From: Djin Siauw 
Sent: Sunday, October 16, 2016 10:39 PM

Tatiana Yang Baik

 

Sekali lagi banyak terima kasih atas ketekunan Anda membahas tulisan-tuilsan 
saya dengan berbagai penuangan argumentasi yang sama. 

 

Sebenarnya saya enggan untuk memberi tanggapan karena tidak terlihat adanya 
bahan-bahasn baru. Kita sebenarnya menghabiskan waktu saja. Dan saya tidak 
memiliki banyak waktu untuk berdebat dengan cara ini. 

 

Kalau memang yang Anda anggap sebagai pemalsuan fakta atau sejarah adalah 
definisi Borjuasi Nasional, sebenarnya, seperti yang saya katakan, Anda out of 
context. 

 

Saya coba sekali lagi.  Kalau ini memang masih belum juga dipahami dan 
diterima, tidak apa.  Sebaiknya kita akhiri saja perbincangan yang tidak 
mencapai titik temu ini.

 

Dari berbagai tanggapan Anda, saya memperoleh kesan bahwa Anda belum membaca 
buku saya secara keseluruhan, atau kalau sudah membaca, Anda kurang menangkap 
intinya.  Itu wajar-wajar saja.

 

Saya katakan argumentasi Anda yang berpuluhan halaman itu out of context karena 
beberapa hal sbb:

 

1.     Yang saya ketengahkan ber kali-kali adalah formulasi ekonomi SGT tentang 
pembangunan ekonomi nasional yang mengikutsertakan dan pengembangan modal 
domestik, terutama yang dimiliki oleh para pengusaha Tionghoa baik yang sudah 
berkewarganegaraan Indonesia maupun yang masih berstatus Asing. (Pada tahun 
50-an, sebagian besar pengusaha Tionghoa masih berstatus asing).   Mereka yang 
berkecimpung dalam berbagai bidang termasuk bidang ekspor dan impor, dalam 
bidang transportasi, dalam bidang penggilingan padi, dalam bidang distribusi 
dan dalam bidang retail, baik di kota2 maupun di pedalaman.  Jadi bukan sekedar 
“kelompok Borjuasi Nasional” yang Anda singgung berkali-kali.

 

2.     Dalam konteks inilah, jadi bukan dalam konteks definisi Borjuis 
Nasional, saya katakan bahwa di dalam zaman Demokrasi Parlementer, posisi 
Fraksi PKI berbeda dengan posisi SGT yang didukung oleh Fraksi Nasional 
Progresif yang ia pimpin.  Misalnya, Kebijakan “Benteng” pada tahun 50-an, yang 
khusus membatasi ruang lingkup pengusaha Tionghoa, ditentang habis-habisan oleh 
SGT. Sedangkan Fraksi PKI, tidak menentangnya, bahkan Ir Sakirman, sempat 
mengakatakannya sebagai kebijakan yang baik, walaupun pelaksanaannya 
membangkitkan korupsi – lihat Sakirman: Tentang Ekonomi dan Keuangan, Buletin 
Ekonomi dan Masjarakat, no 1, 1959. 

 

Saya ajak Anda melakukan penelitian atas berbagai perdebatan di parlemen 
tentang berbagai kebijkan ekonomi kabinet-kabinet di zaman Demokrasi 
Parlementer dan perdebatannya di parlemen. 

 

Saya dorong Anda untuk mengeluarkan tulisan-tulisan pimpinan PKI yang pada 
zaman Demokrasi Parlementer, secara eksplisit, mendukung dipertahankannya 
kapitaslime yang berkaitan dengan modal domestik yang pada umumnya berada di 
tangan para pengusaha Tionghoa. 

 

Menurut ingatan saya dari penelitian saya belasan tahun yang lalu, tidak ada 
tulisan atau pidato para pimpinan PKI, kecuali Tjoo Tik Tjoen dan Oey Hay 
Djoen, di zaman itu,  yang mendukung formulasi SGT ttg modal domestik Tionghoa. 
Kalau saya salah, dan Anda bisa menemukannya, dengan senang hati saya akan 
mengakui kekeliriuan saya.  

