Di alam demokrasi yang namanya program, kebijakan,serta langkah pemerintah 
haruslah berakar pada kebutuhan 
masyarakat (bahasa Betawinya, "bottom-up"). Jangan 
mentang-mentang diberi kedudukan sebagai Sang Adipati
lantas yang bersangkutan bersikap adigang-adigung. Ya, 
sebagai adipati dia tidak bisa - dan tidak boleh - seenaknya 
perintah-perintah Rakyat (untuk minggat dari pinggir kali 
ke rusun sewa, misalnya). Sebab, pendekatan top-down begitu, 
main perintah begitu, hanya berlaku kepada jajaran aparat 
di bawahnya.
Dari apa yang terjadi selama 71 tahun ini, harus diakui bahwa 
Indonesia belum sepenuhnya menjalankan asas demokrasi yangmenjamin kedaulatan 
Rakyat. Ditambah dengan sontoloyonya 
kepartaian yang mengisi dewan perwakilan Rakyat, semakin 
lengkaplah kesombongan penguasa atas segenap pemilik suara. 
Padahal, dengan asas kedaulatan Rakyat, tidak ada kebijakan 
pemerintah yang bisa dijalankan tanpa persetujuan Rakyat melaluiwakil-wakilnya 
di DPR/DPRD. Apabolehbuat, pada titik ini kita 
terpaksa menilai bahwa setiap ketidakbijakan pemerintah adalah 
juga hasil kesepakatan / kongkalikong, antara pemerintah dan DPR/DPRD.

Sekalipun begitu, dalam kasus penggusuran di Bukit Duri ini, 
DPRD-DKI sebetulnya sudah mengingatkan sang adipati untuk 
menghormati gugatan hukum yang sedang berjalan. Tapi toh 
sang adipati Ahok terlanjur besar kepala karena merasa segala 
tindakannya akan dilindungi sang adinegara. Lebih dari itu, dia malah 
melontarkan pernyataan akan membunuh ribuan Rakyat yang 
"menentang saya" (Ahok). Artinya jelas, dia bermaksud membunuhi 
orang-orang yang menentang dirinya, bukan yang menentang 
kebijakan gubernur.
Kecuali Ahok, saya kira siapapun punya pendapat yang sama 
seperti Anda, tidak pantas seorang petinggi bermulut sebiadab itu. 
Terlebih kepada Rakyat. Rakyat yang tidak pernah memilihnya 
menjadi gubernur DKI. Dia menjadi gubernur berkat sistem yang 
menunggangi paham demokrasi.

Bagaimanapun, Ahok itu cuma satu dari sekian banyak petinggi 
yang berpura-pura menghormati kedaulatan Rakyat demi kepentinganpribadi dan 
gerombolannya.


