Pada Rabu, 21 September 2016 18:56, "iwamardi [email protected]
[nasional-list]" <[email protected]> menulis:
http://ypkp1965.org/blog/2016/09/21/hadirkan-special-reporteur-komisi-dewan-ham-pbb-untuk-solusi-pelanggaran-ham/
Hadirkan Special Reporteur Komisi Dewan HAM PBB untuk Solusi Pelanggaran HAM
Home » Anti Orba » Hadirkan Special Reporteur Komisi Dewan HAM PBB untuk
Solusi Pelanggaran HAM 11 jam ago 53 Viewed Redaksi 0
respond Tweet PERNYATAAN PERS: Ketua YPKP'65 Pusat Bedjo Untung
tengah memberikan pernyataan sikap bersama Forum 65 paska penolakan Kemenko
Polhukam (23/09) terhadap permohonan audiensi YPKP'65, bersama Forum 65 dan
korban. Dalam Konferensi Pers (21/9) juga dibacakan Pernyataan Sikap Bersama
Forum 65 yang digelar di Kantor LBH-YLBHI Jakarta [Foto: Humas YPKP'65]
Pernyataan SikapNo. 029/YPKP65/VIII/2016Pada 08 Agustus 2016 YPKP 65 telah
mengirimkan Surat Permohonan Audiensi kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo dan
Menko Polhukam Jendral (Purn) Wiranto (No. Surat 19 dan
20/YPKP65/VIII/2016).Adapun yang menjadi pertimbangan urgensi audiensi
ialah:Komitmen Presiden Jokowi yang ingin menyelesaikan pelanggaran HAM masa
lalu khususnya Tragedi 1965/66 dengan seadil-adilnya dan bermartabat seperti
yang tertuang dalam program NAWACITA.Upaya terobosan dengan digelarnya
Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 dengan Pendekatan Kesejarahan yang
diselenggarakan pada 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta atas prakarsa Kemenko
Polhukam, Kantor Wantimpres, Komnas HAM, FSAB,dan dihadiri para Korban 65,
Sejarawan, Peneliti, Akademisi dan bahkan para pejabat sipil dan militer. Upaya
diselenggarakannya simposium ini bisa menjadi pembuka kotak Pandora, untuk
meluruskan sejarah dan pengungkapan kebenaran yang hampir51 tahun dipendam.
Dalam kata sambutan penutupan simposium Bpk Sidarto Danusubroto anggota
Wantimpres mengatakan, sekurang-kurangnya ada rehabilitasi umum bagi
korban.Inisiatif untuk survei maupun verifikasi pendataan Kuburan Massal yang
dilaporkan oleh YPKP 65 kepada Kemenko Polhukam juga perlu diapresiasi karena
ini bisa menjadi langkah awal untuk memanusiakan para Korban pelanggaran HAM
tragedi 1965.Rekomendasi Keputusan International People’s Tribunal Tragedy 1965
Den Haag yang diumumkan pada 20 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Pemerintah RI
dinyatakan bersalah telah melakukan 9 kejahatan kemanusiaan dan Genosida adalah
juga sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Kalau tidak, hal ini
akan menjadi preseden buruk. Pemerintah RI akan dinilai sebagai negara yang
gagal melindungi warganegaranya dan menjadikan citra negatif di masyarakat
Internasional.Namun, sungguh amat disesalkan. Pada Selasa, 13 September 2016,
YPKP 65 menerima surat dari Kemenko Polhukam No:
1643/polhukam/De-III/HK.06.06.02/9/2016 yang ditandatangani pejabat Deputi
Bidkor Hukum dan HAM, Jhoni Ginting, SH, MH; yang pada intinya berisi
“penolakan” terhadap permohonan YPKP65 untuk dapat beraudiensi dengan Presiden
maupun Menkopolhukam RI, dengan bahasa yang digunakan “ tidak perlu diterima
oleh Bapak Menko Polhukam karena permasalahan yang diajukan masih menunggu
keputusan Pemerintah”.Penolakan terhadap permohonan audiensi yang diajukan
YPKP65 bersama Forum 65 dinilai sebagai ketidakseriusan pemerintah dalam
penyelesaian tuntas Tragedi 1965, bahkan dapat dikategorikan sebagai usaha
untuk menjegal dan menelikung terhadap niat baik pemerintah Jokowi yang ingin
