Kemenlu: 
Tidak Akan Berikan Kesempatan Apa Pun pada Kekuatan Separatis ‘Taiwan Merdeka’
2022-08-02 
17:06:33https://indonesian.cri.cn/2022/08/02/ARTImk9CBMc5iYP7AOIHwhxA220802.shtml?spm=C77783.PVuqMaJp1sU3.EBh5xqK9Mj8L.10

Dalam konferensi pers Selasa hari ini (2/8), juru bicara Kementerian Luar 
Negeri Tiongkok Hua Chunying memberikan komentar terkait pertanyaan wartawan 
mengenai kemungkinan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan seperti apa 
yang dibicarakan oleh Menlu AS sehari sebelumnya.

Hua Chunying mengatakan, seluruh dunia sudah melihat dengan sangat jelas, AS 
melakukan provokasi sehingga ketegangan situasi di Selat Taiwan meningkat, dan 
AS harus bertanggung jawab sepenuhnya atas hal itu. Ada pun pernyataan yang 
dilontarkan Menlu AS tersebut memang telah memutarbalikkan kenyataan, dan 
sekali lagi secara mendalam memperlihatkan mentalitas hegemonis dan logika 
bandit dari sejumlah tokoh AS, yakni dirinya boleh saja memprovokasi seenaknya, 
namun orang lain tidak boleh menentang atau pun membela diri.

Untuk itu, Hua Chunying menegaskan beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, setiap badan pemerintah, termasuk badan-badan administrasi, legislatif 
dan yudikatif wajib melaksanakan politik luar negeri yang diakui dan dijanjikan 
oleh pemerintah AS. Pemerintah AS dalam komunike penjalinan hubungan diplomatik 
Tiongkok-AS tahun 1979 dengan tegas berkomitmen bahwa AS mengakui RRT sebagai 
satu-satunya pemerintah sah yang mewakili Tiongkok, dalam lingkup tersebut, 
rakyat AS akan memelihara kontak budaya dan bisnis serta segala kontak tidak 
resmi lainnya dengan rakyat Taiwan. 

Kongres atau DPR AS adalah bagian dari pemerintah AS, dan seharusnya dengan 
ketat menaati kebijakan diplomatik yang diakui dan dijanjikan oleh pemerintah 
AS. Ketua DPR sebagai tokoh nomor tiga pemerintahan AS, jika berkeliaran ke 
daerah Taiwan dengan menumpangi pesawat militer AS, maka hal itu mutlak 
bukanlah apa yang disebut sebagai kontak tak resmi.

Kedua, kesalahan yang dilakukan sejumlah politikus AS sebelumnya tidak boleh 
dianggap sebagai preseden atau contoh yang boleh ditiru, lebih-lebih tidak 
boleh dijadikan dalih oleh pihak AS untuk membuat satu per satu kesalahan dalam 
masalah Taiwan.

Ketiga, prinsip satu Tiongkok adalah patokan dasar hubungan internasional yang 
diakui secara umum sekaligus kesepahaman umum masyarakat internasional. Justru 
di atas dasar prinsip satu Tiongkok itulah, Tiongkok menjalin hubungan 
diplomatik dengan 181 negara termasuk AS. Pihak AS telah memberikan komitmen 
yang serius kepada pihak Tiongkok mengenai prinsip satu Tiongkok, hal itu 
tercantum dalam tiga komunike ketika kedua negara menggalang hubungan 
diplomatik.

Keempat, dengan bertolak dari strategi melawan Tiongkok dengan isu Taiwan, AS 
mendukung dan membiarkan kekuatan separatis ‘Taiwan Merdeka’ terus memprovokasi 
Daratan Tiongkok dalam masalah Taiwan, terus menggerogoti garis batas Tiongkok. 
AS dan Taiwanlah yang bersekongkol terlebih dulu, dan Tiongkok hanyalah 
melakukan pembelaan setelahnya. Menghadapi sikap AS yang tidak mengindahkan 
pendirian serius pihak Tiongkok, maka berbagai tindakan balasan yang bakal 
diambil oleh pemerintah Tiongkok adalah sah dan sangat diperlukan.

Kelima, kronologi masalah Taiwan sangat jelas, fakta dan status quo bahwa kedua 
sisi Taiwan termasuk dalam satu Tiongkok juga sangat jelas. Tiongkok menentang 
kekuatan separatis ‘Taiwan Merdeka’ dan intervensi kekuatan eksternal, dan 
tidak akan memberikan kesempatan apa pun pada berbagai bentuk kekuatan ‘Taiwan 
Merdeka’. Apabila AS bertindak nekat, maka segala konsekuensi serius yang 
terjadi akan ditanggung oleh pihak AS sendiri.

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/18EF76A1A5FC474089897234F77B640F%40A10Live.

Reply via email to