Pada Rabu, 21 September 2016 18:56, "iwamardi iwama...@yahoo.de 
[nasional-list]" <nasional-l...@yahoogroups.com> menulis:
 

     

http://ypkp1965.org/blog/2016/09/21/hadirkan-special-reporteur-komisi-dewan-ham-pbb-untuk-solusi-pelanggaran-ham/

 
Hadirkan Special Reporteur Komisi Dewan HAM PBB untuk Solusi Pelanggaran HAM
 Home » Anti Orba » Hadirkan Special Reporteur Komisi Dewan HAM PBB untuk 
Solusi Pelanggaran HAM       11 jam ago      53 Viewed     Redaksi     0 
respond    Tweet             PERNYATAAN PERS: Ketua YPKP'65 Pusat Bedjo Untung 
tengah memberikan pernyataan sikap bersama Forum 65 paska penolakan Kemenko 
Polhukam (23/09) terhadap permohonan audiensi YPKP'65, bersama Forum 65 dan 
korban. Dalam Konferensi Pers (21/9) juga dibacakan Pernyataan Sikap Bersama 
Forum 65 yang digelar di Kantor LBH-YLBHI Jakarta [Foto: Humas YPKP'65] 
Pernyataan SikapNo. 029/YPKP65/VIII/2016Pada 08 Agustus 2016 YPKP 65 telah 
mengirimkan Surat Permohonan Audiensi kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo dan 
Menko Polhukam Jendral (Purn) Wiranto (No. Surat 19 dan 
20/YPKP65/VIII/2016).Adapun yang menjadi pertimbangan urgensi audiensi 
ialah:Komitmen Presiden Jokowi yang ingin menyelesaikan pelanggaran HAM masa 
lalu khususnya Tragedi 1965/66 dengan seadil-adilnya dan bermartabat seperti 
yang tertuang dalam program NAWACITA.Upaya terobosan dengan digelarnya 
Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 dengan Pendekatan Kesejarahan yang 
diselenggarakan pada 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta atas prakarsa Kemenko 
Polhukam, Kantor Wantimpres, Komnas HAM, FSAB,dan dihadiri para  Korban 65, 
Sejarawan, Peneliti, Akademisi dan bahkan para pejabat sipil dan militer. Upaya 
diselenggarakannya simposium ini bisa menjadi pembuka kotak Pandora, untuk 
meluruskan sejarah dan pengungkapan kebenaran yang hampir51 tahun dipendam. 
Dalam kata sambutan penutupan simposium Bpk Sidarto Danusubroto anggota 
Wantimpres  mengatakan, sekurang-kurangnya ada rehabilitasi umum bagi 
korban.Inisiatif untuk survei maupun verifikasi  pendataan Kuburan Massal yang 
dilaporkan oleh YPKP 65 kepada  Kemenko Polhukam juga perlu diapresiasi karena 
ini bisa menjadi langkah awal untuk memanusiakan para Korban pelanggaran HAM 
tragedi 1965.Rekomendasi Keputusan International People’s Tribunal Tragedy 1965 
Den Haag yang diumumkan pada 20 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Pemerintah RI 
dinyatakan bersalah telah melakukan 9 kejahatan kemanusiaan dan Genosida adalah 
juga sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Kalau tidak, hal ini 
 akan menjadi preseden buruk. Pemerintah RI akan dinilai sebagai negara yang 
gagal melindungi warganegaranya dan menjadikan citra negatif di masyarakat 
Internasional.Namun, sungguh amat disesalkan. Pada Selasa, 13 September 2016, 
YPKP 65 menerima surat dari Kemenko Polhukam No: 
1643/polhukam/De-III/HK.06.06.02/9/2016  yang ditandatangani pejabat Deputi 
Bidkor Hukum dan HAM, Jhoni Ginting, SH, MH; yang pada intinya berisi 
“penolakan” terhadap permohonan YPKP65 untuk dapat beraudiensi dengan Presiden 
maupun Menkopolhukam RI, dengan bahasa yang digunakan “ tidak perlu diterima 
oleh Bapak Menko Polhukam karena permasalahan yang diajukan  masih menunggu 
keputusan Pemerintah”.Penolakan terhadap permohonan audiensi yang diajukan 
YPKP65 bersama Forum 65 dinilai sebagai ketidakseriusan pemerintah dalam 
penyelesaian tuntas Tragedi 1965, bahkan dapat dikategorikan sebagai usaha 
untuk  menjegal dan menelikung  terhadap niat baik pemerintah Jokowi yang ingin 
menyelesaikan pelanggaran HAM tragedi 1965/66.Beban sejarah yang semestinya 
dituntaskan pada era pemerintah Jokowi-JK sebagaimana terangkum dalam program 
Nawacita ini, pada kenyataannya makin tak jelas skema dan arah 
penyelesaiannya.Bahwa untuk mengambil keputusan/penyelesaian peristiwa 1965, 
pemerintah tidak hanya mendasarkan pada hasil Simposium Tragedi 1965 pendekatan 
kesejarahan di Aryaduta (18-19/4/2016). Akan tetapi secara komprehensif juga 
