https://www.beritasatu.com/opini/8073/menilik-gebrakan-menteri-agraria-baru
*Menilik Gebrakan Menteri Agraria Baru* Opini: Usep Setiawan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Ketua Dewan Eksekutif IKA Antropologi Unpad Bandung Senin, 1 Agustus 2022 | 17:29 WIB Tahun 2022 adalah tahun istimewa bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 21-24 Maret 2022 bertema “Memperkuat Integritas untuk Meningkatkan Kualitas Layanan” yang dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN sebagai Sofyan A. Djalil, pada Rakernas 26-29 Juli 2022 dengan tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang” dikomandani Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/Kepala BPN baru. Rakernas Kementerian ATR/BPN terbaru yang dihadiri pejabat puncak di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota menghadirkan nuansa yang berbeda. Dalam Rakernas tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN meluncurkan hotline 0811-1068-0000 sebagai nomor pengaduan publik yang terbuka untuk menampung keluhan masalah layanan pertanahan dan tata ruang. Gebrakan Menteri ATR/Kepala BPN baru lainnya adalah begitu kuatnya komitmen untuk memberantas mafia tanah sebagai salah satu modus operandi dalam masalah, sengketa, dan konflik pertanahan (agraria) yang selama ini menjadi isu publik yang menonjol. “Mafia tanah ada di mana-mana. Untuk itu saya perintahkan kepada jajaran, agar tidak bermain-main dalam mengemban amanah dan tugas yang diberikan oleh negara kepada kita,” seru Hadi. Menurut Nurhasan Ismail, Guru Besar Hukum Agraria UGM, pengertian mafia tanah adalah kelompok yang terstruktur dan terorganisir, karena mafia tanah mempunyai struktur organisasi dengan melibatkan banyak aktor dan pembagian kerja yang sistematis. Modus operandi mafia tanah biasanya melibatkan kelompok sponsor yang berfungsi sebagai penyandang dana, upaya mempengaruhi kebijakan, dan mempengaruhi instansi pemerintah di semua lapisan. Selain itu, ada kelompok garda garis depan yang berfungsi sebagai aktor yang berjuang secara legal seperti warga masyarakat biasa dan ilegal berupa preman dan pengamanan swakarsa. Di samping itu, ada kelompok profesi yang berwenang terdiri dari advokat, notaris-PPAT, pejabat pemerintah dari pusat, daerah, camat, kepala desa yang berfungsi sebagai pendukung baik legal maupun ilegal. Terlepas dari kompleksitas terkait isu mafia tanah ini, hal yang perlu diwaspadai Menteri ATR/Kepala BPN adalah menguatkan hambatan psikologis di kalangan pejabat dan aparat ATR/BPN dalam meningkatkan pelayanan publik. Tak sedikit pejabat BPN yang mengeluhkan isu mafia tanah ini telah membuat semangat kerja aparat BPN menurun. Ibaratnya, setelah bekerja keras dalam mengejar target yang ditetapkan pimpinan, tapi dirongrong isu yang tak mengenakan hati, yakni tertuduh bagian mafia tanah. Yang perlu didalami dan dibenahi lebih lanjut oleh Menteri ATR/Kepala BPN adalah tipologi konflik agraria yang ada di dalam wilayah kewenangannya. Misalnya, konflik agraria di luar kawasan hutan, seperti di sektor pertanahan, perkebunan, infrastruktur dan lainnya. Menteri ATR/Kepala BPN perlu memetakan sebaran konflik dari sisi aktor dan luasannya, lalu menerapkan strategi penyelesaiannya yang komprehensif, bukan pendekatan satu persatu yang memakan energi dan waktu Menteri ATR/Kepala BPN. Untuk penanganan konflik agraria yang melibatkan kementerian dan lembaga lain, Menteri ATR/Kepala BPN perlu merangkul dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga tersebut. Semua menteri dan kepala lembaga harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam menangani dan menyelesaikan konflik agraria di sektor kehutanan, perkebunan negara, pertambangan, pertanian, kelautan, pesisir dan lainnya. Tanpa sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam penyelesaian konflik agraria, gebrakan Menteri ATR/Kepala BPN soal kesiagaannya memberantas mafia tahan dan kesiapannya untuk menyelesaikan sengketa tanah tak ubahnya tong kosong nyaring bunyinya. Perlu kerja sistematis yang nyata, bukan hanya pidato sesaat. *Arahan Menteri ATR* Merujuk Siaran Pers Kementerian ATR/BPN (27/7), Rakernas yang bertema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang” ini dibuka Menteri ATR/Kepala BPN. Dalam pembukaan, Hadi menyampaikan kepada seluruh jajaran agar dapat membahas tindak lanjut dari tiga arahan Presiden Joko Widodo secara komprehensif. Ketiga arahan tersebut meliputi: percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta pemberantasan mafia tanah, dan dukungan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hadi memandang perlu untuk melakukan dua transformasi besar. Transformasi manajemen sumber daya manusia termasuk di dalamnya sistem rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi dan demosi. Selain itu, transformasi digital mulai dari sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database. Khusus terkait PTSL, Hadi mengatakan kegiatan ini sudah berhasil mendaftarkan 74,8% dari 126 juta bidang tanah di Indonesia. Masih ada 25.2% lagi yang harus dikejar, untuk itu dibutuhkan strategi agar seluruh bidang tanah segera terdaftar dan terpetakan. Hal lain yang disoroti adalah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah. Efek sengketa konflik pertanahan ini, dituturkan Hadi dapat menyebabkan adanya gejolak di level akar rumput. Untuk itu, perlu sinergi pemberantasan mafia tanah secara bersama. Pemberantasan mafia tanah ini harus terjalin sinergi empat pilar yang menjadi kunci utama, yaitu antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta badan peradilan. Hadi juga menyampaikan dukungan Kementerian ATR/BPN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo meminta segera dilaksanakan pembangunan di IKN. Presiden juga meminta agar RDTR mengatur persil-persil secara rinci. Dukungan atas Rencana Detail Tata Ruang untuk IKN segera ditetapkan. Secara keseluruhan, arahan Menteri ATR/BPN tersebut ada dalam koridor percepatan pelaksanaan reforma agraria sebagai prioritas Presiden. Dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menekankan pentingnya reforma agraria untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta untuk membangkitkan ekonomi rakyat pasca pandemi Covid-19. *Penghargaan* Pada Rakernas tersebut, diserahkan penghargaan bagi Kantor Pertanahan dengan (Kantah) kategori Pelaksana Reforma Agraria Terbaik kepada Kantah Kabupaten Buleleng, Pidie Jaya, dan Semarang. Kualitas Data Elektronik Terbaik kepada Kantah Kota Madiun, Bontang, dan Jakarta Utara. Peningkatan Data Pertanahan Terbaik kepada Kantah Kota Palopo. Kontribusi Penyerahan Aset untuk Bank Tanah diberikan kepada Kanwil Kalimantan Timur. Dalam Rakernas ini dilakukan lesson learn serta sharing session yang diisi jajaran Kanwil dan Kantah terpilih. Masing-masing berbagi informasi dan pengalaman terkait inovasi layanan pertanahan yang dilakukan di tempat masing-masing. Yang menjadi pekerjaan rumah Kementerian ATR/BPN, menurut hemat penulis adalah konsistensi untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan dalam strategi dan langkah kerja seluruh jajaran di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tanpa konsistensi, semua rencana dan wacana yang mengemuka dalam Rakenas akan berubah jadi buih di tepi lautan. Jika merujuk pada kategori Pelaksana Reforma Agraria Terbaik, maka seluruh Kantah didorong untuk memperluas cakupan objek reforma agraria dari luar maupun dari dalam kawasan hutan yang dilepaskan. Kantah juga perlu terus membina para subjek reforma agraria agar terus diberdayakan setelah menerima tanah dan sertifikatnya. Untuk kategori Kualitas Data Elektronik Terbaik juga perlu terus dikembangkan mengingat Indonesia sedang memasuki era transformasi digital. Pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang perlu terus diupgrade kualitasnya secara elektronik untuk menjangkau layanan publik yang transparan dan akuntabel di mata publik. Bagi kategori Peningkatan Data Pertanahan Terbaik perlu ditingkatkan di seluruh Kantah agar publik terlayani secara tepat dan akurat. Data yang menyangkut penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pertanahan di setiap kabupaten/kota harus dihadirkan oleh seluruh Kantah dengan terbuka. Sedangkan kategori Kontribusi Penyerahan Aset untuk Bank Tanah perlu terus dikembangkan mengingat eksistensi Bank Tanah yang masih relatif baru sebagai kelembagaan yang menampung dan menyalurkan tanah bagi berbagai keperluan pembangunan maupun untuk reforma agraria. Azas keseimbangan harus dipenuhi Bank Tanah. Semoga Rakernas Juli 2022 meningkatkan semangat dan komitmen seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan reforma agraria sebagai visi, misi dan program aksi Presiden RI sejak Nawacita 2014. Usia pemerintahan Presiden Jokowi tidak lama lagi. Semua harus bekerja yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2At11swf54FQvgjfTno5ESYd9RDNXavTsAYyMoKdQewDQ%40mail.gmail.com.
