Ya sudah, kalau mau mengakhiri diskusi ini. Karena tidak ada kemajuan, titik 
tolak kita dalam memandang masalah, terutama ttg Tkk sekarang memang bertolak 
belakang. 
Pendapat saya berdasarkan pada  tulisan tokoh PKI  dan juga kutipan SGT yang 
anda sendiri ajukan. Dan saya tidak melihat alasan atau argumentasi untuk 
mempertentangkan PKI dan SGT. Itu terlihat jelas dan gamblang. Soal ekonominya 
juga sudah saya jelaskan perbedaan antara prinsip/garis dan penerapannya dalam 
lapangan dan praktek kongkrit. Sedangkan anda hanya bicara soal penerapan 
kongkrit dalam ekonomi di mana terdapat perbedaan dan pertentangan pendapat . 
Di situlah pokok permasalahan-nya.
salam,TL 

    On Sunday, October 16, 2016 4:40 PM, Djin Siauw <djinsi...@ozemail.com.au> 
wrote:
 

 #yiv6448327370 #yiv6448327370 -- _filtered #yiv6448327370 
{font-family:Helvetica;panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;} _filtered #yiv6448327370 
{panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} _filtered #yiv6448327370 
{font-family:DengXian;panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} _filtered #yiv6448327370 
{font-family:Calibri;panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} _filtered #yiv6448327370 
{panose-1:2 11 5 2 2 2 2 2 2 4;} _filtered #yiv6448327370 {panose-1:2 1 6 0 3 1 
1 1 1 1;}#yiv6448327370 #yiv6448327370 p.yiv6448327370MsoNormal, #yiv6448327370 
li.yiv6448327370MsoNormal, #yiv6448327370 div.yiv6448327370MsoNormal 
{margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;}#yiv6448327370 a:link, 
#yiv6448327370 span.yiv6448327370MsoHyperlink 
{color:#0563C1;text-decoration:underline;}#yiv6448327370 a:visited, 
#yiv6448327370 span.yiv6448327370MsoHyperlinkFollowed 
{color:#954F72;text-decoration:underline;}#yiv6448327370 
p.yiv6448327370MsoListParagraph, #yiv6448327370 
li.yiv6448327370MsoListParagraph, #yiv6448327370 
div.yiv6448327370MsoListParagraph 
{margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;}#yiv6448327370
 p.yiv6448327370msonormal0, #yiv6448327370 li.yiv6448327370msonormal0, 
#yiv6448327370 div.yiv6448327370msonormal0 
{margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;}#yiv6448327370 
span.yiv6448327370EmailStyle19 
{color:#1F497D;font-weight:normal;font-style:normal;}#yiv6448327370 
.yiv6448327370MsoChpDefault {font-size:10.0pt;} _filtered #yiv6448327370 
{margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}#yiv6448327370 
div.yiv6448327370WordSection1 {}#yiv6448327370 _filtered #yiv6448327370 {} 
_filtered #yiv6448327370 {} _filtered #yiv6448327370 {} _filtered 
#yiv6448327370 {} _filtered #yiv6448327370 {} _filtered #yiv6448327370 {} 
_filtered #yiv6448327370 {} _filtered #yiv6448327370 {} _filtered 
#yiv6448327370 {} _filtered #yiv6448327370 {}#yiv6448327370 ol 
{margin-bottom:0cm;}#yiv6448327370 ul {margin-bottom:0cm;}#yiv6448327370 
Tatiana Yang Baik  Sekali lagi banyak terima kasih atas ketekunan Anda membahas 
tulisan-tuilsan saya dengan berbagai penuangan argumentasi yang sama.   
Sebenarnya saya enggan untuk memberi tanggapan karena tidak terlihat adanya 
bahan-bahasn baru. Kita sebenarnya menghabiskan waktu saja. Dan saya tidak 
memiliki banyak waktu untuk berdebat dengan cara ini.   Kalau memang yang Anda 
anggap sebagai pemalsuan fakta atau sejarah adalah definisi Borjuasi Nasional, 
sebenarnya, seperti yang saya katakan, Anda out of context.   Saya coba sekali 
lagi.  Kalau ini memang masih belum juga dipahami dan diterima, tidak apa.  
