---------- Forwarded message --------- From: Yusuf Daud <[email protected]> Date: Sun, Aug 21, 2022 at 11:28 AM Subject: Fwd: Pernyataan lengkap To: Sunny ambon <[email protected]>
---------- Forwarded message --------- From: Yusuf Daud <[email protected]> Date: Sun, 21 Aug 2022, 11:26 Subject: Pernyataan lengkap To: Yusuf Daud <[email protected]> Pernyataan lengkap ASNLF (Bilingual) di Helsinki 15 Agustus 2022 ACHEH SUMATRA NATIONAL LIBERATION FRONT (ASNLF) Post Box: 10 15 26, 99805 Eisenach, Germany www.asnlf.org Masalah-Masalah Yang Belum Tuntas Menjadi Bom Waktu di Aceh Disampaikan di The Government Banquet Hall Smolna, Eteläesplanadi 6 A, 00130 Helsinki, 15 Agustus 2022 Kata Pengantar Selama hampir tiga dekade, antara tahun 1976 – 2005, Aceh telah menjadi ladang pembantaian bagi angkatan bersenjata Indonesia. Kekejaman yang dilakukan selama bertahun-tahun ini tidak ada bandingannya dalam sejarah Aceh yang berperang melawan kekuasaan kolonial di masa lalu. Kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan, pemerkosaan di luar proses hukum, dan penghilangan paksa ribuan warga sipil telah menjadi hal biasa. Diperkirakan 30.000 lebih warga sipil telah kehilangan nyawa dalam tahanan militer, di kuburan-kuburan massal yang tersembunyi, atau di kamp-kamp konsentrasi rahasia. Tujuh belas tahun yang lalu hari ini, semua mata terpaku pada bangunan megah ini, Balai Perjamuan Pemerintah, Helsinki, Finlandia, dan dunia menarik nafas lega. Sebab, salah satu konflik bersenjata yang terlama di Asia Tenggara akhirnya tamat. Sebuah LSM Finlandia dengan nama Crisis Management Initiative atau disingkat CMI, di bawah kepemimpinan Presiden Martti Ahtisaari, telah berhasil menengahi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia, yang berlangsung di sini pada tanggal 15 Agustus 2005. Terima kasih kepada CMI, Uni Eropa, ASEAN dan yang lain-lain lagi, termasuk PBB, yang telah berkontribusi kepada kesuksesan ini. Nasib Malang MoU Helsinki Tujuh belas tahun kemudian, meskipun mereka telah berjanji untuk menyelesaikan dan melaksanakan kesepakatan itu, pemerintah Indonesia dengan sengaja telah mengabaikan sejumlah klausul penting seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC), Pengadilan Hak Asasi Manusia (HRC) dan selusin pasal lain yang telah diatur dalam kesepakatan itu. Akibatnya, ini menjadi sebuah masa yang sangat merugikan rakyat Aceh, terutama bagi puluhan ribu rakyat Aceh yang terkena dampak konflik itu. Manakala masyarakat internasional menganggap kasus Aceh sudah selesai yang berakhir dengan bahagia, tapi semua itu berlawan dengan apa yang dialami rakyat Aceh selama ini. Sumber daya alam Aceh yang melimpah ruah masih dieksploitasi tanpa batas oleh Jakarta, meskipun dalam kesepakatan tersebut telah ditetapkan, bahwa Aceh akan mendapat 70 persen bagiannya. Berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia dan penanganan pelanggaran di masa lalu oleh militer Indonesia, sampai saat ini tidak ada satu pun pelaku yang diadili. Hari ini, 15 Agustus 2022, masyarakat Aceh di Skandinavia, berkumpul di sini di depan gedung ini untuk menyatakan kepada seluruh dunia, terutama yang terlibat dalam proses perdamaian, bahwa apa yang disebut Memorandum of Understanding (MoU), yang ditandatangani di sini oleh kedua pihak, telah gagal. MATI dan TERKUBUR. Kesepakatan damai itu sendiri sama sekali tidak bisa disalahkan, tetapi perilaku tak terpuji dari beberapa pemangku kepentingan, terutama pemerintah Indonesia dan militernya, adalah bagian terbesar dari hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Dan sampai hari ini, Jakarta masih menganggap Aceh sebagai ancaman potensial bagi keutuhan wilayahnya. Kembalinya militer ke Aceh beserta dwi fungsinya Pada tahun-tahun awal setelah perjanjian damai ditandatangani, militer terus berusaha untuk kembali ke Aceh: pertama, melanjutkan kegiatan bisnis haramnya, karena Aceh adalah salah satu daerah yang paling menguntungkan untuk pendapatan ilegalnya. Kedua, untuk mencoba mendapatkan kembali dwi fungsinya. Dalam upaya membuka kembali akses ke Aceh, mereka lebih dari siap untuk memulai kembali konflik baru dengan Aceh, misalnya, menghidupkan kembali kelompok-kelompok militernya yang diciptakan selama konflik; atau untuk mengontrol partai politik lokal dengan cara bergabung atau membiayai mereka. Kehadiran mereka di Aceh sekarang sudah dirasakan dimana-mana, dan mereka mengendalikan segalanya, mulai dari perampasan tanah hingga kepemilikan properti dll. