Politikus AS Harus Petik Pelajaran dari Tragedi Penembakan Massal di SD AS
2022-05-26 11:41:10  
https://indonesian.cri.cn/2022/05/26/ARTIfFEoVK9bq2pO3kqqIeG6220526.shtml



“Hal ini hanya terjadi di negara kami, tidak akan terjadi di negara manapun. 
Tidak ada satu pun anak-anak yang menyangka mereka akan terbunuh ketika 
bersekolah.” Demikian dikatakan senator Partai Demokrat AS Chris Murphy dalam 
pidatonya di Senat pada tanggal 24 Mei yang lalu. Sekitar 20 orang tewas dalam 
kasus penembakan di Sekolah Dasar Robb di Kota Uvalde, Texas, di antaranya 
termasuk 19 siswa SD.




Inilah tragedi yang menyedihkan dan mengejutkan, juga adalah peristiwa 
penembakan sekolah dengan jumlah korban terbanyak sejak kasus penembakan yang 
terjadi di Sekolah Dasar Sandy Hook di Newtown, Connecticut pada tahun 2012. 
Anak-anak yang menjadi korban tersebut seharusnya memiliki masa depan yang 
indah, namun malah menjadi korban kekerasan bersenjata. 




Menurut data yang diumumkan Arsip Kekerasan Senjata (GVA), selama 10 tahun ini, 
di AS telah terjadi 3.500 peristiwa penembakan massal yang setiap kali 
sekurang-kurangnya mengakibatkan 4 orang tewas. Kekerasan bersenjata sudah 
menjadi wabah dan penyakit yang tak dapat disembuhkan di AS. 



Kesulitan pengontrolan kepemilikan senjata AS berkaitan erat dengan banyak 
masalah seperti pertarungan partai politik, perebutan keuntungan antar berbagai 
kelompok dan rasisme. Khususnya politik AS yang melayani surat pemungutan suara 
dan uang, yang mengakibatkan proses pengontrolan kepemilikan senjata mengalami 
kesulitan. 




Sebagai organisasi kepemilikan senjata terbesar di AS, Asosiasi Senapan 
Nasional AS (NRA) sekurang-kurangnya memiliki 5 juta anggota dan sejumlah besar 
dana, pihaknya berpengaruh besar dalam pemilihan presiden dan kongres. Menurut 
statistik yang diumumkan situs web AS “Open Secret” yang melacak uang sumbangan 
politik, pengeluaran NRA untuk pemilihan federasi pada tahun 2020 sudah 
melampaui 29 juta dolar AS. Kompleks Militer-Industri semacam ini berpengaruh 
mendalam terhadap kebijakan AS dan opini sosial. Inilah sebabnya mengapa 
politikus AS tidak pernah sadar meskipun berkali-kali terjadi penembakan di AS. 



Polarisasi politik dan perpecahan sosial adalah penyebab penting merajalelanya 
kekerasan senjata. Beberapa tahun belakangan ini, banyak rancangan 
undang-undang AS yang tidak disahkan, ‘menentang demi menentang’ menjadi 
penghalang bagi sekian banyak UU AS. Selama 20 tahun ini, perselisihan antara 
Partai Demokrat dan Partai Republik terkait pengontrolan senjata semakin 
serius, sehingga Kongres AS tidak meluluskan UU apapun tentang pengontrolan 
senjata. 



Pada pokoknya, semua itu terjadi karena politikus AS meremehkan jiwa rakyat. 
Saat peristiwa penembakan di SD terjadi, pemimpin AS sedang sibuk membuat 
lingkaran kecil di Asia. Bagi mereka, hilangnya nyawa jutaan orang dalam 
pandemi bukanlah apa-apa, darah anak-anak yang bertumpahan dalam peristiwa 
penembakan pun bukan apa-apa, hanya keuntungan politik dan hegemoni AS-lah yang 
menjadi perhatian mereka. 




Politikus AS tidak memperhatikan hak hidup warga negaranya sendiri, bagaimana 
mungkin dunia percaya bahwa AS memperhatikan HAM negara lain? Desingan tembakan 
yang tak henti-hentinya telah sejak lama meretakkan topeng ‘HAM ala AS’. 



-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/9282ACEDA0014A7C9E8D99B23E88E3D7%40A10Live.

Reply via email to