Written byA43Saturday, April 16, 2022 19:00Jokowi, Biang “Kehancuran” ASEAN?

https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-biang-kehancuran-asean/
Organisasi kawasan Asia Tenggara, ASEAN, dinilai lambat dalam mengambil sikap 
yang jelas terhadap konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina – menandakan 
perbedaan cara pandang yang tajam di antara negara-negara anggotanya. 
Mungkinkah ASEAN menuju “kehancuran” dengan berbagai perbedaan ini?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

  “Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku 
cari. Konon aku juga seperti yang kau cari” – Tulus, “Hati-Hati di Jalan” (2022)

Dalam membangun sebuah hubungan, kesamaan visi dan tujuan selalu menjadi 
fondasi utama. Inilah mengapa perpisahan kerap terjadi ketika visi dan tujuan 
tidak lagi sejalan. Seperti lirik lagu karya Tulus yang berjudul “Hati-Hati di 
Jalan” (2022), kesamaan visi pun bisa ditemukan di awal. Namun, tidak menutup 
kemungkinan juga bahwa visi dan tujuan ini berubah ke depannya.

Mungkin, hal yang sama tidak hanya berlaku pada hubungan asmara, melainkan juga 
dalam hubungan antarnegara dalam satu organisasi internasional. Britania Raya 
(Inggris), misalnya, akhirnya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (UE) 
melalui sebuah referendum yang dijalankan pada tahun 2016 silam.

Bila perpecahan dan perbedaan visi ini bisa terjadi pada Britania Raya dan UE 
ini bisa terjadi, bagaimana dengan Indonesia dengan, katakanlah, Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN)? Mungkinkah perpecahan bisa terjadi?

Menariknya, perbedaan cara pandang seperti ini mulai tampak hadir di antara 
negara-negara anggota ASEAN. Dalam menangani krisis politik yang tengah terjadi 
di Myanmar, misalnya, Kamboja selaku Ketua ASEAN malah melakukan kunjungan ke 
pemerintahan junta – seakan-akan memberikan legitimasi dan pengakuan pada 
pemerintahan Min Aung Hlaing.

Sontak saja, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia langsung merespons 
dengan sikap yang tegas. Bagaimana tidak? Jokowi sudah bersusah payah 
menginisiasi berbagai upaya untuk menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan 
krisis politik di Myanmar – misal dengan menghasilkan Konsensus Lima Poin 
(Five-Point Consensus atau 5PC).

Bukan hanya soal persoalan internal, ASEAN juga dianggap lambat dalam 
menanggapi konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Singapura, misalnya, 
mengikuti jejak negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) dalam menerapkan 
sejumlah sanksi ekonomi terhadap Rusia.

 - Advertisement -Sementara, di sisi lain, sejumlah negara anggota ASEAN 
lainnya malah meningkatkan hubungan perdagangan mereka dengan Rusia. Indonesia, 
misalnya, dikabarkan memutuskan untuk membeli sejumlah minyak dari Rusia – di 
tengah kenaikan harga global.

Dengan berbagai perbedaan ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Pantaskah 
“hubungan” ASEAN ini dipertahankan bila sudah tidak lagi memiliki visi dan 
tujuan yang sama? Haruskah ASEAN kini berakhir seperti kutipan lirik lagu milik 
Tulus di awal tulisan?

Bukan Lagi ASEAN yang Sama?
Bila sebuah hubungan memerlukan kesamaan visi untuk dimulai di awalnya, bukan 
tidak mungkin kita harus melihat kembali ke belakang alasan utama mengapa ASEAN 
didirikan. Momentum dalam sejarah yang seperti apa yang akhirnya membuat lima 
negara anggota pertama ASEAN – Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan 
Singapura – mendirikan organisasi kawasan ini?

Ada sejumlah peristiwa besar yang mengitari pendirian ASEAN pada 8 Agustus 1967 
silam, yakni Perang Dingin beserta sejumlah perpanjangan konflik oleh negara 
besar (proxy wars). Salah satunya adalah Perang Vietnam yang dimulai pada tahun 
1955.