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua Pangdam di Aceh datang langsung dari BIN (Badan Intelijen Negara) atau mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM selama konflik. Selama itu, Detasemen Anti Teror (Densus 88) telah beroperasi di Aceh untuk mengatasi apa yang disebut ancaman kegiatan teroris, yang melibatkan beberapa penangkapan. Dan mereka yang ditangkap sebagian besar didatangkan dari pulau Jawa – bukan dari Aceh. Di era peradaban modern, pendekatan sistematis terhadap militerisme sudah tidak layak lagi. Namun tidak demikian halnya di Indonesia. Sangat sering, upaya semacam ini hanya akan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, militer Indonesia sering menggunakan metode yang mengarah pada ancaman dan intimidasi. Sebagai bekas Hindia Belanda dan sebuah entitas seukuran benua, Indonesia merupakan satu-satunya negara penjajah di dunia ini yang tidak pernah dibubarkan. Baru dua minggu yang lalu, lima belas “tersangka teroris” telah ditangkap oleh Densus 88 anti-teror di beberapa distrik di Aceh. Investigasi independen tidak pernah dilakukan untuk memverifikasi kejadian tersebut. Hingga saat ini, tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka, mereka menghilang begitu saja tanpa jejak. Penangkapan sewenang-wenang semacam ini telah menjadi hal biasa sejak kesepakatan pasca Helsinki. Meskipun di permukaan semuanya tampak tenang dan kondusif di Aceh, tetapi situasi sebenarnya sekarang sedang memanas. Ini hanya sebuah ketenangan sebelum datangnya badai. Tahun ini, lebih dari separuh provinsi di Indonesia termasuk Aceh akan dipimpin oleh gubernur sementara hingga pemilu tahun 2024 digelar. Bulan lalu Jakarta menunjuk Jenderal Ahmad Marzuki sebagai gubernur sementara Aceh untuk periode dua setengah tahun, dan dia adalah mantan Panglima Militer Aceh pada tahun 2020. Cara pengangkatannya telah memicu segudang kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dan keterlibatan militer dalam proses. Karena sehari sebelum peresmian, dia masih aktif militer. Dan berikutnya, dia akan mengangkat sekitar 15 Bupati di seluruh Aceh. Beberapa yang sudah dilantik berasal dari Badan Intelijen Negara atau BIN, seperti di Daerah Pidie. Saat ini militer telah dibawa kembali ke pemerintahan sipil, mengembalikan Babinsa era Suharto—perwira junior yang ditugaskan di desa-desa—dan mempromosikan keterlibatan militer dalam fungsi-fungsi non-keamanan. Dan kegiatannya saat ini di kota dan desa telah melampaui fungsi gandanya, merambah secara mendalam ke sektor ekonomi dan sosial. Boleh dikatakan, Aceh saat ini sepenuhnya berada dalam cengkeraman besi militer junta Indonesia. Kesimpulan ASNLF telah berulang kali mengingatkan para pemangku kepentingan tentang situasi pasca MoU Helsinki, bahwa suatu kondisi di mana hak-hak dasar rakyat Aceh masih jauh dari terpenuhi. Penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan berkelanjutan yang bermartabat bagi semua, sebagaimana tercantum dalam pembukaan MoU, hanyalah semboyan kosong untuk memanipulasi rakyat Aceh agar menerima status otonomi. Persoalan Aceh adalah masalah politik dan hukum, dan sangat berakar pada sejarah, hukum internasional dan konvensi. Karena perdamaian itu sendiri adalah sebuah proses, keadilan harus ditegakkan dengan menggali akar penyebab konflik melalui prinsip-prinsip hak penentuan nasib diri sendiri dari pada rakyat Aceh dan menyelesaikan pelanggaran masa lalu oleh militer selama konflik sebagaimana diamanatkan oleh MoU. Sayangnya, apa yang disebut di atas itu tidak ada satupun yang pernah dilaksanakan di Aceh. Aceh memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap pendudukan. Penerapan intimidasi dan kekerasan tidak pernah mampu mematahkan rasa bangga dan