Coba bandingkan keprihatinan bung legowo dan bung marco ini dengan keprihatinan jonathan yang selalu bashing Jokowi dengan mengatakan: bakar2 kapal orang itu manusiawi ya????”
Hati2 bung dengan orang2 humanis seperti jonathan ini! Bisa2 kalian2 ini dimasukkan keneraka oleh jonathan karena mau membenahi laut Indonesia! Salam Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Monday, October 10, 2016 5:32 AM To: '[email protected]' [email protected] [temu_eropa] <[email protected]>; Chalik Hammid <[email protected]>; Sunny <[email protected]>; RKB <[email protected]>; GELORA_In <[email protected]>; Sheila Kartika [email protected] [PERS-Indonesia] <[email protected]>; [email protected]; 'Chan CT' [email protected] <[email protected]>; Nasional-List <[email protected]>; Roeslan <[email protected]>; Lusi.D <[email protected]>; NESARE <[email protected]>; Yoseph T Taher <[email protected]>; GELORA_In <[email protected]> Subject: [GELORA45] Re: [temu_eropa] Ilegal fishing merugikan Indonesia $20milyar/tahun (Rp 260T/tahun) MASALAH PENCURIAN IKAN (PENANGKAPAN IKAN ILLEGAL ) dan KEAMANAN MARTIIM dan SOUVERIGNTY ( KEDAULATAN ) PERAIRAN R.I. NAH JIKA PEMERINTAH SUDAH TAHU DAN MENDENGAR SENDIRI > BAGAIMANA GENTINGNYA MASALAH PERIKANAN - dan MASALAH PENCURIAN dan atau PENANGKAPAN IKAN ILLEGAL disekitar kawasan LAUTAN NUSANTARA INDONESIA serta BETAPA BESAR RIZIKO dan KERUGIAN yang diakibatkannya bagi NEGARA (R.I. ) ...maka PAK PRESIDEN Ir.JOKOWI sekarng mempunyai ALASAN DAN BUKTI NYATA untuk Tanpa Ragu memeberi TUGAS yang KONGKRET DAN TEGAS kepada MENTERI MARITIM > Jendral Pensiuna LUHUT PANDJAITAN agar benar2 dan dengan Tuntas MENJAGA KEMANAN PERAIARAN , PELYAEAN DAN PELABUHAN NUSANTARA ( Bukan untuk Business Militernya ) ... dan dalam HAL JIKA TIDAK ADA HASILNYA YANG NYATA dan atau Tidak menunjukkan Kesanggupannya yang Significant untuk MENGGULUNG PENANGKPAN IKAN ILLEGAL dan MEMPERKECIL AKIBAT KERUGIAN bagi NEGARAyang disebabkan oleh Pencurian Penangkapan illegal yg berkelanjutan (sebagai Menteri Maritim), maka Pak Presiden selaku Kepala Pemerintah juga mempunyai SERIBU ALASAN dan memunyai WEWENANG DAN hAK hUKUM untuk melaksanakan RESUFFEL pada MENTERI MARITIM TERKIAT... ( Note: Sebagai seorang Jendral Pensiunan > Gajihnya akan jauh lebih besar dari 1OO KEPALA BAGIAN dikantor2 atau di Perusahan2 , oleh karenanya Jendarl2 Peniunan susda Tidak harus bekerja lagi / terutama sudah smaa sekali TIDKA HARUS memegang Jabatan Penting di RESORT2 KEMENTRIAN SIPIL ( NON MILITER) yang membutuhkan AHLI2 PROFESSIONAL YANG BERPENGALAMAN DIRESORT TERKAIT yang lebih2 Sifat Kegiatan Resort terkait tsb justru sifatnya NON MILITER .... 2016-10-10 11:03 GMT+02:00 [email protected] <mailto:[email protected]> [temu_eropa] <[email protected] <mailto:[email protected]> >: Jokowi hari ini (Senin, 10/10) di Simposium Kejahatan Perikanan Internasional di Jogya, "Illegal fishing telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika per tahun. Termasuk mengancam 65 persen terumbu karang kita." $20 milyar AS itu sama dengan Rp 260 Triliun... Tahun 2016 ini APBN untuk pendidikan saja cuma Rp 150 T....!! http://politik.rmol.co/read/2016/10/10/263823/Jokowi:-Kejahatan-Pencurian-Ikan-Berdampak-Besar- Jokowi: Kejahatan Pencurian Ikan Berdampak Besar POLITIK SENIN, 10 OKTOBER 2016 , 14:15:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO <http://rmol.co/images/berita/normal/321711_02141010102016_ikan.jpg> Net RMOL. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa kegiatan pencurian ikan atau illegal fishing di laut suatu negara sebagai kejahatan transnasional yang berdampak besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan sebatas pada industri perikanan namun juga mencakup kondisi lingkungan hidup. "Laut adalah sumber pendapatan bagi 520 juta penduduk dunia dan sumber pangan bagi 2,6 miliar orang. Praktik illegal fishing telah mengurangi stok ikan dunia sebesar 90,1 persen," ujarnya saat membuka Simposium Kejahatan Perikanan Internasional di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (10/10). Menurut Jokowi, pencurian ikan juga bisa terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkoba, dan pelanggaran terhadap perlindungan alam. Menurutnya, kejahatan tersebut telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang serius dan terorganisir. "Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memerangi kejahatan trans nasional yang terorganisasi tersebut dengan kolaborasi global," katanya. Data Food and Agriculture Organization (FAO), pada 2014, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai produsen ikan laut terbesar di dunia dengan jumlah tangkapan mencapai 6 juta ton atau setara 6,8 persen total produksi dunia untuk ikan laut. Namun, Jokowi meyakini bahwa data itu masih berada di bawah potensi maksimal Indonesia. Pencurian ikan yang terjadi di banyak wilayah laut Indonesia menjadi faktor penghambat utama. "Illegal fishing telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika per tahun. Termasuk mengancam 65 persen terumbu karang kita," jelasnya. Untuk itu, pemerintah berkomitmen terus melakukan upaya pemberantasan pencurian ikan dengan belajar dari keberhasilan negara lain dalam upaya penanganan pencurian ikan di perairan. Terlihat dari tindakan tegas pemerintah dengan melakukan penangkapan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 236 kapal asing pencuri ikan telah ditenggelamkan. Simposium Kejahatan Perikanan Internasional sendiri diselenggarakan selama 10-11 Oktober 2016 dengan membahas berbagai masalah seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, kejahatan narkoba. Sebanyak 46 perwakilan negara turut hadir dalam simposium di antaranya Australia, Austria, China, India, Ghana, Nigeria, Afrika Selatan hingga Vietnam. Perhelatan serupa pertama kali digelar di Afrika Selatan yang diikuti oleh perwakilan dari 36 negara. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi di antaranya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. [wah]