 

Saya tidak ada waktu membongkar kumpulan tulisan yang menjadi dasar penelitian 
saya.  Saya hanya bisa mengajak Anda, yang kelihatannya sangat tertarik dalam 
hal ini,  untuk melakukan penelitian sendiri atas sikap dan kebijakan PKI di 
zaman parlementer. 

 

Di zaman ini tidak ada formulasi sosialisme ala Indonesia. Itu baru keluar 
menjelang akhir zaman Demokrasi Parlementer. 

 

 

3.     Yang saya kemukan dalam berbagai tulisan adalah:  rumusan SGT tentang 
pembangunan ekonomi nasional dengan dasar dipertahankannya  “kapitalisme” yang 
berkaitan dengan pengembangan modal domestik bertentangan dengan paham 
Komunisme.  

 

Saya tidak menyatakan rumusan ini bertentangan bertentangan dengan rumusan PKI 
di zaman Demokrasi Terpimpin,  seperti yang Anda  berkali-kali utarakan.   
Paham Komunisme yang diketahui tentunya menentang kapitalisme, karena 
kapitalisme menjamin adanya keuntungan pihak pemilik modal dan kerugian atau 
penindasan atas kelas pekerja - buruh atau tani. 

 

Tentunya ini menimbulkan perdedebatan sengit tentang bentuk “penindasan” apa 
yang bisa ditoleransi daslam berbagai definisi tahap mencapai sosialisme.  

 

4.     Berbagai rumusan SGT tentang pengembangan modal domestik yang dimiliki 
oleh mereka yang masih berstatus asing  yang dicanangkan pada zaman Demokrasi 
Parlementer  kemudian masuk dalam manipol, GBHN dan beberapa pidato kenegaraan 
Soekarno di zaman Demokrasi Terpimpin.

 

Di zaman inilah Bung Karno memformulasikan Sosialisme ala Indonesia. Dan SGT 
berhak gembira karena formulasi yang dicanangkan sejak zaman demokrasi 
parklementer,  diikut sertakan. Modal domestik para pengusaha yang berstatus 
asing (baca Tionghoa) masuk dalam definisi “kapitalsime yang belum menjadi  
sasaran revolusi”. 

 

Dengan masuknya formulasi di Manipol dan GBHN, dengan sendirinya semua 
pendukung Soekarno, termasuk PKI dan berbagai partai kiri lainnya, mendukung 
formulasi ini.   Saya tidak heran bilamana tulisan-tulisan para pimpinan PKI 
dan SGT tentang hal ini seirama.  Ini adalah fakta sejarah. 

 

5.     Tentang perkawinan Sosialisme dan Kapitalisme: setiap orang, termasuk 
saya sebagai peneliti bukan saja berhak tetaoi berkewajiban untuk 
menginterpretasikan tulisan-tulisan dan konsep-konsep ekonomi SGT. Bahwa saya 
memilih istilah “perkawinan” yang barus diterapkan di zaman pasca Mao, bisa 
saja.  Yang penting adalah makna interprestasi tersebut.

 

6.     Tentang kedekatan SGT dengan para tokoh Murba:  Pada zaman Demokrasi 
Parlementer, Fraksi Nasional Progresif yang dipimpin SGT terdiri dari Murba dan 
beberapa tokoh tidak berpartai yang bisa dikatakan Murbais, spt Moh Yamin dan 
Iwa Kusumasumantri. Saya tidak pernah menyembunyikan kedekatan SGT dgn para 
tokoh PKI, terutama Njoto dan ayah Anda. (Omong2, saya pada usia 9 tahun, pada 
1 Juni 1965 – hari Anak2 Internasional, di Gelora Senayan, berfoto dengan ayah 
Anda. Foto besar  tersebut masuk di halaman muka  Harian Rakyat). 

