From: mailto:GELORA45@yahoogroups.com 
Sent: Thursday, September 22, 2016 6:05 AM
  


Demokrasi Para Pemodal Di Pilkada DKI
http://politik.rmol.co/read/2016/09/21/261541/Demokrasi-Para-Pemodal-Di-Pilkada-DKI-

POLITIK  RABU, 21 SEPTEMBER 2016 | OLEH: LAMEN HENDRA SAPUTRA



REVOLUSI Perancis Abad 18 mengajarkan bahwa setiap manusia dihargai bukan 
berdasar darah atau garis keturunannya bangsawan atau bukan, karena semua 
manusia pada hakikatnya "setara" (egaliter). 



Sejak saat itu hingga kini, kaum borjuasi pemilik gilde-gilde (bengkel 
kecil/UKM) dan skala yang lebih besar (seperti manufactur), harus menegakkan 
demokrasi bersama kelas-kelas masyarakat yang lainnya. 

Borjuasi biasa disebut sebagai Pemodal. Mereka adalah kelas yang istimewa dalam 
Demokrasi pasca Revolusi Perancis. Minoritas dalam masyarakat ini seringkali 
juga menjadi pemilik industri pers yang mendominasi media informasi masyarakat.

Bersamaan dengan itu mereka juga memiliki partai-partai politiknya sendiri. 
Bila tidak mampu memiliki suatu partai, para Pemodal akan selalu berusaha 
mempengaruhi para politisi pimpinan partai politik tersebut. Hal ini terjadi di 
sepanjang dua abad usia kapitalisme di dunia. 

Demokrasi yang dibangun di negara-negara yang masih menganut mazhab kapitalisme 
yang ekstrim (atau neoliberalisme) seperti Indonesia, masih sangat bergantung 
kepada Pemodal. Pada era Orde Baru lebih buruk lagi, negara menggunakan senjata 
untuk memastikan ekonomi Pemodal berjalan. 

Di dua periode tersebut, sialnya, demokrasi Indonesia bernama "Pancasila". 
Wajar bila sampai detik ini rakyat kita tidak paham makna Sila Keempat tentang 
Demokrasi tersebut, bagi kemaslahatannya. Karena sebagian besar rakyat masih 
belum merasakan arti kata Merdeka, walau telah melalui Pemilu berkali-kali.

Memang dikatakan, bahwa dalam sistem demokrasi ini setiap orang bisa memiliki 
hak pilih dan dipilih. Hanya bila kita ingin benar-benar "dipilih" dalam 
demokrasi Pancasila rasa Liberal ini, ternyata ada "harga"-nya. Semisal untuk 
Pilkada DKI yang akan berlangsung Februari 2017, yang kabarnya "harga"-nya 
berkisar kelipatan Rp 500 miliar hingga Rp 1,5 triliun. 

Data ini diperoleh dari berbagai sumber di social media dan kesaksian para 
politisi yang ingin "dipilih" tersebut. Kabarnya sebagian besar pendanaan 
digunakan untuk pencitraan di media massa, yang industrinya juga dimiliki 
Pemodal yang sama dengan yang mengendalikan partai-partai politik.

Namun Inkumben DKI selalu bilang dirinya tidak pernah memberi mahar kepada 
partai-partai politik yang mendukung. Ini merupakan citra dirinya. Hanya saja 
rakyat tidak bodoh. Semua orang tahu pasti ada transaksi dari kaum Pemodal 
pendukung inkumben. Benar memang tidak lewat tangan inkumben, tapi dapat lewat 
tangan pegawai para Pemodal. Cepat atau lambat, mahar ini harus diganti dengan 
proyek untuk para Pemodal. 

Nah, kebetulan Pemodal pendukung inkumben ini didominasi oleh sektor properti. 
Yang paling menonjol dari program inkumben adalah Reklamasi Teluk Jakarta dan 
Penggusuran di 325 titik di DKI, yang memang menguntungkan sektor properti. 
Dalam program NCID (Tanggul dan 17 Pulau) akan banyak mendatangkan modal 
(investasi) dan baja terutama dari Tiongkok. 

Perlu diketahui, untuk komoditi baja Tiongkok sudah overproduksi 
(overkapasitas). Sehingga dengan membangun proyek NCID tersebut, kita ikut 
meringankan derita ekonomi Tiongkok, sekaligus memperkaya para Pemodal 
pendukung inkumben DKI. 

Jangan salah. Tidak berarti kami mencoba menghubungkan inkumben dan para taipan 
pemodal yang beretnis Tionghoa dengan proyek Tiongkok ini. Kami tidak SARA, 
nasionalisme kami progresif, tidak anti imigran. 

Bukankah benar apa yang dikatakan oleh Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, 
bahwa kita semua ini adalah bangsa pendatang yang berimigrasi ke Kepulauan 
Indonesia. Jadi jangan ada manusia Indonesia modern yang merasa paling pribumi, 
karena kita semua adalah imigran. 

Ini juga bukan tentang agama yang berbeda yang kebetulan dianut inkumben, 
karena Sila Pertama Pancasila mengakui 6 agama dan seluruh aliran kepercayaan 
yang bebas dipeluk siapapun. Kebijaksanaan inilah yang menjadi semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di kaki burung Garuda Pancasila, lambang 
negara kita. Jadi jangan sampai isu dalam Pilkada nanti bergeser kepada SARA, 
harus tetap di jalur ekonomi-politik.

Kembali ke soal Demokrasi dan Pemodal. Akibatnya partai-partai politik menjadi 
tergantung pada Pemodal. Para wakil rakyat di Parlemen yang berasal dari partai 
politik mau tidak mau juga harus memihak kepentingan bisnis Pemodal. Begitupun 
perwakilan partai politik yang duduk memimpin di pemerintahan daerah hingga 
pusat (bupati, gubernur, presiden) atas pilihan rakyat, juga tergantung pada 
Pemodal. 

Buktinya. Inkumben DKI pernah mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan tentang 
presiden yang katanya, "Tak akan mungkin jadi presiden tanpa bantuan pengembang 
(pemodal)". Presiden tak pernah bantah tudingan inkumben DKI ini, artinya 
tudingan tersebut sah. Buktinya sah? Seorang Menko di-reshuffle dua bulan lalu 
karena berani hentikan Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Jadi, saat misalnya gerakan rakyat memiliki calon dari kalangannya yang 
terbukti integritas, kompetensi, dan rekam jejaknya, untuk berkontes di Pilkada 
DKI. Masuk atau tidaknya dirinya dalam kontestasi tetap harus dengan seizin 
para Pemodal. Bila tidak diizinkan Pemodal, calon dari gerakan rakyat tersebut 
tetap tidak bisa dipilih” seluruh rakyat. Sehebat apapun dan sesuci apapun 
dirinya, tidak akan bisa memasuki gelanggang Demokrasi para Pemodal. [***]

Penulis Adalah Wakil Ketua Umum Liga Pemuda Indonesia




  • [GELORA45] Demokrasi Par... Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
    • Fw: [GELORA45] Demo... 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45]

Kirim email ke