menyelesaikan pelanggaran HAM tragedi 1965/66.Beban sejarah yang semestinya
dituntaskan pada era pemerintah Jokowi-JK sebagaimana terangkum dalam program
Nawacita ini, pada kenyataannya makin tak jelas skema dan arah
penyelesaiannya.Bahwa untuk mengambil keputusan/penyelesaian peristiwa 1965,
pemerintah tidak hanya mendasarkan pada hasil Simposium Tragedi 1965 pendekatan
kesejarahan di Aryaduta (18-19/4/2016). Akan tetapi secara komprehensif juga
memperhatikan dan mempertimbangkan dari berbagai perspektif baik aspek sejarah,
hukum, sosial, politik maupun Hak Asasi Manusia. Yang pada penjelasan
berikutnya justru menempatkan hasil Simposium Nasional (baca: simposium
tandingan) di Balai Kartini pada Juni 2016, sebagai juga alasan dan
pertimbangan penolakan permohonan audiensi yang diajukan YPKP
65.Penyelenggaraan “simposium nasional tandingan” ini bukan saja bertentangan
dengan amanat rekonsiliasi nasional dan spirit Nawacita pemerintah, melainkan
juga telah dengan jelas memanipulasi itikad luhur rekonsiliasi yang digagas
oleh Simposium Aryaduta.Bahwa di dalam rapat/pertemuan lintas
kementerian/lembaga terkait di Kemenko Polhukam pada tanggal 5 Agustus 2016
bersama para pakar dan Komnas HAM, dimana disepakati pernyataan pemerintah
disusun dan disampaikan dengan mempertimbangkan frasa tidak ada nuansa salah-
meyalahkan, tidak menyulut kebencian/dendam dan seterusnya.Bagi YPKP 65,
urgensi rekonsiliasi nasional dengan menyudahi segala tetek-bengek dendam
maupun saling salah-menyalahkan, adalah lebih menempatkan kehendak
rekonsiliasi sebagai pemenuhan prasyarat adanya pengungkapan kebenaran,
pengakuan negara, pelurusan sejarah, rehabilitasi korban dan jaminan tak
terulangnya tragedi serupa di masa datang.Dalam kenyataanya, justru perlakuan
diskriminatif dan ekses politik stigma masih lekat berkepanjangan sebagai suatu
realitas sosial politik di Indonesia hari ini.Penolakan permohonan audiensi
dengan Presiden maupun pejabat Menko Polhukam, dapat dinilai sebagai preseden
tidak adanya niatan kuat serta ketidakjelasan tindak lanjut penyelesaian
Tragedi 1965 secara adil dan bermartabat bagi para korban, makin membuktikan
bahwa pemerintah tidak memiliki kemauan dan kemampuan (unwillingness and
unability) dalam upaya penyelesaian tuntas Tragedi 1965. Oleh karenanya,
berdasarkan realitas sebagaimana yang diuraikan maka patut diduga bahwa upaya
rekonsiliasi/ non yudisial pun telah tertutup rapat jalan dan tahapannya,
sehingga pilihan akhir jalan bermartabat sebagai negara hukum maka pilihan
jalur yudisial harus dibuka kembali, sebagaimana rekomendasi yang telah
diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung RI.Merujuk pada kenyataan
tersebut, maka dengan ini YPKP 65 mendesak/merekomendasikan:
- Pemerintah segera menindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM, Mahkamah Agung,
Ketua DPR/MPR-RI untuk melakukan rehabilitasi umum bagi Korban.
- Penyelesaian yudisial seperti yang direkomendasikan oleh Komnas HAM perlu
diimplementasikan sebagai jawaban atas kebuntuan solusi mekanisme non
yudisial/rekonsiliasi.
- Komnas HAM segera melakukan upaya memanusiakan Korban dengan
menindaklanjuti temuan adanya kuburan massal dan melakukan exhumasi sebagai
bukti terjadinya kejahatan kemanusiaan dan Genosida pada 1965/66.
- Segera menghadirkan Special Reporteur Komisi Dewan HAM PBB sebagai jawaban
atas ketidakmauan dan ketidakmampuan Pemerintah RI dalam menyelesaikan
pelanggaran HAM melalui jalur hukum di dalam negeri.