 

7.     Berdasarkan butir-butir di atas, saya tetap berpendirian bahwa saya 
tidak melakukan pemalsuan sejarah.  Dan saya berkeyakinan bahwa saya tidak 
menyalah gunakan nama dan kosep-konsep SGT untuk menghalalkan penindasan. 

 

Sekali lagi, kalau tidak ada bahan baru, sebaiknya kita akhiri diskusi ini di 
sini.  Kalau Anda ingin lanjutkan silakan. Tapi saya tidak akan menanggapinya 
lagi. 

 

Salam Hangat

 

Tiong Djin. 

 

 

 

From: Tatiana Lukman [mailto:jetaimemuc...@yahoo.com] 
Sent: Sunday, 16 October 2016 8:41 PM
To: Yahoogroups <temu_er...@yahoogroups.com>; DISKUSI FORUM HLD 
<diskusifo...@googlegroups.com>
Cc: Roeslan <roesla...@googlemail.com>; Lusi.D <lus...@rantar.de>; Daeng 
<menakjin...@t-online.de>; Gol <gogo...@gmail.com>; Mitri 
<scorpio200...@yahoo.de>; Rachmat Hadi-Soetjipto <nc-hadis...@netcologne.de>; 
Harry Singgih <harrysing...@gmail.com>; Jonathan Goeij 
<jonathango...@yahoo.com>; Ronggo A. <ronggo...@gmail.com>; Lingkar Sitompul 
<lingkarsitom...@gmail.com>; Ajeg <ajegil...@yahoo.com>; Mang Broto 
<alimoe...@hotmail.com>; Marsiswo Dirgantoro <mdirgant...@yahoo.com>; Billy 
Gunadi <billyguna...@rogers.com>; Bilven-Ultimus <sandalista1...@yahoo.com>; 
Boni Triyana <bonnie.triy...@gmail.com>; Chan CT <sa...@netvigator.com>; 
GELORA_In <gelora45@yahoogroups.com>; Hsin Hui Lin <ehh...@gmail.com>; Djin 
Siauw <djinsi...@ozemail.com.au>; Wuting301 <wuting...@sina.com>; Kristian 
Ginting <kristiangintin...@gmail.com>; N. Nugroho <n.nugr...@upcmail.nl>
Subject: Jawaban untuk STDjin (2)

 

Jawaban untuk STDjin (2)



STDjin

e.    Di zaman Demokrasi Parlementer, Berbagai RUU (Rancangan Undang-Undang) 
diperdebatkan di parlemen.  Kerap terjadi perdebatan antara anggota-anggota 
Fraksi Nasional Progresif dengan anggota-anggota Fraksi PKI.  Anda bisa 
mengikuti berbagai perdebatan ini di risalah-risalah dan ikhtisar-ikhtisar 
parlemen.

f.      Menurut saya kebijakan ekonomi  PKI di zaman Demokrasi  Parlementer 
berdeda dengan kebijakan ekonomi di zaman Demokrasi Terpimpin, terutama setelah 
1963. SGT kerap memberi masukan ke para tokoh PKI, termasuk Njoto dan ayah 
Anda,  dalam perumusan kebijakan
ekonomi PKI, karena ia memang dianggap ahli ekonomi di kalangan politikus kiri 
(Utrech, yang juga berada di DPA bersama SGT, menyatakan kepada saya, bahwa 
berbagai rumusan ekonomi yang kemudian  masuk dalam pidato2 Soekarno kerap 
diutarakan SGT dalam DPA).

Jadi tidak mengherankan bahwa kebijakan-kebijakan PKI di zaman demokrasi 
terpimpoin seirama dengan apa yang SGT utarakan sejak zaman Demokrasi 
Parlementer, terutama yang berkaitan dengan pengembangan modal domestic.  
Apalagi setelah konsepsi ini masuk dalam Manipol,GBHN 1963 dan masuk pula dalam 
pidato kenegaraan Bung Karno. Kesemuanya ini didukung baik secara 
sungguh-sungguh maupun secara lip  service oleh semua partai dan ormas politik 
di zaman itu. Dan  kebijakan-kebijakan PKI yang Anda uraikan keluar di zaman 
itu pula.Mungkin Anda perlu memperhatikan kebijakan ekonomi PKI pada tahun 
50-an.   

