Kemenlu Tiongkok: AS – lah Negara Perdagangan Manusia Terbesar di Dunia
2022-07-21 
14:52:34https://indonesian.cri.cn/2022/07/21/ARTIFgWivQ08SvyJqTxhdiQd220721.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.6

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin pada hari Rabu kemarin 
(20/7) menyatakan, setiap tahun pihak AS bersikeras membuat laporan palsu 
seputar masalah perdagangan manusia tanpa mempedulikan fakta dan kenyataan, 
menipu masyarakat internasional. Pada kenyataannya Amerika Serikat (AS) barulah 
negara perdagangan manusia terbesar di dunia.

Dikabarkan, hari Selasa kemarin waktu setempat (19/7), Departemen Luar Negeri 
AS mengeluarkan sebuah laporan tahunan seputar perdagangan manusia yang terus 
mencantumkan Tiongkok dalam daftar negara dan daerah kategori III yang 
terburuk, serta menyerang dan memfitnah Tiongkok dengan masalah adanya ‘kerja 
paksa’ di Xinjiang.

Terkait hal tersebut, Wang Wenbin menyatakan, bagaimanapun AS menutupinya tidak 
akan bisa membersihkan dosa asalnya sebagai Negara Perdagangan Budak. Sebagai 
sebuah negara yang hanya bersejarah 246 tahun, masa ‘legal’ perbudakan di AS 
telah berlangsung selama sepertiga dari sejarah berdirinya Amerika Serikat. 
Mulai tahun 1514 hingga tahun 1866 setidaknya telah tercatat 36 ribu ‘ekspedisi 
budak’ yang menjual lebih dari satu juta budak Afrika ke AS.

Wang Wenbin menyatakan, bagaimanapun AS menutupinya, tidak akan bisa mengubah 
fakta kejahatannya sebagai ‘negara sumber, negara transit dan negara destinasi 
kerja paksa’. Dalam semua usaha legal maupun ilegal AS terdapat situasi 
perdagangan manusia yang serius. Berdasarkan prediksi Departemen Luar Negeri 
AS, jumlah manusia yang diperdagangkan dari luar negeri ke AS dan dipekerjakan 
secara paksa setiap tahunnya mencapai lebih dari 100 ribu orang.

“Di antara 100 ribu orang yang diperdagangkan dan dipekerjakan secara paksa di 
AS tersebut, sekitar 50 persennya adalah anak-anak di bawah umur. Beberapa 
waktu lalu, peristiwa ‘kematian dalam truk’ yang terjadi di negara bagian Texas 
telah mengakibatkan setidaknya 50 jiwa migran ilegal melayang. Dalam keadaan 
ini pun, laporan yang dilontarkan pihak AS malah menyombongkan diri sebagai 
‘negara kategori I’, hal itu sungguh-sungguh mempermalukan diri sendiri,” tutur 
Wang.

Wang Wenbin menekankan bahwa pemerintah Tiongkok dengan sungguh-sungguh 
melaksanakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana 
Transnasional yang Terorganisasi serta protokol tambahan seputar pencegahan, 
pelarangan dan pemberantasan perdagangan manusia khususnya kaum perempuan dan 
anak-anak, pihak Tiongkok turut mengeluarkan dan melaksanakan rencana aksi 
terkait pada tahun 2007, tahun 2013 dan tahun 2021. 

Pemerintah Tiongkok sudah membentuk sistem rapat gabungan tingkat menteri 
seputar pemberantasan perdagangan manusia yang terdiri dari 35 badan serta 
lembaga, dan secara langsung dipimpin oleh Dewan Negara, demi menyempurnakan 
mekanisme kerja yang didominasi pemerintah dan dipartisipasi oleh masyarakat 
internasional, untuk memberikan jaminan sistematik yang solid terhadap 
pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, serta memberikan bantuan dan 
perlindungan kepada para korban. Pekerjaan terkait pun sudah mencapai hasil 
yang nyata pada beberapa tahun belakangan ini.



-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/57C7FF7DC9CE4E169B807F246CA2952D%40A10Live.

Reply via email to