Baca juga :  Kenapa AS Buat Putin Jadi Hitler?Meski kala itu sudah berdiri 
South East Asia Treaty Organization (SEATO) – sebuah pakta pertahanan mirip 
North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang beranggotakan Australia, 
Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Britania Raya, dan AS, 
negara-negara Asia Tenggara masih tidak yakin dengan komitmen AS dan sekutunya 
terhadap pertahanan dan keamanan kawasan mereka.

Maka dari itu, mengacu pada buku Arc of Containment karya Wen-Qing Ngoei, 
negara-negara Asia Tenggara membuat inisiatif mereka sendiri – dengan 
mendirikan ASEAN – di tengah ketidakpastian dari AS. Presiden AS kala itu, 
Richard Nixon sudah sampai memutuskan untuk menarik pasukan mereka dari Vietnam.

Negara-negara ASEAN kala itu – layaknya kisah dalam seri Game of Thrones 
(2011-2019) – menyadari bahwa ada ancaman besar yang kapan pun bisa saja datang 
dari utara, yakni komunisme. Dengan harapan untuk membendung komunisme di 
tengah ketidakpastian komitmen AS, mereka mendirikan organisasi kawasan bernama 
ASEAN yang hingga saat ini masih berdiri.

Namun, seiring dengan berakhirnya Perang Dingin di akhir dekade 1990-an, ASEAN 
pun memiliki tujuan dan visi yang berbeda. Selain Brunei yang bergabung pada 
tahun 1984, negara-negara anggota yang sebelumnya sempat dianggap jatuh ke 
bayang-bayang komunisme akhirnya diizinkan bergabung – mulai dari Vietnam 
(1995), Laos (1997), Myanmar (1997), hingga Kamboja (1999).

 - Advertisement -Dengan anggota-anggota baru, ASEAN memiliki misi untuk 
menjadi organisasi kawasan yang mendorong multilateralisme – dengan berbagai 
prinsipnya yang dijuluki The ASEAN Way yang menjunjung non-interferensi. 
Organisasi kawasan Asia Tenggara ini akhirnya menjalin hubungan dengan berbagai 
kekuatan di luar kawasan Asia Tenggara – seperti ASEAN Plus Three bersama 
Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel) di Asia Timur, serta ASEAN Plus 
Six yang menyertakan tiga negara Asia Timur itu dengan India, Australia, dan 
Selandia Baru.

Pasca-Perang Dingin, ASEAN seakan-akan menumbuhkan semangat regionalisme di 
Asia-Pasifik – melalui apa yang disebut sebagai ASEAN Centrality (Sentralitas 
ASEAN). Ini menjadi mimpi yang mana menempatkan ASEAN sebagai pusat dalam kerja 
sama, stabilitas, dan perdamaian.

Namun, konsep Sentralitas ASEAN ini kini mulai diragukan dengan persaingan 
geopolitik yang memanas antara AS dan Tiongkok. AS, misalnya, kini membangun 
pakta pertahanannya sendiri di Asia-Pasifik, yakni Quadrilateral Security 
Dialogue (Quad). 

Belum lagi, di internal, lambatnya penyelesaian krisis politik Myanmar 
menandakan bahwa terdapat banyak kelemahan dari posisi sentral ASEAN sebagai 
pembawa perdamaian dan stabilitas. Lantas, bila ASEAN memang tidak mampu untuk 
mewujudkan visinya, untuk apa mempertahankan organisasi kawasan ini?

Saatnya Jokowi Lepaskan ASEAN?
Seperti yang dijelaskan di atas, ASEAN dalam perjalanannya dari kelahirannya 
hingga menyongsong masa kontemporer melalui sejumlah perubahan. 
Perubahan-perubahan inilah yang membuat ASEAN mulai kehilangan kesamaan visi di 
antara negara-negara anggotanya.

Kedatangan negara-negara anggota baru dari Asia Tenggara kontinental, misalnya, 
bukan tidak mungkin akhirnya membawa pandangan-pandangan baru yang berbeda 
dengan negara-negara pendiri yang sebagian besar adalah negara-negara maritim – 
seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dua keadaan geografis 
yang berbeda ini tampaknya turut mempengaruhi perjalanan sosio-historis 
masing-masing negara.

