Ayo, SBY berani nyangkal tidak ?

2016-10-15 10:40 GMT+02:00 j.gedearka <j.gedea...@upcmail.nl>:

> Qouvadis Hukum Indonesia.
>
> Nasib Laporan Akhir TPF Munir tak jelas ada dimana dan pada siapa.
>
> Sebagian besar para pejabat lempar tangan, membersihkan dirinya maupun
> instansinya.
>
> Hal yang tidak jauh bedanya dengan SUPER SEMAR ASELI yang juga sampai saat
>
> ini tidak jelas keberadaannya. Satu hal yang tidak bisa ditutup-tutupi
> ialah ada
>
> pihak-pelaku sengaja melenyapkannya atapun menyembunyikannya demi untuk
>
> menghindari maupun menutupi kejahatan dan perbuatan melanggar hukum
>
> yang dia/mereka telah lakukan. Ada kata orang bijak: "serapat rapatnya
> menutupi
>
> bahu busuk, akhirnya kecium juga".
>
>
> AA
>
>
>
>
> On 15-10-16 10:06, kh djie dji...@gmail.com [GELORA45] wrote:
>
>
> Lha, kok SBY diam seribu bahasa..............
> Sudah tidak jadi presiden, kok dokumen2 tidak diserahkan.......
> Niru Suharto, mana itu SP 11 maret ?
> Di perusahaan, orang berhenti kerja harus mengembalikan Lap Top yang biasa
> dibawa kerumah, kunci pintu gerbang dari beberapa orang yang bisa masuk
> perusahaan sewaktu-waktu, kunci kamar.
>
> 2016-10-15 9:57 GMT+02:00 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45] <
> GELORA45@yahoogroups.com>:
>
>>
>>
>> *Setneg Tegaskan, Tak Miliki dan Mengetahui Laporan Akhir TPF Munir*
>> Rabu, 12 Oktober 2016 | 9:55
>>
>> http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/setneg-tegaskan-
>> tak-miliki-dan-mengetahui-laporan-akhir-tpf-munir/117151
>>
>> [image: clip_image001]Munir. [Google]
>>
>> *Berita Terkait*
>>
>> §  Kasus Munir Bukan Kasus Biasa Yang Hanya Menyangkut Individu
>> <http://sp.beritasatu.com/home/kasus-munir-bukan-kasus-biasa-yang-hanya-menyangkut-individu/95780>
>>
>> §  Nama Munir Dijadikan Nama Jalan di Belanda
>> <http://sp.beritasatu.com/home/nama-munir-dijadikan-nama-jalan-di-belanda/83921>
>>
>> §  Jokowi-JK Didesak Buka Kasus Munir
>> <http://sp.beritasatu.com/home/jokowi-jk-didesak-buka-kasus-munir/71344>
>>
>> §  Pertanggungjawaban Kasus Munir Ada di Megawati, Bukan Jokowi
>> <http://sp.beritasatu.com/home/pertanggungjawaban-kasus-munir-ada-di-megawati-bukan-jokowi/70301>
>>
>> [JAKARTA] Menyikapi putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik
>> (KIP) yang dibacakan dalam sidang sengketa antara Komisi untuk Orang Hilang
>> dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Kementerian Sekretariat Negara
>> (Kemsetneg) perihal gugatan membuka laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF)
>> kasus meninggalnya aktivis Munir, Kemsetneg menegaskan bahwa tidak
>> memiliki, menguasai dan mengetahui keberadaan dokumen laporan yang dimaksud.
>>
>> Hal itu ditegaskan oleh Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kemsetneg,
>> Masrokhan dalam siaran pers yang diterima oleh media, pada Selasa (11/10).
>>
>> “Perlu kami sampaikan, bahwa Kemensetneg tidak memiliki, menguasai, dan
>> mengetahui keberadaan dokumen Laporan Akhir Tim Pencari Fakta Kasus
>> Meninggalnya Munir (Laporan TPF),” jelas Masrokan dalam siaran pers.
>>
>> Bahkan, Masrokan menegaskan bahwa dalam amar putusannya Majelis
>> Komisioner KIP juga telah menguatkan fakta persidangan, yaitu Kemsetneg
>> tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen dimaksud.
>> Hanya saja, untuk langkah lebih lanjut, dia masih menunggu salinan putusan
>> majelis KIP.
>>
>> “Hal ini sesuai dengan bukti dan fakta persidangan yang disebutkan dalam
>> pertimbangan Majelis Komisioner KIP bahwa Kemsetneg tidak menguasai dokumen
>> tersebut. Jadi Kemsetneg tidak mungkin mengumumkan Laporan TPF yang tidak
>> dikuasainya,” tambahnya.
>>
>> Sebagaimana diberitakan, dalam amar putusannya Majelis Komisioner KIP
>> yang diketuai oleh Evi Trisulo dengan anggota Dyah Aryani dan Yhannu
>> Setiawan menyatakan pemerintah Republik Indonesia harus segera mengumumkan
>> secara resmi informasi hasil penyelidikan TPF kasus meninggalnya Munir
>> kepada masyarakat.
>>
>> "Memerintahkan kepada termohon untuk mengumumkan informasi berupa
>> pernyataan sebagaimana yang tertuang dalam tanggapan atas keberatan
>> informasi publik melalui media elektronik dan non elektronik yg dikelola
>> termohon. Memerintahkan kepada termohon untuk menjalankan sesuai UU KIP
>> berkekuatan hukum tetap," kata Evi saat membacakan putusan dalam sidang,
>> Senin (10/10).
>>
>> Sebagaimana diketahui, dalam Keppres No 111 tahun 2004, tentang
>> pembentukan Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir, disebutkan bahwa
>> pemerintah harus mengumumkan hasil penyelidikan kepada masyarakat.
>>
>> Namun, dalam keterangan tertulis mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi
>> Silalahi yang dibacakan dalam persidangan, memang menyebutkan tidak
>> mendapatkan salinan dokumen hasil kerja atau laporan TPF Munir. Seperti
>> diketahui, Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam penerbangan dengan
>> pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Hasil autopsi
>> menemukan pegiat HAM itu meninggal akibat racun arsenik.
>>
>> Kemudian, guna menungkap kasus kematian tersebut, Presiden Susilo Bambang
>> Yudhoyono membentuk TPF. Tetapi hasil laporan TPF itu tak pernah diumumkan.
>>
>> Walaupun akhirnya sejumlah pihak dibawa ke meja hijau karena diduga
>> bertanggung jawab, antara lain pilot garuda Polycarpus Budihari Prijanto,
>> mantan Direktur Garuda Indra Setiawan, Direktur V Badan Intelejen Negara
>> BIN Muchdi Purwoprandjono.
>>
>> Tetapi, yang berhasil dihukum adalah Pollycarpus dengan vonis penjara
>> selama 14 tahun di pengadilan negeri, kemudian ditingkat banding hukumannya
>> ditambah menjadi 20 tahun. Di tingkat kasasi hukumannya kembali dikurangi
>> menjadi 14 tahun dan mendapatkan pembebasan bersyarat pada November 2014
>> lalu.
>>
>> Sedangkan, Muchdi PR bebas dari jerat hukuman karena sejumlah saksi
>> mencabut kesaksian yang telah mereka sampaikan dalam penyidikan. Hanya
>> saja, hingga 12 tahun berlalu, belum ditemukan siapa dalang ataupun motif
>> dari pembunuhan aktivis HAM tersebut. [N-8]
>>
>>
>>
>
> 
>
>
>

Kirim email ke