Susi: Program Penanggulangan Banjir Jakarta Justru Mengundang Banjir yang Lebih Besar Rabu, 5 Oktober 2016 | 9:20
http://sp.beritasatu.com/home/susi-program-penanggulangan-banjir-jakarta-justru-mengundang-banjir-yang-lebih-besar/117071 Susi Pudjiastuti. [www.cnnindonesia.com] Berita Terkait § Ahok: Bangunan Bersertifikat di Kemang Tak Bisa Digusur, Kecuali Dibayar § 400 KK Terlindung dari Banjir Berkat Water Pond Milik Kemang Village § Ahok: Bangunan Resmi di Bibir Kali Jadi Masalah Normalisasi Krukut § DKI Akan Ambil Lahan Kali Krukut dengan Konsinyasi § Ahok: Krukut Memang Kali Paling Bermasalah [JAKARTA] Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengaku tak heran dengan banjir yang masih terus melanda Jakarta. Sebagai seorang yang berkecimpung di bidang lingkungan, Susi menilai program-program penanggulangan banjir yang dicanangkan Pemprov DKI justru mengundang banjir yang lebih besar. "Kalau kita orang lingkungan hidup dengan (melihat) pembangunan Jakarta ini terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak aneh. Wong memang the way it's designed and constructed right now adalah it's a flood in program," kata Susi dalam diskusi publik "Kebijakan Reklamasi: menilik tujuan, manfaat, dan efeknya" di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/10). Susi memaparkan, program normalisasi sungai justru meluruskan daerah aliran sungai (DAS). Akibatnya, air sungai dari hulu mengalir dengan cepat ke hilir. Selain itu, sisi sungai ditanggul yang membuat air sungai tidak meresap ke tanah. Sementara proyek reklamasi di pantai utara Jakarta yang merupakan bagian proyek penanggulan banjir Jakarta National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant sea wall (tanggul laut raksasa) justru menjauhkan air sungai dengan laut. "Sungai diluruskan, ditanggul, jadi air tidak ke mana-mana. Kencang dari hulu ke hilir, nah di pinggir direklamasi. Jadi air dipercepat turun ke bawah, pantainya dijauhin. It's flood in project. Bukan membendung, mempercepat air hulu, lalu memperlambat air keluar dari daratan Jakarta," jelasnya. Hal ini, kata Susi diperparah dengan disedotnya air tanah Jakarta yang membuat pori-pori tanah semakin keropos. Akibatnya, permukaan tanah Jakarta semakin menurun yang membuat air laut masuk. "Sehingga air laut masuk. Jadi dua. Satu banjir dari naiknya air laut, kedua cepatnya turun dari hulu karena dipercepat, penyodetan, pelurusan. Jadi tidak ada komprehensif pembangunan water set di mana DAS diperbaiki, sungai direnaturalisasi, dikembalikan belok-belok supaya lambat lagi. Kalau (DAS) dilurusin erosinya juga akan lebih kencang. Sedimentasi tidak keluar karena kanan kirinya ditanggul. Jadi ke mana itu lumpur yang menaikkan permukaan dasar sungai?. Permukaan dasar sungai naik, memangnya air berkurang setiap tahun? Tidak. Air tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik berarti daya tampung air kurang. Tanggulnya ditinggiin lagi dan suatu saat tidak kuat, jebol. Banjir bandang. Itu yang terjadi," paparnya. Lebih jauh, Susi menilai, reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta yang merupakan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant sea wall (tanggul laut raksasa) belum tentu menjadi solusi banjir Jakarta. Hal ini lantaran proyek reklamasi dilakukan tanpa lebih dulu membangun bendungan untuk menyimpan kelebihan air di Jakarta. "Saya dengarnya mau bangun bendungan, bendungannya belum jadi. Bendungan kan untuk menyimpan kelebihan air Jakarta untuk ditampung sebagai salah satu air minum, air tawar Jakarta, tetapi bendungan belum jadi, pulau-pulau reklamasi sudah terjadi. Jadi ya tempat airnya ke mana?" ungkapnya. Susi menegaskan, pernyataannya ini sebagai pribadi bukan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. "Itu satu pendapat saya sebagai orang yang peduli kepada lingkungan, bukan sebagai menteri, komentar saja tentang Jakarta banjir," kata Susi. Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi menyatakan, reklamasi di pantai utara Jakarta bukan hanya kewenangan Pemprov DKI. Menurutnya, proyek ini seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat karena total luas 17 pulau yang direklamasi mencapai 5.100 hektar. Apalagi, reklamasi ini juga bersinggungan dengan kepentingan Jawa Barat dan Banten. Untuk itu, Susi menilai tepat kajian mengenai reklamasi ini dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dengan kewenangan berada di pemerintah pusat, dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dan lainnya akibat dari reklamasi teluk Jakarta dapat dikaji secara komprehensif dan terintegrasi. "Mosok iyo Jakarta dibilang bukan kawasan strategis nasional. Jakarta ini Ibu Kota Indonesia dan 17 pulau itu besar sekali 5.100 hektar. Memang kalau dibikin per pulau kecil di bawah 500 haektar yang izinnya tidak sampai ke pusat, tetapi kalau 17 pulau dijumlahin ya jadi 5.100 hektar. dan dampaknya seperti itu apa. Itulah amdal yang komprehensi sangat dibutuhkan. dan ini melibatkan tiga provinsi. Jawa Barat, Banten dan Jakarta karena tanah yang dipakai nguruk dari Banten," paparnya. Susi menegaskan, pihaknya berupaya mematuhi instruksi Presiden Joko Widodo mengenai reklamasi ini. Presiden, kata Susi, menyatakan reklamasi tidak boleh merusak lingkungan, merugikan nelayan dan harus sebesar-besarnya untuk kepentingan umum serta tidak ada aturan yang ditabrak. Selain itu, Presiden mengingatkan agar proyek reklamasi ini dikendalikan oleh pemerintah bukan oleh pihak swasta. "Jadi saya pikir sudah betul bahwa urusan yang misalnya urusan Jakarta ini dibawa satu proyek yang ditangani (pemerintah) pusat dan Presiden juga pesan harusnya menjadi government driven bukan private driven," tegasnya. [F-5]