g.    Salah satu contoh perbedaan konsep tentang “kapitalisme” antara  SGT dan 
yang dianut oleh PKI bisa dilihat dalam perdebatan antara SGT dan Sakirman di 
parlemen pada 1951 tentang RUU Pedoman Baru – yang menghendaki semua kepemilkan 
perusahaan bis dan transportasi dialihkan ke tangan “golongan ekonomi lemah” – 
artinya non Tionghoa dan pengharusan semua  perusahaan baru dimiliki oleh 75% 
WNI. SGT  menentang kebijakan ini berdasarkan argumentasi bahwa 
perusahaan-perusahaan  yang dimiliki para pedagang Tionghoa yang sudah 
berpengalaman sejak zaman penjajahan Belanda - apapun status 
kewarganegaraan-nya, seharusnya dilindungi dan dibantu
perkembangannya, karena ini akan membantu pembangunan ekonomi nasional. 
Sakirman menentang SGT yang dianggapnya menginginkan dipertahankannya sistim 
kapitalisme yang merugikan pembangunan ekonomi.  



 Tatiana

Seperti sudah saya ungkapkan dalam “SGT, PKI dan Sosialisme” (2) kebijakan dan 
sikap PKI  terhadap bornas dan kapital domestik ditentukan oleh analisa kelas 
masyarakat Indonesia dan sifat serta tahap atau tingkat revolusi. Tidak ada 
perubahan program PKI di periode demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin 
dalam hal persekutuan dengan borjuasi nasional.




Dalam “Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia”, tahun 1957, DNA 
menulis:“Program PKI menyatakan bahwa “kelas buruh, kaum tani, borjuasi kecil, 
dan borjuasi nasional harus bersatu dalam satu front nasional”. Front nasional 
adalah gabungan antara kekuatan progresif dan kekuatan tengah. Kekuatan tengah 
pada pokoknya ialah kekuatan borjuasi nasional.”

Bahkan jauh sebelum 1957, dengan “Jalan Baru” Musso, masalah front nasional 
(artinya juga masalah persekutuan dengan borjuasi nasional) sudah menjadi tema 
pokok dan penting yang diperdebatkan dan dibahas oleh pimpinan PKI.





Lain lagi masalahnya, kalau kita bicara tentang penerapan kongkrit , 
pengejawantahan dari  garis bersekutu dengan kaum borjuasi nasional yang 
diterjemahkan dalam undang-undang dan kebijakan ekonomi kongkrit. Ya sudah 
barang tentu dapat terjadi perdebatan dan pertentangan pendapat antara tidak 
saja SGT dan PKI tapi juga dengan partai-partai lainnya.  Karena itu sudah 
menyentuh keadaan kongkrit  di mana kaum  pengusaha nasional hidup, berdagang, 
berproduksi dan  menjalankan ekonomi. Ini tidak saya bantah, karena memang 
normal. 





Bagi saya tidak penting siapa yang memberi masukan kepada siapa. Anda bilang 
SGT memberi masukan, OK . Tidak saya bantah. Memang Lukman bukan ahli ekonomi. 
Pendidikannyapun dia terima di tanah pembuangan Boven Digul, dengan 
guru-gurunya orang-orang yang dibuang juga. Saya sama sekali tidak tahu apa 
yang dibicarakan SGT dengan M.H. Lukman setiap kali bertemu (yang jelas bukan 
untuk kasih sumbangan supaya Lukman bisa beli sepatu baru untuk anaknya, bukan? 
Karena anaknya baru dibeliin sepatu baru kalau yang lama sudah bolong. ….I’m 
joking!).  Namun saya tahu ada satu prinsip yang dipegang oleh semua partai 
komunis (yang bukan revisionis), yaitu politik adalah panglima. Dalam soal 
ekonomi pun, tetap politik yang memimpin. 





Jadi saya tidak mencampur adukkan masalah garis atau panduan dengan penerapan 
kongkrit dalam lapangan.