memperhatikan dan mempertimbangkan dari berbagai perspektif baik aspek sejarah, 
hukum, sosial, politik maupun Hak Asasi Manusia. Yang pada penjelasan 
berikutnya justru menempatkan hasil Simposium Nasional (baca: simposium 
tandingan) di Balai Kartini pada Juni 2016,  sebagai juga alasan dan 
pertimbangan penolakan permohonan audiensi yang diajukan YPKP 
65.Penyelenggaraan “simposium nasional tandingan” ini bukan saja bertentangan 
dengan amanat rekonsiliasi nasional dan spirit Nawacita pemerintah,  melainkan 
juga telah dengan jelas memanipulasi itikad luhur rekonsiliasi yang digagas 
oleh Simposium Aryaduta.Bahwa di dalam rapat/pertemuan lintas 
kementerian/lembaga terkait di Kemenko Polhukam pada tanggal 5 Agustus 2016 
bersama para pakar dan Komnas HAM, dimana disepakati pernyataan pemerintah 
disusun dan disampaikan dengan mempertimbangkan frasa tidak ada nuansa salah- 
meyalahkan, tidak menyulut kebencian/dendam dan seterusnya.Bagi YPKP 65, 
urgensi rekonsiliasi nasional dengan menyudahi segala tetek-bengek dendam 
maupun saling salah-menyalahkan,  adalah lebih menempatkan kehendak 
rekonsiliasi sebagai pemenuhan prasyarat adanya pengungkapan kebenaran, 
pengakuan negara, pelurusan sejarah, rehabilitasi korban dan jaminan tak 
terulangnya tragedi serupa di masa datang.Dalam kenyataanya,  justru perlakuan 
diskriminatif dan ekses politik stigma masih lekat berkepanjangan sebagai suatu 
realitas sosial politik di Indonesia hari ini.Penolakan permohonan audiensi 
dengan Presiden maupun pejabat Menko Polhukam, dapat dinilai sebagai preseden 
tidak adanya niatan kuat serta ketidakjelasan tindak lanjut penyelesaian 
Tragedi 1965 secara adil dan bermartabat bagi para korban, makin membuktikan  
bahwa pemerintah tidak memiliki kemauan dan kemampuan (unwillingness and 
unability)  dalam upaya penyelesaian tuntas Tragedi 1965. Oleh karenanya, 
berdasarkan realitas sebagaimana yang diuraikan maka patut diduga bahwa upaya 
rekonsiliasi/ non yudisial pun telah tertutup rapat jalan dan tahapannya, 
sehingga pilihan akhir jalan bermartabat sebagai negara hukum maka pilihan 
jalur yudisial harus dibuka kembali, sebagaimana rekomendasi yang telah 
diserahkan Komnas HAM kepada  Kejaksaan Agung RI.Merujuk pada kenyataan 
tersebut, maka dengan ini YPKP 65 mendesak/merekomendasikan:   
   - Pemerintah segera menindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM, Mahkamah Agung, 
Ketua DPR/MPR-RI untuk melakukan rehabilitasi umum bagi Korban.
   - Penyelesaian yudisial seperti yang direkomendasikan oleh Komnas HAM perlu 
diimplementasikan sebagai jawaban atas kebuntuan solusi mekanisme non 
yudisial/rekonsiliasi.
   - Komnas HAM segera melakukan upaya memanusiakan Korban dengan 
menindaklanjuti temuan adanya kuburan massal dan melakukan exhumasi sebagai 
bukti terjadinya kejahatan kemanusiaan dan Genosida pada 1965/66.
   - Segera menghadirkan Special Reporteur Komisi Dewan HAM PBB sebagai jawaban 
atas ketidakmauan dan ketidakmampuan Pemerintah RI dalam menyelesaikan 
pelanggaran HAM melalui jalur hukum di dalam negeri.
Jakarta, 21 September 2016 Bedjo UntungKetua YPKP 65YAYASAN PENELITIAN KORBAN 
PEMBUNUHAN 1965/1966  (YPKP 65)Indonesian Institute for The Study of 1965/1966 
MassacreSK Menkumham No.C-125.HT.01.02.TH 2007 Tanggal 19 Januari 2007Tambahan 
Berita  Negara RI Nomor 45  tanggal 5 Juni 2007 ,PENGURUS PUSATJalan 
M.H.Thamrin Gang Mulia no. 21 Kp. Warung Mangga,RT 01 RW 02Panunggangan , 
Kecamatan Pinang, Kab/Kota Tangerang 15143Banten, INDONESIAPhone : (+62  -21) 
53121770,Fax 021-53121770, 0878 8877 4465e-mail: ypkp_1...@yahoo.com  
#yiv6530274246 #yiv6530274246 -- #yiv6530274246ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246ygrp-mkp #yiv6530274246hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mkp #yiv6530274246ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mkp .yiv6530274246ad 
{padding:0 0;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mkp .yiv6530274246ad p 