Sebaiknya kita akhiri saja perbincangan yang tidak mencapai titik temu ini.  
Dari berbagai tanggapan Anda, saya memperoleh kesan bahwa Anda belum membaca 
buku saya secara keseluruhan, atau kalau sudah membaca, Anda kurang menangkap 
intinya.  Itu wajar-wajar saja.  Saya katakan argumentasi Anda yang berpuluhan 
halaman itu out of context karena beberapa hal sbb:  1.     Yang saya 
ketengahkan ber kali-kali adalah formulasi ekonomi SGT tentang pembangunan 
ekonomi nasional yang mengikutsertakan dan pengembangan modal domestik, 
terutama yang dimiliki oleh para pengusaha Tionghoa baik yang sudah 
berkewarganegaraan Indonesia maupun yang masih berstatus Asing. (Pada tahun 
50-an, sebagian besar pengusaha Tionghoa masih berstatus asing).   Mereka yang 
berkecimpung dalam berbagai bidang termasuk bidang ekspor dan impor, dalam 
bidang transportasi, dalam bidang penggilingan padi, dalam bidang distribusi 
dan dalam bidang retail, baik di kota2 maupun di pedalaman.  Jadi bukan sekedar 
“kelompok Borjuasi Nasional” yang Anda singgung berkali-kali.  2.     Dalam 
konteks inilah, jadi bukan dalam konteks definisi Borjuis Nasional, saya 
katakan bahwa di dalam zaman Demokrasi Parlementer, posisi Fraksi PKI berbeda 
dengan posisi SGT yang didukung oleh Fraksi Nasional Progresif yang ia pimpin.  
Misalnya, Kebijakan “Benteng” pada tahun 50-an, yang khusus membatasi ruang 
lingkup pengusaha Tionghoa, ditentang habis-habisan oleh SGT. Sedangkan Fraksi 
PKI, tidak menentangnya, bahkan Ir Sakirman, sempat mengakatakannya sebagai 
kebijakan yang baik, walaupun pelaksanaannya membangkitkan korupsi – lihat 
Sakirman: Tentang Ekonomi dan Keuangan, Buletin Ekonomi dan Masjarakat, no 1, 
1959.   Saya ajak Anda melakukan penelitian atas berbagai perdebatan di 
parlemen tentang berbagai kebijkan ekonomi kabinet-kabinet di zaman Demokrasi 
Parlementer dan perdebatannya di parlemen.   Saya dorong Anda untuk 
mengeluarkan tulisan-tulisan pimpinan PKI yang pada zaman Demokrasi 
Parlementer, secara eksplisit, mendukung dipertahankannya kapitaslime yang 
berkaitan dengan modal domestik yang pada umumnya berada di tangan para 
pengusaha Tionghoa.   Menurut ingatan saya dari penelitian saya belasan tahun 
yang lalu, tidak ada tulisan atau pidato para pimpinan PKI, kecuali Tjoo Tik 
Tjoen dan Oey Hay Djoen, di zaman itu,  yang mendukung formulasi SGT ttg modal 
domestik Tionghoa. Kalau saya salah, dan Anda bisa menemukannya, dengan senang 
hati saya akan mengakui kekeliriuan saya.    Saya tidak ada waktu membongkar 
kumpulan tulisan yang menjadi dasar penelitian saya.  Saya hanya bisa mengajak 
Anda, yang kelihatannya sangat tertarik dalam hal ini,  untuk melakukan 
penelitian sendiri atas sikap dan kebijakan PKI di zaman parlementer.   Di 
zaman ini tidak ada formulasi sosialisme ala Indonesia. Itu baru keluar 
menjelang akhir zaman Demokrasi Parlementer.     3.     Yang saya kemukan dalam 
berbagai tulisan adalah:  rumusan SGT tentang pembangunan ekonomi nasional 
dengan dasar dipertahankannya  “kapitalisme” yang berkaitan dengan pengembangan 
modal domestik bertentangan dengan paham Komunisme.    Saya tidak menyatakan 
rumusan ini bertentangan bertentangan dengan rumusan PKI di zaman Demokrasi 
Terpimpin,  seperti yang Anda  berkali-kali utarakan.   Paham Komunisme yang 
diketahui tentunya menentang kapitalisme, karena kapitalisme menjamin adanya 
keuntungan pihak pemilik modal dan kerugian atau penindasan atas kelas pekerja 
- buruh atau tani.   Tentunya ini menimbulkan perdedebatan sengit tentang 