--- SADAR@... wrote:
Saat melaksanakan kebijaksanaan, Pemerintah yang berkuasa seringkali akan 
menghadapi PERLAWANAN keras dari sekelompok masyarakat. Bagi Pemerintah yang 
baik dan betul-betul mengabdi pada rakyat, tentu HARUS bersabar dan menunjukkan 
kemampuannya meyakinkan masyarakat yang meneentang itu. Tentu dengan 
perhitungan disatu pihak sedapat mungkin menghindari jatuhnya KORBAN dan 
seminimal mungkin penderitaan lebih berat pada rakyatnya, dipihak lain tentu 
harus menjamin agar program pemerintah bisa berlangsung LANCAR! Solusi Ahok 
tetap menggusur penghuni Bukit Duri setelah keluarkan SP3 yang ngotot tidak 
hendak pindah keRUSUN, dan dalam kenyataan tanpa perlawanan yang berakibat 
jatuh korban, patut disyukuri. Namun demikian, bagi yang merasa keputusan 
pemerintah DKI-Jakarta menggusur kampung Bukit Duri itu adalah TIDAK BIJAKSANA 
dan TIDAK MANUSIAWI tentu saja boleh melanjutkan PROTES dan PERJUANGANNYA! 
Kata-kata Ahok, “Saya ingin 10 juta orang hidup, bila 2 ribu orang menentang 
saya dan membahayakan 10 juta orang, saya bunuh didepan anda!” adalah 
keterlaluan dan TIDAK PANTAS keluar dari mulut seorang pejabat! Bagaimanapun 
juga demi keselamatan dan kienyamanan hidup 10 juta warga juga TIDAK BOLEH 
membunuh yang 2000, apapun KESALAHAN dan DOSAnya! Konkrit sehubungan dengan 
kampung Bukit Duri yang dituduh membangun perumahan illegal dibantaran sungai 
dan akibatkan banjir itu, ... juga harus ingat, mereka itu sudah hidup disitu 
puluhan tahun! Bukan beberapa hari saja dan oleh karena usaha mensosialisasi 
perpindahan keRUSUN dianggap sudah CUKUP dan pelaksanaan program tidak bisa 
ditunda lagi! Dengan kata lain, kalau mereka tidak segera digusur, penduduk 
Jakarta 10 juta itu terancam bahaya TSUNAMI! Lha, kenyataan selama puluhan 
tahun mereka disitu, yang jutaan penduduk di Jakiarta juga tidak ada bahaya 
apa-apa, kecuali kebanjiran yang menjengkelkan saja, ... Jadi, menurut saya, 
perhitungannya bukan 2000 penduduk Bukit Duri itu dilawan dengan 10 juga 
penduduk Jakarta, tapi melihat sampai dimana KEBERHASILAN usaha sosialisasi 
pemindahan ke RUSUN oleh Pemerintah DKI-Jakarta, sudah dilaksanakan secara baik 
atau belum! Lebih jelas lagi melihat kenyataan konkrit, dari jumlah penduduk 
kampung Bukit Duri yang 2000-an itu ada berapa % yang sudah pindah keRUSUN??? 
Kalau yang pindah keRUSUN hanya puluhan atau ratusan saja, sedang lebih 60% 
masih berkeras tidak hendak pindah, artinya kerja sosialisasi pem. DKI harus 
dipelajari dimana masalahnya! TIDAK SEGERA dianggap kerja sudah cukup dan main 
gusur dengan kekerasan saja! Temukan apa sebab masih begitu buuuaaanyak orang 
tidak hendak pindah ke RUSUN, bagaimana pem.DKI ikut membantu memecahkan 
keberatan mereka itu, ... kalau tuntutan yang diajukan keterlaluan dan pem.DKI 
tidak bisa memenuhinya, yaa ajukan jalan keluar lain yang bisa diterima. 
Bagaimanpun juga kerja sosialisasi itu tetap harus dijalankan lebih dahulu 
dengan sebaik-baiknya,  tindak penggusuran baru dijalankan setelah penduduk yg 
ngotot tidak hendak pindah itu tinggal 20 orang saja!  Salam-damai,ChanCT 
From: ajeg  Selain diberi kesempatan, masyarakat juga wajib mendapat 
perlindungan, 
pendampingan serta bimbingan untuk menata hidup dan kehidupannya.Itulah tugas 
pemerintah sesuai amanat UUD. Bukan malah berpikir konyoluntuk membunuh Rakyat 
sendiri.

“Kalau saya ditanya, apa HAM anda? Saya ingin 10 juta orang hidup, 
bila dua ribu orang menentang saya dan membahayakan 10 juta orang, 
saya bunuh di depan anda,”
--- SADAR@... wrote:
Seandainya Warga Miskin Diberi Kesempatan Rizal 
Assalamhttp://indoprogress.com/2016/10/seandainya-warga-miskin-diberi-kesempatan/
  7 October 2016 Harian Indoprogress  28 SEPTEMBER 2016, sekitar pukul 07.30 
WIB, kedatangan aparat gabungan Satpol PP dan polisi akhirnya mewujudkan mimpi 
buruk warga Bukit Duri. Bermodal gerobak motor dengan genset dan alat musik 
gitar dan jinbe di dalamnya serta poster penolakan, warga melawan penggusuran 
dengan cara damai dan simpatik. 