Bagi saya jelas baik PKI maupun SGT, kedua-duanya melakukan: 1) analisa kelas 
masyarakat Indonesia guna menetapkan siapa kawan dan siapa musuh revolusi. 
2)Dari analisa itu sampai pada kesimpulan sifat atau karakter masyarakat 
Indonesia, yaitu setengah jajahan setengah feodal (SGT: struktur masyarakat 
Indonesia memiliki elemen-elemen feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme). 3) 
Maka sifat revolusi Indonesia adalah nasional demokratis . Ini ditunjukkan 
dalam kutipan pidato SGT, 12 Juni 1961 yang ada kirim: (6)  Pidato SGT, 12 Juni 
1961: “…dalam tingkat nasional-demokratis sekarang ini kaptitalisme belum 
menjjadi sasaran revolusi, karena dalam batas-batas tertentu, sampai-pun modal 
domestic, yaitu modal milik perseorangan, termasuk orang asing yang menetap di 
Indonesia,
diberi kesempatan berkembang secara sehat untuk menguntungkan kelajuan revolusi 
untuk memasuki tingkat selanjutnya…”.  4)Sosialisme a la Indonesia tanpa 
penghisapan oleh manusia adalah tingkat selanjutnya.





Itulah garis besar revolusi Indonesia yang sama-sama didukung dan diperjuangkan 
realisasinya oleh PKI dan SGT. Bahwa ada perbedaan dan pertentangan pendapat 
dalam penerapan garis besar , itu adalah sesuatu yang  NORMAL.  Karena dari 
teori atau prinsip sampai ke penerapan praktek kongkrit, masih panjang lagi 
jalannya.



STDjin:

Saya ketengahkan pula dalam tulisan2 saya bahwa massa Baperki
sebagian besar adalah pedagang-pedagang Tionghoa. Konsepsi
“kapitalisme” yang didukung oleh SGT seirama dengan jati diri mereka.
Komunisme yang dikenal pada tahun 50-an tidak begitu “cocok” dengan  sikap 
massa Baperki.
 
Menyatakan demikina bukan berarti saya menyatakan bahwa SGT dan
Baperki anti Komunisme atau anti PKI. Banyak data yang mendukung
pengertian bahwa PKI sering membela Baperki (Hanya saja agak aneh,
justru ketika Harian Republik, Terompet Baperki, pada tahun
1960,dilarang terbit oleh pemerintah karena membela PKI dalam poeristiwa 
Madiun. PKI ternyata memilih jalan DIAM, tidak membela!). 



Tatiana

Apa yang anda maksud dengan “Komunisme yang dikenal pada tahun 50-an…..”? Dan 
apa “konsepsi kapitalisme yang didukung SGT seirama dengan jati diri mereka”?





Sudah tentu pedagang tionghoa memiliki ciri-ciri khususnya yang berhubungan 
dengan sifat-sifat etniknya sendiri. Lain lagi pedagang Jawa, atau pedagang 
Arab atau pedagang Melayu. Masing-masing memiliki kekhususan yang berhubungan 
dengan sifat etniknya. Bagaimana sifat etnik yang berbeda ini mempengaruhi 
praktek kongkritnya dalam berdagang dan berusaha? Ini subjek yang tidak saya 
ketahui, karena memang tidak pernah mempelajarinya. Namun dari segi hubungan 
produksi, pasti ada ciri sama dari para pengusaha dan pedagang berbagai grup 
etnik itu.Misalnya, jelas yang dicari semua pengusaha dan pedagang adalah 
profit dan dari situ dapat mengakumulasi modal. Cara mereka untuk mendapat 
profit , cara menghadapi kompetisi/persaingan , marketing dan sebagainya bisa 
berlainan, tapi tetap tujuannya adalah mencari keuntungan.





