusia, 
menurut Bremmer, merupakan bagian dari suatu desain besar. Hal ini karena 
hegemoni tunggal sesungguhnya telah menyakiti AS. Sebagai satu-satunya polisi 
dunia, AS harus memberi perhatian ke banyak negara.

Oleh karena itu, kebangkitan Rusia bisa dikatakan adalah hal yang diinginkan 
AS, karena ia tidak perlu lagi menjadi negara yang harus mengeluarkan tenaga 
dan uangnya demi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya pun 
tidak menguntungkan AS. Dengan adanya Rusia dan Tiongkok, AS berharap pembagian 
permasalahan dunia akan terdelegasi.

Well, itulah dua skenario kuat yang sepertinya sedang dilakukan oleh Biden. 
Bisa jadi, konflik Ukraina ini adalah hasil perundingan dengan Rusia untuk 
meredam bangkitnya Eropa, dan juga mungkin saja, tanpa menarget Eropa, Biden 
memang ingin Rusia bangkit sebagai negara yang kuat secara ekonomi maupun 
politik agar AS tidak tersakiti oleh harga dari hegemoni.

Pada akhirnya, ini semua hanya interpretasi belaka. Apa yang memotivasi 
panasnya konflik Ukraina memang masih menjadi pertanyaan besar semua orang. 
Semoga saja konflik ini bisa cepat diselesaikan. (D74)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/76C9BE9979474E038D4B57DD378AE3A7%40A10Live.

Reply via email to