Written byI76Thursday, May 26, 2022 10:58 https://www.pinterpolitik.com/in-depth/anies-rk-lawan-pdip/ Anies-RK Lawan PDIP? Saat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berikan pernyataan mereka terbuka bagi kandidat non-partai, sontak atensi tertuju pada Anies Baswedan dan Ridwan Kamil (RK). Jika KIB mengusung pasangan ini pada Pilpres 2024 mendatang, maka mungkinkah duet Anies-RK ini merupakan senjata untuk melawan PDIP?
-------------------------------------------------------------------------------- PinterPolitik.com Tidak berlebihan jika mengatakan sejarah pemilihan umum (pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dimulai pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 12 Mei 2022. Karena di hari itu, tiga partai politik potensial bergabung membentuk koalisi. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut kerja sama politik mereka dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Di atas kertas koalisi ini secara kumulatif memperoleh kursi sebesar 26,82 persen. Jika disandarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 222 menyebut pasangan calon setidaknya memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, Partai Golkar dapat 85 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Secara akumulasi, perolehan kursi DPR dari KIB sebanyak 148 kursi. Artinya, koalisi tersebut telah memenuhi salah satu syarat dari ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu. Muncul pertanyaan, siapa yang akan diusung oleh koalisi potensial ini? Mungkinkah Golkar akan tetap mempertahankan ambisi untuk mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto? Sekiranya cukup bijak jika Golkar mampu mengesampingkan ambisi tersebut di tengah koalisi ini. Bisa jadi Golkar mengurungkan niat untuk mengusung Airlangga karena pertimbangan elektabilitas sang Menko Perekonomian yang masih rendah. Demikian juga dengan PAN, apalagi PPP yang sejauh ini belum mempunyai figur dari internal partai yang dapat dijadikan kandidat populer. Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Ketua Umum PPP, mengatakan KIB terbuka untuk mengusung capres-cawapres dari kalangan kader partai maupun non-parpol. KIB tidak mematok figur tertentu untuk dijadikan capres-cawapres. Pernyataan PPP merupakan sinyal bahwa KIB terbuka bagi nama-nama tokoh politik yang masuk dalam bursa kandidat pilpres, tapi bukan kader partai politik. Sebut saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) dapat menjadi opsi yang masuk akal untuk diusung koalisi ini. Tingkat elektabilitas yang konsisten tinggi sejauh ini dalam berbagai survei bisa menjadi alasan KIB untuk mempertimbangkan kedua nama ini. Lantas, seperti apa membaca latar belakang dari kemungkinan-kemungkinan KIB membuka pintu untuk Anies dan Ridwan Kamil? Peluang Kandidat Non Partai Rumah Untuk Anies-RK? Penampakan baliho Anies yang bersanding dengan beberapa tokoh PPP, dikomentari positif oleh Waketum PPP Arsul Sani yang mengatakannya sebagai inisiatif kader yang tidak dilarang, bahkan perlu diapresiasi. Sebuah tanda dukungan PPP terhadap Anies. Di kesempatan yang lain, Wali Kota Bogor yang juga merupakan Ketua DPP PAN Bima Arya telah memberikan sinyal yang jelas terhadap dukungan partainya untuk Ridwan Kamil. Kedekatan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Ridwan Kamil juga dianggap sebagai faktor dukungan PAN terhadapnya. Popularitas nama-nama bakal calon presiden dari kalangan non-partai membuat sebagian partai politik berinisiatif untuk ikut mendukung mereka. Peristiwa ini merupakan cerminan bahwa daya tarik tokoh non-partai tidak lagi dianggap sebelah mata. Karena sebelumnya, pemaknaan tokoh non-partai selalu diberi stigma negatif. Mereka dijuluki ”nomadisme politik”, yang dalam pengertian sederhana bukan hanya memotret politisi yang selalu berpindah partai, melainkan politisi yang tidak mempunyai partai politik. Bahkan peristiwa nomadisme dikaitkan dengan lemahnya identitas politik parpol di Indonesia. Yasraf Amir Piliang dalam tulisannya Nomadisme Politik, mengatakan nomadisme yang berkembang dalam politik Indonesia lebih ke arah negatif, yang dicirikan oleh sifat-sifat oportunistik, hipokrit, dan egoistik politik. Alasan terbesar perpindahan ini lebih didasarkan pada motif kekuasaan. Padahal, nomadisme sejatinya juga dapat dikembangkan sebagai bentuk pemahaman yang positif. Pomadisme bisa dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengkondisikan produktivitas, kreativitas, dan dinamisitas budaya politik, kemudian mampu juga menggerakkan wacana politik. Salah satu contohnya ketika masyarakat