Kapitalisme sebagai sistim ekonomi mempunyai ciri  pokok/dasar sama yang 
mengidentifikasinya sebagai kapitalisme (misalnya, kepemilikan pribadi atas 
means of production, penghisapan manusia oleh manusia, tenaga kerja manusia 
sebagai barang dagangan. Dari tiga ciri pokok ini dapat ditarik ciri-ciri 
sampingannya).Sejak revolusi Oktober 1917, timbul apa yang dinamakan 
kapitalisme Negara. Secara garis besar ada dua macam kapitalisme: yaitu 
kapitalisme Negara dan kapitalisme yang  diterapkan di negeri-negeri sepenuhnya 
borjuis. Dalam kategori kapitalisme yang diterapkan di negeri-negeri borjuis 
bisa terdapat macam-macam kapitalisme yang berbeda-beda definisinya. Tapi dari 
segi hakekat dan intinya, sebenarnya hanya ada dua macam kapitalisme.





Saya juga merasa aneh, apa latar belakangnya sehingga PKI mengambil sikap 
“diam” terhadap pemberangusan itu. Harus tahu keadaan kongkrit dan latar 
belakang dari keputusan itu, baru bisa menghakiminya. Tanpa menyelidiki duduk 
perkara masalahnya, saya tak punya hak untuk bicara dan mengajukan pendapat.



Tiong Djin



h.    Ttg Perkawinan Kapitalisme dan Sosialisme:  Betul, SGT tidak
secara eksplisit menggunakan istilah “perkawinan”.  Akan tetapi
berbagai tulisan dan pidatonya tidak bisa tidak memiliki konotasi dan
mendukung istilah “perkawinan” tersebut. 





Tatiana

Jadi sebenarnya  “perkawinan sosialisme dan kapitalisme”  adalah interpretasi 
dan  asumsi anda  sendiri. Secara subjektif  anda melihat dalam tulisan dan 
pidato SGT “tidak bisa tidak memiliki konotasi dan mendukung istilah 
“perkawinan “ tsb”.  Ada baiknya untuk mengklarifikasi dan pencerahan, 
ditampilkan tulisan SGT yang membuat anda mengafirmasi “tidak bisa tidak….”. . 
Lagi pula, seperti sudah saya ajukan dalam tulisan saya  bahwa pada tahun 50-an 
orang tidak bicara tentang “perkawinan atau kombinasi sosialisme dengan 
kapitalisme”.  Istilah ini muncul  bersama dengan reform kapitalis Deng 
Xiaoping  yang membongkar seluruh struktur sosialis yang dibangun  rakyat Tkk 
di bawah pimpinan Mao.  Bagaimana anda bisa bilang “. Siauw sudah sejak tahun 
50-an mencanangkan konsep perkawinan sosialisme dan kapitalisme “?  Sekarang 
anda mengakui bahwa memang SGT tidak secara explicit menggunakan istilah 
“perkawinan”. Tapi anda masih berkutat dengan mengatakan “…tidak bisa tidak 
memiliki konotasi dan mendukung istilah “perkawinan” tsb.”. . Karena ada orang 
yang membantah (yaitu saya) maka tunjukkan tulisan dan pidato  yang berisi 
“konotasi” dan “dukungan” terhadap perkawinan sosialisme dan kapitalisme.





Dan ingat juga  bahwa kebebasan kepada modal domestik untuk berkembang 
diberikan pada tahap revolusi nasional demokratis!! Jadi bukan pada tahap 
revolusi sosialis. Ini penting diingat !!Jangan mencampur adukkan kedua tahap 
itu. SGT dengan jelas juga mengatakan “ dalam tingkat nasional-demokratis  
sekarang ini kaptitalisme belum menjjadi sasaran revolusi, karena dalam 
batas-batas tertentu, sampai-pun modal domestic, yaitu modal milik 
perseorangan, termasuk orang asing yang menetap di Indonesia, diberi kesempatan 
berkembang secara sehat untuk menguntungkan  kelajuan revolusi untuk memasuki 
tingkat selanjutnya…”.  





Kata-kata SGT di atas dengan jelas menunjukkan, pertama SGT tahu akan tahap 
revolusi ketika itu, yaitu tingkat nasional-demokratis. Kedua SGT juga tahu 
bahwa pengembangan kapitali domestic bertujuan untuk mendorong revolusi masuk 
ke tingkat berikutnya.