bentuk “penindasan” apa yang bisa ditoleransi daslam berbagai definisi tahap 
mencapai sosialisme.    4.     Berbagai rumusan SGT tentang pengembangan modal 
domestik yang dimiliki oleh mereka yang masih berstatus asing  yang dicanangkan 
pada zaman Demokrasi Parlementer  kemudian masuk dalam manipol, GBHN dan 
beberapa pidato kenegaraan Soekarno di zaman Demokrasi Terpimpin.  Di zaman 
inilah Bung Karno memformulasikan Sosialisme ala Indonesia. Dan SGT berhak 
gembira karena formulasi yang dicanangkan sejak zaman demokrasi parklementer,  
diikut sertakan. Modal domestik para pengusaha yang berstatus asing (baca 
Tionghoa) masuk dalam definisi “kapitalsime yang belum menjadi  sasaran 
revolusi”.   Dengan masuknya formulasi di Manipol dan GBHN, dengan sendirinya 
semua pendukung Soekarno, termasuk PKI dan berbagai partai kiri lainnya, 
mendukung formulasi ini.   Saya tidak heran bilamana tulisan-tulisan para 
pimpinan PKI dan SGT tentang hal ini seirama.  Ini adalah fakta sejarah.   5.   
  Tentang perkawinan Sosialisme dan Kapitalisme: setiap orang, termasuk saya 
sebagai peneliti bukan saja berhak tetaoi berkewajiban untuk 
menginterpretasikan tulisan-tulisan dan konsep-konsep ekonomi SGT. Bahwa saya 
memilih istilah “perkawinan” yang barus diterapkan di zaman pasca Mao, bisa 
saja.  Yang penting adalah makna interprestasi tersebut.  6.     Tentang 
kedekatan SGT dengan para tokoh Murba:  Pada zaman Demokrasi Parlementer, 
Fraksi Nasional Progresif yang dipimpin SGT terdiri dari Murba dan beberapa 
tokoh tidak berpartai yang bisa dikatakan Murbais, spt Moh Yamin dan Iwa 
Kusumasumantri. Saya tidak pernah menyembunyikan kedekatan SGT dgn para tokoh 
PKI, terutama Njoto dan ayah Anda. (Omong2, saya pada usia 9 tahun, pada 1 Juni 
1965 – hari Anak2 Internasional, di Gelora Senayan, berfoto dengan ayah Anda. 
Foto besar  tersebut masuk di halaman muka  Harian Rakyat).   7.     
Berdasarkan butir-butir di atas, saya tetap berpendirian bahwa saya tidak 
melakukan pemalsuan sejarah.  Dan saya berkeyakinan bahwa saya tidak menyalah 
gunakan nama dan kosep-konsep SGT untuk menghalalkan penindasan.   Sekali lagi, 
kalau tidak ada bahan baru, sebaiknya kita akhiri diskusi ini di sini.  Kalau 
Anda ingin lanjutkan silakan. Tapi saya tidak akan menanggapinya lagi.   Salam 
Hangat  Tiong Djin.       From: Tatiana Lukman [mailto:jetaimemuc...@yahoo.com] 
Sent: Sunday, 16 October 2016 8:41 PM
To: Yahoogroups <temu_er...@yahoogroups.com>; DISKUSI FORUM HLD 
<diskusifo...@googlegroups.com>
Cc: Roeslan <roesla...@googlemail.com>; Lusi.D <lus...@rantar.de>; Daeng 
<menakjin...@t-online.de>; Gol <gogo...@gmail.com>; Mitri 
<scorpio200...@yahoo.de>; Rachmat Hadi-Soetjipto <nc-hadis...@netcologne.de>; 
Harry Singgih <harrysing...@gmail.com>; Jonathan Goeij 
<jonathango...@yahoo.com>; Ronggo A. <ronggo...@gmail.com>; Lingkar Sitompul 
<lingkarsitom...@gmail.com>; Ajeg <ajegil...@yahoo.com>; Mang Broto 
<alimoe...@hotmail.com>; Marsiswo Dirgantoro <mdirgant...@yahoo.com>; Billy 
Gunadi <billyguna...@rogers.com>; Bilven-Ultimus <sandalista1...@yahoo.com>; 
Boni Triyana <bonnie.triy...@gmail.com>; Chan CT <sa...@netvigator.com>; 
GELORA_In <gelora45@yahoogroups.com>; Hsin Hui Lin <ehh...@gmail.com>; Djin 
Siauw <djinsi...@ozemail.com.au>; Wuting301 <wuting...@sina.com>; Kristian 
Ginting <kristiangintin...@gmail.com>; N. Nugroho <n.nugr...@upcmail.nl>
Subject: Jawaban untuk STDjin (2)  Jawaban untuk STDjin (2)STDjin