{margin:0;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mkp .yiv6530274246ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-sponsor 
#yiv6530274246ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246ygrp-sponsor #yiv6530274246ygrp-lc #yiv6530274246hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246ygrp-sponsor #yiv6530274246ygrp-lc .yiv6530274246ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv6530274246 #yiv6530274246actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv6530274246
 #yiv6530274246activity span {font-weight:700;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv6530274246 #yiv6530274246activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv6530274246 #yiv6530274246activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv6530274246 #yiv6530274246activity span 
.yiv6530274246underline {text-decoration:underline;}#yiv6530274246 
.yiv6530274246attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv6530274246 .yiv6530274246attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv6530274246 .yiv6530274246attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv6530274246 .yiv6530274246attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv6530274246 .yiv6530274246attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv6530274246 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv6530274246 .yiv6530274246bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv6530274246 
.yiv6530274246bold a {text-decoration:none;}#yiv6530274246 dd.yiv6530274246last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6530274246 dd.yiv6530274246last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv6530274246 
dd.yiv6530274246last p span.yiv6530274246yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv6530274246 div.yiv6530274246attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv6530274246 div.yiv6530274246attach-table 
{width:400px;}#yiv6530274246 div.yiv6530274246file-title a, #yiv6530274246 
div.yiv6530274246file-title a:active, #yiv6530274246 
div.yiv6530274246file-title a:hover, #yiv6530274246 div.yiv6530274246file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv6530274246 div.yiv6530274246photo-title a, 
#yiv6530274246 div.yiv6530274246photo-title a:active, #yiv6530274246 
div.yiv6530274246photo-title a:hover, #yiv6530274246 
div.yiv6530274246photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv6530274246 
div#yiv6530274246ygrp-mlmsg #yiv6530274246ygrp-msg p a 
span.yiv6530274246yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv6530274246 
.yiv6530274246green {color:#628c2a;}#yiv6530274246 .yiv6530274246MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv6530274246 o {font-size:0;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246photos div {float:left;width:72px;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246photos div div {border:1px solid 
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv6530274246
 #yiv6530274246reco-category {font-size:77%;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246reco-desc {font-size:77%;}#yiv6530274246 .yiv6530274246replbq 
{margin:4px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246ygrp-mlmsg select, #yiv6530274246 input, #yiv6530274246 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246ygrp-mlmsg pre, #yiv6530274246 code {font:115% 
monospace;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-mlmsg #yiv6530274246logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-msg 
p#yiv6530274246attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246ygrp-reco #yiv6530274246reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-sponsor 
#yiv6530274246ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246ygrp-sponsor #yiv6530274246ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246ygrp-sponsor #yiv6530274246ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv6530274246 #yiv6530274246ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv6530274246 
#yiv6530274246ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv6530274246 

   

Kirim email ke