Baca juga :  Erdogan Aktor Kunci Perdamaian Ukraina?Wang Gungwu dalam 
tulisannya yang Southeast Asia and Continental and Maritime Powers in a 
Globalised World menyebutkan bahwa negara-negara maritim – seperti Indonesia, 
Malaysia, Brunei, Singapura, dan Filipina – yang memiliki sejarah panjang dalam 
berdagang dan terbuka pada banyak kebudayaan memiliki sifat yang lebih 
demokratis. Sementara, negara-negara kontinental – Thailand, Kamboja, Vietnam, 
Myanmar, dan Laos – memiliki masyarakat yang lebih bersifat tertutup.

Perbedaan mindset ini makin terlihat dengan sikap pemerintahan Jokowi yang 
lebih tegas terhadap Myanmar. Bukan tidak mungkin, apa yang dilakukan 
pemerintah Indonesia mulai mengabaikan prinsip non-interferensi yang dimiliki 
ASEAN – melebarkan pembelahan (friction) yang sudah ada dalam organisasi 
kawasan ini.

 
Selain perbedaan cara pikir, tidak seperti pada saat didirikan, ASEAN kini 
tidak memiliki musuh bersama (common enemy) yang bisa menyatukan dan menjaga 
kohesi mereka. Negara-negara ASEAN malah seakan-akan kesulitan untuk tetap 
berfokus pada multilateralisme dengan meningkatnya upaya bilateral yang 
dilakukan oleh AS dan Tiongkok.

Mungkin, Tiongkok dengan klaimnya terhadap Laut China Selatan (LCS) menjadi 
ancaman bagi negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, 
dan Indonesia. Namun, faktanya, Tiongkok justru menjalin hubungan yang sangat 
menguntung dari perspektif sejumlah negara kontinental seperti Kamboja, 
Thailand, dan Myanmar.

Mungkin, dengan dua alasan ini, ASEAN ke depannya akan mengalami berbagai 
hambatan dan tantangan untuk tetap eksis sebagai organisasi kawasan yang 
berarti. Mungkin, seperti yang disebut oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk 
Britania Raya, Rizal Sukma, beberapa bulan lalu, “kehancuran” bisa saja terjadi 
pada ASEAN. 

Bila benar ASEAN akan tiba pada ujung “kehancuran” itu, lantas, bagaimana 
dampaknya pada Indonesia? Apakah Indonesia diuntungkan atau malah justru 
dirugikan?

Boleh jadi, hilangnya ASEAN akan merugikan Indonesia. Selama ini, Indonesia 
kerap melakukan strategi lempar tangan (buck-passing) dalam menyikapi ancaman 
dari utara, yakni Tiongkok. Dalam arti lain, ASEAN selalu menjadi jawaban dan 
solusi cepat bila persoalan muncul.

Namun, di sisi lain, dengan hilangnya ASEAN, sisi baik juga bisa hadir bagi 
Indonesia. Bukan tidak mungkin, Indonesia akan melepaskan beban diri sebagai 
“pemimpin alami” ASEAN – menjadikan pemerintah lebih bersikap pragmatis dalam 
menghadapi ancaman-ancaman yang ada di kawasan.

Siapa tahu Indonesia akan bersikap lebih tegas dengan ancaman yang langsung 
hadir di depan pintu rumahnya? Bagaimana pun, Indonesia di bawah pemerintahan 
Jokowi dinilai semakin memiliki sikap yang tidak tegas dalam bereaksi terhadap 
apapun yang terjadi di dunia.

Boleh jadi, dengan melepaskan diri dari hubungan yang “toxic” ala ASEAN, 
Indonesia nantinya bisa menemukan jati dirinya yang sebenarnya – sebagai negara 
besar yang memiliki kekuatan penentu sebagai kekuatan tengah (middle power) 
dalam menghadapi kekuatan-kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok. Seperti yang 
dibilang Tulus dalam lagunya, perjalanan Indonesia belum selesai dan bukan 
tidak mungkin ini saatnya perjalanan tersebut dilalui sendiri. (A43)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/E4A3055CDFE64F28ABD3B141AF650E85%40A10Live.

Reply via email to