cinta rakyat Aceh akan kebebasan. Dengan euforia perdamaian Helsinki yang telah lama berakhir dan mantranya telah benar-benar hancur, kembalinya kesadaran nasional Aceh sekarang menjadi bukti. Jadi, persoalan-persoalan yang belum tuntas sekarang telah menjadi bom-waktu di Aceh. Jika situasi panas ini dibiarkan berkembang dan akan melahirkan kekerasan baru, maka hanya Indonesia dan aparatnya di Aceh yang harus bertanggung jawab. Terima kasih. *** ACHEH SUMATRA NATIONAL LIBERATION FRONT (ASNLF) Post Box: 10 15 26, 99805 Eisenach, Germany www.asnlf.org Unresolved issues are the real time-bom in Acheh Delivered at: The Government Banquet Hall Smolna, Eteläesplanadi 6 A 00130 Helsinki, 15 August 2022 Introduction For almost three decades, between 1976 – 2005, Acheh had become a killing field for the Indonesian armed forces. The atrocities perpetrated through these years have no equal in the history of Acheh fighting against any colonial powers in the past. Crimes against humanity, such as arbitrary arrests, extra-judicial killings and disappearances of thousands of civilians had become commonplace. An estimation of 30.000 civilians had lost their lives in military custody, in hidden mass graves, or in secret concentration camps. Seventeen years ago today, all eyes were glued to this majestic building, the Government Banquet Hall, Helsinki, Finland, and the world took a deep sigh of relief that one of the longest bloody armed conflicts in South-East Asia had eventually ended. A Finish NGO by the name Crisis Management Initiative or CMI for short, under the chairmanship of President Marrti Ahtisaari, had successfully mediated between the Free Acheh Movement (GAM) and the Republic of Indonesia, that took place here on 15 August 2005. Thanks to CMI, the European Union (EU), ASEAN and all others, including the United Nations for having contributed to the success. The ill-fated MoU Helsinki Seventeen years on, despite the promises to implement the deal, successive Indonesian governments have deliberately dismissed a number of important clauses such as Trust and Reconciliation Commission (TRC), Human Rights Courts (HRC) and a dozen other articles stipulated in the deal. As a result, this has been a lost period for the people of Acheh, especially for tens of thousands affected by the conflict. Whereas the international community regard this case as a close chapter with a happy ending, yet it is an antithesis to what Achehnese have been experiencing all these years. Acheh's abundant natural resources are still being unlimitedly exploited by Jakarta, despite the current agreement promising that Acheh would retain 70 per cent of its share. With regard to protecting human rights and addressing past abuses by the military, not a single perpetrator has been brought to justice. Today, 15 August 2022, Achehnese diaspora in Scandinavia, have gathered here in front of this building to declare to the whole world, particularly those involved in the peace process, that the so-called Memorandum of Understanding (MoU), signed here by the two parties, has failed - DEAD and BURIED. Peace agreement per se is by no means to be blamed, but the disgraceful behavior of some stakeholders, particularly the Indonesian government and its military is the greatest part of the reason for concern. And to this very day, Jakarta still regards Acheh as a potential threat to its territorial integrity. The return of military and its dual function In the early years after the peace deal was signed, the military had been continuously trying to return to Acheh: first, to resume its illegal business activities, because Acheh is one of the most lucrative areas for its illegal income. Secondly, to try to regain its dual function again. In its efforts to reopen access to Acheh, they were more than ready to re-start conflict again by, for example, rekindling the many military groups it created during the conflict; or to control local political parties by joining or financing them. Now their presence in Acheh is felt everywhere, and they are controlling everything, from land grabbing to