beranggapan figur non-partai dikesankan lebih inklusif. Oleh karena itu, mereka dapat mengikat pemilih lintas partai, sedangkan figur dari partai hanya terhubung pada satu partai secara kuat. Faktor eksternal seperti ideologi parpol yang nyaris seragam, kemudian sistem pemilu rumit, dan sikap partai terhadap suatu isu sering inkonsisten menyebabkan publik berpikir negatif terhadap eksistensi dari partai politik. Hal ini yang kemudian menjadi penjelasan kenapa simpati masyarakat lebih besar kepada tokoh politik non-partai dibandingkan yang berada dalam partai. Aktor non-partai dianggap lebih memperjuangkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan partai. Efriza dalam tulisannya Pragmatisme Politik, mengatakan politik di Indonesia menampilkan wajah partai politik yang begitu pragmatis. Indonesia saat ini sedang memasuki kedaulatan partai (partycracy) yang berdampak terhadap penurunan kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Dengan mengusung Anies dan Ridwan Kamil, sekiranya ini dapat menjadi titik tolak yang positif bagi KIB. Mereka secara tidak langsung dapat meruntuhkan paradigma partycracy, sekaligus mendapatkan imbas dukungan dari tokoh non-partai yang telah mendapat simpati masyarakat. Di lain sisi, figur kuat non-parpol juga sangat memahami betul bahwa elektabilitas mereka akan sia-sia apabila tidak mendapatkan dukungan formal dari parpol. Akan sia-sia elektabilitas tanpa tiket dari parpol saat pencalonan pilpres nanti. Mutualisme politik ini bahkan bisa berdampak lebih banyak bagi KIB. Selain elektabilitas tinggi, parpol membutuhkan efek ekor jas dari para figur yang akan diusung menjadi capres. Hal itu berkaitan dengan kepentingan parpol dalam memenangkan kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg). Peristiwa ini memperlihatkan bahwa KIB pada akhirnya harus membuka diri, kemudian menjadi rumah politik bagi Anies dan RK untuk dapat meraih tujuan politik mereka. Meski demikian, skenario KIB mendukung Anies dan RK punya konsekuensi politik, yaitu terbentuknya koalisi lain sebagai tandingan. Lantas, seperti apa skenario koalisi tandingan yang paling memungkinkan? RK Masuk Bursa Lawan PDIP? Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengatakan bahwa KIB terlalu dini terbentuk, sementara Pilpres 2024 masih jauh. Bahkan menyarankan sebaiknya energi parpol difokuskan pada perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Bagi Hasto, PDIP tidak takut ketinggalan kereta didahului partai-partai lain yang sudah mulai bergerak untuk Pemilu 2024. Ini sekaligus menggambarkan bahwa PDIP rupanya punya jarak dengan KIB, dan mungkin saja PDIP punya skenario lain tentang koalisi. Dari pernyataan Hasto di atas, terlihat bahwa skenario koalisi tandingan dimungkinkan terbentuk melalui poros PDIP. Tentunya karena PDIP mempunyai kepentingan untuk memenangkan kadernya seperti Puan Maharani sebagai kandidat Pilpres 2024. Dan bisa saja koalisi PDIP ini mampu menggaet Partai Gerindra untuk memasangkan Prabowo Subianto dengan Puan. Wacana pasangan ini sudah sejak lama terdengar, yang juga akan mempertegas kedekatan PDIP dan Gerindra sudah semakin erat. Di sisi lain, dengan adanya keberatan PPP terhadap persyaratan Muhaimin Iskandar yang menginginkan dirinya dicalonkan jadi capres, ini memberikan peluang bagi PKB untuk tetap bersama koalisi PDIP sebagai representasi partai berbasis konstituen Islam yang ada dalam poros tersebut. Lalu bagaimana dengan Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat? Jika kita cermati, Anies sudah sejak lama mempunyai kedekatan dengan NasDem. Kedekatan ini yang bisa diasumsikan bahwa NasDem juga punya kemungkinan bergabung dengan KIB. Lalu untuk PKS, seperti yang jamak diketahui, PKS diisukan akan konsisten mengusung Anies. Jika memang skenario KIB mengusung Anies, maka ada kemungkinan PKS juga bergabung. Sedangkan Partai Demokrat tentunya masih terpenjara dengan konflik lama dengan PDIP. Terpenjara dalam konflik ini yang membuat Demokrat mungkin berada pada posisi yang sama pada Pilpres 2019, yaitu netral. Tapi akan berbeda jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berhasill diyakinkan bahwa Partai Demokrat punya tempat yang layak dalam KIB nantinya. Well, dinamika politik yang diawali dari terbentuknya KIB memungkinkan imajinasi politik kita meraba skenario yang akan terjadi. Seperti kata sejarawan Yuval Noah Harari, kemampuan berimajinasi adalah ciri yang paling membedakan manusia dengan spesies lainnya. (I76) -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/B8D0E4FEB9364D4192D95534B6D6395C%40A10Live.
