Qouvadis Hukum Indonesia.

Nasib Laporan Akhir TPF Munir tak jelas ada dimana dan pada siapa.

Sebagian besar para pejabat lempar tangan, membersihkan dirinya maupun instansinya.

Hal yang tidak jauh bedanya dengan SUPER SEMAR ASELI yang juga sampai saat

ini tidak jelas keberadaannya. Satu hal yang tidak bisa ditutup-tutupi ialah ada

pihak-pelaku sengaja melenyapkannya atapun menyembunyikannya demi untuk

menghindari maupun menutupi kejahatan dan perbuatan melanggar hukum

yang dia/mereka telah lakukan. Ada kata orang bijak: "serapat rapatnya menutupi

bahu busuk, akhirnya kecium juga".


AA




On 15-10-16 10:06, kh djie dji...@gmail.com [GELORA45] wrote:
Lha, kok SBY diam seribu bahasa..............
Sudah tidak jadi presiden, kok dokumen2 tidak diserahkan.......
Niru Suharto, mana itu SP 11 maret ?
Di perusahaan, orang berhenti kerja harus mengembalikan Lap Top yang biasa dibawa kerumah, kunci pintu gerbang dari beberapa orang yang bisa masuk perusahaan sewaktu-waktu, kunci kamar.

2016-10-15 9:57 GMT+02:00 'Chan CT' sa...@netvigator.com <mailto:sa...@netvigator.com> [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com>>:

    *Setneg Tegaskan, Tak Miliki dan Mengetahui Laporan Akhir TPF Munir*
    Rabu, 12 Oktober 2016 | 9:55

    
http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/setneg-tegaskan-tak-miliki-dan-mengetahui-laporan-akhir-tpf-munir/117151

    clip_image001Munir. [Google]

    *Berita Terkait*

    §Kasus Munir Bukan Kasus Biasa Yang Hanya Menyangkut Individu
    
<http://sp.beritasatu.com/home/kasus-munir-bukan-kasus-biasa-yang-hanya-menyangkut-individu/95780>

    §Nama Munir Dijadikan Nama Jalan di Belanda
    
<http://sp.beritasatu.com/home/nama-munir-dijadikan-nama-jalan-di-belanda/83921>

    §Jokowi-JK Didesak Buka Kasus Munir
    <http://sp.beritasatu.com/home/jokowi-jk-didesak-buka-kasus-munir/71344>

    §Pertanggungjawaban Kasus Munir Ada di Megawati, Bukan Jokowi
    
<http://sp.beritasatu.com/home/pertanggungjawaban-kasus-munir-ada-di-megawati-bukan-jokowi/70301>

    [JAKARTA] Menyikapi putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi
    Publik (KIP) yang dibacakan dalam sidang sengketa antara Komisi
    untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan
    Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) perihal gugatan membuka
    laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya aktivis
    Munir, Kemsetneg menegaskan bahwa tidak memiliki, menguasai dan
    mengetahui keberadaan dokumen laporan yang dimaksud.

    Hal itu ditegaskan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat
    Kemsetneg, Masrokhan dalam siaran pers yang diterima oleh media,
    pada Selasa (11/10).

    “Perlu kami sampaikan, bahwa Kemensetneg tidak memiliki,
    menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen Laporan Akhir Tim
    Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (Laporan TPF),” jelas
    Masrokan dalam siaran pers.

    Bahkan, Masrokan menegaskan bahwa dalam amar putusannya Majelis
    Komisioner KIP juga telah menguatkan fakta persidangan, yaitu
    Kemsetneg tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan
    dokumen dimaksud. Hanya saja, untuk langkah lebih lanjut, dia
    masih menunggu salinan putusan majelis KIP.

    “Hal ini sesuai dengan bukti dan fakta persidangan yang disebutkan
    dalam pertimbangan Majelis Komisioner KIP bahwa Kemsetneg tidak
    menguasai dokumen tersebut. Jadi Kemsetneg tidak mungkin
    mengumumkan Laporan TPF yang tidak dikuasainya,” tambahnya.

    Sebagaimana diberitakan, dalam amar putusannya Majelis Komisioner
    KIP yang diketuai oleh Evi Trisulo dengan anggota Dyah Aryani dan
    Yhannu Setiawan menyatakan pemerintah Republik Indonesia harus
    segera mengumumkan secara resmi informasi hasil penyelidikan TPF
    kasus meninggalnya Munir kepada masyarakat.

    "Memerintahkan kepada termohon untuk mengumumkan informasi berupa
    pernyataan sebagaimana yang tertuang dalam tanggapan atas
    keberatan informasi publik melalui media elektronik dan non
    elektronik yg dikelola termohon. Memerintahkan kepada termohon
    untuk menjalankan sesuai UU KIP berkekuatan hukum tetap," kata Evi
    saat membacakan putusan dalam sidang, Senin (10/10).

    Sebagaimana diketahui, dalam Keppres No 111 tahun 2004, tentang
    pembentukan Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir, disebutkan
    bahwa pemerintah harus mengumumkan hasil penyelidikan kepada
    masyarakat.

    Namun, dalam keterangan tertulis mantan Menteri Sekretaris Negara
    Sudi Silalahi yang dibacakan dalam persidangan, memang menyebutkan
    tidak mendapatkan salinan dokumen hasil kerja atau laporan TPF
    Munir. Seperti diketahui, Munir meninggal pada 7 September 2004
    dalam penerbangan dengan pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta ke
    Amsterdam, Belanda. Hasil autopsi menemukan pegiat HAM itu
    meninggal akibat racun arsenik.

    Kemudian, guna menungkap kasus kematian tersebut, Presiden Susilo
    Bambang Yudhoyono membentuk TPF. Tetapi hasil laporan TPF itu tak
    pernah diumumkan.

    Walaupun akhirnya sejumlah pihak dibawa ke meja hijau karena
    diduga bertanggung jawab, antara lain pilot garuda Polycarpus
    Budihari Prijanto, mantan Direktur Garuda Indra Setiawan, Direktur
    V Badan Intelejen Negara BIN Muchdi Purwoprandjono.

    Tetapi, yang berhasil dihukum adalah Pollycarpus dengan vonis
    penjara selama 14 tahun di pengadilan negeri, kemudian ditingkat
    banding hukumannya ditambah menjadi 20 tahun. Di tingkat kasasi
    hukumannya kembali dikurangi menjadi 14 tahun dan mendapatkan
    pembebasan bersyarat pada November 2014 lalu.

    Sedangkan, Muchdi PR bebas dari jerat hukuman karena sejumlah
    saksi mencabut kesaksian yang telah mereka sampaikan dalam
    penyidikan. Hanya saja, hingga 12 tahun berlalu, belum ditemukan
    siapa dalang ataupun motif dari pembunuhan aktivis HAM tersebut. [N-8]




Kirim email ke