property ownership etc. In the past years, almost all army commanders in Acheh have either come directly from BIN (State’s Intelligence Bureau) or those who were implicated in human rights violations during the conflict. During which, Anti-Terror Detachement (Densus 88) had been operating in Acheh to cope with the so called the threat of terrorist activities, involving some arrests. And those arrested have been mostly imported from the island of Java – not from Acheh. In the era of modern civilization, a systematic approach to militarism is no longer feasible. But that is not the case for Indonesia. Very often, this kind of attempt will only raise people's fear. In many cases, the Indonesian military frequently resorts to using methods that lead to a threat and intimidation. As a former Dutch East Indies of a continental size, Indonesia is the only colonial power on this planet that has never been decolonized. Just two weeks ago, fifteen “suspect terrorists” have been arrested by the anti-terror Densus 88 in several districts in Acheh. No independent investigation has ever been conducted to verify the incidence. As to date, nobody knows their whereabouts, they just disappeared without a trace. This kind of arbitrary arrests have become a commonplace in the post Helsinki accord. Though on the surface everything seems calm and conducive in Acheh, but the true situation now is simmering. It is just calm before a storm. This year, more than half of Indonesian provinces including Acheh will be led by interim governors until the elections in 2024 are held. Last month Jakarta appointed General Ahmad Marzuki as interim Acheh governor for a period of two and a half years, and he was former Acheh military command chief in 2020. His appointment has fuelled a mountain of concerns about the lack of transparency and military involvement in the process. Because one day before the inauguration, he was still an active military. And in return, he is to appoint around fifteen head districts in the entire Acheh. Some of those already inaugurated have come from the State’s Intelligence Bureau or BIN, such as in Pidie Region. By now the military has been brought back into civilian governance, reinstituting the Suharto-era of babinsa—junior officers assigned to villages—and promoting military involvement in non-security related functions. And its current activities in towns and villages have exceeded its dual functions, penetrating deeply into the economic and social sectors. By definition, Today’s Acheh is completely in the iron grip of Indonesia's military junta. Conclusion ASNLF has repeatedly warned the stakeholders of the situation in the post MoU Helsinki that, a condition where the basic rights of the Achehnese are still far from being established. A peaceful, comprehensive, and sustainable solution to the conflict with dignity for all as stated in the preamble of the MoU, is only an empty slogan to manipulate the Achehnese into acceptance of autonomous status. The question of Acheh is a political and legal matter, and it is deeply grounded in history, international law and convention. As peace itself is a process, justice must be upheld by addressing the root causes of the conflict through the principles of the right to self-determination of the Achehnese and resolving past abuses by the military during the conflict as mandated by MoU. Unfortunately, none of these has ever been executed in Acheh. Acheh has a long history of resistance towards occupation. The application of intimidation and violence has never been able to break the Achehnese pride and love for freedom. With the Helsinki peace euphoria has long ended and its spell has totally broken, the return of Achehnese national awareness now is evident. So, the unresolved issues are now the real time-bomb in Acheh. Should this already tense situation escalate that leads to violence again, then it is Indonesia alone and its apparatus in Acheh to bear responsibility. Thank you. *** -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2AfSmpozhMtPXLqrgCAFyL2RXKG9p2Br-_ud_3tpV-93Q%40mail.gmail.com.