Jakarta, 21 September 2016 Bedjo UntungKetua YPKP 65YAYASAN PENELITIAN KORBAN
PEMBUNUHAN 1965/1966 (YPKP 65)Indonesian Institute for The Study of 1965/1966
MassacreSK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Januari 2007Tambahan
Berita Negara RI Nomor 45 tanggal 5 Juni 2007 ,PENGURUS PUSATJalan
M.H.Thamrin Gang Mulia no. 21 Kp. Warung Mangga,RT 01 RW 02Panunggangan ,
Kecamatan Pinang, Kab/Kota Tangerang 15143Banten, INDONESIAPhone : (+62 -21)
53121770,Fax 021-53121770, 0878 8877 4465e-mail: [email protected]
#yiv6530274246 #yiv6530274246 -- #yiv6530274246ygrp-mkp {border:1px solid
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv6530274246
#yiv6530274246ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv6530274246
#yiv6530274246ygrp-mkp #yiv6530274246hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mkp #yiv6530274246ads
{margin-bottom:10px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mkp .yiv6530274246ad
{padding:0 0;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mkp .yiv6530274246ad p
{margin:0;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mkp .yiv6530274246ad a
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-sponsor
#yiv6530274246ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv6530274246
#yiv6530274246ygrp-sponsor #yiv6530274246ygrp-lc #yiv6530274246hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv6530274246
#yiv6530274246ygrp-sponsor #yiv6530274246ygrp-lc .yiv6530274246ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv6530274246 #yiv6530274246actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv6530274246
#yiv6530274246activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv6530274246
#yiv6530274246activity span {font-weight:700;}#yiv6530274246
#yiv6530274246activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv6530274246 #yiv6530274246activity span a
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv6530274246 #yiv6530274246activity span
span {color:#ff7900;}#yiv6530274246 #yiv6530274246activity span
.yiv6530274246underline {text-decoration:underline;}#yiv6530274246
.yiv6530274246attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv6530274246 .yiv6530274246attach div a
{text-decoration:none;}#yiv6530274246 .yiv6530274246attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv6530274246 .yiv6530274246attach label
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv6530274246 .yiv6530274246attach label a
{text-decoration:none;}#yiv6530274246 blockquote {margin:0 0 0
4px;}#yiv6530274246 .yiv6530274246bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv6530274246
.yiv6530274246bold a {text-decoration:none;}#yiv6530274246 dd.yiv6530274246last
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6530274246 dd.yiv6530274246last p
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6530274246
dd.yiv6530274246last p span.yiv6530274246yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv6530274246 div.yiv6530274246attach-table div div a
{text-decoration:none;}#yiv6530274246 div.yiv6530274246attach-table
{width:400px;}#yiv6530274246 div.yiv6530274246file-title a, #yiv6530274246
div.yiv6530274246file-title a:active, #yiv6530274246
div.yiv6530274246file-title a:hover, #yiv6530274246 div.yiv6530274246file-title
a:visited {text-decoration:none;}#yiv6530274246 div.yiv6530274246photo-title a,
#yiv6530274246 div.yiv6530274246photo-title a:active, #yiv6530274246
div.yiv6530274246photo-title a:hover, #yiv6530274246
div.yiv6530274246photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv6530274246
div#yiv6530274246ygrp-mlmsg #yiv6530274246ygrp-msg p a
span.yiv6530274246yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv6530274246
.yiv6530274246green {color:#628c2a;}#yiv6530274246 .yiv6530274246MsoNormal
{margin:0 0 0 0;}#yiv6530274246 o {font-size:0;}#yiv6530274246
#yiv6530274246photos div {float:left;width:72px;}#yiv6530274246
#yiv6530274246photos div div {border:1px solid
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv6530274246
#yiv6530274246photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv6530274246
#yiv6530274246reco-category {font-size:77%;}#yiv6530274246
#yiv6530274246reco-desc {font-size:77%;}#yiv6530274246 .yiv6530274246replbq
{margin:4px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mlmsg
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv6530274246
#yiv6530274246ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv6530274246
#yiv6530274246ygrp-mlmsg select, #yiv6530274246 input, #yiv6530274246 textarea
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv6530274246
#yiv6530274246ygrp-mlmsg pre, #yiv6530274246 code {font:115%
monospace;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mlmsg *
{line-height:1.22em;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mlmsg #yiv6530274246logo
{padding-bottom:10px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-msg
p#yiv6530274246attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv6530274246
#yiv6530274246ygrp-reco #yiv6530274246reco-head
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-sponsor
#yiv6530274246ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv6530274246
#yiv6530274246ygrp-sponsor #yiv6530274246ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv6530274246
#yiv6530274246ygrp-sponsor #yiv6530274246ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-text p {margin:0 0 1em
0;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv6530274246
#yiv6530274246ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none
!important;}#yiv6530274246
