------ Original Message ------
From: "'Karma, I Nengah [PT. Altus Logistic Service
Indonesia]'[email protected] [GELORA45]" <[email protected]>
To: "'[email protected]'" <[email protected]>; "'Sunny'"
<[email protected]>
Sent: Wednesday, 5 Oct, 2016 At 12:56 PM
Subject: [GELORA45] Panglima Berharap TNI Punya Hak Politik
TNI aktif sebaiknya tidak punya hak politik karena dikuatirkan bisa
mengerahkan "kekuatannya" untuk kudeta seperti Soeharto. Kalau personal
TNI ingin berpolitik, harus melepaskan jabatannyua dalam
kemiliteran. Ingatlah bahwa TNI adalah "ALAT NEGARA" yang diperlukan
untuk menjaga dan melindungi Negara bukannya untuk Memerintah Negara
seperti masanya Soeharto.
Jangan ah, pengalaman dulu selain warna kuning diangkut sampai dikantor
2 juga diintip-intip.
Sehingga warna pelangi tidak ada lagi di muka bumi ini.
From: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, October 05, 2016 8:45 AM
To: ;
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Panglima Berharap TNI Punya Hak
Politik
res : Apakah selama ini para petinggi dan pensiunan perwira TNI tidak
punya hak politik untuk duduk pada jabatan sipil dan tidak makmur kaya
raya?
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/05/oej92k335-panglima-berharap-tni-punya-hak-politik
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/05/oej92k335-panglima-berharap-tni-punya-hak-politik>
Rabu, 05 Oktober 2016, 05:48 WIB
Panglima Berharap TNI Punya Hak Politik
Red: Esthi Maharani
Jendral Gatot Nurmantyo
Jendral Gatot Nurmantyo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Gatot Nurmantyo berharap
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat memiliki hak politik untuk
memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Ia merasa TNI seperti
warga negara asing yang tak boleh ikut pesta demokrasi.
"Saat ini TNI seperti warga negara asing saja kan begitu, tidak boleh
memilih kemudian kalau ikut pilkada (pemilihan kepala daerah) harus
mengundurkan diri sedangkan PNS tidak," kata Gatot, Jakarta, Selasa
(5/10).
Dia memahami alasan TNI tidak memiliki hak politik karena TNI adalah
organisasi yang dipersenjatai sehingga dikhawatirkan ada kampanye dengan
melibatkan senjata. Namun, Gatot mengatakan saat ini pihaknya juga belum
siap jika diberikan hak politik itu.
"Jadi belum siap sekarang, mungkin 10 tahun yang akan datang siap
tergantung kondisi politik. Ya tergantung kondisi politik saat itu
karena yang menentukan TNI bisa ikut siapa? undang-undang kan,
undang-undang siapa yang buat? DPR kan, TNI hanya ikutin saja itu,"
ujarnya.
Dia mengatakan TNI bisa memiliki hak politik tergantung dari kondisi
politik dan peraturan yang mungkin dikeluarkan penguasa pada zaman itu.
"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai panglima
TNI belum siap, entah lima sepuluh tahun yang akan datang ya tergantung
kondisi politik," tuturnya.
Sumber : antara
