Konflik di Papua Terus Membara, Jokowi Didesak Adakan Dialog 
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161014090335-20-165437/konflik-di-papua-terus-membara-jokowi-didesak-adakan-dialog/

 
 
 
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161014090335-20-165437/konflik-di-papua-terus-membara-jokowi-didesak-adakan-dialog/
 
 
 Konflik di Papua Terus Membara, Jokowi Didesak... 
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161014090335-20-165437/konflik-di-papua-terus-membara-jokowi-didesak-adakan-dialog/
 Akar sebagian besar konflik di Papua adalah pelanggaran atas martabat 
masyarakat. Jika kehormatan orang Papua terusik, mereka akan mengamuk.
 
 
 
 View on www.cnnindonesia.com 
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161014090335-20-165437/konflik-di-papua-terus-membara-jokowi-didesak-adakan-dialog/
 
 Preview by Yahoo 
 
 
  
 Konflik di Papua Terus Membara, Jokowi Didesak Adakan Dialog Hanna Azarya 
Samosir, CNN Indonesia
 Jumat, 14/10/2016 09:29 WIB
 
 Sebarkan:  
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161014090335-20-165437/konflik-di-papua-terus-membara-jokowi-didesak-adakan-dialog/#
  
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161014090335-20-165437/konflik-di-papua-terus-membara-jokowi-didesak-adakan-dialog/#
  
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161014090335-20-165437/konflik-di-papua-terus-membara-jokowi-didesak-adakan-dialog/#
 
 Masyarakat Papua membawa bendera Merah Putih. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
 
 Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo 
bergulir, pelanggaran hak asasi manusia akibat konflik di Papua masih marak 
terjadi. Sejumlah aktivis pun mendesak Jokowi dan jajaran pemerintahannya untuk 
mengadakan dialog komprehensif dengan masyarakat Papua guna meredam konflik 
tersebut.

"Besarnya perhatian Jokowi, belum meredakan konflik Papua yang masih membara 
dan bisa membakar siapa saja dan kapan saja. Ini semua hanya bisa diredam 
dengan dialog inklusif antara pemerintah dan masyarakat Papua," ujar 
Koordinator Jaringan Damai Papua, Neles Tebay, dalam acara diskusi di Setara 
Institute, Jakarta, kemarin.

Neles menjelaskan, pemerintahan Jokowi sebenarnya sudah menunjukkan komitmen 
kuat untuk membangun Papua dengan menggenjot perekonomian di sana. Namun ada 
banyak konflik lain yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan penyediaan sarana 
untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Neles, akar dalam sebagian besar konflik di Papua adalah pelanggaran 
atas martabat masyarakat di pulau paling timur di Indonesia tersebut. Jika 
kehormatan orang Papua terusik karena berbagai masalah, katanya, mereka akan 
mengamuk. 
 

 Merujuk pada hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Neles 
menjelaskan ada empat masalah utama yang dapat mengusik martabat masyarakat 
Papua selama ini.

"Pertama, adanya kegagalan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, 
kerakyatan, dan infrastruktur di masa lalu. Kedua, diskriminasi terhadap orang 
asli Papua. Ketiga, kekerasan negara terhadap orang Papua sehingga ada 
pelanggaran HAM, dan perbedaan tafsir sejarah integrasi Papua ke NKRI," tutur 
Neles.

Cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah ini, kata Neles, adalag 
dialog inklusif antara pemerintah dan masyarakat Papua.

Dialog tersebut, kata Neles, harus disusun dengan seksama agar dapat berjalan 
lancar dan minim gesekan. Neles sendiri sudah memilikiroad map dialog yang bisa 
ditawarkan kepada pemerintah.

Langkah pertama dalam panduan gagasan Neles adalah melakukan dialog antara 
pemerintah pusat dan masyarakat asli Papua. Setelah itu, pemerintah juga harus 
berdialog dengan wakil dari masyarakat yang berada Papua secara keseluruhan.