Sayang, simpati itu tidak menyentuh nurani aparat—di bawah komando Pemprov 
DKI—untuk menghentikan, atau setidaknya menunda penggusuran sampai adanya 
putusan gugatan class action dan PTUN. Hari itu, warga Bukit Duri tergusur, 
mereka terusir dari ruang hidup dengan memori di dalamnya.
Dalih yang digunakan untuk menggusur warga Bukit Duri—juga kasus penggusuran 
lainnya—selalu berkaitan dengan agenda normalisasi. Dalam klaimnya, Ahok 
sebagai pemegang komando pemerintahan mengatakan bahwa proyek normalisasi 
sungai akan tertunda karena adanya pemukiman liar di sekitar sungai. Setiap 
nyawa yang hidup di atas tanah pinggiran sungai dianggap sebagai benalu, 
dipandang sebagai orang barbar yang tidak tahu aturan dan menjijikkan—yang oleh 
karena itu, harus disingkirkan!
Normalisasi sungai dianggap lebih penting dibandingkan kehidupan ratusan warga. 
Dalam istilah Ahok, “Kalau saya ditanya, apa HAM anda? Saya ingin 10 juta orang 
hidup, bila dua ribu orang menentang saya dan membahayakan 10 juta orang, saya 
bunuh di depan anda,” ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com (24/08/2015). 
Maka tidak jadi soal jika “segelintir” orang digusur, karena toh mengakibatkan 
mudharat jika dibiarkan membawa masalah bagi kepentingan “publik”.
Namun, bagaimana jika ternyata normalisasi sungai dapat berjalan tanpa 
menggusur warga?
Bagaimana jika warga yang dipandang barbar itu ternyata berdaya dan berbudaya 
luhur serta dapat menjadi pelaku aktif konservasi lingkungan sungai? Mengapa 
Ahok memilih untuk menggusur sekalipun ia mengetahui adanya alternatif tersebut?
Jika Warga Miskin Tidak Dipandang Sebelah MataSeandainya kita mau bertanya, 
mendengar dan mengetahui lebih tanpa berprasangka, maka kita akan memahami 
bahwa warga miskin yang diberikan kesempatan dapat mengubah wajah kota yang 
lebih manusiawi. Lewat pembangunan kampung susun, misalnya, agenda normalisasi 
sungai dapat tetap berjalan tanpa harus menggusur warga. Konsep yang digagas 
dan dirancang secara partisipatif oleh warga ini bisa mengakomodasi jalan 
inspeksi dan pengerukan sungai dengan cara warga mundur beberapa meter dari 
pinggir kali. Lebih jauh tentang konsep ini bisa merujuk pada tulisan yang 
disusun oleh Sri Suryani, Forum Kampung Kota dan Bosman Batubara. 

