Siasat Yahya-Yaqut Internasionalisasi NUWritten byA43Wednesday, September 21, 
2022 17:00

https://www.pinterpolitik.com/cross-border/siasat-yahya-yaqut-internasionalisasi-nu/Nahdlatul
 Ulama (NU) disebut tengah mempersiapkan sebuah pertemuan internasional seiring 
digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022 
nanti. Inisiatif NU yang disebut sebagai G20 Religion Forum (R20) ini disebut 
merupakan yang pertama kalinya digelar.


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

  “International Hov, that’s my handle” – JAY-Z, “Pound Cake / Paris Morton 
Music 2” (2013)

Ada salah satu potongan lirik yang menarik dari JAY-Z dalam verse-nya di lagu 
milik Drake yang berjudul “Pound Cake / Paris Morton Music 2” (2013). Dalam 
track yang menjadi bagian dari album Nothing Was the Same (2013) itu, JAY-Z 
alias Hov menyebut dirinya sebagai International Hov.

Nama ini sebenarnya bisa dianggap sebuah klaim sepihak dari dirinya. Namun, 
tentunya, dalam menulis lirik, seorang JAY-Z pasti mempertimbangkan berbagai 
aspek dari identitasnya sendiri.

Sebagai seorang penyanyi rap (rapper) populer, nama JAY-Z memang tidak asing 
lagi di banyak negara. Mungkin, bila kita membayangkan seorang rapper, 
nama-nama seperti JAY-Z, Eminem, dan 50 Cent menjadi sosok-sosok yang langsung 
muncul di pikiran kita.

Nah, prestise internasional seperti JAY-Z inilah yang diinginkan oleh banyak 
individu dan kelompok, seperti Nahdlatul Ulama (NU). Bagaimana tidak? Kabarnya, 
organisasi masyarakat (ormas) Islam besar di Indonesia ini memiliki inisiatif 
untuk mengadakan forum internasional yang membahas soal agama, yakni G20 
Regional Forum (R20).

Kegiatan R20 ini juga disebut menjadi pagelaran pertama. Selain itu, sama 
seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022 nanti, R20 
nantinya juga diadakan di Bali dengan mengundang tokoh-tokoh agama dunia.

Kabarnya, Ketua Umum (Ketum) PBNU KH Yahya Cholil Staquf bersama Sekjen Muslim 
World League Sheikh Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa akan memimpin jalannya R20 
– didukung oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin oleh Yaqut Cholil 
Qoumas. 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar NU (PBNU) Muhammad Najib 
Azca mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya R20 adalah agar agama bisa 
menjadi sumber solusi dan bukan malah menjadi sumber persoalan-persoalan modern.

 
Setidaknya, ada empat topik yang akan dibahas dalam pertemuan R20 yang akan 
digelar pada 3 dan 4 November 2022 nanti, yakni historical grievances (keluhan 
historis), pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan pengampunan. R20 juga akan 
menolak politisasi agama untuk kepentingan politik kecil.

Sebagai ormas domestik, tentu inisiatif NU ini bisa mengundang tanya. Mengapa 
Gus Yahya ingin NU bisa aktif di tingkat internasional? Mungkinkah ada 
kepentingan di balik internasionalisasi NU ini?

Akar Internasionalisme NU
NU sebagai ormas keagamaan memang beberapa kali bersikap maju-mundur terkait 
keterlibatannya dalam politik. Namun, akar berdirinya NU sendiri di bawah 
tekanan kolonial Hindia Belanda sebenarnya secara tidak langsung membuat 
lembaga ini memiliki sifat alamiah untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan 
politik masyarakat.

Mengacu pada tulisan Faisal Ismail yang berjudul The Nahdlatul Ulama: Its Early 
History and Contribution to the Establishment of Indonesian State, NU merupakan 
ormas yang memang banyak terlibat dalam politik kebangsaan dan kenegaraan 
Indonesia. Ini paling terllihat bagaimana NU menganggap diri mereka memiliki 
tanggung jawab moral untuk melawan penindasan Belanda di era kolonial.

Keterlibatan NU dalam politik ini pun berlanjut ketika Indonesia tengah 
mempersiapkan kemerdekaannya melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan (BPUPKI) yang akhirnya merumuskan Piagam Jakarta. Banyak petinggi 
dan ulama NU kala itu justru menjadi pendukung sila pertama Piagam Jakarta yang 
mewajibkan seluruh Muslim untuk memegang teguh hukum syariah.
Posisi politik NU kala itu bukanlah hal yang aneh. Mengacu pada tulisan 
Alexander Arifianto yang berjudul Nahdlatul Ulama and Its Commitment Towards 
Moderate Political Norms, NU dalam enam dekade pertama berdiri memang dikenal 
lebih konservatif.

Namun, NU akhirnya memoderasi nilai-nilai mereka. Titik balik utamanya terjadi 
di era Orde Baru – ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi Ketum 
PBNU pada Muktamar tahun 1984. 

Muktamar itu menandai mundurnya NU dari kancah politik dan menerima Pancasila 
sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebelumnya, NU melihat Pancasila sebagai 
ideologi buatan manusia saja.

 
Sejak saat itu, NU lebih dikenal sebagai ormas Islam yang mendukung dan 
memprompsikan nilai-nilai demokrasi dan toleransi – baik di kalangan NU maupun 
di luar NU. Moderasi NU ini pun berlanjut hingga masa kepemimpinan ketum-ketum 
PBNU selanjutnya – meski sempat dianggap menjadi agak eksklusif di bawah 
kepemimpinan Hasyim Muzadi.

