Kemenlu Tiongkok: Tiongkok Akan Membangun Pangkalan Militer Di Solomon Adalah Informasi Palsu 2022-04-26 13:08:01 https://indonesian.cri.cn/2022/04/26/ARTIXXq3YuNFUxEUi3lCFSr1220426.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.5
Mengenai keprihatinan Perdana Menteri Australia Scott Morrison baru-baru ini mengenai kerja sama keamanan Tiongkok-Solomon, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin hari Senin kemarin (25/4) dalam jumpa pers menunjukkan, perkataan “Tiongkok akan membangun pangkalan militer di Solomon”, benar-benar adalah berita palsu yang dibuat oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi. Wang Wenbin menyatakan bahwa kerja sama keamanan Tiongkok-Solomon berdasarkan prinsip saling setara, saling menguntungkan dan menang bersama, adalah hal yang dalam kedaulatan kedua negara, sesuai dengan hukum internasional dan praktek internasional, adalah terbuka, transparan, rasional dan sah, tidak akan dikritik. “Saya memperhatikan Amerika Serikat (AS) dan Australia mengecam ‘perjanjian kerangka kerja sama keamanan Tiongkok-Solomon kekurangan transparan’, tapi Perjanjian Hubungan Kemitraan Keamanan Trilateral AS, Inggris, Australia (AUKUS) tepat adalah operasi kotak hitam yang tidak diungkapkan. Kami ingin bertanya bahwa AS, Inggris dan Australia berencana kapan mengajukan AUKUS kepada negara-negara kepulauan Pasifik Selatan untuk diperiksa? AS bahkan mengatakan Tiongkok menambahkan keberadaan militer di Solomon akan memicu keprihatian serius pihak AS. Menurut logika AS tersebut, AS membangun sekitar 800 pangkalan militer di 80 lebih negara dan kawasan, ini sudah memicu keprihatinan besar seluruh dunia, AS berencana kapan menutup semua pangkalan militernya?” ujar Wang Wenbin. Wang Wenbin menekankan bahwa negara kepulauan Pasifik Selatan adalah negara berdaulat mandiri, bukanlah halaman belakang AS dan Australia, yang berencana mereplikasi Doktrin Monroe ke kawasan Pasifik Selatan tidak didukung masyarakat, dan pada dasarnya tidak bisa dijalankan. Dunia Butuhkan Eropa Yang Mandiri 2022-04-26 13:07:20 https://indonesian.cri.cn/2022/04/26/ARTIp8hcdhtp5nesMj4ijz37220426.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.14 Pada hari Minggu lalu (24/4) waktu setempat, Presiden Perancis Emmanuel Macron terpilih kembali dalam pilpres Perancis. Sebagai salah satu negara utama Uni Eropa, Perancis selalu menjadi pilar dalam proses pengintegrasian dan kamandirian strategis Eropa. Terpilihnya Emmanuel Macron untuk periode kedua telah menyita banyak sorotan masyarakat terutama di tengah berkecamuknya perang di Eropa. Dalam kampanye pilpres kali ini, Macron berkomitmen akan melanjutkan kebijakan periode pertama masa jabatannya untuk membangun “Perancis yang lebih merdeka dan mandiri”. Hal ini telah membantu dia mendapat dukungan masyarakat, namun juga menjadi tantangan berat bagi dirinya setelah terpilih kembali karena dia harus secara hati-hati menangani perselisihan dengan AS dalam masalah Ukraina. Bentrokan antara Rusia dan Ukraina saat ini adalah krisis terparah bagi Eropa pasca Perang Dunia II. Dengan dihasut oleh AS, Eropa terus menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia, namun sanksi itu juga balik mempengaruhi Eropa. Menurut statistik UE, tingkat inflasi bulan Meret kawasan euro melambung hingga 7,4 persen untuk memecahkan rekor sepanjang sejarah, bahkan inflasi di sejumlah negara setinggi 15,6 persen. Ditambah kenaikan harga bahan bakar minyak dan bahan makanan, masyarakat Eropa kini benar-benar menderita. Hal ini menunjukkan bahwa Eropa yang ‘disandera oleh AS’ telah menjadi korban terbesar dari bentrokan Rusia-Ukraina. Sedangkan AS sebagai biang kerok krisis Ukraina malah meraup keuntungan dalam jumlah sangat besar daripadanya. Sementara itu, AS masih menggunakan ‘jebak Ukraina’ memperkuat ketergantungan Eropa terhadap AS sehingga mau tak mau harus tunduk kepalanya kepada AS. Dari penindasan perusahaan Eropa dengan ‘yurisdiksi lengan panjang’ hingga pengenaan tarif bea masuk tambahan terhadap produk Eropa atas nama ‘keamanan nasional’ dan penarikan pasukan dari Afghanistan tanpa memberi tahu sekutunya, Eropa telah semakin menyadari bahwa AS pasti akan dengan tak segan-segan meninggalkan sekutunya jika terjadi benturan kepentingan antara kedua belah pihak. Oleh karena itulah, Eropa kini semakin gencar himbaunnya untuk melepaskan diri dari ketergantungan strategisnya terhadap AS. Uni Eropa dalam Program Panduan Strategi bulan lalu mengajukan gagasan untuk membangun kekuatan aksi militer Eropa yang bebas dari NATO, agar Eropa memiliki kerangka keamanan mandiri. Dalam hal ini, Eropa masih sangat potensial. Misalnya, dalam hubungannya dengan Tiongkok, Eropa hendaknya berkepala dingin dan bijaksana. Baru-baru ini, Wakil Menlu AS Wendy Sherman berkunjung ke Eropa, dan menggunakan kesempatan dialog AS-Eropa soal Tiongkok memfitnah Tiongkok, tujuannya ialah mencelakakan Eropa, Rusia dan Tiongkok sekaligus untuk memelihara hegemoninya yang mutlak. Itulah ‘jebakan AS’ yang harus diwaspadai Eropa. Nasib Eropa harus dikuasai di tangan diri sendiri orang Eropa. Proklmasi Emmanuel Macron tentang ‘strategi mandiri’ Eropa harus dilaksanakan sedini mungkin. Dunia membutuhkan Eropa yang menjalankan strategi mandiri, sedangkan Eropa juga seharusnya memberikan lebih banyak unsur stabilitas dan kepastian bagi dunia yang gejolak. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/446A809924444771A1B28D11E15303D8%40A10Live.