 e.    Di zaman Demokrasi Parlementer, Berbagai RUU (Rancangan Undang-Undang) 
diperdebatkan di parlemen.  Kerap terjadi perdebatan antara anggota-anggota 
Fraksi Nasional Progresif dengan anggota-anggota Fraksi PKI.  Anda bisa 
mengikuti berbagai perdebatan ini di risalah-risalah dan ikhtisar-ikhtisar 
parlemen.

f.      Menurut saya kebijakan ekonomi  PKI di zaman Demokrasi  Parlementer 
berdeda dengan kebijakan ekonomi di zaman Demokrasi Terpimpin, terutama setelah 
1963. SGT kerap memberi masukan ke para tokoh PKI, termasuk Njoto dan ayah 
Anda,  dalam perumusan kebijakan
ekonomi PKI, karena ia memang dianggap ahli ekonomi di kalangan politikus kiri 
(Utrech, yang juga berada di DPA bersama SGT, menyatakan kepada saya, bahwa 
berbagai rumusan ekonomi yang kemudian  masuk dalam pidato2 Soekarno kerap 
diutarakan SGT dalam DPA).

Jadi tidak mengherankan bahwa kebijakan-kebijakan PKI di zaman demokrasi 
terpimpoin seirama dengan apa yang SGT utarakan sejak zaman Demokrasi 
Parlementer, terutama yang berkaitan dengan pengembangan modal domestic.  
Apalagi setelah konsepsi ini masuk dalam Manipol,GBHN 1963 dan masuk pula dalam 
pidato kenegaraan Bung Karno. Kesemuanya ini didukung baik secara 
sungguh-sungguh maupun secara lip  service oleh semua partai dan ormas politik 
di zaman itu. Dan  kebijakan-kebijakan PKI yang Anda uraikan keluar di zaman 
itu pula.Mungkin Anda perlu memperhatikan kebijakan ekonomi PKI pada tahun 
50-an.   g.    Salah satu contoh perbedaan konsep tentang “kapitalisme” antara  
SGT dan yang dianut oleh PKI bisa dilihat dalam perdebatan antara SGT dan 
Sakirman di parlemen pada 1951 tentang RUU Pedoman Baru – yang menghendaki 
semua kepemilkan perusahaan bis dan transportasi dialihkan ke tangan “golongan 
ekonomi lemah” – artinya non Tionghoa dan pengharusan semua  perusahaan baru 
dimiliki oleh 75% WNI. SGT  menentang kebijakan ini berdasarkan argumentasi 
bahwa perusahaan-perusahaan  yang dimiliki para pedagang Tionghoa yang sudah 
berpengalaman sejak zaman penjajahan Belanda - apapun status 
kewarganegaraan-nya, seharusnya dilindungi dan dibantu
 perkembangannya, karena ini akan membantu pembangunan ekonomi nasional. 
Sakirman menentang SGT yang dianggapnya menginginkan dipertahankannya sistim 
kapitalisme yang merugikan pembangunan ekonomi.  

 TatianaSeperti sudah saya ungkapkan dalam “SGT, PKI dan Sosialisme” (2) 
kebijakan dan sikap PKI  terhadap bornas dan kapital domestik ditentukan oleh 
analisa kelas masyarakat Indonesia dan sifat serta tahap atau tingkat revolusi. 
Tidak ada perubahan program PKI di periode demokrasi parlementer dan demokrasi 
terpimpin dalam hal persekutuan dengan borjuasi nasional.


Dalam “Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia”, tahun 1957, DNA 
menulis:“Program PKI menyatakan bahwa “kelas buruh, kaum tani, borjuasi kecil, 
dan borjuasi nasional harus bersatu dalam satu front nasional”. Front nasional 
adalah gabungan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah. Kekuatan tengah 
pada pokoknya ialah kekuatan borjuasi nasional.”Bahkan jauh sebelum 1957, 
dengan “Jalan Baru” Musso, masalah front nasional (artinya juga masalah 
persekutuan dengan borjuasi nasional) sudah menjadi tema pokok dan penting yang 
diperdebatkan dan dibahas oleh pimpinan PKI.