Apa tingkat selanjutnya itu? Itulah tingkat sosialis!. Jadi jelas SGT sama 
sekali tidak mencampur adukkan kedua tingkat atau tahap Revolusi. Selesai 
tingkat nasional demokratis, baru bisa melangkah ke tingkat sosialis. Artinya 
TIDAK ADA PERKAWINAN antara kapitalisme dan sosialisme. Apalagi kalau 
kapitalisme yang dimaksud adalah kapitalisme yang melanggengkan dan mensucikan 
kepemilikan pribadi atas alat produksi dan penghisapan manusia oleh manusia. 
Ini juga kekurangan anda ketika bicara tentang SGT yang “memperjuangkan 
kapitalisme”. Anda tidak menjelaskan Kapitalisme yang bagaimana yang 
diperjuangan SGT. Kapitalisme yang dimaksud oleh SGT bukanlah kapitalisme yang 
mengabadikan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan penghisapan manusia 
oleh manusia., melainkan kapitalisme Negara.  





Jadi anda menggunakan istilah “perkawinan sosialisme dan kapitalisme” dan 
mengatakan itu adalah konsep SGT yang sudah dicanangkan  sejak tahun 50-an, 
tanpa menampilkan penjelasan dan bukti-bukti adalah tidak tepat karena tidak 
sesuai dengan kenyataan dan fakta sejarah. Apalagi pimpinan revisionis PKT 
mempropagandakan teori  “perkawinan sosialisme dan kapitalisme” untuk 
membenarkan restorasi kapitalis dan pembongkaran sosialisme.  Dalam kenyataan 
dan prakteknya di Tkk, tidak ada perkawinan sosialisme dan kapitalisme. Untuk 
membangun kapitalisme, Deng Xiaoping harus membongkar dulu Komune Rakyat dan 
kehidupan kolektif di pedesaan dan menghapus dari konstitusi RRT hak mogok 
buruh, sistim kerja 8 jam, status pekerja tetap seumur hidup,  pendidikan dan 
pelayanan kesehatan gratis dan semua hak demokratis yang dicapai dalam RBKP. 
Kalau memang menginginkan sosialisme hidup berdampingan dengan kapitalisme, 
mengapa harus mengambil langkah-langkah di atas ? Berkali-kali saya minta 
S.Suroso dan Chan untuk menyebut dan menunjukkan unsur-unsur sosialis dalam 
sistim ekonomi dan sosial sekarang, tidak pernah dijawab. Pernah Chan menjawab 
planifikasi. Saya balik jawab, Suharto juga pakai planifikasi. Buktinya 
Repelita. Apakah rejimnya Suharto juga sosialis yang hidup bersama dengan 
kediktaturan militer fasis?

 

Dengan pernyataan anda bahwa SGT sejak tahun 50-an sudah mencanangkan konsep 
“perkawinan sosialisme dan kapitalisme” , itu dapat diinterpretasikan 
seolah-olah SGT mendukung “sosialisme dengan ciri Tkk” yang menerapkan konsep 
“perkawinan” tersebut.

 

Kesan dan interpretasi yang tidak benar inilah yang saya ungkap dan coba 
meluruskannya. JUSTRU  karena itulah saya mengkhawatirkan anda  telah 
memelesetkan dan memelintir pandangan SGT.  Jadi bukan asal “menuduh”. Saya 
punya alasan dan argumentasi. Karena dalam pidato-pidato SGT  yang Tiong Djin 
ajukan di bawah ini, dan juga dari komentar dan tulisan mereka yang dimuat 
dalam “Sumbangsih SGT dan Baperki”  SGT sama sekali tidak bicara tentang 
hubungan antara politik/kebijakan yang memberi ruang kebebasan dan perkembangan 
kepada kaum kapitalis domestik alias bornas dengan tahap selanjutnya dari 
Revolusi Indonesia, yaitu tahap sosialisme . 





