Tiongkok Wakili Lebih dari 30 Negara Imbau Berbagai Pihak Dorong 
Multilateralisme di Bidang HAM
2022-06-15 
11:34:53https://indonesian.cri.cn/2022/06/15/ARTI8Yu9906Z2CJXfJxRX2Q6220615.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.13

Wakil Tetap Tiongkok untuk Kantor PBB di Jenewa dan organisasi internasional 
lainnya di Swiss, Chen Xu, dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-50 hari Selasa kemarin 
(14/6), mewakili lebih dari 30 negara mengimbau berbagai pihak untuk mendorong 
multilateralisme di bidang HAM, bersama mendorong usaha HAM internasional 
berkembang dengan sehat.

Pernyataan bersama menunjukkan, pada tahun-tahun terakhir ini, politisasi dan 
konfrontasi di Dewan HAM terus meningkat dan informasi palsu semakin banyak, 
hal ini secara serius menyimpang dari tujuan semula pendirian Dewan HAM, mereka 
menyatakan perhatian yang mendalam terhadap hal tersebut. 

Lembaga HAM multilateral seharusnya menjadi platform kerja sama dan dialog, 
bukannya menjadi tempat separatisme dan konfrontasi. Berbagai pihak seharusnya 
mendorong multilateralisme di bidang HAM, memegang prinsip komprehensif, adil, 
objektif, non selektif dan non politisasi, bersama-sama mendorong perkembangan 
sehat usaha HAM internasional.

Pernyataan bersama tersebut juga mengajukan empat butir pendapat, yaitu 
pertama, mempertahankan keadilan. Mekanisme HAM multilateral harus menaati 
tujuan dan prinsip Piagam PBB, mengembangkan nilai bersama seluruh umat 
manusia, menentang politisasi dan instrumentasi masalah HAM, menentang standar 
ganda dan intervensi terhadap urusan intern negara-negara lain dengan alasan 
HAM. 

Kedua, mempertahankan keterbukaan dan inklusivitas. Berbagai pihak harus 
meningkatkan solidaritas, mengadakan dialog dan kerja sama konstruktif di atas 
dasar kesetaraan dan saling menghormati satu sama lain, memperluas kesepahaman, 
mengurangi perselisihan, saling belajar dan berkembang bersama. 

Ketiga, mempertahankan keobjektifan dan keadilan, dalam pekerjaannya, mekanisme 
HAM multilateral harus berdasarkan informasi benar dan objektif, menghormati 
kedaulatan negara-negara, menghormati jalan pembangunan yang dipilih oleh 
negara-negara lain yang sesuai dengan keadaan negara masing-masing, serta 
memberikan bantuan teknis atas dasar menghormati keinginan negara terkait. 

Keempat, mempertahankan keadilan regional. Struktur staf mekanisme HAM 
multilateral seperti Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB dan mekanisme khusus harus 
memanifestasikan prinsip pembagian regional yang adil dan menyeluruh, menarik 
tenaga ahli dari negara-negara berkembang agar mekanisme HAM multilateral 
mempunyai representasi yang sesungguhnya.

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/A9E81B569D9C465A88B50E155231E9F1%40A10Live.

Reply via email to