Prinsip demokrasi, inklusivitas, dan toleransi inilah yang membuat NU akhirnya 
memiliki kedekatan ideologis dengan internasionalisme. Fred Halliday dalam 
tulisannya yang berjudul Three Concepts of Internationalism menjelaskan bahwa, 
secara sederhana, internasionalisme bisa dipahami sebagai gagasan di mana semua 
orang perlu menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas daripada hanya 
sebagai bagian dari sebuah negara dan bangsa – mencakup ide-ide seperti 
demokrasi, toleransi, hak asasi manusia (HAM), dan sebagainya.

Prinsip internasionalis NU ini sudah terlihat sejak lama – dengan terlibat 
dalam persoalan-persoalan internasional. Terkait Deklarasi Balfour, misalnya, 
NU menjadi salah satu ormas yang aktif mendukung negara-negara Arab untuk 
menolak pendirian negara Israel.

Jika prinsip internasionalisme NU ini sudah terbangun sejak lama, terutama di 
era kepemimpinan Gus Dur di PBNU, menjadi wajar apabila NU kini melanjutkan 
proses internasionalisasinya. Namun, mengapa upaya internasionalisasi ini 
semakin kentara di bawah kepemimpinan Gus Yahya? Mungkinkah ini strategi lebih 
lanjut dari NU yang baru?

Siasat Yahya dan Yaqut?
Upaya internasionalisasi NU di bawah PBNU yang dipimpin oleh Gus Yahya ini 
menjadi masuk akal. Ini bisa dilihat dari strategi yang ingin dibangun oleh 
sang Ketum untuk NU.

Dalam tulisan Governing the NU yang ditulis oleh Gus Yahya, disebutkan bahwa NU 
perlu menjaga kepentingan-kepentingannya. Salah satu cara yang disebutkan 
adalah bagaimana NU terlibat dalam percaturan politik internasional.

Keterlibatan NU dalam isu-isu internasional di bawah Gus Yahya sebenarnya juga 
mulai kentara saat perang antara Ukraina dan Rusia memanas. Beberapa bulan 
lalu, banyak duta-duta besar (dubes) dari berbagai negara berkepentingan datang 
dan menemui Ketum PBNU.
“Atas nama NU, saya menyeru kepada Rusia, kepada Presiden Putin, untuk 
menghentikan segera perang ini, gencatan senjata sekarang juga,” seru Gus Yahya 
kepada Rusia setelah bertemu dengan Dubes Ukraina Vasyl Hamianin. Pernyataan 
ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana NU di bawah Gus Yahya ingin 
terlibat lebih dalam persoalan-persoalan global yang terjadi. 

 
Bukan tidak mungkin, R20 pun bisa menjadi jembatan Gus Yahya untuk bermain di 
level internasional. Namun, seperti yang disebutkan sang Ketum dalam 
tulisannya, kepentingan apa yang ingin didapatkan oleh NU dengan terlibat dalam 
panggung politik antarnegara?

Politik internasional sebenarnya tidak jauh terpisah dengan lingkup domestik. 
Ini sejalan dengan penjelasan Robert D. Putnam dalam teorinya yang disebut 
sebagai two-level game theory.

Dalam teori ini, disebutkan bahwa aktor politik internasional sebenarnya 
bermain dalam dua tingkat yang saling berkaitan, yakni tingkat internasional 
dan tingkat domestik. Dua level ini pun saling memengaruhi kebijakan di 
masing-masing tingkat.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa NU sebenarnya juga berperan dalam panggung 
politik internasional. Terkait isu Uighur di Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT), misalnya, NU disebut menghindari untuk berkomentar. Sementara, 
pemerintah Tiongkok juga mengadakan kerja sama – seperti beasiswa – dengan 
pesantren-pesantren NU.

Pola kerja sama antara Tiongkok dan NU ini secara tidak langsung juga 
menunjukkan bagaimana pola politik yang eksis di NU. Mengacu pada tulisan 
Syamsul Ma’arif yang berjudul Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di 
Pesantren, pola patron-klien di pesantren turut membangun kharisma seorang kiai 
dalam memengaruhi komunitas santri.

Bukan tidak mungkin, kerja sama dengan negara-negara lain bisa mendukung pola 
ini bagi Gus Yahya – dengan dukungan Yaqut di Kemenag. Apalagi, seperti yang 
diketahui oleh banyak orang, Gus Yahya kini harus berebut pengaruh dengan Ketum 
PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di kalangan Nahdliyin yang juga menggunakan 
pola patron-klien.

Dengan menghelat R20 yang mempromosikan toleransi, bukan tidak mungkin Gus 
Yahya dan Yaqut ingin menarik perhatian kekuatan besar lainnya, yakni Amerika 
Serikat (AS) yang membangun tatanan dunia liberal (liberal international order) 
– seperti yang disebut oleh John Mearsheimer dalam tulisannya Bound to Fail. 
Apalagi, Gus Yahya dan Yaqut disebut memiliki kecenderungan politik yang lebih 
dekat dengan AS.

Pada akhirnya, boleh jadi, Gus Yahya ingin menggunakan internasionalisasi NU 
sebagai salah satu taktik untuk bermain di dua level tadi. Mungkin, 
kepentingan-kepentingan NU inilah yang ingin dibangun dan dijaga oleh Gus 
Yahya. (A43)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/EDD1FEE18BA94B3DA0818AE151457D5A%40A10Live.

Reply via email to