"Di sana, mereka semua harus mengidentifikasi masalah apa saja yang ada, 
bagaimana pemecahannya, perundingan dan kesepakatan seperti apa yang harus 
dicapai," kata Neles.

Paralel dengan upaya tersebut, pemerintah juga harus mulai mengadakan dialog 
sektoral yang membahas secara rinci masalah di ranah tertentu.

"Misalnya, pendidikan. Pesertanya bisa dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, ada juga Dinas Pendidikan di Papua 
sampai ke kabupaten dan yayasan, serta pakar pendidikan dari Papua dan 
Jakarta," ujar Neles.

Dalam dialog tersebut, tutur Neles, semua peserta harus mengemukakan rencana 
mereka dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Harapannya, dengan pendekatan yang baik, dialog ini akan menghasilkan 
rekonsiliasi dengan masyarakat Papua yang sekarang masih membangkang," ucap 
Neles.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan bahwa skema 
dialog ini bisa sangat berhasil jika dijalankan dengan baik. Bonar mengatakan, 
pemerintah jangan terlalu memusingkan berbagai kemungkinan kegagalan dalam 
dialog.

"Yang penting buka dulu dialog. Jangan seperti sekarang, seperti tidak membuka 
kesempatan untuk berdialog. Kegagalan itu biasa, seperti yang terjadi di Aceh, 
berganti tim mediasi beberapa kali, tapi tetap berhasil pada akhirnya. Di Papua 
juga bisa begitu," katanya.

Sorotan Internasional

Neles kemudian mengatakan, dialog ini harus segera dilakukan karena masalah 
Papua sudah menjadi sorotan internasional. Untuk pertama kalinya setelah 46 
tahun, konflik di Papua kembali menjadi sorotan dalam Sidang Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September lalu.

Terakhir kali, Papua menjadi sorotan PBB pada 1970. Kala itu, hasil pililihan 
masyarakat Papua untuk bergabung dengan NKRI dibawa ke PBB.

Empat dekade kemudian, nama Papua kembali disebut-sebut oleh sejumlah enam 
negara Pasifik, yaitu Kepulauan Solomon, Republik Vanuatu, Republik Nauru, 
Republik Kepulauan Marshall, Kerajaan Tonga, dan Tuvalu. Mereka mempertanyakan 
kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua.

Menurut Neles, mereka menyuarakan penderitaan masyarakat Papua karena merasa 
satu ras, yaitu Melanesia. Mereka, kata Neles, tidak rela melihat saudaranya 
menderita.

"Sebelum masalah Papua ini semakin mendunia, harus ada langkah konkret dari 
pemerintah untuk berdialog agar pemerintah tidak 'diadili' oleh dunia," kata 
Neles.

Momentum tepat

Senada dengan Neles, Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, Romo Benny 
Soesetyo, juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan dialog karena 
sekarang merupakan momentum yang tepat.

"Sejak awal, Jokowi sudah menunjukkan komitmennya dengan mengunjungi Papua. 
Sudah ada kepercayaan dari masyarakat Papua kepada Jokowi. Sekarang waktu yang 
tepat, apalagi sudah ada dukungan politik yang kuat," ucap Benny.

Mengamini pernyataan Benny, Bonar pun mengakui, posisi politik Jokowi sudah 
baik. "Waktu awal Jokowi menjabat, parlemen dan partai terbelah dua, tapi 
sekarang kita lihat Golkar saja sudah menunjukkan dukungan. Posisi Jokowi sudah 
kuat," katanya.

Melihat peta politik dan alternatif dialog yang sudah terbuka, Benny yakin 
perdamaian di Papua akan segera terwujud.

"Saya yakin, dan jika benar terjadi dalam tahun ini, Jokowi akan mencetak 
sejarah. Dia mungkin bisa mendapatkan Nobel Perdamaian pada 2017," ucap Benny. 
(rel/rdk)

 

Kirim email ke