http://suarapapua.com/2016/09/26/media-papua-dan-indonesia-jangan-jadi-alat-penguasa/#

Media di Papua dan Indonesia Jangan Jadi Alat Penguasa
Penulis
Arnold Belau 
-
September 26, 2016 

Ones Suhun, sekum KNPB Pusat (kanan). (Arnold Belau - SP)
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Media-media di Indonesia dan media lokal di Papua 
jangan jadi alat penguasa yang kerja hanya mencari keuntungan dan membantu 
negara kolonial Indonesia menutupi apa yang sedang terjadi di dunia 
internasional.

Hal tersebut ditegaskan Ones Suhuniap, sekertaris umum Komite Nasional Papua 
Barat (KNPB) Pusat menanggapi media-media di Indonesia yang sedang menutupi 
dinamika yang terjadi di sidang umum tahunan PBB 2016.

“Media itu harus terbuka, independen dan objektif memberitakan setiap peristiwa 
yang selama ini terjadi di Papua, Indonesia maupun di dunia internasional. Saya 
melihat Indonesia sedang menutupi apa yang terjadi di sidang tahunan PBB sejak 
22-24 September 2016,” tegas Suhun kepada suarapapua.com dari Jayapura, Senin 
(26/9/2016).

Kata dia, Kolonial Indonesia kerja keras untuk menutupi dinamika politik dan 
Isu HAM serta desakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua yang digaungkan 
oleh 6 negara di Pasifik dalam sidang tahunan PBB beberapa hari kemarin senyap 
dari pemberitaan media massa di Indonesia dan di Papua.

“Enam negara di Pasifik yang tergabung dalam Koalisi Pasifik untuk West Papua, 
antara lain Solomon Islands, Vanuatu, Tonga, Republik Kepulauan Marshall, Nauru 
dan Tavalu sudah desak Indonesia di PBB untuk isu HAM dan penentuan nasib 
sendiri bagi West Papua. Tetapi informasi ini tidak disiarkan oleh media-media 
di Indonesia dan di Papua,” paparnya.

Ones mengatakan, di sidang umum PBB, enam negara ini mengangkat isu West Papua 
tentang pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib sendiri (self-determination) 
bagi rakyat Papua.

Menurutnya, untuk menutupi situasi ini, pemerintah kolonial sedang kampanye 
tentang pemilihan kepala daerah tahun 2017. Contohnya, kata dia, hari ini di 
kota Jayapura, KPU jalan kasih pengumuman kepada rakyat sebagai warga negara 
Indonesia, agar segera mendaftarkan diri ke RT/RW agar bisa terdaftar sebagai 
pemilih, kemudian segera urus e-KTP di setiap jalan dan sudut Kota Jayapura.

Heranya lagi, menurut Ones, media lokal, nasional baik media cetak maupun 
elektronik tidak pernah publikasikan situasi sidang tahunan PBB.

Hanya media lokal seperti Jubi dan Suara Papua yang menurut Ones, mengupdate 
situasi dan dinamika yang terjadi di PBB. Serta memberitakan setiap peristiwa 
dengan benar.

“Sedangkan media lain yang merupakan milik kolonial di Papua seperti 
Cenderawasih Pos dan media-media di Indonesia bungkam dan diam seribu bahasa. 
Padahal sidang umum PBB penting untuk diketahui oleh dunia. Ini seharusnya 
media harus independen. Media-media gagal tapi memutar balik fakta itu 
jagonya,” tegas Ones.

Ia juga mengatakan, jika media terus tutupi situasi ini apa yang akan terjadi 
apabila suatu saat ada resolusi di PBB? Rakyat Indonesia yang ada di Papua mau 
dikemanakan? Harusnya publik tahu.

“Seharusnya terbuka supaya rakyat Indonesia di Papua harus tau tentang 
perjuangan orang Papua yang menuntut hak penentuan nasib sendiri yang saat ini 
dikonsumsi oleh 193 negara anggota PBB,” katanya.

Pewarta: Arnold Belau

Kirim email ke