Lain lagi masalahnya, kalau kita bicara tentang penerapan kongkrit , 
pengejawantahan dari  garis bersekutu dengan kaum borjuasi nasional yang 
diterjemahkan dalam undang-undang dan kebijakan ekonomi kongkrit. Ya sudah 
barang tentu dapat terjadi perdebatan dan pertentangan pendapat antara tidak 
saja SGT dan PKI tapi juga dengan partai-partai lainnya.  Karena itu sudah 
menyentuh keadaan kongkrit  di mana kaum  pengusaha nasional hidup, berdagang, 
berproduksi dan  menjalankan ekonomi. Ini tidak saya bantah, karena memang 
normal. 

Bagi saya tidak penting siapa yang memberi masukan kepada siapa. Anda bilang 
SGT memberi masukan, OK . Tidak saya bantah. Memang Lukman bukan ahli ekonomi. 
Pendidikannyapun dia terima di tanah pembuangan Boven Digul, dengan 
guru-gurunya orang-orang yang dibuang juga. Saya sama sekali tidak tahu apa 
yang dibicarakan SGT dengan M.H. Lukman setiap kali bertemu (yang jelas bukan 
untuk kasih sumbangan supaya Lukman bisa beli sepatu baru untuk anaknya, bukan? 
Karena anaknya baru dibeliin sepatu baru kalau yang lama sudah bolong. ….I’m 
joking!).  Namun saya tahu ada satu prinsip yang dipegang oleh semua partai 
komunis (yang bukan revisionis), yaitu politik adalah panglima. Dalam soal 
ekonomi pun, tetap politik yang memimpin. 

Jadi saya tidak mencampur adukkan masalah garis atau panduan dengan penerapan 
kongkrit dalam lapangan.

Bagi saya jelas baik PKI maupun SGT, kedua-duanya melakukan: 1) analisa kelas 
masyarakat Indonesia guna menetapkan siapa kawan dan siapa musuh revolusi. 
2)Dari analisa itu sampai pada kesimpulan sifat atau karakter masyarakat 
Indonesia, yaitu setengah jajahan setengah feodal (SGT: struktur masyarakat 
Indonesia memiliki elemen-elemen feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme). 3) 
Maka sifat revolusi Indonesia adalah nasional demokratis . Ini ditunjukkan 
dalam kutipan pidato SGT, 12 Juni 1961 yang ada kirim: (6)  Pidato SGT, 12 Juni 
1961: “…dalam tingkat nasional-demokratis sekarang ini kaptitalisme belum 
menjjadi sasaran revolusi, karena dalam batas-batas tertentu, sampai-pun modal 
domestic, yaitu modal milik perseorangan, termasuk orang asing yang menetap di 
Indonesia,
 diberi kesempatan berkembang secara sehat untuk menguntungkan kelajuan 
revolusi untuk memasuki tingkat selanjutnya…”.  4)Sosialisme a la Indonesia 
tanpa penghisapan oleh manusia adalah tingkat selanjutnya.

Itulah garis besar revolusi Indonesia yang sama-sama didukung dan diperjuangkan 
realisasinya oleh PKI dan SGT. Bahwa ada perbedaan dan pertentangan pendapat 
dalam penerapan garis besar , itu adalah sesuatu yang  NORMAL.  Karena dari 
teori atau prinsip sampai ke penerapan praktek kongkrit, masih panjang lagi 
jalannya.

STDjin: Saya ketengahkan pula dalam tulisan2 saya bahwa massa Baperki
 sebagian besar adalah pedagang-pedagang Tionghoa. Konsepsi
 “kapitalisme” yang didukung oleh SGT seirama dengan jati diri mereka.
 Komunisme yang dikenal pada tahun 50-an tidak begitu “cocok” dengan  sikap 
massa Baperki.
 
Menyatakan demikina bukan berarti saya menyatakan bahwa SGT dan
 Baperki anti Komunisme atau anti PKI. Banyak data yang mendukung
 pengertian bahwa PKI sering membela Baperki (Hanya saja agak aneh,
 justru ketika Harian Republik, Terompet Baperki, pada tahun
 1960,dilarang terbit oleh pemerintah karena membela PKI dalam poeristiwa 
Madiun. PKI ternyata memilih jalan DIAM, tidak membela!). 

TatianaApa yang anda maksud dengan “Komunisme yang dikenal pada tahun 
50-an…..”? Dan apa “konsepsi kapitalisme yang didukung SGT seirama dengan jati 
diri mereka”?