 Gagasan ini dirumuskan sebab warga sendiri menyadari pentingnya menjaga 
lingkungan dan kebersihan sungai. “Kita tidak pernah menolak yang namanya 
normalisasi sungai Ciliwung,” ujar pegiat Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi 
yang mendampingi warga Bukit Duri dan Kampung Pulo. “Warga itu sangat rasional, 
tidak mau tinggal di pemukiman kumuh.”
Berbeda dengan rumah susun sewa (rusunawa), kampung susun mempertahankan 
kekerabatan, interaksi dan kohesi sosial yang terjalin selama bertahun-tahun. 
Jika ruang dalam rusunawa berbentuk unit-unit yang terpisah, kampung susun 
mengadopsi kehidupan kampung tapak tradisional. Adopsi ini memberikan 
keleluasaan warga untuk memenuhi kebutuhan ruangnya, baik untuk kegiatan 
perekonomian yang terintegrasi dengan ruang hunian ataupun untuk berinteraksi 
melalui sanggar belajar. “[Kampung] itu bisa menampung frustasi sosial 
masyarakat. Betapapun miskinnya, tidak ada angka bunuh diri. Jadi, semacam 
katarsis sosialnya tertampung dalam sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini 
yang ingin kita masukkan dalam kampung susun. Itu sebabnya kita namakan kampung 
susun karena bukan hanya ada tempat pekerjaan, tapi ada juga semacam ruang 
seperti sanggar untuk interaksi sosial, ada masjid, ada musholla. Jadi, 
pekerjaan warga yang sekarang ini bisa ditampung di sana.”[1]  Dengan memahami 
konteks sosio-historis dan budaya warga kampung, kita dapat memahami mengapa 
warga menolak untuk dipindahkan ke rusunawa. Sebab, di setiap jengkal tanah 
yang mereka tinggali selama belasan hingga puluhan tahun, ada kenangan yang 
tidak dapat “direlokasi” ke rusunawa. Maka penggusuran paksa, apalagi tanpa 
bertanya kepada warga, sama dengan menghancurkan memori kolektif atas ruang 
hidup. Konteks ini yang menjadikan kampung susun menjadi relevan.  Selain 
mempertahankan martabat warga, kampung susun memberikan kedaulatan warga atas 
tanah. Warga yang memilih untuk tidak menempati rusunawa umumnya 
dilatarbelakangi oleh faktor beban sewa. Menurut pegiat Ciliwung Merdeka Isnu 
Handono, masa sewa kontrak yang diberikan kepada warga dari pihak pengelola 
hanyalah dua tahun.[2] Setelah dua tahun, akan ada evaluasi apakah seorang 
warga layak melanjutkan sewa kontraknya atau tidak. “Unsur tidak layaknya 
seperti bayar sewa telat atau menunggak. Kalau tidak layak kan aku digusur, 
disegel unitnya,” tutur Isnu.
Kampung susun dalam hal ini memberikan perlindungan hak warga atas perumahan 
seperti yang diatur dalam Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob). 
Sebab, status unit kampung susun adalah sebagai milik warga, bukan sewa. Dengan 
demikian, warga tidak perlu khawatir akan adanya ‘penggusuran kedua’.
Dengan menggeser pemukiman dan memberikan ruang bagi jalan inspeksi atau alat 
pengeruk sungai, pembangunan kampung susun memungkinkan berjalannya agenda 
normalisasi sungai. 

Selain itu, rongga di bawah kampung susun juga berguna sebagai room for the 
river atau celah untuk luberan air sungai (Bosman, 2016). Model pemukiman ini 
juga dapat memberikan ruang untuk resapan air melalui biopori dan tanaman 
vegetasi penguat tanah (Suryani, 2016).
Warga Bukit Duri dan Kampung Pulo sendiri mempunyai pengalaman panjang dalam 
mengelola lingkungan sungai. Pasca banjir besar di Jakarta tahun 2007, 
misalnya, warga berinisiatif mengadakan Gerakan Lingkungan Hidup. 

Berdasarkan penuturan Isnu, kegiatan gerakan tersebut terdiri dari pengolahan 
kompos organik hasil rumah tangga, menanam tanaman keras di pinggir sungai, 
mengembangkan sumur resapan untuk menampung air hujan serta pengelolaan sampah.
Pengalaman warga Bukit Duri dan Kampung Pulo ini menunjukkan bahwa warga 
mempunyai segenap prasyarat yang dibutuhkan untuk menjalankan agenda 
normalisasi sungai, baik kemauan, pengalaman dan pengetahuan. 

