Komisi Pekerjaan Urusan Luar Negeri Komite Sentral PKT Buka Lembaran Baru Diplomatik Tiongkok 2022-05-16 11:34:33 https://indonesian.cri.cn/2022/05/16/ARTIZPXNimMdZwPN1Y6mKbkh220516.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.1
Tanggal 15 Mei 2018, Presiden Tiongkok Xi Jinping memimpin rapat perdana Komisi Pekerjaan Urusan Luar Negeri Komite Sentral PKT. Rapat kali ini menandakan peresmian Komisi Pekerjaan Urusan Luar Negeri Komite Sentral PKT yang ditetapkan oleh reformasi perombakan kabinet putaran baru, juga merupakan rancangan tingkat tinggi pekerjaan urusan luar negeri Tiongkok di era baru. Selama 4 tahun ini, menghadapi tantangan perubahan situasi internasional yang kompleks dan pandemi Covid-19 yang rumit, diplomasi berciri khas Tiongkok yang dipimpin oleh pikiran diplomatik Xi Jinping maju dengan berani, membuka lembaran baru di tengah perubahan situasi, dan terus mencapai kemajuan yang baru. Di depan rapat perdana Komisi Pekerjaan Urusan Luar Negeri Komite Sentral PKT tahun 2018, Xi Jinping secara langsung memberikan instruksinya terhadap pekerjaan diplomatik era baru. Dia menekankan untuk memperdalam tata letak diplomatik, melaksanakan rencana aktivitas diplomatik utama, meningkatkan kesadaran risiko, dan dengan teguh memelihara kepentingan kedaulatan, keamanan dan pembangunan negara di masa kini dan masa mendatang. Profesor Wang Yiwei dari Fakultas Hubungan Internasional Universitas Rakyat Tiongkok menyatakan, menghadapi perubahan zaman dan pandemi yang serius, dunia telah memasuki periode baru perubahan yang bergejolak. Tiongkok selalu dengan teguh mendorong globalisasi ekonomi berkembang menuju arah yang lebih terbuka, inklusif, menguntungkan, seimbang dan menang bersama. Sebagaimana pernyataan Presiden Xi, setiap negara hendaknya mempertahankan multilateralisme sejati, dengan teguh merobohkan tirai bukan membangun tirai, membuka diri bukan mengisolasi diri, dan bersinergi bukan melepaskan keterkaitan, dalam rangka mendorong pembentukan ekonomi dunia tipe terbuka. “Tiongkok telah mendorong terwujudnya RCEP sebagai zona perdagangan bebas terbesar di dunia. Sementara itu, Tiongkok juga mengajukan permohonan untuk bergabung ke dalam CPTPP, mengajukan prakarsa kemitraan digital, berpartisipasi dalam pembagian kerja global dan penyusuan aturan dengan kualitas tinggi dan standar tinggi, sehingga memiliki jaminan mekanisme yang lebih kuat,” ujar Wang. Jauh pada tahun 2013, Xi Jinping sudah mengajukan inisiatif kerja sama ’Satu Sabuk dan Satu Jalan’ kepada regional dan seluruh dunia, di depan rapat perdana Komisi Pekerjaan Urusan Luar Negeri Komite Pusat PKT dia kembali menekankan untuk mendorong pembangunan ‘Satu Sabuk dan Satu Jalan’ berkembang secara mendalam, mantap dan berjangka panjang. Selama beberapa tahun ini, kerja sama ‘Satu Sabuk dan Satu Jalan’ berkembang dengan mantap, dan menginjeksikan daya dinamik yang kuat bagi rehabilitasi ekonomi dunia. Profesor Wang Yiwei mengatakan, semakin banyak negara berpartisipasi dalam ‘Satu Sabuk dan Satu Jalan’ karena mereka telah melihat harapan yang disampaikan dari inisiatif tersebut. Sejauh ini telah tercatat 149 negara dan 32 organisasi internasional yang menandatangani 200 lebih MoU kerja sama dengan Tiongkok, telah membentuk sebuah rancangan baru globalisasi ekonomi, dan telah mendorong pembenahan global berkembang menuju arah yang lebih setara, rasional, berkelanjutan dan adil. Pada bulan September tahun lalu, di depan Sidang ke-76 Majelis Umum PBB, Xi Jinping mengajukan inisiatif Pembangunan Global, dalam rangka mengimbau berbagai negara memperhatikan kebutuhan pembangunan negara berkembang, dan mendorong pembangunan bersama seluruh dunia. Kemudian, untuk mendorong dunia keluar dari kesulitan keamanan, di depan sidang tahunan Forum Asia Bo’ao tahun 2022, Xi Jinping pun mengajukan inisiatif Keamanan Global. Profesor Wang Yiwei menyatakan, kedua inisiatif tersebut merupakan pengalaman pembenahan Tiongkok yang dibagikan kepada dunia, dan telah menunjukkan kecerdasan Tiongkok. Berdasarkan informasi terbaru dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok, pada akhir bulan Mei mendatang, Tiongkok dan negara-negara ASEAN akan mengadakan konsultasi seputar Kode Etik LTS atau ‘CoC’ di Kamboja, kode etik tersebut akan menyediakan jaminan peraturan yang lebih tegas untuk ketenteraman jangka panjang di Laut Tiongkok Selatan. Profesor Wang menunjukkan, mendorong konsultasi ‘CoC’ merupakan sikap penting Tiongkok untuk dengan teguh memelihara kepentingan kedaulatan, keamanan dan pembangunan negara. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/95759062BE1D48088C57AC18394C0B17%40A10Live.