Sudah tentu pedagang tionghoa memiliki ciri-ciri khususnya yang berhubungan 
dengan sifat-sifat etniknya sendiri. Lain lagi pedagang Jawa, atau pedagang 
Arab atau pedagang Melayu. Masing-masing memiliki kekhususan yang berhubungan 
dengan sifat etniknya. Bagaimana sifat etnik yang berbeda ini mempengaruhi 
praktek kongkritnya dalam berdagang dan berusaha? Ini subjek yang tidak saya 
ketahui, karena memang tidak pernah mempelajarinya. Namun dari segi hubungan 
produksi, pasti ada ciri sama dari para pengusaha dan pedagang berbagai grup 
etnik itu.Misalnya, jelas yang dicari semua pengusaha dan pedagang adalah 
profit dan dari situ dapat mengakumulasi modal. Cara mereka untuk mendapat 
profit , cara menghadapi kompetisi/persaingan , marketing dan sebagainya bisa 
berlainan, tapi tetap tujuannya adalah mencari keuntungan.

Kapitalisme sebagai sistim ekonomi mempunyai ciri  pokok/dasar sama yang 
mengidentifikasinya sebagai kapitalisme (misalnya, kepemilikan pribadi atas 
means of production, penghisapan manusia oleh manusia, tenaga kerja manusia 
sebagai barang dagangan. Dari tiga ciri pokok ini dapat ditarik ciri-ciri 
sampingannya).Sejak revolusi Oktober 1917, timbul apa yang dinamakan 
kapitalisme Negara. Secara garis besar ada dua macam kapitalisme: yaitu 
kapitalisme Negara dan kapitalisme yang  diterapkan di negeri-negeri sepenuhnya 
borjuis. Dalam kategori kapitalisme yang diterapkan di negeri-negeri borjuis 
bisa terdapat macam-macam kapitalisme yang berbeda-beda definisinya. Tapi dari 
segi hakekat dan intinya, sebenarnya hanya ada dua macam kapitalisme.

Saya juga merasa aneh, apa latar belakangnya sehingga PKI mengambil sikap 
“diam” terhadap pemberangusan itu. Harus tahu keadaan kongkrit dan latar 
belakang dari keputusan itu, baru bisa menghakiminya. Tanpa menyelidiki duduk 
perkara masalahnya, saya tak punya hak untuk bicara dan mengajukan pendapat.

Tiong Djin

 h.    Ttg Perkawinan Kapitalisme dan Sosialisme:  Betul, SGT tidak
 secara eksplisit menggunakan istilah “perkawinan”.  Akan tetapi
 berbagai tulisan dan pidatonya tidak bisa tidak memiliki konotasi dan
 mendukung istilah “perkawinan” tersebut. 

TatianaJadi sebenarnya  “perkawinan sosialisme dan kapitalisme”  adalah 
interpretasi dan  asumsi anda  sendiri. Secara subjektif  anda melihat dalam 
tulisan dan pidato SGT “tidak bisa tidak memiliki konotasi dan mendukung 
istilah “perkawinan “ tsb”.  Ada baiknya untuk mengklarifikasi dan pencerahan, 
ditampilkan tulisan SGT yang membuat anda mengafirmasi “tidak bisa tidak….”. . 
Lagi pula, seperti sudah saya ajukan dalam tulisan saya  bahwa pada tahun 50-an 
orang tidak bicara tentang “perkawinan atau kombinasi sosialisme dengan 
kapitalisme”.  Istilah ini muncul  bersama dengan reform kapitalis Deng 
Xiaoping  yang membongkar seluruh struktur sosialis yang dibangun  rakyat Tkk 
di bawah pimpinan Mao.  Bagaimana anda bisa bilang “. Siauw sudah sejak tahun 
50-an mencanangkan konsep perkawinan sosialisme dan kapitalisme “?  Sekarang 
anda mengakui bahwa memang SGT tidak secara explicit menggunakan istilah 
“perkawinan”. Tapi anda masih berkutat dengan mengatakan “…tidak bisa tidak 
memiliki konotasi dan mendukung istilah “perkawinan” tsb.”.  . Karena ada orang 
yang membantah (yaitu saya) maka tunjukkan tulisan dan pidato  yang berisi 
“konotasi” dan “dukungan” terhadap perkawinan sosialisme dan kapitalisme.

