"Kalau ada kata-kata 'memberikan rusunawa', itu artinya manipulatif, sebab 
rusun itu bukan diberikan, tapi disewa. Yang menjadi korban lagi-lagi kelompok 
miskin," kata Siane menambahkan.

...http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/09/09/od70tw383-komnas-ham-sebut-ahok-manipulatif

Jumat, 09 September 2016, 00:02 WIB
Komnas HAM Sebut Ahok Manipulatif
Red: Nidia ZurayaFoto : Mgrol_76Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok    
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan penggusuran di kawasan Kelurahan 
Bukit Duri, Jakarta Selatan, sampai gugatan warga di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat menghasilkan keputusan tetap."Pemerintah DKI harus menghormati hukum," 
ujar Komisioner Komnas HAM Siane Indriani, ketika menerima aduan warga Bukit 
Duri di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (8/9).Komnas HAM memandang penggusuran 
bukanlah solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Alih-alih menggusur dan 
memindahkan warga ke rumah susun yang menyewa, DKI diminta untuk mengevaluasi 
kembali penataan kotanya.Apalagi, terkait Bukit Duri, Pemprov DKI Jakarta di 
bawah pimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama hampir tidak pernah melakukan 
dialog dengan warga. "Kalau ada kata-kata 'memberikan rusunawa', itu artinya 
manipulatif, sebab rusun itu bukan diberikan, tapi disewa. Yang menjadi korban 
lagi-lagi kelompok miskin," kata Siane menambahkan.Komnas HAM akan memberikan 
surat resmi kepada Gubernur DKI agar menghentikan rencana penggusuran Bukit 
Duri dan memberikan perhatian terhadap keinginan warga. Kalau tidak digubris, 
Komnas HAM berjanji terus memberikan surat rekomendasi. "Akan ada surat kedua, 
ketiga. Kami yakin masyarakat akan memberikan penilaian sendiri," ujar 
Siane.Setelah dua surat peringatan kepada warga, Pemprov DKI Jakarta berencana 
melakukan penggusuran rumah-rumah di Bukit Duri, diperkirakan pada 14 September 
2016. Wilayah yang terkena kebijakan normalisasi Kali Ciliwung adalah RW 9, RW 
10, RW 11, dan RW 12.Menurut Siane, pihaknya menyesalkan tindakan Pemerintah 
DKI Jakarta yang tetap mengeluarkan dua surat peringatan kepada warga Bukit 
Duri, walaupun gugatan warga kepada pemerintah melalui mekanisme perwakilan 
kelompok (class action) sedang bergulir di pengadilan.Adapun gugatan tersebut 
terdaftar dalam perkara perdata nomor: 262/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST pada tanggal 
10 Mei 2016. "Kalau tidak dihentikan sampai adanya putusan hukum tetap, artinya 
kepala daerah DKI tidak menghormati hukum," kata Siane. Sumber : Antara

Kirim email ke