Meskipun demikian, adanya kenyataan tersebut tidak lantas menghentikan agenda 
penggusuran warga miskin kota. Lebih jauh lagi, konsep kampung susun itu 
sendiri telah mendapat persetujuan Jokowi, juga tentunya bersama Ahok, selang 
sehari setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pertanyaannya, jika 
konsep kampung susun telah dilihat sebagai alternatif pengelolaan tata kota dan 
sungai serta mungkin untuk dilaksanakan, kenapa penggusuran tetap dijadikan 
pilihan? Ada apa? Modus Pengusiran Warga Miskin Kota?Ahok mengklaim bahwa warga 
Bukit Duri gagal mendapatkan kuasa atas tanah dari warga yang tinggal di 
bantaran sungai Ciliwung untuk membangun kampung susun. Padahal, dalam 
pernyataan sikap warga yang dikeluarkan melalui Ciliwung Merdeka, sebagian 
besar warga Bukit Duri mendukung usulan rencana pembangunan kampung susun. Di 
laman pernyataan sikap pun dilampirkan bukti tanda tangan dukungan warga.
Selain itu, Ahok juga menuduh Ciliwung Merdeka sebagai provokator penentangan 
warga. Dikatakan bahwa Ciliwung Merdeka sebelumnya berasal dari Kampung Pulo, 
kemudian pindah ke Bukit Duri pasca penggusuran karena gagal merealisasikan 
‘konsepnya’. Padahal, sanggar Ciliwung Merdeka berada di RT 06 / RW 12 
Kelurahan Bukit Duri sejak tahun 2000. “Ahok itu sendiri sudah tiga kali datang 
ke sanggar Ciliwung Merdeka di Bukit Duri,” kata Sandyawan.

Ahok juga sepertinya menutup mata atas kenyataan bahwa warga pemukim bantaran 
sungai Ciliwung dapat berdaya dan mempunyai budaya yang luhur. Meskipun warga 
Bukit Duri pernah mendapatkan penghargaan City Changer dari Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2013, Ahok memilih untuk tidak 
memberikan ruang keterlibatan warga dalam pembangunan kota. “Rakyat enggak 
butuh ladang gandum. Rakyat butuh roti,” kata Ahok.
Cara pandang ini menurut Isnu menempatkan warga miskin seolah-olah tidak 
berdaya dan hanya dapat meminta-minta. “Itu penghinaan menurutku,” kecam Isnu. 
“Akan lebih manusiawi dan mendidik jika diserahkan pada masyarakat pinggiran 
sungai, lewat program pemberdayaan lingkungan hidup, supaya warga sadar akan 
kesehatan dan lingkungan.” Tentu semua ini hanya akan terwujud jika warga 
diberikan kesempatan.

Sejumlah keganjilan ini membuat kita patut curiga bahwa penggusuran dan 
relokasi ke rusunawa adalah modus pengusiran warga miskin kota. Mulai dari 
pemutarbalikan fakta oleh Ahok yang tampak mendiskreditkan upaya alternatif 
warga, sistem rusunawa yang mengusir warga di kemudian hari dan menutup ruang 
partisipasi warga dalam pembangunan kota. Perlahan-lahan warga miskin dipaksa 
untuk meninggalkan Jakarta, menyisakan ruang kenyamanan bagi mereka yang sinis 
terhadap orang miskin.
Akhir kata, pendekatan teknokratis yang selama ini digunakan dalam setiap 
pembuatan kebijakan menutup ruang untuk bertanya apa yang dibutuhkan warga. 
Hanya karena mereka miskin, lantas warga Bukit Duri, Kampung Pulo dan korban 
gusuran lainnya mendapat stigma terbelakang, tidak berbudaya, dan tidak 
berdaya. Stigma ini dilekatkan sekalipun kenyataan yang ada bertolak belakang, 
seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman Ciliwung Merdeka mengorganisir warga 
Bukit Duri dan Kampung Pulo.

Melalui pengalaman bersolidaritas bersama warga Bukit Duri saat penggusuran, 
saya belajar bahwa ketika warga miskin diberi kesempatan, bukan tidak mungkin 
wajah perkotaan akan lebih manusiawi. Hal ini dimungkinkan ketika warga 
diberikan ruang dan perlindungan untuk mengorganisir serta mendidik dirinya 
sendiri. Apa yang perlu dilakukan saat ini adalah membuang jauh-jauh stigma 
orang pinggiran. *** Penulis adalah Sekretaris Kota PRP Jakarta Raya———–[1] 
Wawancara dengan pegiat Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi, 22 September 2016, 
di Sekretariat Ciliwung Merdeka.[2] Wawancara dengan pegiat Ciliwung Merdeka 
Isnu Handono, 21 September 2016, di Bukit Duri.

   

Kirim email ke