Politik di Indonesia itu serba aneh dan oportunistis, tempo hari kelompok Djan 
ada dikubu KMP sebagai oposisi dan dipecah melalui Romi yg membelot kepihak 
pemerintah bahkan dgn cepat Menkunham mengelusarkan SK mengesahkan Romi. Eh 
sekarang jadi kebalik kubu Djan mendukung Ahok dan bakalan dikasih SK 
Menkumham. Ha ha ha kayak nonton ludruk.
 

---In GELORA45@yahoogroups.com, <SADAR@...> wrote :

 
  
 PPP Gembosi Agus-Sylviana, 
 KPU DKI: Dukungan Tak Bisa Ditarik Kembali 
http://news.detik.com/berita/3320349/ppp-gembosi-agus-sylviana-kpu-dki-dukungan-tak-bisa-ditarik-kembali?_ga=1.155356155.1949918004.1476379369
 
http://news.detik.com/berita/3320349/ppp-gembosi-agus-sylviana-kpu-dki-dukungan-tak-bisa-ditarik-kembali?_ga=1.155356155.1949918004.1476379369
 Kamis 13 Oct 2016, 20:18 WIB
 Danu Damarjati - detikNews
 Foto: Hasan Alhabshy
  

Jakarta - PPP kubu Djan Faridz bisa menggembosi dukungan partai politik untuk 
bakal pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Bila Menkum HAM 
mengesahkan kubu Djan yang mendukung Ahok, maka jumlah dukungan untuk 
Agus-Sylvi bisa tak memenuhi syarat minimal. 

Namun KPU DKI menegaskan, dukungan yang sudah diberikan ke bakal pasangan calon 
tak bisa ditarik kembali. Dengan kata lain, tak mungkin terjadi penyusutan 
jumlah dukungan ke Agus-Sylviana dari yang semula memenuhi syarat menjadi tidak 
memenuhi syarat.

"Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan, partai 
politik yang sudah mengusung calon tidak dapat menarik dukungan," kata anggota 
KPU DKI Dahlia Umar saat berbincang, Kamis (13/10/2016).

Dia menjelaskan, PPP yang didaftarkan sebagai pengusung Agus-Sylviana ke KPU 
DKI adalah PPP kepengurusan Ketua Umum Romahurmuziy (Romi). Soalnya, kubu 
Romi-lah yang mengantongi Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM.

"PPP kemarin yang memiliki SK Kemenkum HAM terakhir adalah dari Pak Romi. Maka 
yang diterima adalah yang ditetapkan lewat SK Menkum HAM itu," tutur Dahlia.

Jumlah dukungan parpol untuk Agus-Sylvi adalah 38 kursi. Bila saja nantinya PPP 
kubu Djan diputuskan Menkum HAM sebagai pihak yang sah, maka hal itu tak 
menjadi soal. Tak bisa terjadi, jumlah dukungan susut dari 38 kursi menjadi 18 
kursi di bawah syarat minimal pencalonan 22 kursi.

"Kalau partai sudah mengusung dan didaftarkan kemudian memenuhi syarat, maka 
dukungan tidak dapat ditarik kembali," tutur Dahlia.


(dnu/jor) 









Kirim email ke