Dan ingat juga  bahwa kebebasan kepada modal domestik untuk berkembang 
diberikan pada tahap revolusi nasional demokratis!! Jadi bukan pada tahap 
revolusi sosialis. Ini penting diingat !!Jangan mencampur adukkan kedua tahap 
itu. SGT dengan jelas juga mengatakan “ dalam tingkat nasional-demokratis  
sekarang ini kaptitalisme belum menjjadi sasaran revolusi, karena dalam 
batas-batas tertentu, sampai-pun modal domestic, yaitu modal milik 
perseorangan, termasuk orang asing yang menetap di Indonesia, diberi kesempatan 
berkembang secara sehat untuk menguntungkan  kelajuan revolusi untuk memasuki 
tingkat selanjutnya…”.  

Kata-kata SGT di atas dengan jelas menunjukkan, pertama SGT tahu akan tahap 
revolusi ketika itu, yaitu tingkat nasional-demokratis. Kedua SGT juga tahu 
bahwa pengembangan kapitali domestic bertujuan untuk mendorong revolusi masuk 
ke tingkat berikutnya.Apa tingkat selanjutnya itu? Itulah tingkat sosialis!. 
Jadi jelas SGT sama sekali tidak mencampur adukkan kedua tingkat atau tahap 
Revolusi. Selesai tingkat nasional demokratis, baru bisa melangkah ke tingkat 
sosialis. Artinya TIDAK ADA PERKAWINAN antara kapitalisme dan sosialisme. 
Apalagi kalau kapitalisme yang dimaksud adalah kapitalisme yang melanggengkan 
dan mensucikan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan penghisapan manusia 
oleh manusia. Ini juga kekurangan anda ketika bicara tentang SGT yang 
“memperjuangkan kapitalisme”. Anda tidak menjelaskan Kapitalisme yang bagaimana 
yang diperjuangan SGT. Kapitalisme yang dimaksud oleh SGT bukanlah kapitalisme 
yang mengabadikan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan penghisapan 
manusia oleh manusia., melainkan kapitalisme Negara.  

Jadi anda menggunakan istilah “perkawinan sosialisme dan kapitalisme” dan 
mengatakan itu adalah konsep SGT yang sudah dicanangkan  sejak tahun 50-an, 
tanpa menampilkan penjelasan dan bukti-bukti adalah tidak tepat karena tidak 
sesuai dengan kenyataan dan fakta sejarah. Apalagi pimpinan revisionis PKT 
mempropagandakan teori  “perkawinan sosialisme dan kapitalisme” untuk 
membenarkan restorasi kapitalis dan pembongkaran sosialisme.  Dalam kenyataan 
dan prakteknya di Tkk, tidak ada perkawinan sosialisme dan kapitalisme. Untuk 
membangun kapitalisme, Deng Xiaoping harus membongkar dulu Komune Rakyat dan 
kehidupan kolektif di pedesaan dan menghapus dari konstitusi RRT hak mogok 
buruh, sistim kerja 8 jam, status pekerja tetap seumur hidup,  pendidikan dan 
pelayanan kesehatan gratis dan semua hak demokratis yang dicapai dalam RBKP. 
Kalau memang menginginkan sosialisme hidup berdampingan dengan kapitalisme, 
mengapa harus mengambil langkah-langkah di atas ? Berkali-kali saya minta 
S.Suroso dan Chan untuk menyebut dan menunjukkan unsur-unsur sosialis dalam 
sistim ekonomi dan sosial sekarang, tidak pernah dijawab. Pernah Chan menjawab 
planifikasi. Saya balik jawab, Suharto juga pakai planifikasi. Buktinya 
Repelita. Apakah rejimnya Suharto juga sosialis yang hidup bersama dengan 
kediktaturan militer fasis? Dengan pernyataan anda bahwa SGT sejak tahun 50-an 
sudah mencanangkan konsep “perkawinan sosialisme dan kapitalisme” , itu dapat 
diinterpretasikan seolah-olah SGT mendukung “sosialisme dengan ciri Tkk” yang 
menerapkan konsep “perkawinan” tersebut. Kesan dan interpretasi yang tidak 
benar inilah yang saya ungkap dan coba meluruskannya. JUSTRU  karena itulah 
saya mengkhawatirkan anda  telah memelesetkan dan memelintir pandangan SGT.  
Jadi bukan asal “menuduh”. Saya punya alasan dan argumentasi. Karena dalam 
pidato-pidato SGT  yang Tiong Djin ajukan di bawah ini, dan juga dari komentar 
dan tulisan mereka yang dimuat dalam “Sumbangsih SGT dan Baperki”  SGT sama 
sekali tidak bicara tentang hubungan antara politik/kebijakan yang memberi 
ruang kebebasan dan perkembangan kepada kaum kapitalis domestik alias bornas 
dengan tahap selanjutnya dari Revolusi Indonesia, yaitu tahap sosialisme . 