STDjin:

Saya kutip berbagai pidatro SGT sejak zaman Demokrasi Parlementer:



(1)  Sambutan SGT pada Simposium Ekonomi Baperki, 26 September 1954:
“…Hendaknya pemerintah tidak memasalahkan siapa yang mengadakan
industrialisasi tetapi lebih mementingkan sumbangan modal warga
negara keturunan asing dalam pembangunan ekonomi nasional. Semua
modal domestic yang tidak merupakan eksploitasi dan drainage yang
bisa menimbulkan kolonialisme di bidang ekonomi, harus
dikembangkan...” 

(2)  Pidato SGT di Pacet, 9 Januari 1955: “… ketentuan-ketentuian yg
patut diperhatikan adalah pasal2 37 dan 38 UUD, yang dapat dikatakan
menjadi dasar ekonomi nasional yang sesungguhnya. ….Pasal 37 dapat disimpulkan 
berarti modal perseorangan (Kapitalisme) tidak  dihapuskan, melainkan dibatasi 
, supaya tidak mencapai tingkat kekuasaan monopoli yang membahayakan 
kepentingan rakyat…”



(3)  Uraian SGT pada kongres baperki di Malang 21 Marert 1955 tentang
Konstituante: “… Harus ada pasal dalam UUD yang menjamin adanya
kesempatan untuk setiap warga negara untuk berkembang , tetapi
terbatas sehingga tidak menjadi kekuatan monopoli yang merugikan
rakyat terbanyak.  UUD itu harus menentukan bahwa pembangunan ekonomi nasional 
berdasarkan pada kekuatan perusahaan pokok milik negara dibantu oleh 
perusahaan2  milik koperasi rakyat dan perusahaan2 milik modal perseorangan…” 

(4)  SGT pada 21 Mei 1959, sebagai wakil ketua seksi ekonomi DPR
(jadi sebelum Dekrit 5 Juli 1959) “….Tulang punggung Sosialis ala
Indonesia adalah kekuatan produksi perusahaan2 modal negara dibantu
oleh kekuatan produksi perusahaan2 modal perseorangan …”. 

(5)  Pidato SGT 13 Maret 1961: “…Bahwa dalam tahap sekarang ini
kapitalisme masih diakui adanya, malahan dianjurkan untuk tumbuh
sehat untuk pembangunan Indonesia…” 

(6)  Pidato SGT, 12 Juni 1961: “…dalam tingkat nasional-demokratis
sekarang ini kaptitalisme belum menjjadi sasaran revolusi, karena
dalam batas-batas tertentu, sampai-pun modal domestic, yaitu modal
milik perseorangan, termasuk orang asing yang menetap di Indonesia,
diberi kesempatan berkembang secara sehat untuk menguntungkan kelajuan revolusi 
untuk memasuki tingkat selanjutnya…”.  

Jelas kapitalisme yang dimaksud adalah kapitalisme yang berkaitan
dengan modal domestik bukan modal-modal Multi-National Corporations.
SGT selalu beragumentasi bahwa pengembangan modal domestik ini sangat penting 
untuik pembangunan ekonomi nasional karena para pemilik modal ini menetap di 
Indonesia dan keuntungan yang merekla peroleh akan dipergunakan untuk 
mengembangkan usahanya di Indonesia. Sedangkan Multi National Corporations 
bukan saja tidak mementingkan pembangunan nasional Indonesia, ia bahkan siap 
merugikannya demi menciptakan keuntungan yang akan dikirim keluar Indonesia.    





Tatiana:

Dalam semua kutipan pidato SGT di atas, sama sekali tidak saya temukan  hal-hal 
yang bertentangan dengan garis PKI dan juga dengan pendapat pribadi yang tetap 
saya pegang sampai detik ini. Saya malah merasa lega karena kutipan-kutipan itu 
justru memperkuat keyakinan saya berkaitan dengan garis strategi dalam tahap 
revolusi nasional demokratis yang dijalankan SGT dan PKI.

Senantiasa,

TL

Kirim email ke