STDjin:

 Saya kutip berbagai pidatro SGT sejak zaman Demokrasi Parlementer:

 (1)  Sambutan SGT pada Simposium Ekonomi Baperki, 26 September 1954:
 “…Hendaknya pemerintah tidak memasalahkan siapa yang mengadakan
 industrialisasi tetapi lebih mementingkan sumbangan modal warga
 negara keturunan asing dalam pembangunan ekonomi nasional. Semua
 modal domestic yang tidak merupakan eksploitasi dan drainage yang
 bisa menimbulkan kolonialisme di bidang ekonomi, harus
 dikembangkan...” 

 (2)  Pidato SGT di Pacet, 9 Januari 1955: “… ketentuan-ketentuian yg
 patut diperhatikan adalah pasal2 37 dan 38 UUD, yang dapat dikatakan
 menjadi dasar ekonomi nasional yang sesungguhnya. ….Pasal 37 dapat disimpulkan 
berarti modal perseorangan (Kapitalisme) tidak  dihapuskan, melainkan dibatasi 
, supaya tidak mencapai tingkat kekuasaan monopoli yang membahayakan 
kepentingan rakyat…”

(3)  Uraian SGT pada kongres baperki di Malang 21 Marert 1955 tentang
 Konstituante: “… Harus ada pasal dalam UUD yang menjamin adanya
 kesempatan untuk setiap warga negara untuk berkembang , tetapi
 terbatas sehingga tidak menjadi kekuatan monopoli yang merugikan
rakyat terbanyak.  UUD itu harus menentukan bahwa pembangunan ekonomi nasional 
berdasarkan pada kekuatan perusahaan pokok milik negara dibantu oleh 
perusahaan2  milik koperasi rakyat dan perusahaan2 milik modal perseorangan…” 

 (4)  SGT pada 21 Mei 1959, sebagai wakil ketua seksi ekonomi DPR
 (jadi sebelum Dekrit 5 Juli 1959) “….Tulang punggung Sosialis ala
 Indonesia adalah kekuatan produksi perusahaan2 modal negara dibantu
 oleh kekuatan produksi perusahaan2 modal perseorangan …”. 

 (5)  Pidato SGT 13 Maret 1961: “…Bahwa dalam tahap sekarang ini
 kapitalisme masih diakui adanya, malahan dianjurkan untuk tumbuh
 sehat untuk pembangunan Indonesia…” 

 (6)  Pidato SGT, 12 Juni 1961: “…dalam tingkat nasional-demokratis
 sekarang ini kaptitalisme belum menjjadi sasaran revolusi, karena
 dalam batas-batas tertentu, sampai-pun modal domestic, yaitu modal
 milik perseorangan, termasuk orang asing yang menetap di Indonesia,
diberi kesempatan berkembang secara sehat untuk menguntungkan kelajuan revolusi 
untuk memasuki tingkat selanjutnya…”.  

 Jelas kapitalisme yang dimaksud adalah kapitalisme yang berkaitan
 dengan modal domestik bukan modal-modal Multi-National Corporations.
SGT selalu beragumentasi bahwa pengembangan modal domestik ini sangat penting 
untuik pembangunan ekonomi nasional karena para pemilik modal ini menetap di 
Indonesia dan keuntungan yang merekla peroleh akan dipergunakan untuk 
mengembangkan usahanya di Indonesia. Sedangkan Multi National Corporations 
bukan saja tidak mementingkan pembangunan nasional Indonesia, ia bahkan siap 
merugikannya demi menciptakan keuntungan yang akan dikirim keluar Indonesia.    
Tatiana:Dalam semua kutipan pidato SGT di atas, sama sekali tidak saya temukan  
hal-hal yang bertentangan dengan garis PKI dan juga dengan pendapat pribadi 
yang tetap saya pegang sampai detik ini. Saya malah merasa lega karena 
kutipan-kutipan itu justru memperkuat keyakinan saya berkaitan dengan garis 
strategi dalam tahap revolusi nasional demokratis yang dijalankan SGT dan 
PKI.Senantiasa,TL

   
  • [GELORA45] Jawaban untuk... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]
    • [GELORA45] Re: Jawa... Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]

Kirim email ke